cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
irfan amir
Contact Email
irfanamir066@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aladalah@iain-bone.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 24068802     EISSN : 2685550X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam is an academic journal for Legal Studies published by Study Program of Constitutional Law, Shariah and Islamic Law Faculty, Islamic State Institute of Religion (IAIN) Bone, Indonesia. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Al-Adalah; Jurnal Hukum dan Politik Islam also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January and Juli) and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : -
Articles 112 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI INDONESIA Nur Paikah
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v3i2.194

Abstract

Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk memudahkan pengangkutan orang dan barang. Disamping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Mengingat pentingnya angkutan laut maka perlunya hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam hal keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian oleh perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) yang intinya menegaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan pertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.Walaupun terkadang pengangkutan dengan menggunakan kapal laut seringkali menimbulkan suatu permasalahan bagi pelayaran penumpang. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan. Sehingga tidak sedikit penumpang mengalami kerugian baik materil maupun non materil.Berdasarkan realitas tersebut menunjukan perlindungan keselamatan penumpang harus mendapat jaminan keselamatan dan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dengan jelas menyebutkan bahwa penumpang berhak mendapat perlindungan untuk keselamatannya
AMBIVALENSI PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Yusdar Yusdar
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v4i1.216

Abstract

This study aims to understand the ambivalence of organizing elections in Indonesia so that they can conceptualize the ideal setting for conducting general elections with integrity. This research is normative legal research (normative legal research). This research was conducted by examining primary legal material and secondary legal material.The results of the study indicate that the regulation of elections used in the administration of elections in Indonesia only emphasizes the regulation of procedural aspects. Whereas the indicators of the success of the election if the election organizers, election participants and the public as voters carry out the stages of the election in accordance with the rules of the election stage even though they set aside substantial aspects. Therefore, arrangements are needed in the administration of elections that emphasize substantial aspects, so that elections with integrity can be realized.
PROBLEMATIKA GAGASAN LARANGAN MANTAN NAPI KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF Jumriani Nawawi; Irfan Amir; Muljan Muljan
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v3i2.196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rancangan peraturan KPU. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif pada pemilu serentak 2019 di inisitifkan oleh para komisoner KPU yang memandang bahwa mantan napi korupsi tidak layak menduduki jabatan publik atau jabatan kenegeraan. Namun, walaupun niatan KPU ini baik dari segi moral dan etika ketatanegaraan tetapi pembatasan hak politik seseorang harusnya dibatasi dan diatur dalam UU ataupun berdasarkan putusan hakim, bukan dalam PKPU apalagi dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membolehkan mantan napi korupsi ikut menjadi calon anggota legislatif dengan pengecualian mengumumkan ke publik bahwa dirinya dalah mantan terpidana korupsi.
AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Lukman Arake
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v3i2.193

Abstract

Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah semata, tidak juga datang untuk mengatur perilaku manusia semata yang kemudian dijadikan dasar nilai dalam membangun kesepahaman di antara mereka. Akan tetapi Islam di samping datang membawa hal-hal yang disebutkan, juga membawa syariat dengan penuh kejelasan dan nilai-nilai keadilan. Syariat itulah yang kemudian mengatur kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Selain mengatur semua bentuk hubungan manusia, Islam juga telah meletakkan banyak nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang bersifat umum guna dijadikan oleh manusia sebagai dasar dalam melakukan interaksinya dengan sesama. Karena Islam telah datang membawa berbagai macam aturan dan prinsip-prinsip hidup maka kemudian untuk mengimplementasikan semua itu dalam kehidupan nyata, umat Islam dituntut mendirikan negara agar semuanya dapat diatur dengan baik. Oleh sebab itu Islam kemudian disebut dengan risalah khalidah, dinan alamiyyan dan penutup semua risalah untuk umat manusia, bersifat menyeluruh sampai dunia berakhir. Semenjak Nabi SAW tinggal di Madinah bersama para sahabatnya, beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menjadi pemimipin di tengah-tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur?an dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Maka dari itu, nampak jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan masalah akidah dan ibadah ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama dan negara. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa syariat Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, tujuannya agar manusia dapat hidup bahagia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah Lukman Arake
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v5i1.676

Abstract

Responding to the high number of sexual violence against children, President Jokowi enacted the Regulation of Child Protection which in regulated chemical castration punishment as an additional penalty for perpetrators of sexual violence. However, a few years after the enactment, case of sexual violence against children remained high, but in fact there were no perpetrators of sexual violence that were castrated with chemicals. Because, the competence to do the castration chemistry  by profession of doctor, but the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to become the executor of castration chemistry, for reason of  a humanity and violate a medical oath. Based on it, a chemical castration  need to be explored in the perspective of Fiqh Siyasah. This research is a socioyuridical study, which relies on qualitative data, so to describe the castration  punishment in Siyasah Fiqh perspective, the author used two approaches, that was  the statutory approach and conceptual approach. The result of the research show that, normalizing chemical castration as an additional type of penalty for perpetrators of sexual violence is based on the consideration that (i) sexual violence against children is a very dangerous crime because this crime did not appear to the surface, (ii) made many victims accompanied with a long trauma, (iii) can even encourage victims to do suicide. (iv) In another, the perpetrators were not only Indonesian citizen, but foreigner who came to Indonesia in the guise of tourists and had a desire to look for a victim. However, out of these consideration, in the perspective of fiqh siyasah, based on the agreement of the cleric the application of chemical castration to perpetrator of sexual violence is unlawful. But the perpetrator can be convited to death, if the act is done repeatedly.
KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Ismail Aris; Irfan Amir; Septian Amrianto
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v4i2.436

Abstract

The development of the state institutional theory requires that it no longer seals every State institution only to depend on 3 (three) branches of power as the teaching of the new separation of power theory. On the other hand, the decision of the Constitutional Court and the Revision of the KPK Law are placed as executive institutions. So it is debated whether the KPK is a subject that can be rounded up, because it is an executive institution or the KPK cannot be made a subject of questionnaire rights because of its position as an independent agency agency? This study aims to determine and analyze the authority of the DPR's questionnaire rights to the KPK and the constitutionality of the DPR's Questionnaire Rights to the KPK Perspectives on the revision of the KPK Law and Comparison in Various Countries. This type of research is the type of normative legal research. The approach used is the legislation approach and comparative law (comparison approach), the philosophical approach to the law (philosophical approach).The results of the study showed that the constitutionality of the DPR questionnaire rights was based on the original intent of the questionnaire right norm in a comprehensive draft amendment to the Basic Law, the questionnaire right was only aimed at state institutions of the executive family. In addition, Constitutional Court Decision No. 36-40 / PUU-XV / 2017, which categorizes the Corruption Eradication Commission as a group of executive institutions is in conflict with other Constitutional Court decisions, namely Decision of the Constitutional Court Number 012-016-019 / PUU-IV / 2006, 19 / PUU-V / 2007, 37-39 / PUU-VIII / 2010. 5 / PUU-IX / 2011, places the KPK as an independent agency and is categorized as faste jurisprudence (permanent jurisprudence). In addition, theoretically, the teaching of the new theory of separation of power teaches that it is no longer appropriate to place State institutions based only on 3 (three) branches of power. While the constitutionality of the DPR's questionnaire rights to the KPK Perspective of the revision of the KPK Law and Comparison in Various Countries is based on the results of research by researchers that the KPK's position in various countries is independent or dependent. For example, in South Africa, Zimbabwe, Egypt and Thailand. Likewise with the subject of state institutions that can be researched, there are no countries that address the right of questionnaires to these independent institutions. For example, the United States of America, Philippines, South Africa, all of whom address the questioning right of inquiry only as an executive state institution.
Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS M Mohsi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v5i1.578

Abstract

Marriage guardian is the most important element in marriage, its existence determines the validity of a marriage. In classical fiqh, the type of marriage guardian has been constructed to be the guardian of mujbir and the guardian of ghairu mujbir. Axiologically, wali mujbir is positioned as a person who can marry his daughter with a very high legality, of course with certain conditions, not merely coercion (ikrah). However, in its implementation, the position of the guardian mujbir is very strong without any limitation of motion, may even force the will in the matter of marrying his child, even though the child does not approve of it. The PKS Bill, which was once a subject of discussion, included the imposition of marriage in the article on sexual violence and bring up a disagreement in the socoiety. This article was a qualitatif research which is using two aproach that are conseptual approach and statute approach. The result show through the observer's observations, it was in an effort to straighten out a distorted understanding of the guardianship rights of the guardian mujbir that had been patented by some social constructs in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi Jumriani Nawawi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v4i2.395

Abstract

This study focused on how legal protection for teachers from criminalization. This study aims to determine the problem of criminalization of teachers which is still a problem in society. This type of research is normative juridical research. The research was conducted qualitatively based on library research. The results of the study indicate that legal protection of teachers from criminalization in a positive legal perspective has been realized with the existence of several rules that can be a legal umbrella for the teaching profession in carrying out their duties and obligations as educators. Criminalization of teachers in Indonesia occurs because of differences in perceptions of parents and the school, especially teachers as educators. Penalties that provide deterrent effects such as pinching, tweaking and other disciplinary actions are considered human rights violations based on the child protection law according to the perceptions of parents. While the teacher still considers the sanctions to be included in the education category. Criminalization of teachers raises an attitude of lack of confidence in teachers in educating so that in carrying out their duties the teacher is only a teacher not as an educator.Keywords: teacher; criminalization; protection.
Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD) Kiki Wulandari; Putri Apriani; Zulkifly Zulkifly; Irfan Amir
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v5i1.510

Abstract

The beginning of filling the first period of DPD seats (2004-2009) required that the candidate for the DPD members were not an administrator of political parties within a minimum period of four years that calculated until the date of nominating candidates. However, along with the political power struggling in parliament, this requirement then removed in the requirements for the next period of DPD membership. The implication, after being elected as DPD members, the senators forget about their constituent and choose to join certain political parties, the impact of the DPD that they were not focus anymore to fight for the local aspirations of their region, in otherwise they tend to fight for the interests of their political groups/parties. To understand and examine above the problem, the authors conducted normative legal research, with two research approaches namely the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the constitutionality of the nomination of DPD members from political parties is the desire of political parties to occupy the DPD which is it cannot be justified, with the following arguments; (i) deny the Original Intent of DPD formation, (ii) The concept of bicameralism requires that there are differences in ingredients between the DPR and DPD so that there is no double representation.
TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN DAN FUNGSI GUBERNUR MENURUT UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusuf Djabbar
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v3i1.188

Abstract

This study aimed to how the position and function of the Governor in the implementation of regional autonomy granted by Law No. 23 year off in 2014 and how the position and function of the ideal governor in the implementation of regional autonomy.The results showed that the position and function of the Governor contained in the legislation gives the governor position as an arm of the central government and coordinate the governance between the Central Government and the Regions., And has not been implemented to the maximum Due to remember the law is simpulation has not lasted 2 years and there are inadequacies in chapters chapter weaknesses which, if interpreted led to overlapping of authority. Which ideally is supposed Governor as the head of the local government as well as the head of the autonomous region. Regent / mayor is responsible to the Governor while Governor responsible to Parliament and can be imposed by Parliament.Law No. 23 of 2014 concerning regional governments need to be reviewed with due regard to powers that should be implemented by The government's in the area as well as firmness and clarity in rationing and the implementation of the maximum.

Page 2 of 12 | Total Record : 112

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 10 No.2 2025 Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol, 9 No. 1 2024 Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) More Issue