cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 27   28   29   30   31 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NURHANIVA, NOVA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2794

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasikan, Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahu 2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Pemvajian Datu) dan Conclusion Drawing/Verivikation (Verifikasi Data). Berdasarkan pembahasan husil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusuk adalah belum melakukan inventasrisasi kebutuhan buku teks pelajarun siswa dari mulai buku kelas 1 sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinyal di lokasi sekolah, dan jauhnya jaringan kabel telkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan alap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas / sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speddy dan unuyu untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang lepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplaver cat yang lebih kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat celak dan pemindai seperti printer dan scanner.
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DI DESA LIMUSGEDE KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN CIAMIS) BUDIAWAN, ARIE
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2695

Abstract

Jenis penilitian ini yaitu analisis deskriptif dengan kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis berjumlah 38 orang. Dalam menganalisa data hasil kuesioner digunakan alat bantu computer dengan program SPSS Ver. 16. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis-analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hipotesis yang diajukan, yaitu apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Hasil analisis pengujian uji t menunjukkan, bahwa: (1) t hitung untuk variabel motivasi kerja = 2.519 dan t tabel = 1.697 (to > tt). Dengan melihat posisi t hitung (2.519) lebih bedar dari ttabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. (2) t hitung untuk variabel kemampuan kerja = -3.035 dan t tabel = 1.697 (to<tt). Dengan melihat posisi t hitung (-3.035) lebih kecil dari t tabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga keputusannya menolak Ha dan menerima Ho. Artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uji F secara simultan dan bersama-sama diperoleh Fhitung = 5.297 dan F tabel = 2.042 (Fo > Ft). dengan melihat posisi Fhitung (5.297) lebih besar dari Fatbel (1.697), maka Fhitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti secara simultan dan bersama-sama variabel independen (motivasi kerja dan kemampuan kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PURWASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS FIRDAN, LUKKY
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2760

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah Kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan pendapatnya tentang perencanaan pembangunan desa masih kurang. Hal ini terbukti saat dilaksanakan rapat tentang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 diketahui dari 70 orang yang diundang yang hadir hanya 30 orang dan itupun tidak memberikan masukan atau gagasannya dalam perencanaan pembangunan. Kepedulian masyarakat masih kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa. Tidak adanya tarikan udunan atau iuran dari tahun 2010, tetapi swadaya dari masyarakat ada dalam pembangunan didusun masing-masing. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa? (2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanan desa (3) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan? Metode yang digunakan adalah deskriptif analis, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan langkah-langkah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto, 2013:82). Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan, hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, adalah kualitas SDM masyarakat. Kualitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah mash kurang. Kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, tidak semuanya mengerti. Kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan peningkatan SDM melalui sosialisasi oleh pegawai desa, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan rutin, berusaha bersikap lebih pro aktif serta lebih terbuka dan berusaha bersikap terbuka bagi siapa saja.
ANALISIS PENGELOLAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) ANAK USIA DINI DIKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG uceng, Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3012

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sedenreng Rappang. Variabel yang dianalisis planning, implementasinya. Metode survei untuk mendapatkan fakta dan informasi faktual. Populasi penelitian mencakup semua kelompok studi di bawah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. sampel di tiga kecamatan (Watang Pulu, Panca Rijang, dan Tellu LimpoE) sebagai lokus dari mana 65 anggota diambil. Data dikumpulkan dalam empat cara : interview, observasi, kuisioner dan analisis data sekunder. Data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan, fakta dan informasi. Data kemudian disajikan dalam tabel frekuensi dan diikuti oleh deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan selalu dikeluarkan sebagai bagian dari manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini terbukti dari keberadaan data yang akurat dan pengumpulan informasi. Kegiatan operasional selalu dilakukan. Ini didukung oleh koordinasi di pemerintah daerah, kualitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas serta anggaran operasional untuk kegiatan. Ini juga didukung oleh pengawasan langsung dan tidak langsung yang sering dilakukan oleh staf.
KUALITAS PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA AGUSTINA, CITRA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2715

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan layanan kesehatan bagi pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kurang mendapatkan kualitas  layanan yang sesuai harapan, pelayanan yang berbelit-belit dan ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses tidak konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 7 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan memuaskan. Hal ini disebabkan dari 5 dimensi yaitu bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Yang telah telah dilaksanakan dengan memuaskan yaitu dimensi keandalan (reliability), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Sedangkan yang belum dilaksanakan dengan memuaskan yaitu bukti langsung (tangible) dan daya tanggap (responsiveness).  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI OLEH UPTD PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN PRIYANTO, SOHID
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2836

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih rendah.  Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? 2) Bagaiaman hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? 3)  Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Sumber data sebanyak 18 orang.  Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi).  Teknik pengolahan data kualitatif.  Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.  Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa: 1) Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik karena adanya permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan PAUD sehingga belum sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.  Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam penyelenggaraan PAUD belum optimal.  2)  Adanya hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan PAUD seperti kurangnya dukungan sumber dana yang memadai, kebanyakan PAUD masih menumpang di tempat lain, kurangnya peran serta masyarakat.  Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan PAUD belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung, kurangnya sumber daya manusia yang memadai. 3) Melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana. 
KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI METODE OPERASI PRIA (MOP) DI DESA BATUMALANG KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN SUDRAJAT, ATANG
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2785

Abstract

Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran memiliki target pemakaian Kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) Tahun 2013 sampai dengan oktober 2014 sebanyak 3 peserta namun realisasi hanya sebanyak 1 peserta, hal tersebut menginidikasikan adanya permasalahan dalam Kinerja Tenaga Pengerak Desa untuk meningkatkan keikutsertaan pria dalam menakai alat kotrasepsi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa kinerja tenaga penggerak desa dalam upaya meningkatkan keikutsertaan pemakaian kontrasepsi metode operasi pria (MOP) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya masih kurang optimal. Hambatan-hambatan dalam kinerja tenaga penggerak desa dalam upaya meningkatkan keikutsertaan pemakaian kontrasepsi metode operasi pria (MOP) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: Tenaga Penggerak Desa dalam memberikan pemahaman KB kepada masyarakat khususnya pria atau suami masih belum dilaksanakan dengan baik, Tenaga Penggerak Desa dalam hal membantu Pos KB dan Sub Pos KB agar memperoleh anggaran dari pemerintah desa masih kurang dilaksanakan dengan haik, Mendata jumlah dan kondisi sasaran Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia masih kurang dilaksanakan dengan baik. Memberikan informasi dan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok UPPKS baik yang lama maupun yang baru masih kurang dilaksanakan dengan baik.
PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 SIHABUDIN, AAN ANWAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2689

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi kinerja dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat seperti KCD dan UPTD belum diberdayakan, pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalamam dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root) dan masyarakat kadang merasa kecewa dan rasa prustasi dan rasa putus asa karena dalam proses musrenbang ini sudah sering dilaksanakan, masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Berdasarkan uraian di atas latar belakang tersebut, mala rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? dan 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 32 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bappeda, 1 orang Kepala Cabang Dinas, 10 orang Kepala UPTD dan 10 orang perwakilan dari masyarakat/stakeholders. Adapun tekni pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara: observasi dan wawancara. Perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembentukan Tim, kurang adanya anggota independen dari unsur ahli, kurang tepatnya penetapan jadwal, kurangnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya tim dalam mereview, masing kurangnya RKPD dalam kegiatan yang dilakukan secara simultan, kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya mengoptimalkan pembentukan Tim, adanya anggota independen, penetapan jadwal, mereview terhadap rencana strategi dan sebagainya. 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA Endah, Kiki
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan  capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA PURNAMASARI, PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2751

Abstract

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? Konsep dasar penelitian ini terdiri dari satu variabel tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubuki Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan narasumber sebanyak 10 orang terdiri dari 6 masyarakat serta wali murid, 3 Guru dan 1 Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya belum mencapai hasil yang optimal. Hambatan yang di hadapi, yaitu dikarenakan belum adanya Guru Pembimbing Khusus serta kurangnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan biaya operasional yang ada serta guru pamong yang ada tetap menyampaikan materi pembelajaran yang ada agar proses kegiatan belajar tetap berjalan hingga siswa berkebutuhan khusus mengerti dengan materi yang disampaikan guru pamong. 

Page 29 of 37 | Total Record : 361

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue