cover
Contact Name
Andi Nimah Sulfiani
Contact Email
ilagaligo.unanda@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ilagaligo.unanda@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal I La Galigo : Public Administration Journal
ISSN : 26544776     EISSN : 26849933     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal I La Galigo adalah Jurnal pada bidang administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kepemimpinan, birokrasi, perencanaan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 212 Documents
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA RAMPI KECAMATAN RAMPI KABUPATEN LUWU UTARA Ishak Runi
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.480

Abstract

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kepuasan bagi siapapun yang menerimanya. Tugas pelayanan publik dikelola oleh aparatur pemerintahan dalam manajemen birokrasi dengan memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi penerima pelayanan yaitu masyarakat. Indikator pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kemampuan (reliability), daya tanggap (responsivness), jaminan (assurances), empati (empathy), tampilan fisik (tangible). Penelitian ini dilakukan di Desa Rampi Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang sudah baik tapi masih lambat karena kurangnya fasilitas penunjang sehingga pelayanan terkesan hanya pada satu orang.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ONE DISTRICT ONE COMMODITY (ODOC) DI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS Rasdiana Ana
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program One District One Commodity (ODOC) dalam rangka pengembangan komoditas dan peningkatan serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data, observasi langsung di lokasi, melakukan wawancara terhadap beberapa informan, dan dokumentasi. Untuk teknik pengelolaan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman yaitu : Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program One District One Commodity (ODOC) di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros belum sepenuhnya terlaksana secara efektif karena pertama, bentuk pendampingan hanya dilakukan ketika akan memberikan bantuan benih kepada petani, setelahnya pendampingan sudah tidak dilakukan, hal ini bertentangan dengan mekanisme yang berlaku bahwa proses pendampingan tidak hanya sampai pemberian benih tetapi sampai usaha kelompok berjalan. Kedua, pemerintah kurang focus menangani pemasaran komoditas bahkan harga komoditas menurun, petani sendiri yang berusaha menjual hasil panennya.Kata Kunci : efektivitas; one district one commodity (odoc); komoditas
PENILAIAN KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BONTOALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020 Sitti Rahmawati Arfah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.729

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganlisis kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kecamatan Bontoala kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, mengukur kinerja berdasarkan pendapat Dwiyanto (2006) terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntablitas. Pengumpulan data melalui observasi, wawancaram dan dokumentasi, dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kecamatan Bontoala berdasarkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPK Bontoala dikategorikan baik. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Produktivitas PPk Bontoala meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi PPK Bontoala yaitu kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas organisasi dan masih ada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap dan sebagian warga menggunakan KTP di waktu untuk memilih, (2) Kualitas layanan PPK Bontoala sudah dikerjakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku, (3) Responsivitas PPK Bontoala cukup tanggap terhadap pengaduan yang ada walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, (2) Responsibilitas PPK Bontoala cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan (3) Akuntabilitas PPK Bontoala sudah baik, yang terlihat dari pekerjaan dan pelaporan yang dilaksanakan. Setiap tahapan diperhitungkan mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai.
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PADANG LAMBE KOTA PALOPO arif ferdian; Syamjaya Syamjaya; Herman Saputra
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas yang diharapkan berjalan dengan baik di kelurahan padang lambe masih belum maksimal hal ini disebakan ada beberapa kendala mulai Sumber daya manusia yang tidak memiliki bebrapa kemampuan dan tingkat kejujuran dan rasa iklas dalam memberikan layanan kepada masyrakat sehingga menyebabkan beberapa kendala dan pekerjaan baru yang dimunculkan seperti lambatnya penyelasaian administratif dalam pengurusan KTP, KK sehingga membuthkan waktu lama, kurangnya kecakapan penggunaan IT juga menjadi alasan terhambat dan lambatnya proses layanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan mengakibatkan tidak seuai standar prosedur yakni sifat aparatur perlu diperbaiki dalam memberikan layanan biaya administratif yag sering masih ditemukn dibeberapa masyarakat yang melakukan pengurusan. Padahal bentuk semacam ini harus dihilangkan. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji dan mengetahui tentang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan pelayanan di Kantor Lurah Padang Lambe. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang malakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi. wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabel yang diharapkan di kantor lurah Padang Lambe belum berjalan maksimal disebabkan SDM Aparatur di kantor Kelurahan Padang lambe masih di bawa rata-rata dan mengakibatkan kemampuan menggunakan Teknologi masih kurang. Hal inilah menjadi terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masayarakat terhambat. Sedangkan akuntabel dari Aparatur masih minim dapat ditemukan di kantor kelurahan mash banyaik keluhan dalam pelayanan khususnya akuntabel proses, dan akuntabel kejujuran.Sehingga peneliti memberikan beberapa rekomendasi yakni perlu ada peningkatan SDM Aparatur karena mampu mempengaruhi pelaksanaan pelayananan  di Kantor Lurah Padang Lambe.Akuntabilitas Kinerja,  Aparatur, Pelaksanaan Pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Fahdrian Kemala
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta dilakukan uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi dari pembuat kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, faktor disposisi berupa fokus pimpinan, kebijakan organisasi dan budaya kerja serta faktor struktur organisasi berupa penerapan standar prosedur operasional, koordinasi dan kerjasama antar unit. Faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya yang disebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan, kompetensi dan pengalaman petugas pengelola barang milik negara belum memadai dan beban kerja yang besar, faktor disposisi disebabkan kurangnya kesadaran pemakai barang milik negara dan faktor struktur organisasi berupa belum memadainya pembinaan atasan, koordinasi antar unit belum berjalan dengan baik dan struktur kepegawaian yang bersifat campuran antara PNS dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Non PNS. Peneliti memberikan saran agar Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum meninjau kembali standar operasional prosedur pengelolaan barang milik negara dan menerapkannya secara konsisten, meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan pengelolaan barang milik negara, meningkatkan fungsi pembinaan dari atasan langsung serta mempercepat penerapan jabatan fungsional Penata Laksana Barang.
KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA MASYARAKAT DI DESA MARANNU KABUPATEN MAROS Rasdiana Ana
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.873

Abstract

AbstrakKinerja suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi itu sendiri. Kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai dinilai memiliki permasalahan terkait data yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan menjelaskan kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data, observasi langsung di lokasi, melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi. Untuk teknik pengelolaan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yaitu: Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang maksimal karena dari aspek akuntabilitas ada data yang tidak valid sebab menggunakan data tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ada yang tidak menerima bantuan social.  Kata kunci: Kinerja Organisasi, dan Bantuan Sosial Tunai
OVERLAPPING SEBAGAI CIRI PRISMATIC SOCIETY DALAM PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA Sunarding Sunarding; Andi Molang Chaerul; Darmawati Darmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.927

Abstract

Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan penataan manajemen aparatur sipl negara secara terbatas di Indonesia yang lebih difokuskan model prismatic society dengan penekanan pada ciri overlapping antara aturan-aturan formal dan informal yang berelasi secara tumpang tindih dalam manajemen kepegawaian.  Metode yang digunakan dengan penelusuran pustaka terhadap sejumlah hasil penelitian yang direlasikan dengan ciri masyarakat transisi dan dikuatkan dengan sejumlah argumen dari para pemikir administrasi. Hasil dari penelusuran pustaka menunjukkan bahwa pola manajemen kepegawaian pada sejumlah aspek tertentu yaitu promosi jabatan yang masih menunjukkan tumpang tindihnya penerapan aturan dengan intervensi patron klien dengan dasar keeratan kekerabatan melalui jalur politis, agama dan suku, dan kehidupan sosial. 
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PAJALESANG KOTA PALOPO kasmad kamal; Riska Firdaus; Ishak Runi
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi atau dengan cara lain dari kuantifikasi untuk mengukur variabel penelitian menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, selama dua bulan yaitu pada bulan April-Juni 2021. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Kelurahan Pajalesang sebanyak 652 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara acak (random sampling) dengan menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 87 responden. Pengumpulan data yang kemudian dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan empat indikator implementasi dalam pandangan Edward III, yaitu: Komunikasi dengan rata-rata 3,29, Sumber Daya dengan rata-rata 3,32, Disposisi atau sikap pelaksana dengan rata-rata 3,00, dan Struktur Birokrasi dengan rata-rata 3,30. Empat indikator tersebut membuktikan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo berjalan dengan baik.
EFEKTIVITAS ALOKASI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI KELURAHAN PURANGI KECAMATAN SENDANA KOTA PALOPO andi ni'mah Sulfiani; Kiki Reski
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.930

Abstract

Alokasi dana desa merupakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas alokasi dana Kelurahan Purangi Tahun Anggaran 2019. Untuk melihat sejauhmana efektifitas alokasi dana desa di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana, penulis menggunakan pengukuran efektifitas menurut lembaga pengawasan yang terdiri dari 3 aspek yaitu waktu pelaksanaan program kerja, ketepatan perhitungan biaya program kerja dan ketepatan sasaran tujuan program kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, survei, dokumentasi dan studi pustaka. Alokasi dana Kelurahan Purangi di fokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan plat duiker dan pembangunan rabat beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana Kelurahan Purangi Tahun Anggaran 2019 bisa dikatakan cukup efektif. 
EFEKTIFITAS UU NO 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERKEADILAN Irayanti Nur
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.925

Abstract

Perlindungan konsumen tidak saja sangat terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis namun juga tidak terlepas dari keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang terkadang tidak seimbang. Posisi konsumen terkadang lemah, hal ini tentu mengabaikan cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan konsumen diatur dalam satu aturan khusus yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui & menganalisis efektifitas UUPK no 8 Tahun 2021 dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku & terkait kenyataan yang terjadi sebenarnya dimasyarakat & aspek-aspek sosial yang terkait. Sumber data, dua macam sumber data sekunder yang merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka. Metode analisa data yaitu metode kualitatif yuridis dengan cara mengkualifikasi data dan tidak menggunakan rumus statistik. Hasil pembahasan yaitu UUPK dapat dikatakan sebagai bagian dari aturan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai  konsumen. Upaya menyelesaikan  sengketa  ganti  kerugian  bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang    dilakukan  dengan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  yaitu  prosedur yang  cepat,  menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  menyelesaikan  perkara. Saran perlunya edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan pengetahun & pemahaman pelaku usaha & konsumen, peningkatan pengawasan pelaksanaan UUPK yang melibatkan banyak pihak, mendesaknya  revisi UUPK agar perlindungan konsumen yang adil, bermamfaat serta berkepastian hukum terwujud, melindungi seluruh warga negara sesuai amanah UUD 1945.

Page 6 of 22 | Total Record : 212


Filter by Year

2018 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Jurnal I LA GALIGO : Public Administrati Vol. 9 No. 1 (2025): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8, No 1 (2024): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 202 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2024 Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2021 Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Journl I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2020 Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 2, No 1 (2019): April 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2025 Vol 1, No 1 (2018): Oktober 2018 More Issue