Articles
79 Documents
<![CDATA[PROYEK FIKTIF SEBAGAI MODUS KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rasina Padeni Nasution]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8438
<![CDATA[Tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut Tipikor) adalah suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa modus dalam tindak pidana korups, salah satunya poyek fikti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proyek fiktif sebagai modus tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode desktiptif analisis dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu telaah pustaka.Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalan dinas. Berbagai bentuk korupsi sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta bekerjasama dengan pihak ketiga. Maka berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proyek fiktis sebagai modus korupsi di Indonesia dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dengan modus tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS KONVERSI AKAD MUDHARABAH KEPADA AKAD QARDHU ]]>
<![CDATA[Zulfahmi Zulfahmi]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9248
<![CDATA[Konversi akad dalam lembaga keuangan syariah sering dilakukan, berbagai hal yang menyebabkan konvesi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki masalah keuangan yang tanpa disengaja. konversi akad mudharabah kepada akad qardh merupakan proses perubahan akad mudharabah menjadi akad qardh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum konversi akad mudharabah menjadi akad qardhu yang banyak terjadi di hampir setiap lembaga keuangan syariah, penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan landasan hukum yang membenarkan praktik tersebut dilakukan. Metode yang dilakukan adalah deskriptif analitik, menjelaskan dengan analisa yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah penelitian terdahulu yang diperoleh. Hasilnya adalah konversi akad mudhrabah boleh berdasarkan hukum Islam karena Islam sangat menganjurkan tolong menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Dalam hukum positif juga membolehkan dimana konversi merupaka suatu solusi untuk menyelamatkan lembaga keuangan dan juga nasabah dari macetnya pembiayaan dikarenakan beberapa faktor yang tidak disengaja. diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penataan ulang dengan mengkonversikan pembiayaan seperti konversi akad mudharabah kepada akad qardh.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM WAKAF DALAM KAJIAN HADIS AHKAM (Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf Dan Penerapannya di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Muhazir Muhazir]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8403
<![CDATA[The waqf hadith in text only describes waqf for immovable objects, in contrast to the current context in Indonesia which wants to develop a broader concept of waqf not just waqf for immovable objects as described in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The paradigm between the hadith text and application in Indonesia causes a different understanding so that it is necessary to reunderstand the hadith text in its current context. The purpose of this article is to look at legal hadiths about waqf by tracing the history of waqf and its application in Indonesia. The results of the research show that the hadith narrated by Bukhȃri about waqf contained in the Syurȗth chapter with Number 19 is the legal basis for waqf used by the Muslim clergy, in this hadith it only describes the status of waqf objects, while in Indonesia itself the Waqf Law leads to productive waqf and cash.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Budi Handoyo]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8436
<![CDATA[Environmental damage in Indonesia is getting more and more concerning. In fact, it has endangered every creature, including the life of future generations. Through legal means it can be seen how the law should be implemented. Therefore, environmental law enforcement can be interpreted as the use or application of instruments and sanctions in the legal field. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates environmental problems as a basic guideline for law enforcement officials to prosecute perpetrators of environmental crimes subject to criminal penalties according to applicable regulations. Criminal law enforcement in this law introduces the threat of minimum and maximum penalties, expansion of evidence, punishment for violations of quality standards, integrated criminal law enforcement, and regulation of corporate crime]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KEWARISAN DZAWIL ARHAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Abdur Rahim]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9515
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang persoalan hukum waris terkait status dan kedudukan dzawil arham disaat pembagian harta warisan di Indonesia. Penenlitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini menggunakan hukum Islam (kewarisan hukum Islam) sebagai alat analisis dalam menganalisa data penelitian. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK dan Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, menjadi fakta hukum bahwa hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persoalan dzawil arham menetapkan putusan sesuai dengan pendapat Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.Tidak ditemukan penjelasan tentang status, kedudukan dan penyelesaian dzawil arham secara utuh dalam hukum normative yurisdis (Kompilasi Hukum Islam), sehingga hal ini memberi peluang terjadinya perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam persoalan dzawil arham, sehingga penting kiranya memberikan lampiran sebagai penjelasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam guna menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang dzawil arham.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Misnan, M.A]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8433
<![CDATA[Bagi rumah tangga yang tidak memiliki anak, maka salah satu alternatif yang dilakukan oleh pasangan suami isteri adalah dengan mengangkat anak yang lebih dikenal sebagai anak adopsi. Pengangkatan anak adopsi ini bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam ajaran Islam karena Rasulullah saw sendiri di dalam kehidupannya pernah mengangkat seorang anak. Artikel ini membahas tentang berbagai problematika seputar anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang pengertian anak angkat, landasan dalil tentang persoalan anak angkat, problematika yang berkaitan dengan anak angkat dan analisis perosalan anak angkat dalam perspektif maqashid. Artikel ini menemukan bahwa pengangkatan anak memiliki dalil yang kuat, namun di dalam melakukannya hendaknya memperhatikan berbagai aspek sehingga menjamin kemashlahatan bagi anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya. ]]>
<![CDATA[BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH ]]>
<![CDATA[armaya azmi]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.8461
<![CDATA[Corpse Surgery is a contemporary study in Islamic jurisprudence. There is no clear evidence from the Qur'an and Sunnah regarding the law of post mortem or autopsy. However, Islamic law must be responsive to the development of increasingly advanced and dynamic science. This study aims to explore Islamic law related to post mortem. In addition to using a normative approach from a fiqh point of view with various arguments presented by the scholars, the author also uses the Maqashid Al-Sharia approach with consideration of benefit as a knife of analysis in research. In the framework of Al-Syatibi, there are five objectives to lowering the Shari'a: 1. Hifz Al-Din 2. Hifz al-Nafs 3 Hifz Al-Nasl 4. Hifz al-Mal , 5. Hifz al-'Aql]]>
<![CDATA[APRESIASI DOSEN PRODI SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN-SU MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Syofiaty Lubis]]>;
<![CDATA[Syafruddin Syam]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.9536
<![CDATA[The simultaneous regional head elections held in 2018 were one of the largest elections that took place in Indonesia, one of which was in North Sumatra. Its implementation is certainly full of interests for the elected regional head candidates and therefore sometimes they ignore ethics in the process. Practical necessity gives the impression on politics that achieving a goal must justify all means. In Islam, political ethics must be built as a guide for leaders in order to be more sensitive to the needs and benefits of the people. The establishment of good political ethics will give the impression that the authorities uphold the values of justice. In this study, the main focus is to know the appreciation of lecturers in the Siyasah study program at the Faculty of Sharia and Law at UIN North Sumatra Medan for the implementation of Islamic political ethics which took place in the 2018 North Sumatra gubernatorial election.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Sahliah Sahliah]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v2i02.8437
<![CDATA[Islam is a religion that is blessed by Allah. Islam regulates all rules in human life. Islam really respects basic human rights which are the rights that are obtained since humans are born. The aim of this research is to describe human rights in the perspective of Islam. This study used a library research and the techniques used in analyzing the data were data reduction, data presentation and data verification. The study finds out that in Islam, human rights have strong sources. The finding of this study can increase our understanding about human right seen from Islamic perspective.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM PASCA PERPINDAHAN KEYAKINAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhazir Muhazir]]>
<![CDATA[ TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3, No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30821/taqnin.v3i01.8870
<![CDATA[Marriage in Indonesia requires the same belief as regulated in the Marriage Law and KHI, this provision is the same as what is regulated in fiqh munakahat. However, sometimes differences in belief occur when the marriage has taken place, this is due to one party changing religions, of course this affects the status of the marriage. The Marriage Law does not regulate the marital status when one party changes religions. However, in Islam the majority of scholars declare to break up marriage. This becomes a problem when faced with social reality. This paper is a literature review with the main data, namely the Marriage Law, KHI and Fiqh munakahat, the approach used is maslahah. The results show that marital status when viewed from the aspect of wasting, the marriage breaks, several empirical studies have shown that marriages based on different beliefs mostly end in disputes and divorce. It's just that the breakup of marriage when you see the divorce system in Indonesia through the Religious Court does not break automatically.]]>
