cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAN LAHAN DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS H. Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.9 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.685

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah:masih banyaknya tanah kas desa yang belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kurangjelasnya standar operasional yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi lahan desa Masih banyak program pembangunan  yang  belum diselesaikan disebabkan oleh  minimnya dana APBDes. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja upaya yang dilakukan  untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,70% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, 17,69% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan 13,84% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan kurang baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara adalah SDM, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sosialisasi, penambahan dana atau anggaran sosialisasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi baik  dengan masyarakat maupun dengan organisasi yang berkaitan, meningkatkan respon  masyarakat melalui sosialisasi.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembangunan, Pemamfaatan Potensi dan Lahan Desa 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT ARIFIN NU’MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Saifullah Saifullah; Muhammad Ikbal; Hartina Thamrin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.722 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1901

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu’mang Kabupaten Sidenreng Rappang dan Faktor–faktor yang mempengaruhinya. Populasi penelitian sebayak 480 keluarga pasien dengan 48 sampel. Tipe penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian adalaheksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan.Tahapan analisis data dimulai dari tahapan persiapan, reduksi data dan tabulasi data dan untuk menilai jawaban responden digunakan Skala Guttman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukantingkat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu’mang Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 41% atau kategori kurang baik. Penyebab utama rendahnya implementasi peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok  
PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Resti Desta Heryani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.186 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1092

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keaktifan dalam menggerakan masyarakat,memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa  peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan sebanyak 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga tokoh masyarakat kesulitan untuk memberikan petunjuk, masih kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti program pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan  masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan. Kata Kunci : Peran, Pemimpin Informal, Pemberdayaan Mayarakat
PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis) H. ANDANG ANDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.868 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1692

Abstract

Kurang optimalnya persepsi pegawai terhadap tugas dan fungsi jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP); untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja; untuk mengetahui faktor manakah menurut persepsi pegawai yang paling dominan mempengaruhi pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis; dan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, serta skala ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 2) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 3) Faktor persepsi pegawai yang dominan mempengaruhi pengukuran kinerja yaitu faktor yang mempunyai jumlah skor diatas rata-rata, yaitu: (a) Adanya penafsiran visi misi organisasi secara benar; (b) Adanya rangsangan kerja dalam organisasi; (c) Adanya pembagian stimulus secara tepat kepada pegawai dalam organisasi; (d) Adanya pengadaan dan pengembangan stimulus dalam organisasi; (e) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi bertujuan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kerja; dan (f) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pegawai. Kata Kunci: Persepsi pegawai, Kinerja, Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANTUAN BERAS MISKIN OLEH PEMERINTAH DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS Egi Sapari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.576 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.856

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang tepatnya pendistribusian beras miskin di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data sebanyak 20 orang, dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis?. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin masih kurang tepat sasaran, penerimaan tepat jumlah masih ada yang kurang sesuai, penjualan sudah tepat, informasi dari Desa sudah secara transparan disampaikan, ketepatan waktu pendistribusian kurang sesuai, dan kualitas kondisi beras dan layak konsumsi kurang sesuai. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan, Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin dengan kondisi kemampuan masyarakat tidak singkron, kurang tepatnya jumlah yang diterima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), penginformasian Kepala Desa tidak terjun langsung ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) karena situasi dan kondisi, dan kondisi beras berbau dan kurang layak konsumsi. 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa memverifikasi ulang antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di lapangan, serta menjelaskan kebijakan kepada warga miskin yang tidak terjatah raskin, mengusulkan ke pihak terkait agar pelaksanaan distribusi diterima dengan tepat waktu, Pemerintah Desa agar memperhatikan kualitas dan kelayakan konsumsi beras miskin.  Kata Kunci: Pelaksanaan, Distribusi, dan Bantuan Beras Miskin
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN RITA FITRIA SUNDAYANA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.896 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1809

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kehidupan masyarakat petani yang ada di Desa Cintaratu  tidak selamanya sejahtera. Hal ini dikarenakan minimnya inovasi baru dengan kegiatan bertani dan berternak yang dilakukannya bersifat monoton. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Sumber data yang digunakan, yaitu 13 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa: 1) efektivitas pelaksanaan program pertanian oleh penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan efektif. 2) Adanya Hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam pertanian yang masih kurang, ketersediaan anggaran yang masih kurang, dan kurang efektifnya sosialisasi dari seorang penyuluh  kepada masyarakat petani. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan berbagai fasilitas lahan walaupun masih secara bertahap dan adanya program penyuluhan serta pelatihan bagi masyarakat petani walaupun hanya sebagian kelompok tani yang dikembangkan.  Kata Kunci: Efektivitas, Program Pertanian, Penyuluh Pertanian, Kesejahteraan Petani
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN OLEH UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH) KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Hilman Nurdiansah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.374 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.761

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diduga belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yaitu : 1). Masih ada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak memperhatikan kualitas kesehatannya 2). Masih adanya peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang taraf pendidikan anak-anaknya masih rendah tidak mengikuti wajib belajar 12 tahun. 3). Masih kurangnya pasilitas kesehatan khusus, terutama untuk anak-anak penyandang disabilitas  dari  Keluarga Sangat Miskin (KSM). padahal jelas tujuan secara khusus PKH adalah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain :  1).Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Cipaku. 2). Belum adanya kesadaran dari peserta PKH dalam mendukung UPPKH kecamatan Cipaku 3).Kurangnya SDM dalam menjalankan pendampingan di wilayah Kecamatan Cipaku. 4).Kurang kerjasama antara peserta PKH dengan pendamping dalam menyampaikan informasi perubahan data peserta PKH ke pendamping. 5).Masih kurangnya akses untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang dapat menjaring semua lapisan masyarakat kurang mampu. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: 1). Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Cipaku 2). Memberikan himbauan serta informasi kepada peserta PKH supaya pada saat penyaluran bantuan identitas diri seperti KTP serta identitas keanggotaan PKH lainnya supaya dibawa. 3). Menamabah jumlah pendamping serta melakukan koordinasi dengan pendamping PKH di luar Kecamatan Cipaku. 4).Melakukan kerjasama dengan ketua kelompok peserta PKH supaya bilamana ada perubahan data dari peserta PKH, informasi tersebut akan sampai lebih cepat ke pendamping dari UPPKH Kecamatan Cipaku. 5). Melakukan sinergitas program dengan program pemerintahan setempat dalam penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Memutus Rantai Kemiskinan, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).
KOORDINASI PERATURAN DESA CILEMPUYANG NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CILEMPUYANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 Herri Okvianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.333 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.668

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa  belum maksimalnya  koordinasi pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ?Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa :  1) Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort), pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing), harmonis(harmonius), dan tujuan yang ditetapkan (stated objective). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi oleh Panitia seperti waktu pelaksanaan koordinasi, tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan. 3) Terdapat upaya dalam mengatasi hambatan memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama.  Kata Kunci : Koordinasi Peraturan Desa Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan   dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.281 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1483

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan nelayan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran  sudah berjalan dengan baik, namun masih terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalam mengeluarkan kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.           Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.
STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Lusi Wulandari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.333 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.752

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kurang, masyarakat kurang proaktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan masyarakat cenderung pasif dan anggaran dana untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?.Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 15 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya musrenbandes, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengajak masyarakat supaya lebih aktif, memberikan pemahaman kepada masyarakat, menambah sejumlah anggaran untuk biaya operasional kegiatan, melakukan safari kerja ke setiap rukun tetangga dan membuat jadwal pembangunan, membagi-bagi jadwal pengerjaan antar RT supaya semua masyarakat dapat terlibat. Kata Kunci:    Strategi, Perencanaan, Pembangunan Desa

Page 4 of 37 | Total Record : 361

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue