cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afandi Sitamala
Contact Email
asitamala@untirta.ac.id
Phone
+62254-280330
Journal Mail Official
jurnalnuranihk@untirta.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Jakarta, KM. 4, Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten. Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 26557169     EISSN : 26560801     DOI : http://dx.doi.org/10.51825/nhk
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum also known as Nurani Hukum is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is published by Faculty of Law, University of Sultan Ageng Tirtayasa in Collaboration with Pusat Kajian Konstitusi Perundang-Undangan dan Pemerintahan (PKKPUP). periodically published in December and June and the approved and ready to publish in the website and hardcopy version will be circulated at every period. Therefore, all articles published by Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum will have unique DOI number. In 2021, the Nurani Hukum requires English as its main language, and therefore accepts journals only in English.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 111 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM Hasuri Hasuri; Khoirul Anam
Nurani Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i1.6563

Abstract

 This study raises the legal relationship between civil and public responsibility for the loss of patients who promise treatment or cure the patiennts illness. Using this by the liabriary Research Method a normative legal approach based on the strick Liabilitu theory results in the doctor being liable for violations of law both intentinally dolus an culpas’s negligence, physivian liability can also be in the form of material and immaterial compensation.Penelitian Ini mengangkat hubungan hukum secara keperdataan dan kepidanan pertanggungjawaban Dokter terhadap kerugian pasien yang menjanjikan pengobatan atau meyembuhkan penyakit pasien. Dengan menggunakan metode Liabriary Research pendekatan hukum normatif berdasar teori Strick liability dihasilkan dokter dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindalan melanggar hukum baik yang disangaja dolus maupun karna kelalaian culpa, pertanggungjawaban dokter bisa juga berupa pergantian ganti rugi materil dan immateril.
Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia Surya Anom
Nurani Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i2.8564

Abstract

Regulations related to fisheries in Indonesia have existed since 1985, namely Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries. However, based on the needs and development of the community, the law was repealed by Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. Since the enactment of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries, the process of settling fisheries cases is settled or decided by the District Court, because of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries did not establish a special fisheries court.The existence of a special court that decides fisheries cases in Indonesia has finally existed since the enactment of Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, for the first time in 5 (five) places, namely the North Jakarta District Courts, Medan, Pontianak, Bitung and Tual which are still in public court environment. Then in 2014, the fisheries court experienced another addition, namely 3 (three) Fishery Courts based on Presidential Decree No. 6/2014 concerning the Establishment of a Fishery Court at the Ambon District Court, Sorong District Court, and Merauke District Court.Whereas there are interesting things that can be done deepening concerning the authority of the Fisheries Court, one of which is related to the relative range of authority of the Fisheries Court. In-Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries and in Presidential Decree No. 6 of 2014, it is not determined to what extent the authority is particularly in the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPPNRI), while it is related to marine areas. Of course, have different regulatory legal regimes.Pengaturan berkaitan perikanan di Indonesia telah ada sejak tahun 1985, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Namun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tersebut proses penyelesaian perkara perikanan diselesaikan atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri, karena Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tidak membentuk Pengadilan khusus perikanan.Keberadaan Pengadilan khusus yang memutus perkara perikanan di Indonesia akhirnya ada sejak berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk pertama kali berada di 5 (lima) tempat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual yang masih berada di lingkungan pengadilan umum. Kemudian pada tahun 2014, pengadilan perikanan kembali mengalami penambahan yaitu 3 (tiga) Pengadilan Perikanan yang berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.Bahwa ada hal menarik yang dapat dilakukan pendalaman berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Perikanan, salah satunya berkaitan dengan jangkauan kewenangan relatif dari Pengadilan Perikanan. Pada Undang-Undang No. 45 Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan pada Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tidak ditentukan dengan jelas sampai dimana kewenangannya tersebut khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sedangkan berkaitan dengan wilayah laut tentunya memiliki rezim hukum pengaturan yang berbeda-beda.Pada tulisan ini menggunakan analisis yuridis yaitu hal-hal normative yang berkaitan dengan pengadilan perikanan, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis.
Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian Eko Mukminto
Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i1.8566

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang konsep hukum yang telah diinterpelasi oleh ideologi patriarki merupakan suatu kekerasan sistematik. Kajian ini menggunakan kritik ideologi a la Žižekian yang juga merumuskan suatu konsep tentang kekerasan sistematik. Dalam praktik kultural, patriarki telah menjadi suatu ideologi dominan yang menyebabkan normalitas keadaan sehingga praktik represi dan penindasan yang ada dalam masyarakat terselimuti sedemikian rupa. Slavoj Žižek mengkonstatasikan suatu konsepsi tentang kekerasan sistematik, yakni suatu kekerasaan yang berada dalam level ideologis yang dalam praktiknya menyublimasi suatu kekerasan yang pada akhirnya kekerasan ini tak dapat dilihat secara kasat mata dan menjadi pandangan yang lumrah bahkan kodrati. Konstelasi hukum yang ada dalam konfigurasi ideologi patriarki dalam praktiknya hadir sebagai alat kekuasaan yang represif dan diskriminatif. Dengan demikian, solusinya adalah melakukan destruksi atas proposisi ideologi patriarki adalah suatu keniscayaan untuk merumuskan kembali politik hukum yang berkeadilan gender yaitu dengan melakukan redefinisi gender dalam bentuknya yang jamak bukan gender dalam konstatasi biner.
Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sulkiah Sulkiah
Nurani Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i1.8169

Abstract

Article 17 of Law-1945 assert that, granting prerogative to the president substantially limiting the powers of the president. Right as Prerogative. This can be understood broadly and narrowly. narrowly prerogative rights are only given to the president in choosing ministers - minister  of state. While at large. not only the existance of the rights prerogative appointment and dismissal of ministers, but also includes the authority to run the gpvernment, ass well as matters state, including appoint ambassadors and conculs, granting pardons, amnesty, abolition and restoration, giving the title and decorations, but in the right order prerogative practice there are constraints, indicated the presence of interference from political parties support (coalitions). Under these conditions, the formulation of the problem as follows : 1 . How prerogative rights owned by the President in the preparation of the cabinet, before and after the amendment of the Act of 1945. 2. What is a constraint in implementing the prerogative of the President. The purpose of this study was to determine the effect of the application of constellation Political Rights prerogative President under Article 17 of Law - 1945. This writing method normative juridical approach. The problems in the implementation of rights prerogative president president 1 system generally occurs when the system is combined with a coalition with the party support multy-pertay system.Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemberian hak prerogatif kepada presiden. Hakekatnya pembatasan terhadap kewenangan Presiden dengan sebutan hak prerogatif. Hal ini dapat dipahami secara luas dan sempit. Secara sempit hak prerogatif hanya diberikan kepada presiden dalam hal memilih menteri-menteri negara, sedangkan secara luas keberadaan hak prerogatif tidak hanya pengangkatan dan pemberhentian menteri, tetapi juga termasuk kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta urusan kenegaraan diantaranya mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar dan tanda jasa. Namun dalam tatanan praktek hak prerogatif ini terdapat kendala, terindikasi adanya interpensi dari partai politik pendukung (koalisi).Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan sebagai berikut: (1).Bagaimana hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam penyusunan kabinet. Sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (2).Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan hak prerogatif presiden. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konstalasi Politik terhadap penerapan hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Problematika penerapan hak prerogatif presiden pada sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem koalisi dengan partai-partai (sistem multi partai).
Legal Protection of Uncertified Waqf Land in Indonesia Mutiara Hamdalah Munandar
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.11235

Abstract

This study aims to determine the legal protection of uncertified waqf land in Indonesia. This research uses descriptive analysis, which describes the fact or certain legal events that occur in society. The result of this research is that waqf land that does not have a certificate can be protected by law. It is a waqf land that meets the terms and conditions and can be proven, judges of the Religious Court are of the opinion that the waqf land without a certificate can be guaranteed its protection with the Wakaf Pledge Deed and witnesses and evidence. other written documents that clearly explain the position of the donated land. The public is of the opinion that a waqf will be guaranteed protection when it has been used for religious purposes or other public interests. In the future, it is hoped that all parties will have a correct understanding of the procedures and processes of waqf, that waqf is not only up to having AIW  but waqf land must be registered with the National Land Agency and have a certificate to guarantee its legal protection.Keywords: Waqf; Certificate; Religious Court. 
The Legal Responsibility of Employers for Paying Wages of Workers who are Temporary Layoffs During the COVID-19 Pandemic Avita Gayatri Kresnapratiwi
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.11226

Abstract

The COVID-19 pandemic has an impact on the economic downturn in every company, so many companies choose to temporary layoffs their workers. In the case of wages for workers who are temporary layoffs, employers are not allowed to not pay wages while the workers are temporary layoffs, so if the employer is unable to pay the workers' wages according to the minimum wage, the employer can postpone the payment of wages, but must first negotiate with the workers/laborers or labor union. For this reason, this article was written with the aim of knowing the responsibility of employers when temporary layoffs workers during the COVID-19 pandemic. The type of research used by the author in this study is normative juridical research, using descriptive analysis using library data as the main data. The results of this study can be concluded that the act of temporary layoffs workers was chosen by the employer as an effort to anticipate the occurrence of termination of employment. The responsibility of employers if they do not pay full wages to their workers during the COVID-19 pandemic employers can be fined, as regulated in Article 55 paragraph (1) of Government Regulation Number 78 Year 2015 concerning Manpower Wage, whereas for workers because their wages are not paid, they can file a termination between the worker and the employer because employers do not pay wages on the promised time for 3 consecutive months or more and do not do what has been promised.
Individual Companies as New Legal Entities in Law Number 11 of 2020 on Job Creation Wiwin Budi Pratiwi
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.11266

Abstract

The government, through Law Number 11 of 2020 on Job Creation encourages the ease of doing business for Micro and Small Business actors with the formation of individual corporate legal entities. This policy of forming a private company is a new breakthrough from the government and can be used as a stimulus to restore economic conditions. The establishment of this individual company is further regulated in Government Regulation Number 8 of 2021 on Company Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment and Disbanding of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. The type of research used is normative juridical. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner. The results show that this individual company is a new legal entity created by the rolling of the Job Creation Law. Business actors who will register an individual company must meet the criteria for micro and small businesses as stipulated in the provisions of laws and regulations regarding micro and small businesses regulated in the Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. Various facilities are provided to business actors, such as registering individual companies by filling out electronic forms and not requiring a notary deed. Business actors are facilitated by the existing regulations in the management of the company because as the sole owner, the existence of financial reporting obligations makes it easier to monitor the company's financial governance which is useful, especially for access to capital loans to banks.
Indonesian State of Law is an Aspired Concept Diya Ul Akmal
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.9265

Abstract

The state of law is the concept of a state based on applicable law. In the development of the state, there are two concepts of state of law used by countries in the world, namely rechtstaat and rule of law. These two concepts also inspired the Indonesian state of law but were not followed absolutely. Indonesia is still building a legal system with a culture of society. Therefore, this study aims to describe the development of the state of law in Indonesia. This study uses a normative juridical method by using secondary data and is narrated with scientific logic. Conceptually, Indonesia does not follow the concept of rechtstaat or the rule of law because it is different from national identity. The social condition of the community consisting of various ethnic groups forced Indonesia to develop its own concept of a state of law. There is hope in the formation of laws carried out by the state, which is not only to realize the rule of law but must provide benefits to the community. Pancasila as a crystallization of the values of people's lives can actually fulfill this goal, but until now it has not been realized properly. In law enforcement, community justice must be formulated as a mandatory thing to be implemented. Every individual in society must be protected every right he has. So that the concept of the state of law in Indonesia must be correlated with the formation of useful laws and fair law enforcement. If this has been formed and is running well, then the Indonesian state of law that is beneficial to the community is not just wishful thinking.
Indonesian Criminal Law Procedure Paradigm Shift: Establishing the Virtual Criminal Court Ariesta Wibisono Anditya
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.10609

Abstract

Indonesia, like other countries in the world, struggles as pandemic strikes. Such condition force every subject involved in the criminal justice system to administer technology to suppress the spread of the virus by social distancing. However, the sudden turn to employ modern technology has made the justice system moved into a new place called the virtual court. This pandemic situation also forces the shift of the conventional criminal court to the virtual criminal court paradigm. This article discusses the history of virtual criminal court in Indonesian Criminal Justice. This research employs a descriptive-normative method. The information collected by applying a historical approach and theoretical approach.  Relevant data then studied and evaluated. The result then explained and described clearly. Indonesia is ready to implement virtual criminal justice. The shift from formal criminal court proceeding into virtual criminal court proceeding is applicable in Indonesia since 2002.Indonesia, seperti negara di dunia lainnya, mengalami pandemi yang memaksa para pihak dalam sistem peradilan pidana untuk social distancing dalam rangka menekan persebaran virus dan menggunakan teknologi. Satu sisi, Indonesia dapat dikatakan belum siap menghadapi elaborasi antara teknologi dan aplikasi hukum yang masih perlu perbaikan. Hukum Acara Pidana di Indonesia telah mengalami rangkaian perkembangan begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sangat sinergis dengan teknologi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mampu memperluas alat bukti. Kini hampir setiap asas dalam hukum acara pidana mengalami perubahan, khususnya proses beracara yang dari model tradisional menjadi daring. Artikel ini membahas mengenai sejarah perkembangan hukum acara pidana yang fokus utamanya mengenai pergeseran paradigma berperkara pidana luring menjadi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif, hasil pengumpulan informasi dan data kemudian dianalisis dan dijabarkan secara eksplanatoris. Kesimpulan penelitian ini antara lain, Indonesia telah menghadapi persidangan daring jauh sebelum pandemi yakni pada saat mantan Presiden BJ Habibie memberikan kesaksian pada sebuah kasus korupsi Bulog tahun 2002 silam sehingga dapat dikatakan Indonesia telah siap menerapkan proses peradilan pidana yang bersifat daring.
Reconstruction Of Status And Material Content Of The People's Consultative Assembly Legal Products In Indonesia Ela Nurlela
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.11270

Abstract

The current constitutional dynamics have negated the People's Consultative Assembly (MPR) authority to issue legal products (regelling) through amendments to the 1945 Constitution and have resulted in equal standing between state institutions. So that several problems arise as an implication of the change in the powers of the MPR, for example regarding the state planning system, the existence of the existing MPR Decree in the statutory system of law, and the implications for the Indonesian constitutional system which confuse the MPR's authority as a state institution. This paper will also contain several changes and ideas in the constitutional system to answer various problems, through repositioning the position of the MPR, forming a legal product review body for the MPR, and implementing the fifth amendment to the 1945 Constitution, and arranging Indonesian legislation.

Page 4 of 12 | Total Record : 111

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): Justice, Equity, and Human Rights in the Globalized Era: Towards a Harmonized Le Vol 8, No 1 (2025): Assessing National and International Perspectives on Justice and Legal Protectio Vol 7, No 2 (2024): Addressing Inequities and Seeking Certainty within Asian Legal Frameworks Vol 7, No 1 (2024): Justice, Equity, and Human Rights in the Globalized Era: Towards a Harmonized Le Vol 6, No 2 (2023): Delving into Global Laws: A Journey through Justice and Legal Protections Vol 6, No 1 (2023): Assessing National and International Perspectives on Justice and Legal Protectio Vol. 5 No. 2 December 2022 Vol. 5 No. 1 June 2022 Vol. 4 No. 2 Desember 2021 Vol. 4 No. 1 Juni 2021 Vol. 3 No. 2 Desember 2020 Vol. 3 No. 1 Juni 2020 Vol. 2 No. 2 Desember 2019 Vol. 2 No. 1 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2018): Vol. 1 No. 1 Desember 2018 More Issue