Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL Anggraeni, Leni; Ramdhani, Hilal
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Money politic merupakan tindakan melanggar hukum, serta akan berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini penegakan hukum money politic sangat rendah, dikarenakan pengawasan yang kurang, perilaku masyarakat yang mendukung serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka membuat tindakan money politic semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan money politic. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa dengan semakin berkembangnya tindakan money politic membuat kondisi demokrasi tidak sesuai dengan tujuan idealnya, sehingga perlu adanya pendekatan non penal yang bersifat pencegahan dalam menghilangkan tindakan money politic.Â Kata kunci : Money Politic, Pemilihan Umum, Kebijakan Non Penal.

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA Tantra Paramitha, Sandey; Ramdhani, Hilal
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Olahraga erat kaitanyya dengan persaingan untuk mendapatkan kemenangan, akan tetapi dalam prakteknya beberapa atlet menggunakan doping disengaja maupun tidak disengaja, perbuatan tersebut merupakan pelangaran terhadap hukum formil, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif untuk mengetahui keadaan hukum dan konsep yang sesuai dengan pendekatan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa atlet yang menggunakan doping diberikan hukuman oleh hakim berdasarkan hukum formil tanpa melihat kehendak warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.Â Â

Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah Ramdhani, Hilal
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

This article aims to understand and identify that Cirebon Province has not yet been formed, even though there has already been a discourse on the formation of Cirebon Province, marked by the establishment of the Cirebon Province Expansion Committee (P4C) since 2009. In order to approach this problem, the theory of political elite from Geatano Mosca is used, the theory explains that elite action is a form of the will of the community, so that it is understood that there is a link between community views and actions taken by political elites. Data is collected through the observation of the actions of political elites in the regions of Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency, and conducting interviews with the community in the Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency. Data analysis was carried out qualitatively using data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study concludes that until 2019 the local political elite of Kab. Majalengka and Kab, Kuningan still did not agree to join the Cirebon Province, while the political elite of Kab. Cirebon, Cirebon City and Regency, Indramayu agreed to form the province of Cirebon, the decision of the political elite turned out to be in accordance with the perception of the people who refused or supported joining to form the Cirebon Province.

PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON Ramdhani, Hilal
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157

Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.

Reorientation of Gender Politics in the Patriarchal System of Society Ramdhani, Hilal
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27034

The democratic system of government implies that there are equal rights in general elections between men and women. The concept of democracy which should originate from western thought faces challenges and obstacles to be applied in Indonesia, especially in patriarchal systems of society that focus on the role of men. The reality of a patriarchal system of society is to position women as a party below men, so women will find it difficult to develop themselves in a democratic political constellation with a one man one vote system. This study uses a qualitative approach with the case study method of simultaneous regional head elections in West Java, the urgency of conducting research in West Java because it has a patriarchal community system, and the election of the governor's head in West Java in 2018 there are no female candidates. The results of the research focus on the formation of an effective and efficient political education model to reorient leadership in West Java. The results of this study are aimed at ensuring that women in West Java have confidence in following the democratic political constellation.

REVITALISASI PROGRAM DERADIKALISASI BERBASIS PENDEKATAN NON PENAL DI PERGURUAN TINGGI Ramdhani, Hilal
Jurnal Civicus Vol 19, No 2 (2019): JURNAL CIVICUS, DESEMBER 2019
Publisher : Department of Civic Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/civicus.v19i2.10652

Mewujudkan tujuan negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui proses pendidikan. Permasalahan dalam proses pendidikan saat ini yaitu masuknya paham-paham radikalisme di perguruan tinggi, sehingga menjadi ancaman bagi keberlangsungan proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui penerapan program deradikalisasi yang bersifat preventif dalam pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Tempat penelitian ini berada di Institut Teknologi Bandung yang melibatkan 21 informan dari unsur pelaksana pembelajaran dan mahasiswa, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta melakukan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersifat preventif dengan melibatkan unsur-unsur internal perguruan tinggi, maupun melibatkan unsur-unsur eksternal perguruan tinggi. Materi yang diajarkan dalam program deradikalisasi bagi mahasiswa terfokus pada aspek kenegaraan, keagamaan, sosial dan budaya.

Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah Hilal Ramdhani
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.3014

This article aims to understand and identify that Cirebon Province has not yet been formed, even though there has already been a discourse on the formation of Cirebon Province, marked by the establishment of the Cirebon Province Expansion Committee (P4C) since 2009. In order to approach this problem, the theory of political elite from Geatano Mosca is used, the theory explains that elite action is a form of the will of the community, so that it is understood that there is a link between community views and actions taken by political elites. Data is collected through the observation of the actions of political elites in the regions of Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency, and conducting interviews with the community in the Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency. Data analysis was carried out qualitatively using data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study concludes that until 2019 the local political elite of Kab. Majalengka and Kab, Kuningan still did not agree to join the Cirebon Province, while the political elite of Kab. Cirebon, Cirebon City and Regency, Indramayu agreed to form the province of Cirebon, the decision of the political elite turned out to be in accordance with the perception of the people who refused or supported joining to form the Cirebon Province.

Koalisi Elite Politik dalam Pemekaran Daerah Hilal Ramdhani
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5926

This article aims to examine the political elite coalition in regional expansion. The problem is focused on the case of the expansion of the Cirebon Province since 2009, when the Presidium for the Establishment of the Cirebon Province (P3C) was declared. Until 2019, P3C has not been able to form a coalition of local political elites to propose the expansion of Cirebon Province. In order to approach this problem, the theoretical reference of the political elite coalition in regional expansion initiated by Ehito Kimura is used. The data collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively. This study concludes that the local political elite coalition did not form for the expansion of Cirebon Province due to differences in issues between local political elite groups who agree with local political elites who reject the issue of the use of economic resources, regional development, political interests, ethnicity and former political history. - Cirebon residency. In addition, the weakness of the local political elite coalition which is only supported by three regions and the corrupt behavior of the elites who approve the proposed expansion of Cirebon Province at both the lower and upper levels, resulted in the absence of the expansion of Cirebon Province during 2009-2019.

Dynamic Local Political Elite in Process for Proposing Regional Expansion Hilal Ramdhani; Valina Singka Subekti
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.5.1.2020.1-11

Regional expansion though still in the moratorium stage, but political movements carried out by the local political elite are getting stronger at the local level. The dynamics of the local political elite in the process of proposing regional expansion is based on issues in the political elite that support, also reject. In the case of proposing the Cirebon Province, the regional division movement into a Province has been carried out since 2009, precisely when the Presidium for the Establishment of the Cirebon Province was declared, but until 2019 it could not form a solid coalition at the local level. This study uses a qualitative approach with case studies that use interviews, observation and documentation as data collection techniques. The results showed that until 2019 there had not been a solid coalition at the local level, because the issues of ethnicity, regional development, political history and natural resources became a tool used by local political elites to not join coalitions at the local level, these results showed differences with the case in Gorontalo and in Banten, when the political elite joined to fight for the division of the Province on the basis of the same political history.

POLITIK KEWARGANEGARAANBERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DIMASA PANDEMI COVID-19 Hilal Ramdhani
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL KEBERAGAMAN
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

ABSTRAKMasa pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja ekonomi di seluruh dunia. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran yang berada di luar negeri. Kasus permasalahan ekonomi yang dialami oleh tenaga kerja migran, mewajibkan negara bertanggung jawab akan perlindungan warga nagera di dalam negeri, akan tetapi juga bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerja migran di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realita dan solusi konseptual berbasis nilai-nilai Pancasila bagi tenaga kerja migran di luar negeri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan politis-empiris dengan studi kepustakaan dengan sumber data jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja migran di luar negeri, khususnya di Malaysia mengalami kesulitan ekonomi, berupa putus hubungan kerja, gaji yang dibayar hanya sebagian dan keterbatasan makanan. Dalam situasi tersebut negara perlu proaktif untuk melakukan survei tenaga kerja migran yang mengalami kesulitan ekononomi, menyalurkan bantuan dan memberikan perlindungan kesehatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan ekonomi dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search