cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER" : 6 Documents clear
Penghubung Komisi Yudisial sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim Delfina Gusman Gusman; Arya Putra Rizal Pratama
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.114-132

Abstract

Yudicial comission after regulation revision Number 18 Year 2011 increase the authorithy power Code of ethic enforcement against judge in court togehter with province Yudicial Comission liason officer. Yudicial Comission Liason establishment by law basic Yudicial Comission Regulation Number 1 Year 2017 jo revision Yudicial Comission Regulation Number 1 Year 2012 about Shaping, Formation, the rule of work Yudicial Comission liasion of regional as for acomodation Yudicial Comission job desk. Article 3 paragraf 2 so “Yudicial Comission have right to appoitment Yudicial Comission Liason in province by neccesary”. Nevertheless, article 4 Yudicial Comissione Number 1 Year 2012 about Yudicial Comission in province have function for “accomodation Yudicial Comission job desk against maintaince dignity enforcement code of ethic in law basic decision from chief of Supreme Court number No.047/KMA/SKB/IV/2009 and chief of Yudicial Comission 02/SKB/P.KY/IV/2009 to codification to Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (Code of ethic of Judge Behavior Guidance)
Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Rangga Jayanuarto; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.133-146

Abstract

                                               ABSTRAKHukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak Elsa Aulia Dewi
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.147-162

Abstract

Married life does not always run happily and eternally based on the One Godhead as stated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage, which will eventually lead to divorce. Divorce can be pursued if it meets the reasons that have been regulated by statutory regulations. Divorce has an impact on fathers, mothers and children, the child is the main concern for this impact because the survival of the child after divorce is still the responsibility of parents, especially fathers, for the cost of maintaining and educating the child. This study aims to look at the judges' considerations in determining the costs of the father's responsibility after divorce and in what form the father's responsibility for the cost of maintaining and educating the child. This type of research is a normative juridical research method using literature. The results of the study concluded that there were still many parents, especially fathers who gave up their responsibilities after divorcing, with this the court decision punished and binded parents, namely fathers to continue to provide for their children, because divorce resulted in separation between husband and wife even between husbands (fathers). with the child and the wife (mother) with the child, avoiding neglecting the child's life, the court judge decides the father's responsibility for the cost of caring for the child after the divorce.
Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang Maurid Rizki; Devi Siti Hamzah Marpaung
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.163-177

Abstract

Trade secrets are an important component for a business entity, because trade secrets will provide a competitive advantage for the owner. Therefore, trade secrets need to be given legal protection in order to create fair business competition. Trade secret disputes can occur because there are other parties who use trade secrets without permission, or take advantage of trade secrets that are not in accordance with the contents of the agreement, thereby providing losses for the owner of the trade secret. Trade secret owners who feel aggrieved can file a lawsuit to the District Court, but the dispute resolution process carried out through litigation will take a lot of time and costs so that it actually gives more losses to the trade secret owner. Therefore, with the agreement of the parties, trade secret disputes can be carried out through alternative dispute resolution channels, where the process prioritizes peace between the parties and the costs and time spent will be less. However, in practice there are some parties who think that the APS is a strategy from the defendant to delay the filing of a lawsuit to the District Court, thus making some people reluctant to choose alternative dispute resolution methods. Therefore, this study was conducted with the aim of finding out the advantages and disadvantages of APS, so that it can be assessed how effective the APS method is in resolving trade secret disputes. In this study the author uses the juridical-normative method by approaching the law that reviews trade secrets and alternative dispute resolution, so that the author can conclude that under certain conditions or circumstances alternative dispute resolution can be an effective solution in efforts to resolve trade secret disputes. Rahasia dagang merupakan komponen penting bagi sebuah badan usaha, karena rahasia dagang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemilikinya. Sengketa rahasia dagang dapat terjadi karena ada pihak lain yang menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memanfaatkan rahasia dagang  secara tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga memberikan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Bagi pemilik rahasia dagang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga hal tersebut justur memberikan kerugian yang lebih kepada pemilik rahasia dagang. Oleh karena itu dengan kesepakatan para pihak, sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, dimana prosesnya lebih mengutamakan perdamaian antara para pihak serta biaya dan waktu yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Namun dalam pelaksanaannya ada sebagian pihak yang menganggap bahwa APS merupakan siasat dari pihak tergugat untuk mengulur diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga membuat sebagian orang enggan untuk memilih metode alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tau kelebihan serta kekurangan APS, sehingga dapat dinilai seberapa efektif metode APS dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang yang mengulas tentang rahasia dagang dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi atau keadaan tertentu alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang.
Konstitusionalisme Perlindungan Anak terhadap Film di layanan streaming Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Ibrahim Fikma Edrisy
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.178-185

Abstract

Technological developments in films today are easily obtained through computers, laptops and smartphones by accessing streaming services and can be watched by all people, both young and old, regardless of age. This study uses a normative legal approach. With the streaming service, anyone who wants to enjoy movies can only access them via a computer screen and connected to the Internet without registering. It is accessible without paying a penny. How are children protected against films on streaming services, and what are the inhibiting factors for protecting children against films on streaming services? The objectives of this article are how to protect children against films on streaming services and what are the inhibiting factors for protecting children against films on constitutionalism streaming services; this means the entire fundamental law, both written and unwritten, which governs the administration of state administration in a country. This study uses a normative legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules. In contrast, secondary legal materials include books, research results, and expert opinions. The data obtained will be analyzed using a qualitative descriptive method.   Keywords: Children; Film; Streaming.
KAJIAN BERPERSPEKTIF GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BERDASAR PASAL 27 (2) UUD 1945 DI KOTA BENGKULU Noeke Sri Wardhani; Susi Ramadhani; Asep Suherman
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.186-205

Abstract

During the pandemic, women workers in the informal sector, who were also the primary breadwinners, experienced a double burden, were marginalized and experienced an economic burden; even though they did not give up on the situation, they continued to try to support their families. This paper examines the description and analysis of how women workers in the informal sector work during the Covid 19 pandemic to achieve a decent living for their families and analyzes the factors that affect the income or income of women workers in the informal sector, thus reducing the decent quality of life for their families. Moreover, efforts were made to address the economic recovery of his family. This research is descriptive-explanative with a Feminist Law approach. Data analysis was carried out continuously from the beginning to the end of the study by triangulating data through testing, sorting, categorizing, evaluating, comparing, and synthesizing. The study's results, namely the existence of the Covid 19 pandemic, affected the income or income of women working in the informal sector and reduced the quality of life that was decent for their families. It was proven that all families reduced the budget for daily food and drink needs. Efforts to earn income are carried out in various ways so that they can cover their daily needs. Keywords: Covid-19; Informal; Pandemic; Worker.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue