cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 141 Documents
 11   12   13   14   15 
Keabsahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik dalam Prospek Pejabat Pembuat Akta Tanah Socialista, Tembang Merah Sunny; Putri, Arsella Imanda; Fernando, Dadang
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.20-36

Abstract

The policy on Electronic Mortgage Rights (HT-el), brings a series of legal consequences, where the Mortgage Right certificate was originally in physical form with the HT-el policy, the certificate is issued in electronic form. The HT-el policy also has legal implications in relation to the authority of the Land Deed Making Officer (PPAT) in Indonesia. Based on these problems, this study aims to analyze the validity of the mortgage certificate issued by the National Land Agency (BPN) in the HT-el policy procedure and its consequences for the prospects of PPAT. This study will examine the regulation of the electronic mortgage policy still using APHT which is made conventionally by PPAT with a digital signature, which is then scanned and the scan results are used by the land office to make and issue mortgage certificates to the public. In addition, this study will also discuss the prospects of PPAT in the form of challenges and opportunities faced as a result of the HT-el policy. The results of the study indicate that the HT-el policy requires improvement to ensure the validity of the mortgage certificate to provide legal certainty to the public, as well as to protect the interests of the parties involved.
Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka Buana, Resky Septi; Ilmih, Andi Aina
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.37-51

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of international diplomacy, particularly maritime and legal diplomacy, in maintaining maritime security and resolving boundary disputes in the Strait of Malacca between Indonesia and Singapore. The Strait of Malacca is a strategic global trade route vulnerable to threats such as piracy, terrorism, and territorial violations. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, drawing from both national and international regulations. The urgency of this research lies in the need for effective regional collaboration and legal enforcement to maintain stability amid increasingly complex maritime threats. The findings indicate that maritime and legal diplomacy play crucial roles in fostering cross-border cooperation, strengthening maritime monitoring systems such as IMSS and VTIS, and resolving maritime boundaries based on the principles of the 1982 UNCLOS and bilateral agreements. Peaceful dispute resolution through legal diplomacy enhances Indonesia’s position in safeguarding sovereignty and establishing maritime legal order. Thus, international diplomacy proves to be a strategic instrument in achieving sustainable maritime security and regional stability in the Strait of Malacca.
Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK) Pramesti, Mutiara; Njatrijani, Rinitami; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.52-68

Abstract

This article discusses the legal protection provided by 2 (two) consumer dispute resolution institutions, namely the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This article focuses on a comparison of the legal force of decisions issued by the two institutions. By combining normative legal views and the opinions of practitioners consisting of the Financial Services Authority (in this case represented by OJK Central Java Province) and the Consumer Dispute Resolution Body (in this case represented by BPSK Semarang City), this article can underline the optimization of consumer protection in disputes with business actors in the financial services sector. This article can show the complementary side of BPSK with the presence of LAPS-SJK as an institution that handles disputes in the financial sector. This article aims to present a comparison between LAPS-SJK and BPSK as alternative resolution institutions resulting from a combination of factual events and practitioners' opinions with the analytical knife being the applicable laws and regulations.
Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmtullah Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.
Pengaruh Iklan Terhadap Perlindungan dan Niat Beli Konsumen Bachriani, Rielia Darma
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.146-161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh iklan terhadap perlindungan dan niat beli konsumen mengingat di era digital saat ini pemasaran melalui media sosial dan periklanan internet telah muncul sebagai salah satu cara paling efisien untuk menjangkau pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative, mengkaji aspek aturan hukum yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa promosi dan periklanan memberi pengaruh terhadap cara orang membeli suatu produk, iklan yang dikemas dengan menarik dan ulasan positif terhadap produk yang diiklankan akan mendorong konsumen lebih mantab dan berniat  untuk membeli produk tersebut, meskipun tidak sering apa yang diiklankan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kekecewaan dan bahkan kerugian akibat hasil kemanfaatan produk yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan, konsumen berhak mengajukan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.177-194

Abstract

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat jarang diminati oleh perbankan di Indonesia karena terhambat pada implementasi valuasi aset. Hingga saat ini belum ada pedoman pasti terkait valuasi nilai ekonomis Hak Cipta. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu pertama, terkait bagaimana pelaksanaan parate eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kedua, terkait bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam eksekusi jaminan. Metode penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan asas dan kaidah ilmu hukum, teori hukum, dan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi memenehuhi nilai limit dan dapat mencapai harga tertinggi guna simbiosis mutualisme. Penentuan nilai limit HKI dalam lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui KJPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan eksekusi bawah tangan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas mengatur terkait lembaga apakah yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta sebagai objek eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan bawah tangan.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) Pastika, Dinda Bhawika Wimala; Suryana, Eka Pala; Rizal, Muhammad; Palestina, Firdaus Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.195-214

Abstract

New legal products as well as amendments to existing regulations consistently influence the labor sector. One such example is the mandatory contribution to the Public Housing Savings (TAPERA), regulated under Government Regulation No. 21 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation No. 25 of 2020, as a derivative regulation of Law No. 4 of 2016 on Public Housing Savings. This study aims to analyze the effectiveness of government policy implementation related to the mandatory TAPERA contributions that must be fulfilled by workers. The research method employed is normative juridical, using both conceptual and statutory approaches. The findings indicate that the implementation of mandatory TAPERA contributions has not been fully effective. From a regulatory perspective, there are still overlaps with labor and social security regulations, creating legal uncertainty. From an implementation perspective, the contribution collection mechanism has not been well integrated into the labor administration system, thus causing technical obstacles. Furthermore, the low level of public understanding and trust in TAPERA affects worker participation. Therefore, although TAPERA has a strong legal foundation, its effectiveness requires regulatory improvement, transparent management, accountable supervision, and adequate legal protection for participants. Moving forward, effectiveness can only be achieved if the policy is implemented consistently and in a coordinated manner, accompanied by continuous public outreach and institutional strengthening as the foundation for implementation.
Penerapan Sandera Pajak (Gijzeling) sebagai Instrumen Penagihan Pajak di Indonesia Kamila, Alfina Najwa; Priyono, Joko
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.215-235

Abstract

This article aims to analyze the implementation of tax hostage-taking (gijzeling) as an instrument of tax collection in Indonesia. Taxes are the main source of state revenue, yet low taxpayer compliance often becomes an obstacle, leading the government to exercise its authority to enforce collection through hostage-taking. This policy has sparked controversy due to its implications for justice and law enforcement. The research questions focus on how hostage-taking is used as a coercive measure in tax debt collection and how disputes are resolved for taxpayers subjected to it. The study contributes academically to the development of tax law and practically as a reference for tax authorities and taxpayers. The method applied is normative legal research with a library approach, relying on primary and secondary legal sources, analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that tax hostage-taking serves as an ultimum remedium, applicable only under specific conditions. Taxpayers may be released upon settling their tax debts and retain the right to challenge the enforcement through the District Court. Thus, tax hostage-taking functions both as a coercive compliance instrument and as a means to uphold legal certainty and justice within the taxation system.
Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia Umam, Muhammad Khoirul
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.236-253

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 90/PUU/XXI/2023 on the age limit for vice-presidential candidates has sparked significant controversy, as it is deemed inconsistent with the principles of constitutionality, separation of powers, and legal justice. The decision introduces a new norm by allowing candidates under 40 years old who have held elected positions, raising questions about the Court’s role as a negative legislator and its impact on Indonesia’s constitutional system. This study formulates three main issues: (1) how constitutionality and justice principles are reflected in the decision, (2) the legal and procedural weaknesses within Indonesia’s constitutional framework, and (3) the implications of the decision for electoral implementation. The research employs normative legal methods with statutory, case, and conceptual approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings reveal that the decision not only creates discrimination in fulfilling citizens’ political rights but also undermines the Court’s function as the guardian of the constitution. Moreover, legal reasoning inconsistencies, violations of the legal standing principle, and potential conflicts of interest further erode the Court’s legitimacy. In conclusion, Decision No. 90/PUU/XXI/2023 negatively affects legal certainty, democracy, and public trust; therefore, consistent judicial restraint, stronger oversight, and electoral law revisions are required to safeguard constitutional supremacy. 
Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan Nugroho, Pandu Dwi
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.162-176

Abstract

Pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku industri. Namun, kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan kompleks, terkait dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk izin pertambangan sering memicu sengketa antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat adat yang terdampak secara langsung.Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap proses pembebasan lahan dalam kaitannya dengan pemberian izin pertambangan yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di beberapa wilayah pertambangan yang mengalami sengketa lahan. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta prinsip keadilan dalam hukum agraria nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak masyarakat ketika proses pembebasan lahan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum dalam proses pemberian izin pertambangan.

Page 14 of 15 | Total Record : 141

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue