cover
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 141 Documents
Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketiadaan Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Hasibuan, Khairuna Malik; Khairunnisa, Khairunnisa; Sitepu, Faradila Yulistari
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.254-273

Abstract

Ekspresi budaya tradisional mencakup berbagai bentuk kreasi budaya baik berupa benda ataupun tak benda, yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan dimiliki secara komunal. Namun sistem hukum yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Hal ini disebabkan UU Hak Cipta menerapkan perlindungan hak individual yang diketahui siapa penciptanya, sementara EBT merupakan warisan budaya yang dimiliki secara komunal, sehingga diperlukan suatu perlindungan yang bersifat sui generis terhadap pengetahuan tradisional dan EBT. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data utama berasal dari UU Hak Cipta serta regulasi lain yang terkait dengan perlindungan EBT. Permasalahan yang muncul adalah problematika perlindungan EBT sehingga urgensi atas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu segera disahkan