cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltaqnin@uinsu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 2685399X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum menerbitkan artikel dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum. Terbit dua kali satu tahun, edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 79 Documents
 3   4   5   6   7 
KEBIJAKAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 BERUPA PPKM LEVEL 4 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DITINJAU DARI MAQOSID ASY-SYARIAH DAN USHUL FIKIH Deniansyah Damanik
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i1.11153

Abstract

The Mayor of Medan in handling and controlling Covid-19, one way is to carry out PPKM Level 4. This is done because the City of Medan was once included in the red zone. This was done to prevent the spread of the corona virus. On the other hand, the PPKM Level 4 policy has an impact on MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), because of that the Medan Mayor's policy will have an impact on MSMEs will be reviewed from Maqosid Asy-Syariah and Ushul Fiqh. The two analytical tools will provide an overview of the status of the Mayor of Medan's policy that is actually allowed and feasible to implement or not. Keywords: Mayor of Medan, UMKM, Maqosid Asy-Syariah, Ushul Fikih
Analisis Undang-undang Nomorm36mtahun 2009 Tentang mKesehatan Dan Peraturann Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentangm Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan PelaksanaanmVaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pande Ramadani Ramadani
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i1.11766

Abstract

Abstrak Tahun 2019 Dunia di landa nwabah, yang disebut mcorona virus disease (covid 19), di karenakanm kesehatanm merupakan salah satum kebutuhan dasar masyarakat,m oleh karena itu digolongkan sebagai hak asasi Manusia. Di Indonesia kesehatan manusia diatur didalam UUD 1945 dan di dalam aturan turunannya terdapat pada undang-undang mnomor 36 tahun 2009m Tentang Kesehatan dan juga Perpres nomor 14 tahun 2021 Tentang Kewajiban vaksin Covid-19 yang gunanya untuk menjamin kesehatan masyarakat.  Adapun yang  menjadi kajian pada penelitian ini ialah, untuk mengetahui apakah undang-undang yang sudah ada dapat mewakili dalam mengatasi  permasalahan covid 19,  begitu juga dengan peraturan presiden, apakah sudah mewakili bentuk dari penanggulangan covid 19.  Metodem penelitiann yang digunakan dalam penelitiann ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang ada, di dalam menangani covid 19. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) dan sumber bahan hukumm yang digunakan adalahm undang-undang, peraturan presiden.  Hasil penelitian  ini bahwa undang-undang Republik Indonesia nomor m36 tahunm 2009 tentang mkesehatan merupakan pertimbangan dari Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang artinya negara sudah membuat regulasi terkait dengan menjamin kesehehatan masyarakat. Dan pada tahun 2019 terjadi wabah melanda dunia dan untuk mengatasi hal tersebut presiden mengelurkan satu bentuk peraturan presiden yang secara hierarki masuk kedalam hierarki peraturan perundangan Indonesia. Ini artinya Presiden selaku kepala Negara dan kepala Pemerintahan sudah melakukan suatu tindakan dalam bentuk nPerpres nomorm 99 Tahun 2020m Tentang Pengadaan Vaksinn Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka  Penanggulanganm Pandemi Coronam Virus DiSease 2021 (Covid- 19).Kata Kunci : Undang-undang,n Perpres,m Covid 19 AbstractIn 2019 The world in the landa wabah, called mcorona virus disease (covid 19), because health is one of the basic needs of the community, it is therefore classified as a human right. In Indonesia, human health is regulated in the 1945 Constitution and in its derivative rules it is contained in law number 36 of 2009m concerning Health and also Presidential Regulation number 14 of 2021 concerning the Obligation of the Covid-19 vaccine which is useful for ensuring public health.  The study in this study is to find out whether existing laws can represent in overcoming the covid 19 problem, as well as presidential regulations, whether they have represented a form of covid 19 mitigation.  The research method used in this study is a type of normative juridical research by analyzing existing regulations, in dealing with covid 19. And the approach used is the statute approach (legislation) and the source of legal material used is the law, the presidential regulation.  The results of this study are that the law of the Republic of Indonesia number m36 of 2009 concerning health is a consideration of Article 20, Article 28H paragraph (1), and Article 34 paragraph (3) of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which means that the state has made regulations related to ensuring the health of the community. And in 2019 there was an outbreak that swept the world and to overcome this, the president spawned a form of presidential regulation that was hierarchically included in the hierarchy of Indonesian laws and regulations.  This means that the President as the head of State and head of Government has taken an action in the form of nPerpres number 99 of 2020m concerning The Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Overcoming the Coronam Virus Pandemic insease 2021 (Covid-19).Keywords : Law, Perpres, Covid 19 
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Muhammad Nasir; Aulia Rizki; M. Anzaikhan
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.12137

Abstract

Kehadiran negara telah membuat kelompok-kelompok umat Islam hidup dalam tempat-tempat yang tersekat satu sama lainnya, terbatasi oleh suatu wilayah, dan mempunyai tatanan pemerintahan sendiri-sendiri. Pemerintahan dan wilayah-wilayah ini telah mewariskan kesan dan pengaruh yang begitu penting terhadap perubahan dan perkembangan serta implementasi hukum yang selama ini dibangun tanpa batas di atas kekuatan konvensional. Peristiwa ini telah membawa berbagai perubahan, rekodifikasi dan pembaharuan peraturan hukum Islam, termasuk wilayah hukum keluarga, dimana dalam penerapannya tidak mungkin terpisah dari norma kehidupan umat Islam. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian library atau kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kesimpulan menemukan bahwa; pembaharuan hukum keluarga sangat urgen dan penting dilakukan disebabkan isu dan persoalan terkini. Regulasi dan kodifikasi hukum keluarga  tidak mungkin bisa dipisahkan dari kepesatan dan kemajuan-kemajuan terkini. Yang paling besar diantaranya adalah begitu meningkatnya taraf  human right di tingkat dunia, seperti hak kebebasan dasar, keadilan, dan jaminan hak anak, yang agak mempengaruhi interaksi otoritatif di bidang legislasi di tingkat publik.
MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA PADA PASANGAN NIKAH MUDA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN KELUARGA Muhammad Nabih Ali; M. Marovida Aziz
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.14042

Abstract

This paper aims to show that through the development of good communication will give birth to a good relationship, as well as in creating family resilience in young married couples. The method used in this paper is descriptive analytical. While this research by looking for data in the form of interviews with young married couples. As a result, several concepts are offered to create family resilience, namely mutual openness, mutual understanding, and mutual care, as well as aspects of trust, commitment, and sympathy and empathy. Communication is an important element that must exist in a relationship, including in married life. Weak communication in the family will cause divisions, disputes, and conflicts that can lead to divorce. Communication that is built well between family members will create a harmonious family, so as to avoid disputes and fights. Keywords: communication, family, family resilience, young marriage.
SISTEM PERADILAN ISLAM DARI MASA NABI SAW. SAMPAI MASA KHULAFAURRASYIDIN Aidil Susandi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.13385

Abstract

ABSTRACK            Islam is not only a religion that regulates spiritual life, but also an order for social and state life. Justice is a central theme and is at the heart of Islamic teachings. In order to achieve a harmonious social order, Islam has a set of laws and courts that have continued to develop since the emergence of Islam itself.            This paper reviews the history and development of justice in the Islamic world, from the prophetic period to the khulafaurrasyidin period (Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali). This study uses library methode, which is processed using content analysis.
PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI SARANA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET (Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Perdata) Abd. Rahmad; Joni Zulhendra
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.14121

Abstract

This paper aims to describe the execution of mortgage rights as a means of overcoming bad debts in a review of civil law. The focus of this research is how creditors decide on the implementation of mortgage execution in overcoming bad credit? What is the model for implementing parate execution of debt guarantees by debtors? This type of research is library research with an emphasis on information sources derived from legal books, articles, journals and literature that are relevant and aligned with the object of this research. The results of the study show that the execution of mortgage rights is carried out through a public auction mechanism by maximizing the efforts made by creditors in collecting their receivables either persuasively or by giving subpoenas/warnings. The execution model of the Debtor's debt guarantee through the Public Auction mechanism is carried out through the stages, namely verification of the document for the auction request for execution of the Mortgage by the auctioneer, determining the schedule for carrying out the auction. auction parate execution, fourth stage of verification of prospective bidders, fifth stage of auction implementation and determination of winners and sixth stage of making legal products in the form of minutes of auction.
MUNAWIR SYADZALI : BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Putri eka Ramadhani; Dhiauddin Tanjung
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.13533

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas tentang sosok Munawir Syadzali dan kiprah pemikirannya dalam blantika pemikiran ajaran (hukum) Islam kontemporer di Indonesia. Ia menjadi demikian terkenal sebab beberapa pendapat dan tawaran pemikirannya menjadi sorotan publik. Bahkan, pro-kontra terhadap pemikirannya pun tak dapat terhindarkan. Namun demikian, bangunan konsep Reaktualisasi (Hukum) Islam yang merupakan “anak kandung” pemikirannya tetaplah merupakan lompatan ide besar demi membumikan nilai-nilai keislaman di bumi nusantara, sehingga Islam tidak hanya dikenal sebagai harus “Arab”. Lebih dari itu, Islam adalah agama universal yang tidak dimonopoli oleh satu kelompok umat (Arab) saja, namun setiap kaum (muslim) berhak dan sah untuk meyakini dan mempraktikkan apa yang ia yakini sebagai ajaran Islam sesungguhnya meski harus nampak berbeda dengan praktik hal serupa di belahan bumi lain. Oleh karena itu, reaktualisasi ajaran (hukum) Islam sesuai dengan latar sosiohistoris masyarakat merupakan sunnatullah. Narasi pokok dalam tulisan ini difokuskan dengan memperkenalkan sosok Munawir serta pemikirannya, kemudian pembicaraan diperluas dengan melihat latar sosial-politis di mana ia menelurkan pandangannya. Ulasan diakhiri dengan analisis historis dalam tinjauan tarikh tasyri‘ sebagai basis utama lahirnya pandangan Munawir.Kata Kunci: Munawir Syadzali, Waris laki-laki, dan Perempauan.Abstract: This article discusses the prominency of Munawir Sjadzali and his thoughts in the vast forest of Indonesia’s contemporary Islamic legal thoughts. He was widely famous for the opinion and thoughts he offered suddenly interested public spotlight. Indeed, controversies over his thoughts took places and inevitably came about. However, the building concept of the Re-actualization of (Law) of Islam which is geneanologically “derivative” of his thought remains a major leap forward ideas for grounding Islamic values of the archipelago on earth, so that Islam is not only known as “Arab”. Islam is a universal religion that is not monopolized by one group of people (Arabs), but each (Muslim) is entitled and has the legitimate right to believe and practice what one believed to be true despite the teachings of Islam they are believing and performing look different from a similar practice in the other hemisphere. Therefore, the reform of tenets (law) of Islam according to the socio-historical background is a sunnatullah. The main points of this paper is focused on introducing the prominency of Munawir Sjadzali and his thoughts, then the explanation expanded tolook at the socio-political background in which he gave rise his views. The study concludes with a historical analysis in the light of tarikh tasryri’ as the first base of Munawir Sjadzali’s full flaged views and thoughts.Keywords: Munawir Syadzali, male heir, and woman
MUDAWWANA REFORMATION (A Study of the Literature of Religious Courts in Morocco) Farid Afif Syahputra Rinaldi
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v4i02.13944

Abstract

The existence of religious courts in Morocco experienced various problems, ranging from the application of Islamic law, to the codification process that was used as a reference in the implementation of justice. Morocco's legal system is heavily influenced by the legal system implemented by France and Spain. However, family law (al-Ahwal al-Syakhshiyyah), which is based on Islamic law, is still upheld by Muslims in Morocco based on the Maliki school of thought and its judicial body known as the Sharia Court The type of judiciary in the Moroccan State consists of the Court of Cassation, the Constitutional Court, the Supreme Council of Judicial Power and the Moroccan Hebrew Judiciary In 1965, within a decade after the codification of Mudawwana, an official commission was formed to find solutions to deficiencies in family law, such as on guardianship and maintenance of marriage. After the first meeting, however, nothing more was heard from this commission. Parliament reformed the family law again in 1970, 1974, and in 1979. The formulation of the problem in this article is How was the Religious Courts in Morocco before independence? How is the Religious Courts in Morocco after independence? What is the position of Islam in the legal system in Morocco? What are the types of courts in Morocco? How is the reform process (Mudawana) of Moroccan family law? The purpose of writing this paper is to find out how the Religious Courts in Morocco before independence, Religious Courts in Morocco after independence, The position of Islam in the legal system in Morocco, Types of Courts in Morocco and the process of reform (Mudawana) Moroccan family law.Keywords:Morocco,Mudawwana,ReligiousCourts
UMAR BIN KHATTAB : Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Pemerintahan Maruli Tumangger
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5, No 01 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v5i01.15507

Abstract

Umar bin Khattab was the second caliph in the history of Islamic rule. Lots of progress was achieved during the period of his caliphate. This article was compiled in order to explain from a historical perspective the dynamics of government that occurred during the caliphate of Umar bin Khattab. This article begins with an explanation of the process of appointing Umar bin Khattab and an explanation of the government structure that was built during his time along with an explanation of the duties and functions of each structure. With this research it was found that the government structure that was built during the time of Umar bin Khattab was well structured at that time. This article then discusses the dynamics of the government at that time which consists of an explanation of the socio-political, religious, intellectual and economic dynamics
IMAM PEREMPUAN DALAM TIMBANGAN HADIS Ardiansyah Ardiansyah
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5, No 01 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v5i01.15755

Abstract

Pelaksanaan shalat berjamaah telah dilaksanakan sejak zaman nabi Muhammad saw. Sejak itu pula imam shalat berjamaah dipimpim oleh seorang imam lelaki dengan ketentuan syarat sah untuk menjadi imam. Terdapat polemik tentang adanya pandangan tentang kedudukan Imam perempuan jika bersamaan dengan makmum lak-laki berawal dari apa yang dilakukan oleh seorang Profesor wanita di Amerika yang menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Artikel ini mengkaji tentang imam perempuan dalam perspektif hadis Rasulullah saw dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan shalat jamaah yang dilakukan imam perempuan tidak syah jika terdapat makmum laki-laki yang dewasa.

Page 5 of 8 | Total Record : 79

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 01 (2025): Januari-Juni 2025 Vol 6, No 02 (2024): Juli-Desember 2024 Vol 6, No 01 (2024): Januari-Juni 2024 Vol 5, No 02 (2023): Juli-Desember 2023 Vol 5, No 01 (2023): Januari-Juni 2023 Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol 4, No 02: Juli-Desember 2022 Vol 3, No 02 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 1, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 More Issue