cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
deni Triyanto
Contact Email
dtriyanto992@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
an@unihaz.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 22525270     EISSN : 26206056     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by the management of Social and political Faculty, the university of Prof. Dr. Hazairin, SH.
Arjuna Subject : -
Articles 252 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU Markoni Markoni
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Pimpinan, Standar Mutu,dan Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Implementasi Penjaminan Mutudilingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. Penelitian ini menggunakandata Primer dengan Sampel sebanyak 30 Orang Responden. Pemilihan sampel dilakukandengan teknik Stratified Rendom Sampling. Analisis dilakukan dengan metode Regresidan Korelasi Berganda. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t dan Uji F, dengan α= 0,05. Berdasarkan Persamaan Regresi Y = -1,142,+ 0,425 X1 + 0,402 X2 + 0,308 X3,beserta Koefisien korelasi parsial Komitmen Pimpinan (r1.y =0,425), Standar Mutu (r2.y=0,402) dan sarana dan prasana (r3.y = 0,308). Dari Persamaan Regresi dan KoefisienKorelasi Parsial tersebut diketahui bahwa ke tiga Variabel tersebut secara Parsialberpengaruh positif terhadap Efektivitas Implementasi Penjaminan Mutu dilingkunganUniversitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, yang besaran pengaruh dari masing-masingvariabel adalah sebesar Koefisien Regresi tiap Variabel. Berdasarkan Korelasi Simultan(R=0,944), menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh ke tiga variabel yang ditelitiberpengaruh cukup significant terhadap Efektivitas Implementasi Penjaminan Mutudilingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dengan kontribusi variasiperubahan ke tiga variabel tersebut terhadap variasi perubahan Efektivitas ImplementasiPenjaminan Mutu dilingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu sebesar87,8%.
EVALUASI KEBIJAKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Solichin Solichin
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan alokasio dana desa (ADD) di Desa Kembang Sei yang telah di implementasikan selama dua tahun pasca terbitbnya Undang-Undang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan dua sumber data, aitu data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para informan penelitian dan hasil observasi, sementara untuk data skunder diperoleh melalui dokumentasi, laporan tertulis atau photo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan melalui forum Musrenbangdes. (2) Pelaksanaan program ADD di Kembang Seri telah menerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. (3) Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi masih mengalami banyak kendala karena kualitas SDM perangkat desa masih tergolong rendah dan masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah agar guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun, meskipun jika dinilai dari tingkat kesiapan dari penyataan Kepala Desa dan perangkatnya serta data administrasi di lapangan Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya belum siap menyesuaikan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014, akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa berkomitmen akan tetap berusaha menjalankan amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang tata kelo pemerintahan desa dan tentang dana desa.
ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Anwar Hamid; Buyung Akmal
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i2.674

Abstract

Pengkajian otonomi desa cukup menarik perhatian untuk dijadikan obyek pengkajian ilmiah, khususnya pada aspek format implementasi dan kemandirian desa, kajian tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya desa yang mandiri serta berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pertanyaannya bagaimanakah kemandirian desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan otonomi desa khususnya aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, seperti kinerja pemerintahan desa dan pendapatan asli desa belum terwujud secara optimal, penyebabnya adalah lemahnya pemahaman agen pelaksana, kekurangsesuaian aturan pelaksanaan dan terbatasnya sumber daya, baik kuantitasnya terutama kualitasnya. Perda Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan cenderung lebih bersifat mekanistis dan prosedural, sehingga dalam pelaksanaannya justru menjadi sumber permasalahan, karena tidak sesuai dengan dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG Anwar Hamid; Muhammad Zimi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i1.420

Abstract

Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Dengan tujuan untuk mengetahui proses pelayanan publik pada Kantor Camat, penelitian menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tanggapan masyarakat yang ada dilingkungan kantor Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang pernah menggunakan pelayanan. Di samping itu penulis juga menggunakan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari laporan berbagai sumber yang ada, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yaitu cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil informan tentang aspek-aspek keterbukaan, keadilan, keamanan dan kejelasan, dan efesien pelayanan semua menunjukkan masih adanya permasalahan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Adapun rekomendasi untuk pegawai Kecamatan Pasemah Air Keruh diharapkan lebih disiplin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak pernah ada kata terlambat, dan selalu ada ditempat pada saat jam kerja, serta menggunakan absen finger print kepada seluruh aparatur Kantor Camat Pasemah Air Keruh, Melayani masyarakat supaya lebih terbuka baik prosedur ataupun biaya pelayanan, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Aparatur Kecamatan Pasemah Air Keruh dalam memberikan pelayanan agar lebih ikhlas dan sadar bahwa sebagai abdi masyarakat, sudah pantasnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh.
HUBUNGAN PELAKSANAAN MUTASI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN Soehito Efendi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu asset instansi atau perusahaan yang disepakati dianggap terpenting adalah sumber daya manusia. Untuk itu setiap instansi atau perusahaan yang ingin meningkatkan kinerjanya harus mempunyai komitmen terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusianya, agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi sehingga mampu menyediakan suatu keunggulan yang bersaing dan berkesinambungan (Sustainnable Competitive Advantage) bagi instansi atau perusahaan. Dari hasil penelitian ini, maka koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara mutasi dengan prestasi kerja adalah kuat, terbukti dengan R=0,966 dan besarnya R2 = 0,934 artinya 93,4% prestasi kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh variasi variabel mutasi dan 6,6% lagi dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Hipotesis yang diterima pada penelitian ini adalah hipotesis kedua yakni terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara mutasi terhadap prestasi kerja. Hal ini terbukti dari probabilitas 0,000 ≤ 0,05 (taraf kesalahan). Mutasi yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam kategori tinggi, ini berarti mutasi telah berjalan dengan baik. Selanjutnya diiringi dengan hasil kuesioner mengenai prestasi kerja masuk dalam kategori tinggi, dapat diartikan bahwa prestasi kerja pegawai sudah menunjukkan prestasi yang baik pula.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN AGENDA PEMERINTAH MENJADIKAN BENGKULU SEBAGAI DESTINASI WISATA Bambang Sutikno
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.238

Abstract

Pemerintah Kota Bengkulu sedang berupaya mengoptimalisasikan potensi wisata sejarah dan wisata alam dengan menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata, namun usaha ini mendapat tantangan cukup berat, mengingat kesadaran masyarakat maupun wisatawan untuk menjaga kebersihan masih rendah, hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang bertebaran (khususnya di sepanjang Pantai PANJANG maupun Pantai Tapak Paderi). Padahal pemerintah telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda No.02 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan sangat potensial dalam mendukung keberhasilan perda tersebut, karena sampah seharusnya dikelola mulai dari hulu yaitu mereka yang memproduksi sampah (hasil aktifitas wisatawan lokal maupun luar daerah) yang berkunjung. Implementasi perda pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek kepatuhan (compliance) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dilaksanakan (what’s happening). Perspektif kepatuhan yang diamati tidak hanya para pelaksana lapangan tetapi juga dukungan atau partisipasi masyarakat atau wisatawan dan para pedagang yang ikut bertanggungjawab terhadap berhasilnya sebuah program. Partisipasi masyarakat yang perlu diamati adalah partisipasi dalam pelaksanaan khususnya terhadap mereka yang memanfaatkan obyek wisata pantai di kota Bengkulu. Ada dua kelompok yang memanfaatkan obyek wisata ini yaitu wisatawan dan para pedagang yang ada di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat lokal maupun luar daerah Bengkulu yang datang berkunjung menikmati obyek wisata, para pedagang, dan petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk kategori studi kasus dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi. Agar data yang telah diperoleh sepenuhnya berguna bagi laporan hasil penelitian, maka harus diolah melalui tahap analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Perda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah diiringi kepatuhan dari aparat pelaksana di lapangan khususnya di area wisata pantai di kota Bengkulu, namun sayangnya perda ini belum didukung partisipasi masyarakat baik pengunjung maupun para pedagang. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap perda ini masih terjadi. Sampai dengan akhir tahun 2015 ada sekurangnya 15 orang warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di sepanjang pantai sehingga memperoleh teguran aparat yang sedang bertugas saat itu. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera terhadap mereka yang tidak mendukung atau berpartisipasi mewujudkan keberhasilan perda ini. Kota Bengkulu (khususnya pantai yang kotor) terancam kehilangan potensi wisata alam yang indah bila Perda ini masih diterapkan setengah hati seperti saat ini.
STUDI PERBANDINGAN EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TA 2002 DAN BANTUAN SOSIAL FAKIR MISKIN (BSFM) TA 2004 Devy Marjoyo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program PEMP dan program BSFM yang dilihat dari kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pemanfaat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode pengambilan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, penelitian kepustakaan dan observasi Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pendapatan nelayan pasca program PEMP tidak meningkat karena adanya monopoli pengelolaan bantuan dana PEMP oleh pengurus KMP. Pendidikan formal anak-anak mereka tidak terjadi peningkatan yang baik akibat dari ketiadaan biaya dari orang tua mereka. Peningkatan pendidikan informal nelayan pasca program PEMP terjadi peningkatan, dimana saat pra pelaksanaan program PEMP mereka tidak begitu mengetahui tentang perawatan mesin perahu dengan baik, tetapi pasca pelaksanaan program PEMP, pengetahuan mereka tentang perawatan mesin perahu meningkat, kesehatan nelayan tidak mengalami perubahan pasca pelaksanaan program PEMP hal ini ditunjukkan dengan rendahnya daya beli nelayan untuk membeli makanan yang bergizi tinggi sebagai akibat dari rendahnya pendapatan mereka, serta kondisi tempat tinggal mereka tidak mengalami perubahan dikarenakan ketiadaan dana untuk merenovasi rumah mereka. Untuk program BSFM pendapatan nelayan mengalami perubahan yang signifikan pasca pelaksanan program BSFM, untuk peningkatan pendidikan formal anak-anak mereka pasca pelaksanaan program BSFM terjadi peningkatan. Dari aspek kesehatan gizi mereka sudah mengalami peningkatan pasca pelaksanaan program BSFM hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang sudah meningkat sehingga mereka sanggup untuk membeli makanan-makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, selain itu pemahaman mereka akan arti pentingnya hidup bersih dan sehat juga mengalami peningkatan. Untuk kondisi tempat tinggal pasca pelaksanaan program mereka telah dapat merenovasi rumah mereka sebagai dampak dari meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka memiliki dana untuk itu
PRAKTIK SOSIAL DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERI URBAN Siti Nabila; Nyimas Nadya Izana
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.735

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk melakukan proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat saat ini banyak dikaitkan oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk membangun pola pikir serta kompetensi masyarakat desa agar dapat berkembang secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya pemberdayaan masyarakat di suatu daerah dapat disebabkan karena beberapa kondisi seperti yang terjadi di Kampung Cempluk yaitu kondisi pemuda karang taruna yang tidak produktif serta ikatan solidaritas masyarakat yang kurang terjalin kemudian mendorong para agen untuk memberdayakan masyarakat. Pada proses pemberdayaan, para agen menjadikan seni sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan dilapangan disajikan dalam bentuk narasi didukung dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh expert agent serta lay agent dalam menggerakan partisipasi masyarakat. Praktik sosial berbentuk skema institusi S-DL (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi). Signifikasi yang dibangun berupa wacana-wacana yang disebarkan oleh agen, dominasi yaitu berkaitan dengan kemampuan agen untuk mempengaruhi masyarakat kemudian legitimasi yaitu adanya pengakuan dari perangkat desa setempat mengenai kegiatan pemberdayaan di Kampung Cempluk
ANALISIS FENOMENA KERENTANAN RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT KOBE DENGAN RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT LOMBOK TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI Aries Munandar
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i2.680

Abstract

Progres peningkatan kesejahteraan sosial melalui pembangunan sering kali terganggu karena kejadian bencana gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan kehancuran bangunan rumah masyarakat secara massif. Namun terdapat fenomena yang kontradiktif berkaitan dengan kehancuran rumah tradisional masyarakat di Kobe dengan rumah tradisional masyarakat di Lombok ketika mengalami guncangan gempa bumi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang keadaan kerentanan struktur rumah tradisional dan rumah non tradisional masyarakat di Kobe dan di Lombok. Penelitian ini juga mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pengurangan risiko kehancuran akibat bencana gempa bumi. Penelitian dilakukan dengan membandingkan struktur yang umum dipergunakan pada rumah tradisional dan rumah non tradisional di kedua daerah tersebut.Hasil analisa menunjukkan bahwa rumah tradisional masyarakat Lombok dan rumah non tradisional masyarakat Kobe cenderung lebih tahan terhadap ancaman gempa bumi, karena posisi titik berat bangunan yang lebih rendah, sebagai akibat dari penggunaan bahan atap rumah yang lebih. Prinsip dasar untuk pengurangan risiko kehancuran bangunan rumah dari guncangan gempa bumi adalah dengan : penguatan bahan bangunan yang digunakan, penguatan sambungan-sambungan pada pilar balok penyangga, menempatkan titik berat bangunan rumah sedekat mungkin dengan tanah, dan meningkatkan elastisitas bangunan terhadap guncangan
PROFIL LITERASI POLITIK MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU Aries Munandar; Harmiati Harmiati
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan literasi politik masyarakat Provinsi Bengkulu, serta untuk memahami peran KPU dlam konteks keadaan literasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, untuk mengungkap fenomena berkenaan dengan literasi politik berdasarkan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Kepahiang serta keterangan informan dari KPU Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadaan literasi politik di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas hanya pada literasi yang berkaitan dengan proses kepemiluan saja dan belum mencerminkan edukasi yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara. Edukasi politik baru dilakukan oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan pendidikan pemilih yang dilaksanakannya dalam rangka agenda tahapan pemilu yang akan digelarnya selaku penyelenggara pemilu. Negara belum memiliki program edukasi untuk peningkatan literasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Kekecewaan masyarakat pemilih terhadap sikap dan kinerja pemimpin dan wakil rakyat hasil pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali dimana masyarakat diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik namun hal itu tidak konsisten dengan sikap dan perilakunya. Dalam edukasi politik KPU berperan dalam menyampaikan informasi tentang event pemilu yang diselenggarakannya dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang hanya terbatas pada konteks kepemiluan saja untuk kepentingan peningkatan prosentase voters turned out dan penurunan prosentase suara tidak sah.

Page 2 of 26 | Total Record : 252

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 10 No 1 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 9 No 2 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 5 No 4 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 5 No 2 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 3 No 4 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 2 No 3 (2013): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (September) More Issue