cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2022): Juni" : 8 Documents clear
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Habi Burrohim; I Gede Widhiana Suarda; Ainul Azizah
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1137

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan merumuskan konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana dan bahwa konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan. Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan Abstract The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in an effort to recover state financial losses for corruption by corporations in the Indonesian criminal justice system and formulate the right concept in the future in the implementation of the Deferred Prosecution Agreement or Deferred Prosecution Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method of this research is normative juridical. The results in this study are the Delay of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the criminal justice system and the principles of the criminal justice system and that the conception of the Delay of Prosecution Agreement will be applied. The Criminal Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,.  Keywords: State Loses, Corruption,Corporation, Prosecution
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia Alfian Andri Wijaya
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1156

Abstract

Abstrak Perkawinan campuran berdampak pada kepemilikan hak atas tanah bagi WNI. Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA yang mendapatkan hak milik atas tanah karena wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Penelitian ini mengkaji permasalahan dimana WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran harta dalam perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan menurut Pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa subjek hak milik adalah WNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan campuran atas status hak atas tanahnya di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Atas Tanah Abstract Mixed marriages have an impact on the ownership of land rights for Indonesian citizens. According to Article 21 paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, foreigners who get land ownership rights due to a will, mixing assets due to marriage and Indonesian citizens who lose their citizenship must relinquish their rights to land. within a period of 1 year. This study examines the problem where Indonesian citizens in mixed marriages lose their rights as citizens in owning land rights due to the mixing of assets in marriage, where this is not in accordance with the principle of justice because according to Article 9 paragraph 1 of the UUPA states that Indonesian citizens can have a full relationship with the earth, water, and space and according to Article 21 paragraph 1, it is said that the subject of property rights is an Indonesian citizen. The research method used is normative juridical. In conclusion, the form of legal protection for mixed marriage actors on the status of their land rights in Indonesia is not regulated in the legislation.  Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Land Rights
Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Haldin Perdana Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1177

Abstract

Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta hibah yang obyeknya tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Terkait itu, yang menjadi permasalahan apabila PPAT membuat akta hibah bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris, apabila akta tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan bahkan menjadi batal demi hukum. Kata Kunci : Keabsahan, Akta Hibah, Anak Angkat Abstract Based on the provisions of Article 1 point 1 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Maker Official, the grant deed whose object is land is made by the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds related to legal actions regarding land rights or rights. property of the apartment unit. Related to that, the problem is when PPAT makes a deed of grant for adopted children without the approval of one of the heirs. The research method used is normative juridical. So that it can be concluded that the validity of the deed of grant made by PPAT for adopted children without the approval of one of the heirs, if the deed is proven to have legally violated the provisions of the law, the deed becomes a deed that is degraded or a deed under the hand and even becomes null and void by law.  Keywords: Validity, Deed of Grant, Adopted Child
Aspek Hukum Memorandum Of Understanding dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sudaryati Sudaryati
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1216

Abstract

Abstrak  Aspek hukum Memorandum of Understanding tergantung dari cara pandang yaitu sebagai sebatas ikatan moral dan Memorandum of Understanding dianggap sama dengan perjanjian. Dalam Penelitian ini metodologi yang digunakan dengan metode legal research, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan seperti buku-buku hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jika Memorandum of Understanding dipandang sebagai sebatas ikatan moral, maka tidak mepunyai kekuatan hukum yang mengikat karena hanya sebatas moral, tetapi jika dianggap sama dengan perjanjian, maka Memorandum of Understanding mempunyai kekuatan hukum, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal perjanjian harus diterapkan yaitu mengikat para pihak. Jika dipandang sebagai penjanjian, jika salah satu pihak tidak melaksanakan substansi Memorandum of Understanding, maka pihak yang lain dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintakan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi yang telah disepakati secara konsisten.  Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Hukum, Perdata  Abstract  The legal aspect of a Memorandum of Understanding depends on the perspective, namely as a moral bond and a Memorandum of Understanding is considered the same as an agreement. In this research, the methodology used is the legal research method, namely by examining the laws and regulations and reading sources such as legal books. Based on the results of the study, it was found that if the Memorandum of Understanding is seen as a moral bond, it does not have binding legal force because it is only moral, but if it is considered the same as an agreement, then the Memorandum of Understanding has legal force, so that the provisions contained in the articles of the agreement must be applied that is binding on the parties. If it is seen as an agreement, if one party does not implement the substance of the Memorandum of Understanding, then the other party can take the matter to court and the court can order one of the parties to consistently implement the agreed substance. Keywords: Memorandum of Understanding, Law, Civ
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid Edi Wahjuni; Nuzulia Kumala Sari; Sheilla Octaviani
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1268

Abstract

Abstrak Skincare menjadi kebutuhan utama masyarakat di semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki dan dari beragam kelas ekonomi. Akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab usaha atau bahkan dokter yang mengerti akan kandungan kosmetika yang seharusnya tidak untuk digunakan untuk tubuh dengan memproduksi skincare, menambahkan bahan kimia berbahaya steroid. Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah Apa peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan suatu pengecekan apabila terjadi suatu kecurigaan terhadap suatu produk yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Konsumen, skincare bersteroid.  Abstract Skincare is a major need of society in all circles, both women and men, and from various economic classes. Increasingly the age of increasing number of types of skincare that can be chosen by consumers. However, this is exploited by some business-responsible actors or even doctors who understand the cosmetics content that should not be used for the body by producing skincare, adding dangerous steroid chemicals. The sale and purchase of skincare, which is carried out specifically by individuals who understand the dangerous ingredients of skincare, are carried out to get the attention of various groups of people. Steroids are active chemicals in sterol fat which, when mixed with other cosmetics, will cause skin scaling. It is this skin erosion that causes the skin to grow white. However, long-term effects caused will cause the skin to become thin and bluish veins will appear that cannot be removed. The effects caused by the presence of steroids cannot be eliminated permanently even with laser action, so the mixing of steroids against cosmetics is very detrimental to consumers. Keywords: Responsibilities of Businesses, Consumers, steroid skincare
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan firda yunita dewi; Sieldy Aprilia Utami; Tama Bahtiar
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1275

Abstract

Abstrak Aborsi masuk dalam masalah yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi setiap tahunnya. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan hokum. Hal ini tidak terlepas dari hak asasi yang dimilikinya. tujuan penulisan ini untuk menguraikan problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain yang lebih jelas lagi diluar dari regulasi yang sudah ada. Dengan adanya aturan atau regulasi baru yang lebih jelas lagi, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aborsi, Perkosaan. Abstract  Abortion is in serious trouble. This is indicated by the increasing number of abortions every year. In addition to law enforcement against women as perpetrators of abortion, it must also be accompanied by legal protection. This is inseparable from their human rights. The purpose of this paper is to describe the legal problems regarding how to protect women as perpetrators of abortion due to rape. The research methodology used in this paper is a normative juridical research type, using a conceptual approach and a statutory approach. The results showed that to realize legal protection for women victims of rape who have abortions, the state has an obligation to form laws, government regulations or other regulations that are clearer than the existing regulations. With the new rules or regulations that are clearer, legal protection for women as perpetrators of abortion due to rape is expected to be fulfilled properly.  Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape.
Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak dalam Keluarga Musfianawati Musfianawati
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1370

Abstract

Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Masyarakat Terhadap perkawinan di bawah umur dan Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah empiris-normatif. Pemasalahanya yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap pernikahan di bawah umur serta Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Banyak beraneka ragam pendapat masyarakat khususnya di Desa wonojati terkait dengan perkawinan di bawah umur. Mereka berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur dilaksanakan karena kehendak orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena di dorong factor ekonomi. Jika anak sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada suaminya. Tetapi ada beberapa anak yang menikah di bawah umur karena factor anaknya yang berkehendak menikah sebelum usia 19 tahun, hal ini trejadi karena factor pergauan bebas yang menyebabkan anak sudah hamil terlebih dahulu, tetapi ini tidak menempati prosentase yang banyak Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga, sangat mempengaruhi perkembangan anak hasil perkawinan yang orang tuanya menikah di bawah umur. Orang tua yang menikah di bawah umur sebagain besar tidak peduli dengan bimbingan belajar bagi putra-putrinya.  Kata kunci : Perkawinan, Anak, Pendidikan,  Abstract  This study aims to determine the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. The method used in conducting this research is empirical-normative. The problem studied in this study is how the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. There are many diverse opinions of the community, especially in Wonojati Village related to underage marriage. They argue that underage marriages are carried out because of the will of parents who want to marry off their children because it is driven by economic factors. If the child is married, the responsibility of the parents has shifted to the husband. However, there are some children who marry underage due to the factor of their children wanting to get married before the age of 19 years, this happens because of the promiscuity factor that causes the child to be pregnant first, but this does not occupy a small percentage. The impact of underage marriage on children's education in the family greatly affects the development of children from marriages whose parents marry underage. Parents who marry underage mostly do not care about tutoring for their children.  Keywords: Marriage, Children, Education  
Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial yuli winiari w.; Firda Laily Mufid
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1385

Abstract

Abstrak  Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki “era digital”. Kemajuan teknologi sangat berperan dalam kegiatan sehari-hari terutama di era pandemic covid-19 ini. Selain memudahkan dalam melakukan kegiatan tanpa harus bertatap muka, namun satu sisi kecanggihan teknologi justru dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah Pelecehan seksual. Masalah yang akan dianalsis adalah apakah child grooming dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual serta bagaimana kebijakan hukum pidana melalui techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku Child Grooming melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil yang dapat disimpulkan adalah bahwa child grooming merupakan kekerasan seksual dan Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengkhusus mengenai tindak pidana child grooming ini sehingga menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Kata Kunci : Teknologi, Kekerasan Seksual, Anak, Media Social  Abstract  The development of science, knowledge and technology and the arts ushered humans into the "digital era". Technological advances play a very important role in daily activities, especially in this era of the Covid-19 pandemic. In addition to making it easier to carry out activities without having to meet face to face, on the one hand, technological sophistication is actually used by irresponsible people to commit crimes. One of them is sexual harassment. The problem to be analyzed is whether child grooming can be categorized as a sexual crime and how the criminal law policy is through techno prevention as an effort to prevent Child Grooming perpetrators through social media. The method used in this research is normative juridical. By using a conceptual and case approach. The results that can be concluded are that child grooming is sexual violence and Indonesia does not yet have a specific regulation regarding the crime of child grooming, which creates obstacles for law enforcement officers to impose penalties on perpetrators.  Keywords: Technology, Sexual Violence, Children, Social Media

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue