cover
Contact Name
deni Triyanto
Contact Email
dtriyanto992@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
an@unihaz.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
ISSN : 22525270     EISSN : 26206056     DOI : -
Core Subject : Social,
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by the management of Social and political Faculty, the university of Prof. Dr. Hazairin, SH.
Arjuna Subject : -
Articles 252 Documents
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU Rafles Tiara Sakti; Mulyadi Mulyadi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan dan pelatihan merupakan penggerak di dalam upaya pengembangaan akan kemampuan berpikir rasional dan berkeperibadian yang baik dengan nilai interitas yang tinggi akan emban amanat jabatannya. Oleh karenanya, program pendidikan dan petihan di instansi pemerintahan, harus menjadi perhatian yang besar, sehingga nantinya dapat menjadi poin penting untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sistem pengembangan pegawai yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa pertimbangan dan syarat yang meliputi: 1) Sistem pengembangan dalam mengoptimalkan peningkatan produktivitas kerja pegawai adalah berfungsi untuk memperbaiki suasana organisasi/instansi yang berupa penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja sehingga pengembangan suatu pegawai dianggap sangat penting; 2) Sistem pengembangan pegawai yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memberikan tanggapan yang baik dari pegawai bahwa lembaga/instansi betul-betul memperhatikan kebutuhan akan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya; dan 3) Pegawai termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan dan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya dengan adanya pengembangan yang diberikan kepadanya. Namun dalam pelaksanaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan terdapat pengaruh yang disebabkan oleh beberapa yang dipisahkan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya diuraikan sebagai berikut: 1) Faktor Pendukung yang meliputi: a) Faktor kepemimpinan, pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ini seorang pemimpin harus mampu menggunakan kekuasaannya untuk bertindak dalam meningkatkan kemampuan pegawai atau bawahannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai; b) Faktor motivasi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) senantiasa memotivasi pegawai oleh karena keinginan untuk menambah kemampuan/kecakapan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Meskipun sudah menjadi suatu tuntutan organisasi tetapi melaui pendidikan dan pelatihan kita dapat mempelajari kemampuan diri; c) Faktor komitmen, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) setiap tindakan pelaksanaan pengembangan pegawai membutuhkan adanya komitmen dan persepsi berupa kesiapan dan kecukupan sehingga dalam pelaksanaan nantinya bisa berjalan baik dan lancar. 2) Faktor Penghambat yang meliputi: a) Prestasi kerja yang cenderung rendah, prestasi kerja pada pegawai tergambar pada tugas yang dikerjakan sangat lambat sehingga pertanggungjawaban yang dibutuhkan tidak efektif dan efisien; b) Kondisi kerja yang kurang memadai, pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terdapat berbagai macam kondisi kerja yang dianggap sangat mempengaruhi yaitu dari segi waktu, tenaga, pekerjaan, sasaran dan prasaranan. Kondisi sarana dan prasarana dianggap sangat menghambat oleh karena ketersediaan lokasi pengadaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan tidak mendukung; dan c) Komunikasi organisasi yang kurang efektif, dalam pengembangan pegawai melalui pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sangat dipengaruhi dari bagaimanan cara penyampaian informasi. Adapun penymapaian informasi tentang Diklat di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dipengerahui atas factor transmisi, kejelasan dan konsisten
FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN Soehito Efendi; Edi Darmawi; Hernowo Noviyanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai Kantor Camat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena diharapkan fungsi kepemimpinan dari camat ini nanti dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai, sebab dalam observasi sebelumnya terindikasi bahwa prestasi kerja pegawai kecamatan masih belum maksimal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator Fungsi kepemimpinan pegawai Hadari Nawawi (1992). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedurang, narasumber dari Camat Kecamatan Kedurang, Sekretaris Camat Kedurang, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kedurang, Kepala Desa Keban Agung II dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja pegawai secara keseluruhan sudah dapat dikatakan optimal, walaupun masih ada indikator yang tidak maksimal, SOP menjadi pedoman kerja bagi pegawai, prestasi kerja pada pelayanan umum masih dikategorikan belum maksimal, namun pada fungsi partisipatif sudah maksimal terlihat dari keikutsertaan pegawai dalam kegiatan dan rencana kerja pemerintah kecamatan yang selalu diikuti dengan aktif dan konsultatif. SDM sebagian pegawai yang masih rendah sehingga tidak dapat mencerna dengan baik instruksi dari camat, seperti masih ada pegawai yang kurang termotivasi dan tidak dapat mengoperasikan komputer , dengan adanya pegawai diharapkan pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan tepat waktu, dan outputnya adalah pelayanan yang prima dan pemberdayaan bagi masyarakat kecamatan kedurang
ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyakdaerah baru yang kurang berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan idePemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakandata sekunder berupa studi dokumnetasi yang bersumber dari data BPS dari tahun 2012s.d. tahun 2014. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisisdeskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan kondisiperkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek-aspekyang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa padapertumbuhan ekonomi, terjadi pertumbuhan yang belum terlalu signifikan padaKabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yangterjadi belum dapat diukur dengan pasti. Sedangkan untuk pelayanan publik, pascapemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan pelayananpublik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun jugabesar. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik,hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerahmeningkat sangat pesat, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalammengelola potensi yang dimilikinya sangat baik
ANALISIS PROSES PERUMUSAN PERATURAN DESA Mulyadi Mulyadi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian yang akan dilakukan pada proses perumusan/formulasi peraturan desa dengan subfokus mulai dari tahapan awal sampai pada legitimasi atau pengesahan peraturan desa. Selain itu juga mengkaji keterlibatan para aktor/stakeholders yang berperan di dalam perumusan peraturan desa di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji proses perumusan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, selain itu juga untuk melihat bagaimana keterlibatan stakeholders (masyarakat: tokoh agama, tokoh adat, perwakilan masyarakat dan juga pemerintah desa seperti kepala desa beserta perangkatnya dan BPD) dalam proses perumusan peraturan desa di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti memilih jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah para policy stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan) dalam formulasi/perumusan perdes yakni BPD dan anggotanya, aparat pemerintah (Kades dan perangkat desa), serta masyarakat (tokoh agama, cendikia, tokoh masyarakat dan keterwakilan dari masyarakat umum) di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Proses pengambilan keputusan terkait RPJMDes di Desa Penago II telang dimulai dengan pengidentifikasian masalah pada masing-masing dusun dan RT. Identifikasi masalah yang dirumuskan tersebut tersebut terbagi menjadi 2, yaitu masalah urusan wajib dan masalah urusan pilihan. (2) Perumusan pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi di tingkat Dusun dan Desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan ini merupakan jawaban dari berbagai permasalahan yang ada menyangkut pembangunan di Desa Penago II. (3) Keterlibatan rapat dalam rancangan Peraturan Desa sudah berjalan secara aktif. Namun untuk menyusun Peraturan Desa, tidak semua peserta dalam rapat ikut terlibat. Hanya perwakilan dari elemen masyarakat saja yang terlibat. Seperti perempuan, pemuda, perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. (4) Pihak-pihak/stakeholders yang berkepentingan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi Peraturan Desa di Desa Penago II relatif sama/merata, sementara dalam perumusan kebijakan (musrenbangdes) pada tingkat kecamatan, actor/stakeholders yang paling berperan dan berpengaruh adalah Kepala Desa Penago II. BPD dan tokoh masyarakat
PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Evsa Wulan Suri
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i2.672

Abstract

Penelitian ini hendak menganalisis profesionalisme anggota DPRD provinsi Bengkulu dalammenjalankan tugas pokok dan fungsi.Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisiskualitatif.Subjek penelitian adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian (1) Secarakeseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas yang merupakan indikatorprofesionalisme perlu dicapai guna memperbaiki kualitas legislator yang dibutuhkan publik, (2)Kualifikasi pendidikan dan pengalaman organisasi berpengaruh pada kompetensi legislator, (3)Fungsi kaderisasi partai politik yang belum terlaksana sempurna, (4) Sikap rasional rakyat dalampilkada dipengaruhi sistem pemilu legislatif yang kompleks, (5) Alhasil sikap kurangprofesionalisme memicu pelanggaran kode etik, kasus moralitas.
ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA TALANG RASAU KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA Reni Reni; Harmiati Harmiati; Adi Sutojo
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i1.418

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat dengan melaksanaan program kegiatan PKK seperti posyandu balita, lansia, arisan dan toga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilihat dari posyandu lansia, balita, arisan dan toga, sehingga dapat diketahui kegiatan yang dilaksanakan PKK di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, metode yang diguanakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Penduduk lansia sudah mempunyai kesadaran akan potensi dan menyadari bahwa kegiatan posyandu lansia merupakan kebutuhan mereka, 2). Kegiatan posyandu balita terlaksana karena masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita menyadari akan manfaat posyandu balita bagi kesehatan ibu dan anak, 3). Kegiatan arisan PKK berlangsung dengan baik karena ibu-ibu mendapatkan pengalaman bidang sosial dan ekonomi, 4). Toga di Desa Talang Rasau kurang terawat karena kurangnya rasa memiliki diantara ibu-ibu PKK disamping itu masing-masing anggota PKK memiliki kesibukan dalam membantu ekonomi keluarga.
IMPLEMENTASI PELATIHAN, PEMBERDAYAAN DAN PENILAIAN KINERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Markoni Markoni
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh dari Implementasi Pelatihan, Pemberdayaan dan Penilaian Kinerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Data yang dikumpulkan berupa data Primer yang dikumpulkan dengan penyebaran Angket terhadap 40 Orang sampel, Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik Purposive sampling. Analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode Regresi dan Korelasi Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial korelasi dari masing masing variabel indipenden tidak begitu kuat, koefisien korelasi parsial Pelatihan (0,375), Pemberdayaan (0,344) dan Penilaian Kinerja (0,342). Namun secara simultan korelasi Pelatihan, Pemberdayaan dan Penilaian Kinerja mempunyai korelasi yang kuat dan se arah (R=0,720) terhadap Prestasi Kerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Koefisien Diterminasi (R2 = 0,518) menunjukkan bahwa Kontribusi Pelatihan, Pemberdayaan dan Penilaian Kinerja sebesar 51,8 %.
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI PANJANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA BENGKULU Adi Sutojo; Hernowo Novi Yanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.240

Abstract

Pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu dilatar belakangi dengan adanya berbagai pemikiran, bahwa secara geografis Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah pariwisata, dengan memiliki keragaman potensial alam maupun potensi budayanya. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan menganalisis dampak pembangunan pariwisata pantai panjang di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum, pembangunan pariwisata Pantai Panjang berdampak positif terhadap sosial budaya masyarakat pesisir Kota Bengkulu yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat juga meningkat. Dari segi ekonomi, dampak positif dari pengembangan pariwisata Pantai Panjang terhadap kemajuan ekonomi di daerah ini begitu besar karena partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata cukup Tinggi. Hal tersebut dikarenakan antara lain masyarakat memiliki ketrampilan dalam bidang pariwisata, namun peluang untuk bekerja bersifat tertutup, peluang usaha terbatas, tidak memiliki modal, serta ketidaktahuan masyarakat akan adanya peluang usaha bidang pariwisata. Namun, pariwisata juga dapat berdampak negatif, seperti terjadinya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga bisa terjadi pada perekonomian masyarakat di mana terjadi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidak berdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah.
E-GOVERNMENT: PROTOTIPE INOVASI PELAYANAN PUBLIK Zulhakim, A. Aziz
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan secara nyata bagaimana penerapan maupunpengembangan e-Government semestinya menjadi agenda penting pemerintahuntuk mereformasi mind set birokrasi, yang selama ini terkesan kaku, lamban dankorup. Selanjutnya e-Government dapat dijadikan alat yang ampuh dalammewujudkan inovasi pelayanan publik, dikarena e-Government merupakankonsep yang logis untuk menghasilkan produk layanan yang bernilai efisien,efektif, ekonomis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiknyapenerapan e-Government di daerah perlu mendapatkan perhatian yang besar bagipemerintah pusat untuk menyelaraskan dan menerapkannya secara menasional,sehingga e-Government tidak hanya dipahami oleh segelintir kelompok yangingin perubahan, tapi perubahan itu harus dirumuskan menjadi agenda besarnegara dalam menghadapi tantangan global. Maka kunci keberhasilan ada padapimpinan yang visioner untuk berkomitmen melakukan perubahan birokrasinyamelalui penerapan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baikbagi terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare state).
ANALISIS EFEKTIFITAS SOUND BASEDEARLY WARNING SYSTEM DALAM RANGKA PEGURANGAN RISIKO BENCANA BAGI KAUM TULI DI INDONESIA Aries Munandar; Deicy Silvia; J. Ronny Wenas
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perangkat Sound Based Early Warning System (SBEWS) dalam memapar kaum Tuli. Penelitian menggunakan metoda eksperimen dengan teknik single system design. Penelitian ini melibatkan 180 orang kaum Tuli sebagai sampel yang berasal dari 10 kota dari 34 provinsi di Indonesia yang didukung pula oleh 223 orang relawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kaum Tuli hampir mutlak tidak dapat mengenali isyarat peringatan bahaya dari sound bases early warning system sehingga dibutuhkan perangkat peringatan dini tambahan seperti peralatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Visual (Visual Based Early Warning System / VisEWS) dan Peralatan Sistem Peringatan Dini Berbasis Getaran Kejut (Vibration Based Early Warning System / VibEWS).VisEWS diaplikasikan dengan menggunakan lampu tanda bahaya, sedangkan VibEWS diaplikasikan dengan penggunaan perangkat cerdas seperti gelang, jam tangan cerdas, atau cincin cerdas.

Page 5 of 26 | Total Record : 252


Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 10 No 1 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 9 No 2 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 5 No 4 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 5 No 2 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 3 No 4 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 2 No 3 (2013): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (September) More Issue