cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 30   31   32   33   34 
Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia Eko Susdarwanto; Endro Tri Susdarwono
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183

Abstract

Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik  memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif.  Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.
GO-JEK Sebagai Dimensi Smart Mobility Dalam Konsep Smart City Nofita Safitry; Eko Priyo Purnomo; Lubna Salsabila
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3171

Abstract

Revolusi industri di dasari pada perkembangan teknologi informasi digital dalam bidang kehidupan melalui bisnis startup, tak terkecuali dalam bidang transportasi dimana menyebabkan banyak daerah yang mulai menerapkan konsep Smart Mobility dikarenakan majunya teknologi dan minat perusahaan besar pada bidang transportasi. Untuk itu penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat apakah GoJek sebagai penyedia jasa layanan dan transportasi bisa dikatakan sebagai bagian dari dimensi Smart Mobility atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana penulis berusaha untuk dapat mendiskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa GoJek sudah termasuk sebagai dimensi Smart Mobility dalam konsep Smart City karena sudah memenuhi indicator-indikator dalam dimensi Smart Mobility yaitu Accessibility, Sustainability dan ICT.
Smart Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif pengemis Dan Gelandangan Kota Yogyakarta Tiara Khairunnisa; Eko Priyo Purnomo; Lubna salsabila
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3156

Abstract

Dalam paper ini membahas mengenai dampak akibat dari tingginya tingkaturbanisasi yang terjadi di kota, membuat perencanaan perkotaan menjadi kacau serta merusak fasilitas kota. Hal ini sangat membahayakan terlebih bagi daerah penerap konsep smart city seperti Yogyakarta.Dengan hal itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan Rehabilittasi dan Preventif oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta bersama komunitas sosial, serta Satpol PP dalam melaksanakan upaya ini.Paper ini dibuat berdasarkan studi pustaka, serta bersifat deskriptif dalam pemaparan masalahnya.Paper ini bertujuan untuk memberikan informasi disaat pelaksanaan upaya pemberdayaan ini berlangsung serta kendala yang dihadapi, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam membuat program kedepannya.
EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA Eka Nurcahya; Anang Muftiadi; Ahmad Buchari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3186

Abstract

Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019) Shafira Mediana Putri; Nandang Alamsyah Deliarnoor; Heru Nurasa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark, yaitu Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh UNESCO yang menetapkan Kawasan Geopark Ciletuh sebagai Global Geopark dimana hal tersebut dapat menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan pengembangan wisata daerah ciletuh dengan prinsip konservasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi, sehingga dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnalilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 dalam pengembangan Ciletuh dilihat dari 6 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dimensi : Ukuran/Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
PEMBANGUNAN POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI Aditiyawarman, Aditiyawarman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3516

Abstract

Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada persoalan perubahan. Perubahan apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang  tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasinya ? dikenalkan dengan beberapa konsep pembangunan politik secara langsung, baik pembangunan yang bersifat struktur, fungsi  dan tujuan yang bersifat politik sebagai perubahan yang mengarah pada  suatu focus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pembangunan politik yang didefinisikan secara luas. Studi tentang pembangunan politk dalam konsep pembangunan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan out put  yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politk sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi. Dapatkah konsep pembangunan politik meningkatkan kualitas ideal demokrasi ? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. 
ANALISIS SWOT STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG Nurcahya, Eka; Alexandri, Mohammad Benny
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3354

Abstract

 Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Bandung apabila dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) agar mampu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di Kota Bandung? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya tetapi bagaimana cara menanggulangi orang miskin adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA), aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.
PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF Ronsumbre, Nelwan; Kartini, Dede Sri
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3400

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.

Page 32 of 37 | Total Record : 361

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue