cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 141 Documents
 11   12   13   14   15 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1811K/Pid.Sus/2010 Wati, Novi Ambar; Faisol, Syahid Akhmad
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.250-269

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik dalam kasus tindak pidana penganiayaan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan terdakwa dengan gangguan mental organik, khususnya dalam konteks pemidanaan, dan apakah terdapat pertimbangan medis dalam proses peradilan. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran psikiater dan ahli hukum dalam memberikan pendapat terkait kondisi mental terdakwa dan dampaknya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus Putusan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010 adalah pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa yang mengidap gangguan mental organik dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan yang berfokus pada kondisi mental terdakwa atau pembebasan dari hukuman bagi mereka yang tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya, upaya ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dalam memperlakukan terdakwa lebih manusiawi dan adil. Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat analitis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari studi literatur yang berasal dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan No. 1811K/Pid.Sus/2010, serta bahan hukum sekunder dari berbagai sumber seperti buku yang ditulis oleh seseorang dalam ahli hukum berkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis, artikel, dan jurnal ilmiah.Kata Kunci     : Pertanggungjawaban Pidana,Gangguan Mental Organik, Tindak Pidana Penganiayaan, Keadilan, Hak Asasi ManusiaAbstractThis study aims to analyze criminal liability for defendants with organic mental disorders in cases of criminal assault, focusing on the case study of Decision Number: 1811K/Pid.Sus/2010. This study explores how the Indonesian criminal law system treats defendants with organic mental disorders, especially in the context of sentencing, and whether there are medical considerations in the judicial process. The analysis focuses on the principles of justice, the accuracy of criminal liability, and the protection of human rights for defendants with mental disorders. In addition, this study also evaluates the role of psychiatrists and legal experts in providing opinions regarding the defendant's mental condition and its impact on the ability to be responsible. The results of this study conclude that the Application of Article 44 of the Criminal Code in the case of Decision Number 1811K/Pid.Sus/2010 is the judge's consideration to give a lighter sentence to defendants with organic mental disorders can be considered as a step in accordance with the principle of justice that focuses on the defendant's mental condition or release from punishment for those who are unable to understand or control their actions, this effort shows that the justice system in treating defendants is more humane and fair. This type of research is a type of normative legal research that is analytical descriptive. Data collected from literature studies originating from primary legal materials, such as the Criminal Code (KUHP) and Court Decision No. 1811K/Pid.Sus/2010, as well as secondary legal materials from various sources such as books written by a legal expert related to the legal issues discussed by the author, articles, and scientific journals.Keywords         : Criminal Liability, Organic Mental Disorders, Criminal Acts of Abuse, Justice, Human Rights
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Keadilan Restoratif Ndruru, Donius; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.158-174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pendekatan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan keadilan dan supremasi hukum, namun terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, seperti teks hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum pidana, tindakan penipuan oleh oknum TNI, dan penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan terbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran oleh aparat, serta kontribusi keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media Gea, Jevon Noitolo; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.270-283

Abstract

Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang penting, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun kebebasan ini dijamin, terdapat tantangan dalam praktik pemberitaan yang sering kali mengandung ketidakakuratan, yang dapat merugikan individu atau organisasi. Hak jawab muncul sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengoreksi informasi yang salah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan somasi sebagai mekanisme untuk menuntut hak jawab dalam kasus pemberitaan keliru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada aturan hukum dan prinsip terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak jawab diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan media dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur somasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak individu terhadap pemberitaan yang tidak akurat dan memperkuat peran pers dalam masyarakat demokratis.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit Br Siahaan, Yanti Tiara; Silaen, August P
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.175-191

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari peran kurator dalam pengolahan dan pemberesan harta pailit serta konsekuensi pidana terhadap kurator yang melakukan penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, hasilnya adalah elindungi hak hak kreditur atas tindakan kurator dan menghukum kurator yang melakukan tindak pidana selama proses pemberesan harta pailit. Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah hak atas klaim aset yang tidak dilaporkan secara terbuka, perlindungan aset selama proses pemberesan harta pailit, perlindungan aset dari penjualan aset yang tidak sesuai dengan harga pasar, dan perlindungan dari laporan yang dimanipulasi oleh kurator. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menerapkan sanksi pidana, termasuk penjara paling lama 5 tahun, serta sanksi tambahan, seperti pencabutan izin atau status.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepailitan, Sanksi PidanaAbstractThis writing aims to examine the curator's role in overseeing and resolving assets in bankruptcy, as well as the criminal consequences for curators who commit embezzlement, as outlined in Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy and the Criminal Code. Using qualitative research methodology, the result is to protect the rights of creditors against the actions of the curator and to punish the curator who commits crimes during the bankruptcy asset settlement process. The right to claim assets that are not publicly reported, asset protection throughout the bankruptcy settlement process, asset protection from the sale of assets that do not reflect market values, and protection from curator-manipulated reports are some of the safeguards granted to the debtor. The government enforces the Criminal Code (KUHP) and Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy (UU KPKPU) by enforcing criminal penalties, which include up to five years in prison, as well as other penalties like license or status revocation.Keywords : Criminal Liability, Bankruptcy, Criminal Sanctions
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim Ngabito, Rafyanka Ivana Putri
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.284-301

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan overclaim yang akhir-akhir ini sering ditemui dalam pasar skincare Indonesia. Tindakan overclaim ini dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha guna meningkatkan penjualan yang mana dapat merugikan konsumen secara materil maupun inmateril sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum atas pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengedaran produk skincare memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait produk skincare yang akan diedarkan. Tindakan overclaim yang dilakukan oleh produsen, pelaku usaha, maupun influencer dapat diminta pertanggungjawaban hukum baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tindakan overclaim berkenaan langsung dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Peraturan BPOM, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Saviera, Lesly
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.192-212

Abstract

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan internasional yang signifikan. Hal ini berdampak pada kebebasan konsumen dalam memilih berbagai macam produk dari berbagai negara. Sertifikasi halal menjadi isu krusial di Indonesia, dikarenakan dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi.. Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum konsumen melalui sertifikasi halal produk pangan impor. Sehingga diketahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur kebijakan sertifikasi halal produk pangan impor. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metodologi penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam publikasi ini melibatkan pemeriksaan produk hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah.. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan domestik dan impor. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan memberikan kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas proses sertifikasi halal di Indonesia.
Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Munawar, Said
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.1-19

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya membahayakan kehidupan bangsa, masyarakat, dan perekonomian, yakni dapat merugikan sumber ekonomi bangsa dan menciptakan ketidakadilan sosial. Maka, pelaku korupsi pantas diberi sanksi pidana berat berupa hukuman mati, supaya tidak mengulanginya lagi, namun hukuman mati bagi korupsi menyisakan perdebatan panjang bagi ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana. Manfaat penelitian, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap koruptor. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan, mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati, dinilai tidak efektif, tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Alternatif sanksi lainnya, yakni penerapan sanksi yang berpihak pada rehabilitasi atau pemulihan, serta ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, sebagaimana telah dilaksanakan di negara Belanda dan Jerman. Tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia dalam pemidanaan pelaku korupsi. Rekomendasinya, negara menetapkan kebijakan sanksi pidana korupsi yang mengandung efek jera, dalam koridor penghormatan hak asasi manusia
Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (Odr): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025 Muarif, Saiful
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.69-84

Abstract

Digital transformation in the Indonesian judicial system has brought significant changes, particularly with the emergence of Online Dispute Resolution (ODR) as a solution for civil dispute resolution. This research is motivated by the increasing need for an effective and efficient dispute resolution system in the digital era, driven by e-commerce development and COVID-19 pandemic challenges. This study aims to analyze the effectiveness of ODR implementation in civil dispute resolution in Indonesia, identify factors affecting its success, and formulate strategic recommendations for system optimization. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by comparative analysis of ODR implementation in ASEAN countries. Results show that ODR implementation has improved case resolution efficiency by 40%, reduced operational costs by 43%, and increased user satisfaction up to 82%. However, significant challenges remain where 47% of courts in remote areas experience infrastructure constraints and only 65% of legal personnel have adequate digital competence. It can be concluded that ODR transformation has positively impacted Indonesia's judicial system, but requires continuous development through infrastructure strengthening, human resource competency improvement, and regulatory refinement to optimize its effectiveness.
Perlindungan Hukum Terhadap Petani Padi dalam Perubahan Iklim sebagai Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi di Banyumas Wulandari, Maria Mu'ti
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.85-105

Abstract

Ketahanan ekonomi petani padi dalam menghadapi perubahan iklim memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian lokal di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum dan perlindungan hukum bagi petani padi sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif mendukung ketahanan ekonomi petani padi karena kurangnya implementasi konsisten dan koordinasi antar lembaga. Perlindungan hukum melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2023, serta penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Pandak, Rempoah, dan Cikidang, berperan penting dalam meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya terdapat revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta pengembangan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik petani lokal. Implikasi penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian.Kata Kunci : Ketahanan ekonomi, perubahan iklim, perlindungan hukum.
Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Fernando, Dadang; Nur Aisah, Laily; Socialista, Tembang Merah Sunny
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.106-125

Abstract

This study aims to analyze the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, which has caused pros and cons in society. Specifically, this study discusses the existence of customary law communities from a normative perspective and the labeling of HPL on customary rights of customary law communities and analyzes the legal consequences of granting HPL to customary law communities over customary rights. This study uses a juridical-normative method. The results of the study conclude that the constitution recognizes the existence of customary law communities along with the customary rights of customary law communities. Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, although it has provided space for customary land registration, has not provided adequate legal protection for customary law communities in the process of granting Management Rights (HPL). Normative ambiguity and the lack of fair and participatory conflict resolution mechanisms are the main challenges. Therefore, there is a need for revision and strengthening of regulations.

Page 13 of 15 | Total Record : 141

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue