Garuda - Garba Rujukan Digital

Normativity and Historicity of Imam Syafii's Rejection of Hisab in Determining the Beginning of the Hijri Month Kusdiyana Kusdiyana; Badrun Taman; Mahkamah Mahdi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9926

This article examines Imam Syafi'i 's thoughts about determining the beginning of the Hijriyah month without using reckoning. The research method used is library research with a socio-political approach. Primary data is taken from the books by Imam Syafi'i and the scholars of the Shafi'i sect. Data were analyzed using interpretation, deductive-inductive, and historical continuity techniques. The findings of this study are that Imam Syafii determines the beginning of the Hijri month by sighting and the testimony of two fair people. If this is not fulfilled, Imam Syafii determines it with stigma, namely the fulfillment of the day in the month with 30 days. The factor of not using reckoning is due to the tendency of Imam Syafii as Nashir al-Hadith, so the meaning of Imam Syafii for " faqduru lah "is not oriented towards rationality with the science of reckoning which has a different meaning, compared to the meaning of al-hadith bi al-hadith as a form taking one hadith with another hadith that is considered closer in meaning. The socio-political conditions at that time also influenced because the rationalists had succeeded in getting closer to him; the government is currently intensively carrying out scientific reforms, and they are always spreading Inkar as-Sunnah teachings which can threaten the position of sunnah. So that the spirit in the development of science, including reckoning at that time, was more dominant in its rationality than the Syar'i element Artikel ini mengkaji pemikiran Imam Syafi’i tentang penentuan awal bulan Hijriyah yang tanpa menggunakan hisab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan sosial-politik. Data Primer diambil dari kitab-kitab karya Imam Syafi’i dan para ulama mazhab Syafi’i. Data dianalisis dengan teknik interpretasi, deduktif-induktif, dan kesinambungan historis. Temuan penelitian ini adalah Imam Syafii menentukan awal bulan hijriah dengan rukyat dan kesaksian dua orang yang adil. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka Imam Syafii menetapkan dengan istikmal yakni penggenapan hari dalam bulan tersebut dengan 30 hari. Faktor tidak digunakannya hisab disebabkan kecenderungan Imam Syafii sebagai Nashir al-Hadis, sehingga pemaknaan Imam syafii terhadap “faqduru lah” tidak berorientasi pada rasionalitas dengan ilmu hisab yang memiliki makna lebih jauh, dibandingkan pemaknaan al-hadis bi al-hadis sebagai bentuk ta’kid satu hadis dengan hadis lainnya yang dinilai lebih dekat pemaknaannya. Kondisi sosial politik pada masa itu juga turut mempengaruhi, karena kaum rasionalis pada saat itu telah berhasil mendekat kepada pemerintah yang sedang gencar melakukan reformasi ilmu pengetahuan dan juga mereka senantiasa menyebarkan paham Inkar as-Sunnah yang bisa membuat kedudukan sunnah terancam. Sehingga ruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk hisab pada saat itu lebih dominan rasionalitas nya dari pada unsur Syar’i nya

Legal Analysis of Refusal of Health Facilities Toward BPJS Patients According to DSN-MUI Fatwa No.98 of 2015 Regarding Guidelines for Implementing Sharia Health Security (Case Study of Health Facilities in Medan City) Muhammad Azis Satria; Iwan Iwan
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10081

This research aimed to analyze the Law related to the rejection of BPJS Kesehatan (Healthcare and Social Security Agency) patients at health facilities in Medan City. The method used in this research is empirical research or field research and conducting interviews. The approach taken is using a conceptual approach. The research results obtained regarding the rejection of BPJS Health patients at Health Facilities in Medan City Based on DSN-MUI Fatwa NO.98 concerning guidelines for implementing sharia health insurance are caused by incomplete administrative files such as referral letters, insufficient room availability, medical equipment inadequate, and diseases that are not covered in BPJS claims. Health facilities that refuse BPJS patients will be subject to civil, administrative, and criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terkait terjadinya penolakan pasien BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang berada di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian empiris atau studi lapangan (field research) dan melakukan wawancara. Adapun pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual approach. Hasil penelitian yang didapatkan terkait penolakan pasien BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan di Kota Medan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.98 Tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan syariah di sebabkan berkas administrasi yang tidak lengkap seperti surat rujukan, ketersedian kamar yang tidak cukup, alat-alat medis yang tidak memadai dan penyakit yang tidak dicover dalam klaim BPJS. Terhadap Fasilitas Kesehatan yang melakukan penolakan pasien BPJS akan dikenakan sanksi perdata atau sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Substitute Heirs : An Overview From Perception And Role Of Ustad In Bengkulu, Indonesia Yusmita Yusmita
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10158

Legal rules regarding substitute heirs are regulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law, which stipulates that heirs who die earlier than heirs can be replaced by their children. Ideally, this rule of law has been disseminated to the community. Ustadz is an officer who directly delivers Islamic laws to the community. The type of this research is descriptive-qualitative research. The research subjects were Ustad who gave religious lectures to taklim assembly in Bengkulu City and the congregation of the taklim assembly. Data collection techniques using interviews. From the results of the study, it can be seen that the majority of Ustad in Bengkulu City do not master Islamic inheritance material, especially the rules regarding substitute heirs. Because of that they rarely convey inheritance material to the public. Regarding the role of Ustad in Bengkulu City in socializing the rules for substitute heirs, they have not played much of this due to several factors. The first factor is that they don't know much about the Islamic inheritance system, especially about the rules of surrogate heirs. Because of that, they did not convey this material to the public. The second factor, the community did not ask them about inheritance problems because they were not interested in studying it more deeply. The third factor, most people use adat in resolving the distribution of inheritance, and if there is a dispute, it is resolved by custom, then the Islamic inheritance rules regarding inheritance distribution, especially substitute heirs, are not a requirement for Bengkulu City Muslims. The institution responsible for disseminating legal regulations that regulate Indonesian Muslims is the Ministry of ReligionAturan hukum tentang ahli waris pengganti diatur pada pasal 183 Komplasi Hukum Islam, yang menetapkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Idealnya aturan hukum ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Ustadz merupakan petugas yang secara langsung menyampaikan hukum-hukum Islam ke pada masayarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskripitif-kualitatif. Subjek Penelitian yaitu Ustadz yang memberikan ceramah agama kepada Majlis Taklim di Kota Bengkulu, dan Jama’ah Majlis Taklim. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Ustadz di Kota Bengkulu mayoritas tidak menguasai materi waris Islam, terutama aturan tentang ahli waris pengganti. Karena itu mereka jarang menyampaikan materi waris kepada masyarakat. Mengenai peran para Ustadz di Kota bengkulu dalam mensosialisasikan aturan ahli waris pengganti, mereka belum banyak berperan hal ini disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, karena mereka tidak banyak mengetahui tentang sistem kewarisan Islam terutama tentang aturan ahli waris pengganti. Karena itu materi ini, tidak meraka sampaikan kepada masyarakat. Faktor kedua, masyarakat tidak menanyakan permasalahan waris kepada mereka karena itu mereka tidak tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Faktor ketiga, masyarakat kebanyakan mempergunakan adat dalam menyelesaikan pembagian waris, dan apabila ada sengketa, maka diselesaikan dengan cara adat, maka aturan waris Islam tentang pembagian waris khususnya ahli waris pengganti tidak menjadi kebutuhan umat Islam Kota Bengkulu.Lembaga yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan peraturan hukum yang mengatur umat Islam Indonesia adalah Kementerian Agama

Implementation of Deelneming in Tax Criminal Actions Nur Ariatmoko; Yeni Widowaty
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9577

According to the Law on general regulations and tax procedures (UUKUP), taxes are mandatory payments by individuals or legal entities to the state. The dynamics of tax collection are not spared from irregularities or law violations, whether done alone or together. This study then examines and analyses the concept of participating in tax crimes using normative research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study conclude that in tax crimes, the capacity and role of the perpetrators are not regulated in laws and regulations; this can be seen in their Application in tax crime cases. Thus, implementing participation in tax crime in Indonesia is weak because the determination of participation is left to the Judge's consideration. This is because no rules clearly state criminal acts of taxation and participation in these acts..Menurut Undang-Undang tentang peraturan umum dan tatacara perpajakan (UUKUP) pajak merupakan pembayaran wajib oleh perseorang pribadi ataupun badan hukum kepada negara. dinamika pemungutan pajak tidak luput dari adanya penyimpangan atau pelanggaran pelanggaran hukum. Baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan. Dengan menggunakan penelitian normative dengan pendekatan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana perpajakan, kapasistas dan peran dari pelaku kurang diatur di dalam Peraturan perundang–undang, hal ini terlihat dalam penerapan dalam perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian, penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia memiliki kelemahan karena dalam penentuan turut serta diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang menyatakan secara jelas tindak pidana perpajakan dan keturut sertaan dalam tindak Pidana tersebut

Inheritance Anomaly of Daughter “Batang Angkola” Based on Islamic Law And Common Law Syahrini Harahap; Syafruddin Syam; Ramadhan Syahmedi Siregar
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9981

This study aimed to determine and analyze the distribution of Angkola customary inheritance to daughters. The type of research was field research, with a qualitative descriptive method, and the approach used legal sociology and a state approach. In contrast, the data types used consisted of primary and secondary data. The findings were that the kinship system used by the Angkola tribe in the distribution of inheritance adheres to a patrilineal kinship system, so with this patrilineal system, the position and inheritance rights of daughters are not recognized by Angkola custom. Even though they are not classified as heirs, daughters can still get a share of their parent's inheritance utilizing Olong Ate, namely giving love from a brother to his sister without a nominal amount. With the concept of Olong Ate, the share received by Daughter cannot be determined; the share for Daughter may be less, more, or equal to the share for boys. If Daughter's share is equal to or bigger than the boys, then there is a clash between Angkola customary and Islamic inheritance laws. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta peninggalan adat Angkola kepada anak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan pendekatan negara. Sebaliknya, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil temuan bahwa sistem kekerabatan yang digunakan suku Angkola dalam pembagian harta warisan menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dengan sistem patrilineal ini kedudukan dan hak waris anak perempuan tidak diakui oleh adat Angkola. Meski tidak tergolong ahli waris, anak perempuan tetap bisa mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya dengan memanfaatkan Olong Ate, yaitu pemberian kasih sayang seorang kakak kepada adiknya tanpa nominal. Dengan konsep Olong Ate, bagian yang diterima Putri tidak bisa ditentukan; bagian untuk anak perempuan mungkin lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan bagian untuk anak laki-laki. Jika bagian anak perempuan sama atau lebih besar dari anak laki-laki, maka terjadi perselisihan antara hukum adat Angkola dan hukum waris Islam

The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces Based On the Judgment of Islamic Religious Judges Nurlaini Milo Siregar; Muhammad Syukri Albani; Imam Yazid
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9761

This study aimed to analyze the rights of apostate wives divorced by their husbands, focusing on the Klaten Religious Court Number 0082/Pdt.G/2022 / PA decision. Klt. This study aims to fill the gap in Marriage Law No. 1 of 1974, revised into law No. 16 of 2019, and the compilation of Islamic law, which needs to provide detailed regulations on the legal consequences of post-divorce due to apostasy (riddah). This research uses normative juridical methodology (literature research) with a comparative approach to analyze the data. The study found that the decision of the Klaten Religious Court registered as 0082 / Pdt.G/2022 / PA. The Atos recognizes apostasy as one of the causes of the dissolution of marriage, as stated in the compilation of Islamic Law Article 114 reasons for the dissolution of marriage letter (h). The court granted the apostate wife the right to iddah and Mut'ah based on the Judge's view that apostasy could be grounds for marriage termination. As a result, the ex-wife has the right to apply for his rights. In conclusion, the decision of the Klaten Religious Court addressed the issue of the rights of apostate wives divorced by their husbands. However, it underscores the need for a more detailed and comprehensive legal framework to guide similar cases and protect the parties' rights. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memberikan peraturan yang rinci mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian karena apostasi (riddah). Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama Klaten yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai salah satu penyebab pembubaran pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Alasan Pembubaran Pernikahan huruf (h). Pengadilan memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istri murtad, berdasarkan pandangan Hakim bahwa apostasi dapat dianggap sebagai alasan pemutusan pernikahan. Akibatnya, mantan istri berhak untuk mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten mengatasi masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya. Namun, hal tersebut menggarisbawahi kebutuhan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam situasi seperti itu secara memadai.

The Legality of Lontong Kupang Culinary Tourism Typical of Sidoarjo Regency Against the Improvement of the Community's Economy Based on Islamic Law Bawa Mulyono Hadi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9968

This research was conducted to describe the legality of the role of Kupang rice cake culinary tourism in increasing people's income from the perspective of Islamic law. The study was qualitative. This research is located on Kupang rice cake entrepreneurs in the Sidoarjo Regency area. Data collection techniques used in this study were direct observation, interviews and documentation. At the same time, the researcher's data analysis techniques are data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that: first, the role of Kupang rice cake culinary tourism greatly influences the income of the surrounding community; second, the existence of Kupang Lontong culinary tourism plays a direct role in the community's economy, including a role in absorbing labour for the community's economy, especially the people around culinary tourism. The role of the economy in tourism is an opportunity for the community around a tourist attraction to have the opportunity to work for both staff and labourers; third, in the perspective of Islamic law, the existence of Kupang rice cake culinary tourism does not violate the provisions of Islamic law, both in terms of the legality of halal nafsihi and halal ghoirihi. Culinary tourism is included in the category of mutual help, namely helping in the field of work (opening other people's business opportunities), so it can be punished as a sunnah act. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan legalitas peran wisata kuliner lontong kupang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perspektif hukum islam. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kupang pengusaha lontong di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, peran wisata kuliner lontong kupang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar; kedua, Keberadaan wisata kuliner lontong kupang berperan langsung dalam perekonomian masyarakat, diantaranya berperan dalam penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian masyarakat khususnya masyarakat sekitar wisata kuliner. Peran ekonomi dalam kepariwisataan merupakan peluang bagi masyarakat sekitar objek wisata untuk memiliki kesempatan bekerja baik untuk kepentingan staf maupun buruh; ketiga, dalam perspektif hukum islam, Keberadaan wisata kuliner lontong kupang tidak melangar ketentuan hukum islam, baik dari sisi legalitas kehalalan nafsihi maupun kehalalan ghoirihi. Wisata kuliner termasuk dalam kategori tolong menolong, yakni menolong dalam bidang pekerjaan (membuka peluang usaha orang lain), sehinga bisa dihukumi perbuatan sunah.

The Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) in Preserving The Family in The Maqasid Sharia Perspective Suwarjin Suwarjin
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10090

This study aims to reveal the facts of the forms of sexual violence that occurred in Bengkulu and then to describe the urgency of the Law on Sexual Violence in protecting the family from a maqasid sharia perspective. This type of research is qualitative research library research with a normative-conceptual approach. The results of this study are (1) The ratification of the Sexual Violence Law is an effort to renew the law in protecting victims of sexual Violence, which has not previously been regulated in specific laws. Bengkulu ranks fourth in the highest cases of sexual Violence on the island of Sumatra, and the perpetrators are dominated by those closest to them. In Bengkulu, there is no support for sustainable psychosocial recovery in the form of educational support, psychological services, reproductive health examination and care services, and support for potential and talent development for child victims. The unavailability of safe houses for victims of Violence has forced social workers to choose orphanages as an alternative. (2) The urgency of the Law on Sexual Violence in protecting the family from the maqasid sharia perspective is at the dharuriyat level, namely aiming to protect or protect religion (Hifz al-Diin) protect the body and soul (Hifz al-Nafs) Protect the mind (Hifzula'ql) ) Protecting offspring (Hifz al-Nasl) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu kemudian mendeskripsikan urgensi UU Kekerasan Seksual dalam melindungi keluarga dari perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif library research dengan pendekatan normatif-konseptual. Hasil penelitian ini adalah (1) Pengesahan UU Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaharuan hukum dalam melindungi korban Kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang khusus. Bengkulu menempati urutan keempat kasus kekerasan seksual tertinggi di Pulau Sumatera, dan pelakunya didominasi oleh orang-orang terdekatnya. Di Bengkulu, belum ada dukungan pemulihan psikososial berkelanjutan berupa dukungan pendidikan, layanan psikologis, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, serta dukungan pengembangan potensi dan bakat anak korban. Tidak tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan memaksa para pekerja sosial memilih panti asuhan sebagai alternatif. (2) Urgensi UU Kekerasan Seksual dalam melindungi keluarga dari perspektif maqasid syariah adalah pada tataran dharuriyat yaitu bertujuan untuk menjaga atau melindungi agama (Hifz al-Diin), melindungi jiwa dan raga (Hifz al-Nafs), Melindungi akal (Hifzula'ql), dan Melindungi keturunan (Hifz al-Nasl)

The Dissolution of Political Parties as Sanctions for Corruption Crimes Alwi Yusup Ramadhan; Muhammad Dzikri; Irsyad Ilyas; Yuliant Prajaghupta
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9840

Corporate criminal responsibility in corruption and money laundering committed by political parties as corporations. This corruption crime stems from political parties committed by their members. However, in practice, it is difficult to identify the actions of members of political parties as actions that can be accounted for by political parties. The main problem in this study is the sanction of dissolution of political parties as corporations that have been proven to commit criminal acts of corruption and money laundering as a form of criminal responsibility from political parties. The research method used in this study is a statutory, analytical, and conceptual approach. The legal materials in this study come from secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of this study, it can be seen that the Constitutional Court can only carry out the dissolution of a political party as a corporation. The decision of the District Court Judge that was handed down was used as a reference for the application by the government through the attorney general and/or the Minister whom the President had appointed to submit a request for its dissolution to the constitutional court. The execution of the dissolution is in the hands of the Constitutional Court according to its authority. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sebagai korporasi. Tindak pidana korupsi ini berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggotanya. Akan tetapi dalam prakteknya sulit mengidentifikasi perbuatan anggota partai politik menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politik. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sanksi pembubaran partai politik sebagai korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari partai politik.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan analisis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasannya Pembubaran partai politik sebagai korporasi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dijatuhkan hanya dijadikan acuan permohonan oleh pemerintah melalui jaksa agung dan/atau Menteri yang telah ditunjuk oleh presiden untuk memberikan permohonan pembubarannya kepada mahkamah konstitusi. Pelaksanaan eksekusi pembubaran ada ditangan Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan yang dimiliki.

Fulfilling Child Rights Post-Divorce in Religious Courts Based on People's Economic Factors after Pandemic Nurmala Hak; Qadariyah Barkah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10222

This writing aims to understand and analyze the Implementation and Obstacles of the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Number 1669/DJA/HK.00/5/2021 Concerning the Enforcement of Guarantees to Protect the Rights of Women and Children Post-Divorce, bearing in mind that the community's economy after the pandemic will impact post-divorce children's rights at the Tulang Bawang Tengah Religious Court. This writing uses normative qualitative research methods with rule and case study approaches. The results of the first study found that the Implementation of the Letter of the Director General of the Religious Courts Number 1669/Dja/Hk.00/5/2021 concerning Guarantees for the Fulfillment of Children's Rights Post-divorce at the Tulang Bawang Tengah Religious Court after the pandemic has fulfilled the spirit of fulfilling children's rights after divorce on a few notes. The results of the second study found inhibiting factors such as the Petitum for divorce cases not entirely containing demands for fulfilling children's rights after divorce because the Petitum for divorce cases did not include the fulfilment of the rights of women and children after divorce, Determining the value of living for wives and children due to divorce which still varies, Aspects of implementing the decision (execution) if one of the parties is not present, and the Judge's understanding of the Ultra Petitum Partium Principle. Tujuan penulisan ini adalah memahami dan menganalisis Implementasi dan penghambat dari Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Pemberlakuan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, mengingat ekonomi masyarakat setelah pandemi akan berdampak dengan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan aturan dan studi kasus. Hasil penelitian pertama menemukan Implementasi Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pasca pandemi adalah telah memenuhi semangat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dengan beberapa catatan. Hasil penelitian kedua menemukan faktor penghambat seperti Petitum gugatan perkara Cerai belum seluruhnya berisi tuntutan pemenuhan hak anak pasca perceraian, karena Petitum perkara perceraian belum mencantumkan tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Penentuan nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi, Aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) bila tidak dihadiri salah satu pihak, dan pemahaman Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Toha Andiko

Contact Email Toha.andiko@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA