Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
361 Documents
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[ASMARA, RARA]]>;
<![CDATA[SUPARMAN, AGUS NURULSYAM]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2928
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi Lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian daya dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan penadapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RAPBDes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain: kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BUMD (BPR-BKPD) BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[NURWANDA, ASEP]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2704
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat BKPD ternyata masih terdapat permasalahan yang menyangkut pelayanan dimana kepuasan nasabah masih rendah. Permasalahan tersebut di duga disebabkan karena implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 08 tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat BKPD belum dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang peminjam kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 86 orang. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara teknik angket, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut: 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 64,39 jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya Implemetasi Kebikakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD telah dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan implemenasi kebijakan dari Edward III (Santoso. 1980:43). 2) Pelayanan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 61,67% jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya pelayanan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kritera pelayanan dari Parasurahman (Tjiptono, 1996:70). 3) Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap pelayanan pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 51.80% artinya Pelayanan Pemberian Kredit dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD sebesar 51.805. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap Pelayanan Pemberian Kredit sebesar 51.80%, sedangkan 48.20% adalah faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU DI DESA BUANAMEKAR KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AULIYA, EUIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2827
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai implementasi Peratudan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih belum optimal.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA MADIASARI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[ARIFIN, RIZKI ILHAM]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2774
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak tepat pada waktunya, dengan alasan tidak mengetahui tata cara atau prosedir pembayaran pajak. Contoh: ketika jatuh tempo habis, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya membayar pajak dengan alasan tidak tahu harus membayar pajak kemana. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Contoh: masyarakat tidak tahu arti penting dari pembayaran pajak sehingga timbul kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah di desa Madiasari. Contoh adanya kegiatan jual beli tanah mengakibatkan pemilik tanah di desa Madiasari tidak hanya penduduk setempat tetapi juga dari luar daerah, sehingga lambatnya dalam pembayaran pajak karena alasan jarak. Rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan terhadap peran pemerintah desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 4. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya adalah kualitas dari aparat desa itu sendiri, kurangnya SDM mengakibatkan prosedur yang telah direncanakan tidak berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari membayar pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu dengan rutin mengadakan sosialisasi tentang pajak dan manfaat dari pembayaran pajak dengan mengunjungi rumah masing-masing wajib pajak, sehingga pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ]]>
<![CDATA[Endah, Kiki]]>;
<![CDATA[Kholiq, Windu Abdul]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2402
<![CDATA[Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output. Kata Kunci: Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.]]>
<![CDATA[PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157
<![CDATA[Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[GARIS, REGI REFIAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2738
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui, sebagai berikut: 1) Pengelolaan penerangan jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.72%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam pengelolaan penerangan jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.]]>
<![CDATA[MEMOTIVASI PEGAWAI: BUDAYA DALAM ORGANISASI MODERN ]]>
<![CDATA[MARLIANI, LINA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2860
<![CDATA[Setiap individu dalam menjalani kehidupan baik di organisasi maupun di lingkungan masyarakat memiliki motif dalam dirinya. Motif seseorang harus dibangkitkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu itu sendiri, orang lain, maupun kepentingan organisasi. Memotivasi pegawai merupakan tugas pemimpin, dimana pemimpin sebagai penggerak yang erat kaitannya dengan budaya dan nilai-nilai dalam organisasi. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi pemimpin adalah bagaimana menggerakkan anggotanya agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, perlu teknik motivasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERAN TPD (TENAGA PENGGERAK DESA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ALAT REPRODUKSI PASANGAN USIA SUBUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[YULIANI, DINI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2729
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan peranan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Diindikasikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan yang kurang dikuasai secara maksimal dan tingkat sosialisasi yang masih dapat dikatakan kurang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan rumus slovin dengan tekhnik probablility sampling diperoleh sampel sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dengan dari informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan, sebagai berikut: Pertama peranan Tenaga Penggerak Desa dari hasil wawancara, bahwa keterlaksanaan pedoman pelaksanaan kerja, pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan sosialisasi koordinasi dan adanya kerja sama dengan stakeholder dapat dilaksanakan masih kurang maksimal. Kedua hambatan yang ditemui dalam perananan Tenaga Penggerak Desa adalah masih lemahnya pendelegasian wewenang pimpinan kepada pelaksana, masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara pimpinan dan pelaksana di lapangan, tingkat kedisiplinan Tenaga Penggerak Desa yang kurang baik, serta minimnya inovasi kebijakan. Ketiga untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tenaga Penggerak Desa dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif baik terhadap pegawai maupun stakeholder lain sebagai salah satu upaya untuk mengintensifkan pola kerja Tenaga Penggerak Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan) ]]>
<![CDATA[YULIANI, DINI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2851
<![CDATA[Salah satu tolok ukur kemajuan perguruan tinggi adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya, sehingga diperlukan peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa dan masyarakat umum. Penelitian mengkaji tentang analisis kebijakan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan perguruan tinggi saat ini, seperti : pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang ketiga, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas. Perpustakaan perguruan tinggi yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global, dan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga lain di perguruan tinggi. Sehingga diperlukan standarisasi nasional dalam penyediaan perpustakaan terutama di perguruan tinggi sebagai tempat masyarakat pembelajar. Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh dan model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi. Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global. Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (performance) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.]]>
