cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Hilmawan, Hilal
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.083 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem Pemilu dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Di Indonesia sistem pemilu dengan penetapan kuota untuk keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah dimulai pada pemilu tahun 2004 melalui aturan 30 persen, sedangkan di Australia sistem kuota sudah lama diterapkan oleh partai-partai politik sejak tahun 1902. Fokus dalam tulisan ini adalah membahas tentang implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar dari pada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PALU Susanti, Susanti
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.151 KB)

Abstract

Studi ini tentang Implementasi Kebijakan Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu, yang dikaji berdasarkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan informan terpilih 7 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada standar dan sasaran kebijakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu masih kurang, dan sumber dana pada anggaran terbatas. Karakteristik organisasi Dinas Tenaga Kerja dan forum KSBM Kelurahan masih terkendala dengan dukungan masyarakat. Sikap para pelaksana terkendala dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Komunikasi dalam kegiatan sosialisasi keserasian sosial berbasis masyarakat sudah dilaksanakan, namun masih belum optimal karena semua masyarakat belum mengetahui kegiatan pelaksanaan program ini. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat. Hal ini karena kurangnya semangat kegotong- royongan masyarakat yang senantiasa mengharapkan adanya upah kerja dalam kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI TENTANG PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA) Sunarto, Sunarto; Mulyawan, Budi
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.858 KB)

Abstract

Hal yang paling esensial dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah dalam kualitas pelayanan. Berdasarkan studi pendahuluan (preliminary research), kualitas pelayanan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada DPMPTSP Kabupaten Indramayu dikonstatasi belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat pengguna layanan terhadap beberapa aspek pelayanannya, seperti petugas membuat alur pelayanan dan pemberkasan berbelit-belit, ketidaktepatan waktu dikeluarkannya SIUP, jasa percaloan, dan petugas yang kurang tanggap dalam melayani permohonan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pijakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml at al. yang terdiri dari 5 (lima) dimensi pelayanan, yakni: tangibel, reliability, responsivieness, (daya tanggap), assurance, dan empathy. Melalui studi ini diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah pelayanan yang dihadapi instansi tersebut demi perbaikan kinerja di masaa datang.
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SINGARAJA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin, Ismanudin; Setiawan, Ilham
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.494 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa terlihat kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisisnya keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam penerapan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa tersebut. Peneliti itu sendiri merupakan human instrument. Informan kunci sebagai sumber data yang dipilih oleh peneliti meliputi kuwu, juru tulis, ketua BPD, dan tokoh masyarakat di desa tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tenik analisis data dilakukan melalui analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang masih kurang efektif. Beberapa kendala peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang kurang efektif tersebut, diantaranya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusan BPD, adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa, dan lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD setempat, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Beberapa kendala penerapan peran BPD tersebut selama ini masih bisa diatasi, namun perlu ditingkatkan lagi kualitas peran dan fungsi BPD dimaksud.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.542 KB)

Abstract

Kajian ini membahas tentang kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Depok. Permasalahannya di antaranya bahwa Kota Depok merupakan kota penyangga dari Provinsi DKI yang menjadi sasaran individu maupun kelompok urbanisasi yang cukup tinggi yang menjadikannya untuk menetap dan bertempat tinggal, maka dengan demikian meluasnya lingkungan kawasan kumuh di Kota Depok
PENGARUH LAYANAN DIREKTORAT KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD TERHADAP KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG KEBUDAYAAN DALAM PEMERTAHANAN BANGSA INDONESIA Soleh, Soleh
ASPIRASI Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.275 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kaya keanekagaman budaya yang menjadi puncak kebudayaan Nasional.Puncak-puncak kebudayaan ini perlu dijaga demi keutuhan bangsa melalui upaya pemertahanan bangsa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk meningkatkan kinerjaprogram dan kebijakan kebudayaan. Salah satunya adalah dengan peningkatan layanan prima (serviceexcellent) dan layanan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (Kepala Sekolah/Guru/Siswa, Pengelola Cagar Budaya, Pengelola Museum, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, KomunitasFilm, Keraton, Pengurus Organisasi Kepercayaan, Komunitas Adat, Sanggar Seni, dan Pemuka Adat).Berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan; kualitas pelayanan/program kebudayaanKemendikbud akan berpengaruh secara langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentinganbaik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkanmanfaat, dan mendorong kinerja pemangku kepentingan dalam berkegiatan berkebudayaan yangakhirnya mempengaruhi terciptanya Ketahanan Budaya Bangsa. Namun upaya Pemerintah saja(baca:Direktorat Kebudayaan Kemendikbud) dalam rangka pemertahanan bangsa tidak akan cukup,perlu membangun kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder lain khususnyapemangku kepentingan bidang kebudayaan. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan kondisi aktual danfaktual layanan Direktorat Kebudayaan terhadap Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan melaluimetode deskriptif dengan indepth interview. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang bisadibangun oleh Pemerintah dan Pemangku Kepentingan sebagai upaya Pemertahanan Bangsa.
POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila Salman Al-Farisi, Leli
ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini akan mendeskripsikan secara singkat tentang fenomena Politik Identitas yang masih perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum mendiskusikan lebih lanjut tentang Politik Identitas, perlu ditelusuri lagi tentang hubungan antara agama dan politik. Berdasarkan hasil analisis sederhana atas beberapa teori politik dan fakta sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, dihasilkan ringkasan beberapa ancaman dan bahaya penyalahgunaan Politik Identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai Negara Pancasila.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPRD MELALUI PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUNINGAN Ismanudin
ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penylenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yaitu masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah. Hal itu diantaranya, yaitu masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan dalam penerapan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan selama ini dan sejauhmana kondisi serta pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan strategi dan upaya penanggulangannya. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung bagi kelancaran tugas-tugas DPRD, di mana Sekretariat DPRD bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama yang lain. Untuk itu diperlukan konsep peningkatan peran Sekretaris DPRD yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, dan mampu melaksanakan misi lembaga, serta melakukan pelayanan sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel.
ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR DI WILAYAH SUNGAI CITARUM Soleh
ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, salahsatunya di Wilayah Sungai Citarum. Kejadian banjir semakin sering dan menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir sampai saat ini belum efektif mengurangi resiko banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data melalui indepth interviu dan FGD.Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum belum berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir dan dampak kerugiannya masih besar. Penekanan dalam mitigasi adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir agar resiko atau kerugian-kerugian yang mungkin terjadi diakibatkan banjir sangat kecil. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali.
Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemeliharaan Jalan Braga Sebagai Kawasan Heritage Herdiani, Hilda
ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi tidak optimalnya pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai Dinas Daerah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan khususnya dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasaan heritage Kota Bandung yang memiliki nilai dan filosfi sejarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasan heritage.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memelihara kawasan heritage Jalan Braga yaitu dengan langkah melakukan perubahan struktur jalan yang awalnya menggunakan aspal sekarang menggunakan batu andesit. Namun ditinjau dari aspek kebijakan tidak memaparkan bagaimana seharusnya pemeliharaan tersebut dilaksanakan. Aspek manajerial di dalamnya berisi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, dan dalam teknis operasional meliputi beberapa tahapan yaitu survey, ketersediaan barang dan pelaksanaan pemeliharaan Jalan Braga.

Page 2 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue