Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam is an academic journal for Legal Studies published by Study Program of Constitutional Law, Shariah and Islamic Law Faculty, Islamic State Institute of Religion (IAIN) Bone, Indonesia. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Al-Adalah; Jurnal Hukum dan Politik Islam also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January and Juli) and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Articles
131 Documents
<![CDATA[KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPTEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Agus Sunaryo]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.678
<![CDATA[Terkait kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asli papua atau yang disebut dengan AOP merupakan suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak berdiri sendiri, dikarenakan tindak kriminal yang dilakukan oleh AOP ada kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Dengan demikian, fenomena terjadinya tindak kriminal akan mempengaruhi satu sama lainnya. Kriminologi adalah mempelajari tentang gejala – gejala terhadap manusia dalam melakukan kejahatan yang dilihat dari penyebabnya serta mempelajari cara memperbaiki dan mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berbagai jenis ilmu yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan, dilengkapi juga dengan data – data yang terkumpul disingkronisasi secara sistematif dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder sehingga ditemukan letak kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor – faktor yang sering terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) di kabupaten merauke timbulnya faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku kejahatan criminal seperti faktor kondisi psikologis, faktor kondisi ekonomi, faktor kondisi lingkungan dan faktor minuman keras, maka kejadinya yang dilakukan oleh orang asli papua sebagian besar dikarenakan adanya faktor - faktor ada. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait adanya kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) dengan cara upaya pre – emtif yaitu dengan cara menanamkan nilai norma – norma agar terinternalisasi dalam diri seseorang, upaya preventif juga dilakukan oleh kepolisian yakni memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama umat manusia dalam lingkungan masyarakat, serta upaya yang terakhir yaitu upaya represif yakni melakukan upaya pembinaan maupun suatu rehabilitas terhadap pelaku agar kedepan enggan melakukan tindak pidana yang juga memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana. ]]>
<![CDATA[Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation ]]>
<![CDATA[Husaini Husaini]]>;
<![CDATA[Athoillah Islamy]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajhpi.v7i1.2128
<![CDATA[ The problem of the motive or ideological pattern of da'wah that is scattered, both in the real and virtual world, has prompted the Indonesian Ulema Council (MUI) in 2017 to set guidelines for preachers in Indonesia. These guidelines are intended to be a code of ethics for da'i who carry out da'wah activities in Indonesia. This qualitative research in the form of a literature study intends to identify the dimensions of mainstreaming religious moderation values in the orientation of da'wah in Indonesia as formulated by the MUI. This study uses a normative-philosophical approach. The analytical theory used, namely four indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in the form of anti-radicalism values, national commitment, tolerance, and accommodative to local culture. The results of the study conclude that there are dimensions of mainstreaming religious moderation values, dimensions of religious moderation values in da'wah orientation in Indonesia which were formulated by the Indonesian Ulema Council. First, the value of anti-radicalism in the orientation of religious-humanist Islamic religious character formation. Second, the value of national commitment and tolerance in the orientation of forming a nationalist and pluralist Islamic religious character. Third, the accommodative value of culture in the orientation of forming an innovative and harmonious Islamic religious character. The theoretical implication of this research shows that the prophetic Islamic social values contained in the da'wah orientation can be objectified in the life of a country that has a pluralistic social and religious background.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajhpi.v7i1.1682
<![CDATA[ The purpose of this study is to create a technology-based assessment model for special coaching recidivists by setting indicators of achievement of the implementation of activities so that the implementation of coaching can run well and directed. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and empirical legal research. The implementation of the development of recidivist prisoners is not fully in line with the meaning of rehabilitation because there are still recidivist prisoners who repeat their crimes. The assessment model for fostering recidivist prisoners is made according to the type of crime committed and indicators of achievement of the assessment are set and the assessment system must be supported by online-based technology so that coaching can be controlled and is more transparent.]]>
<![CDATA[Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember ]]>
<![CDATA[Satrio Alif Febriyanto]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i1.1663
<![CDATA[Pemakzulan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat baik tingkat daerah maupun nasional merupakan proses pemberhentian secara politik terhadap pihak eksekutif, baik kepala negara maupun kepala daerah. Di Indonesia sendiri, pemakzulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah merupakan keputusan administrasi negara karena posisinya sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah bersama pemerintah daerah. Sebagai suatu keputusan administrasi negara, pemakzulan Kepala Daerah oleh DPRD harus memenuhi syarat sahnya keputusan selain peraturan perundang-undangan yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia jarang sekali terjadi. Pemakzulan terbaru yang terjadi adalah Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember. Tujuan dari Penelitian ini adalah melakukan peninjauan dan analisis terhadap legalitas dari keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak yang dimiliki oleh DPRD. Sedangkan, metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi pustaka dengan tema Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, dan perbandingan mekanisme pemakzulan di negara-negara lain yang bertujuan untuk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember merupakan suatu keputusan yang legal. ]]>
<![CDATA[Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum ]]>
<![CDATA[Muhamad Aljebra Aliksan Rauf]]>;
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i1.2054
<![CDATA[Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa jabatan presiden 3 periode kembali ‘ramai’ menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelisik. Penelitian ini bertumpuh pada penelitian hukum doktrinal dengan kajian bahan hukum dan bahan kepustakaan sebagai data primernya, sedangkan pendekatannya berorientasi pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 bisa terjadi dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini di dimana peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.]]>
<![CDATA[The Death Penalty Against Narcotics Traffickers In The Perspective Of Pancasila Justice ]]>
<![CDATA[satriadi Laupe]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i1.2613
<![CDATA[This study discusses the death penalty for narcotics traffickers from the perspective of Pancasila justice. The pros and cons of capital punishment continue to this day, especially narcotics traffickers. The purpose of this study is to determine the imposition of capital punishment on narcotics traffickers in terms of justice according to the views and values in Pancasila. To analyze and understand the death penalty against narcotics traffickers from the perspective of Pancasila justice, this study uses a normative legal research method whose data is obtained through a literature study using analytical descriptive. The results show that basically international law does not require the death penalty, but in Indonesia the death penalty is still allowed, especially for narcotics traffickers and does not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution as the results of the judicial review in the Constitutional Court case Number 2/PUUV/2007 stated that the death penalty does not conflict with the Indonesian constitution if it is related to Article 28A and Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution.]]>
<![CDATA[Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia ]]>
<![CDATA[Eko Siswanto]]>;
<![CDATA[Athoillah Islamy]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i2.2802
<![CDATA[It is unfortunate that there is a bad stigma by some Muslims who view the mainstreaming of religious moderation in Indonesia as liberalization and secularization of religion in state life. This study intends to identify the values of maqasid shariah in the indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This literature research uses a normative-philosophical approach. The analytical theory used is the concept of the maqasid shariah approach developed by Jasser Auda. The results show that there are dimensions of maqasid shariah values in the four indicators of religious moderation in Indonesia. First, the dimension of the value of hifz waton (maintaining the benefit of the state) in the attitude indicator of national commitment. Hifz waton can be a paradigm in an effort to maintain the benefit of state life. Second, the value dimension of hifz 'ird (maintaining the benefit of honor and human dignity) in anti-radicalism indicators. The manifestation of hifz 'ird is in line with various efforts that uphold human values, including the safety of the human soul (hifz nafs). Third, the dimension of the value of the hifz ummah in the indicator of tolerance and accommodative to local culture. The manifestation of the hifz ummah through a tolerance and accommodative attitude towards the diversity of local Indonesian culture will be able to show the universal teachings of Islam, namely rahmatan lil alamin. The theoretical implication of this research is that the indicators of religious moderation in Indonesia are parallel to the universal benefit values that are the orientation of Islamic law (maqasid shariah). The limitation of this research is that it has not studied the form of transformation of religious moderation values in the positivity of Islamic law in Indonesia.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Mohamad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i2.2655
<![CDATA[The purpose of this research is to analyse the legal effect towards foreigner on the proprietary rights over land in Indonesia using nominee agreement. The research method that is used in this research is normative-juridical method with document analysis approach through library research sourced from legislations, books, legal articles, and court’s ruling. As for the analysis method used this research is qualitative which compare written regulation with the reality that happened related to the use of nominee agreement towards proprietary rights over land by foreigner in Indonesia. The result shows that the use of nominee agreement for proprietary rights over land by foreigner is null and void. The legality of the agreement is dubious because it does not satisfy the requirement for the validity of agreements, that is a legal cause. There is no legal protection towards notary who issued nominee agreement.]]>
<![CDATA[The Urgency of Socio-Legal Studies on the Political Configuration of the Job Creation Act’s Formation ]]>
<![CDATA[Kriswanto Kriswanto]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i2.2595
<![CDATA[The The formation of laws and regulations in Indonesia must be understood comprehensively as a legal process as well as a political process. The legal process must be based on Law no. 12 of 2011 while the political process is obliged to look at the aspect of community deliberation to minimize the potential for conflict in the community. This study aims to analyze the CK Law and to suggest the urgency of socio-legal research in the formation of laws and regulations in Indonesia. This research is a socio-legal legal research that tries to look at the law internally and externally with the help of non-legal science, namely social science. This study uses primary legal materials in the form of UUCK and secondary legal materials in the form of journals, books, and related websites. Primary legal materials were analyzed using theories and concepts in secondary legal materials. This research uses a conceptual approach and a statutory approach The results of the study confirm that Ralf Dahrendorf's Conflict Theory in the Establishment of the CK Law emphasizes that the drafting and ratification of the CK Act is not optimal in involving quasi-groups or groups with high and low bargaining positions. In addition, the urgency of socio-legal analysis in the formation of laws and regulations in Indonesia is needed because when based on a socio-legal analysis a law does not have sociological validity, the law has the potential to cause conflict in society and even has the potential to be canceled by the Court. Constitution through formal review.]]>
<![CDATA[Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transhipment Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal (IUU Fishing) ]]>
<![CDATA[Sarah Aisha Rizal]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/ajmpi.v7i2.2598
<![CDATA[In Indonesia, transshipment is a logistical method to maintain the fish’s quality, but in reality this activity allows IUU fishing. Through the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 57/PERMEN-KP/2014, transshipment activities were banned because losses arising from IUU fishing were partially facilitated by transshipment; fish caught are not reported and not recorded. Transshipment covers the origin of the caught fish and how the fish are caught because the transhipment is carried out in the middle of the sea with minimal supervision, far from the port, and the fish are not landed. This policy was then relaxed through the Decree of the Director General of Capture Fisheries Number 1/PERDJPT/2016, which opened up new opportunities for transhipment but under the system of Fishing in One Operational Unit. This type of research is analytical descriptive research, using literature studies. This research shows how transshipment activities have a negative impact on the state's efforts to combat IUU fishing, and this often occurs even though a single operating system was introduced.]]>
