Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.329
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya JURNAL RECHTENS Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eduvest - Journal of Universal Studies Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora IIJSE Jurnal Anti Korupsi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi J-CEKI
Ainul Azizah
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg) Subki, Tajus; Muntahaa, Multazaam; Azizah, Ainul
e-Journal Lentera Hukum Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : e-Journal Lentera Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.309 KB)

Abstract

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut karena kedua pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis.Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal 156a KUHP memberi ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan. Kata Kunci: Tindak Pidana Penodaan Agama, Bentuk Surat Dakwaan, Tujuan Pemidanaan.
STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF AZIZAH, AINUL
Jurnal BK UNESA Vol 7, No 2 (2017): Volume 7 Nomer 2
Publisher : Jurnal BK UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun landasan teori dan praktik konseling naratif sebagai alternatif pendekatan konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar pembimbing. Hasil penelitian ini adalah tersusunnya landasan teori dan praktik konseling naratif secara utuh meliputi, : 1) Latar belakang berkembangnya konseling naratif, 2) konsep utama konseling naratif, 3) tujuan dari konseling naratif, 4) fungsi dan peran konselor dalam konseling naratif, 5) pengalaman konseli dalam proses konseling naratif, 6) hubungan antara konselor dan konseli dalam konseling naratif, 7) teknik dan prosedur konseling naratif, dan 8) hasil penelitian penerapan konseling naratif,  dan 9) proses konseling naratif dalam menangani kasus. Kata Kunci: Studi Kepustakaan, Konseling Naratif.
Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal Ainul Azizah
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.458 KB) | DOI: 10.28946/sc.v26i2.541

Abstract

Abstrak : Ganti kerugian adalah tindakan lain dari pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan lain kepada orang yang menyebabkan kerugian. Ganti kerugian merupakan konsep yang awalnya  dianut oleh hukum perdata, yang diberikan kepada pihak lain  apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian  maupun adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya  konsep ganti kerugian dari hukum perdata ini  diadopsi   dalam  hukum pidana dan  hukum administrasi.  Pada akhirnya  konsep   ganti kerugian dijadikan salah satu sanksi pidana tambahan  bagi pelaku kejahatan di beberapa undang undang  yang berlaku di Indonesia salah satunya undang undang pasar modal.  Mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban  berdasarkan Hukum  Acara Pidana yang tercantum dalam  KUHAP. Tetapi model pemberian ganti kerugian dalam KUHAP jika diterapkan dalam penyelesaian ganti kerugian korban kejahatan ekonomi khususnya penipuan pasar modal dipandang  kurang sesuai. Oleh karena itu perlu kebijakan baru berkaitan dengan model ganti kerugian bagi korban   penipuan pasar modal. Isu hukum yang akan dibahas dalam  tulisan ini  adalah bagaimana model ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang undang. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini  adalah model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal  untuk masa yang akan datang. Hasilnya : terdapat perubahan model ganti kerugian bagi korban penipuan di pasar modal meliputi perubahan caranya atau mekanisme ganti kerugian,  lembaga ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal   maupun jumlah  ganti kerugiannya kepada korban penipuan pasar modal. 
Criminal sanctions for insider trading: Comparison with Singapore Ainul Azizah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2405

Abstract

Insider trading is one of the crimes in the capital market that causes a lot of material loss to the victim. Such a large loss has caused fears of investors to trade on the capital market in Indonesia. For this reason, the government is trying to prevent insider trading, the government has made a Capital Market Law, but this is not enough. For this reason, policies need to be made relating to criminal sanctions for perpretators insider trading in the future. The research method used is the normative legal research method. With a conceptual approach, comparison and Law. The legal issues that will be examined are the legal and philosophical foundations of criminal sanctions for perpetrators insider trading and criminal law policies relating to criminal sanctions for perpetrators insider trading in the future? The result is a legal basis for criminal sanctions for perpetrators insider trading is to provide a deterrent effect to the perpetrators so that it does not happen again and protect the public from insider trading. Policies relating to criminal sanctions for perpetrators insider trading are the use of schikking in resolving insider trading and by using non-litigation methods.Keyword : criminal sanctions; insider trading; comparison. 
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laely Wulandari; Ainul Azizah
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3585.099 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.484-493

Abstract

The domestic Violence (KORT) represent hardness type owning the nature of typicallu done within doors, victim and perpetrator is family member and also oftentimes assumed by non as hardness form. Code Abolition ofKDRT give the basis for strong law which make KORT which initially housewifery become state business. But practically many KORT case which do not be continued to conference process because is assorted of factor. For example, feeling small, length process conference, not accomodate of importance of victim . This fact cause shall be thought of by a way of protecting everybody in household, giving to feel balmy/y, without lessening action able to be taken to KORT perpetrator. Rational Policy able to be acceptfid by all party needed in KORT handling. Require to be thought of by the way of which win-win solition for the case of KORT ini. Mediasi can be made one of choice, but mediasi in criminal law is unknown. For that this research will look for answers to problems; Is The Penal Mediation can can be used for handling of problem of KORT and How the regulation in future The Penal Mediation for Domestic violence. The conclusion are: The Penal mediation can use for the case of domestic violence, and the regulation formulation which will come which must be paid attention is common p1inciples from mediasi penal, Step mediasi penal, model which can be utilized, The mediator, types of violence can be mediation and duration of penal mediation. Given Suggestion are lt'on snot easy to integration penal mediation on the criminal justice system. First we must socialization about this to the public and penal mediation should not add burden to criminal justice system.
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Habi Burrohim; I Gede Widhiana Suarda; Ainul Azizah
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1137

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan merumuskan konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana dan bahwa konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan. Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan Abstract The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in an effort to recover state financial losses for corruption by corporations in the Indonesian criminal justice system and formulate the right concept in the future in the implementation of the Deferred Prosecution Agreement or Deferred Prosecution Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method of this research is normative juridical. The results in this study are the Delay of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the criminal justice system and the principles of the criminal justice system and that the conception of the Delay of Prosecution Agreement will be applied. The Criminal Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,.  Keywords: State Loses, Corruption,Corporation, Prosecution
Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pintami Nanda; Dominikus Rato; Ainul Azizah
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1446

Abstract

Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bentuk akta notaril diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi keduanya. Akta tersebut diharapkan menjadi pedoman terhadap kedua belah pihak jika suatu saat terdapat sengketa. Tetapi, apabila akta perdamaian yang telah dibuat khususnya yang telah dibuat dihadapan notaris dikemudian hari di persengketakan, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis kekuatan mengikat akta van vergelijk pembagian harta bersama berdasarkan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya, akta van vergelijk mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian dan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Kata Kunci: Akta Notariil, Akta Perdamaian, Harta Bersama The peace deed that has been mutually agreed upon by both parties, especially the one made in the form of a notarial deed, is expected to provide legal certainty for both. The deed is expected to be a guideline for both parties if at any time there is a dispute. However, if the peace deed that has been made, especially the one that has been made before a notary in the future, is disputed, of course the peace deed that has been made does not provide legal certainty. The purpose of this study is to analyze the binding strength of the deed of van vergelijk distribution of joint property based on law. The type of research used is normative juridical. The results and discussion in this study are the strength of proof of an authentic deed regulated in Article 1870 of the Civil Code which says that an authentic deed provides between the parties and their heirs or people who have rights from them, a perfect proof of what is contained in the document. in it. That is, the deed of van vergelijk is binding on the parties who made the peace agreement and provides perfect evidentiary power for the parties. Keywords: Notarial Deed, Peace Deed, Joint Assets.   REFERENCES Anak Agung Istri Agung. 2016. Akta Perdamaian Notariil dalam Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Notariil. Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2015. Dodi Hartanto. 2019. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Balikpapan, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta. Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Adminitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet2. Bandung : Refika Aditama. Habib Adjie. 2011. Hukum Notaris Indonesia. Surabaya: Refika Aditama. Herowati Poesoko. 2012. Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. Laurensius Arlima. 2014. Pemanggilan Notaris dalam proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Maisa. 2020. Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu, Journal of lex philosophy, Vol 1, No. 2. Moch. Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Muhammad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam, Soumatera Law Review, Vol. 2, No. 1, 2019. Tresna. 1993. Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita. Retnowulan Sutanto. 2003. Mediasi dan Dading, Proceding Arbitrase dan Mediasi. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Salim dan Abdullah. 2007. Perancangan Kontrak dan MOU. Jakarta: Sinar Grafika. Sudikno Mertokusumo. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
The Reformulation of Abortion Regulations: Study of the Ratio Legis and Ius Constituendum Dinda Fefty Miranda Putri; Ainul Azizah; Fanny Tannuwijaya
Rechtsidee Vol 10 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.799

Abstract

Abortion can actually be carried out with various special provisions based on Law no. 36 of 2009 concerning Health (Health Law) and Government Regulation no. 61 of 2014 concerning Reproductive Health (PP Kespro). This study aims to find out the legal review regarding abortion in relation to the principle of protection for rape victims, as well as to study and formulate an appropriate and appropriate timeframe for carrying out an abortion based on the principle of protection for rape victims. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of the study confirm that the legal ratio for setting the fetal age limit related to abortion for rape victims does not actually explain the reasons or the urgency why the 6 weeks and 40 (forty) days are calculated from the first day of the last menstrual period formulated by the formulators of laws and regulations and only refers to The principle of protecting victims is currently the main orientation of Indonesian criminal law. In the future, the regulation on the principle of protection for victims related to the fetal age limit related to abortion for victims of rape, namely: it is necessary to emphasize the principle of protection for victims in the Health Law. The recommendation of this research is the need for a revision of the Health Law and PP on Produce as based on WHO provisions and with relevant medical considerations.
Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia Halif Halif; Ainul Azizah; Prisma Diyah Ratrini
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol 3 No 1 (2023): January-June 2023
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v3i1.33938

Abstract

The development of information technology have an impact on cyber crimes such as identity theft, fraud, and misuse of personal data. One of the crimes, abuse of personal data is doxing. It was an illegal act to spreading action people's personal information or data without permission and creates dangerous situations, humiliation, harassment, or other adverse which can lead to spoilage of the victims. The act of doxing or disseminating personal data has recently increased, especially among journalists. Doxing is a transmission system of personal data conducted by journalists legally. The freedom of journalists who compose and develop news to encourage misuse of personal data. In this case, we are interested in studying the legal basis of doxing and personal data dissemination in Indonesia, with the objectives: first, does the regulation of distributing personal data (doxing) in the Electronic Information and Transaction Law encounter the doxing typology? second How is the reformulation of the criminal law policy on the act of spreading personal data (doxing) in fulfilling the doxing typology? This research adopted normative legal research and used a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results showed that the act of doxing in the ITE Law does not regulate it according to the doxing typology. Therefore, there is a need to reform criminal law policies in the ITE. It can also be through the Bill of Personal Data Protection. The government must compose a regulation on disseminating personal data or doxing in the Law concerning Electronic Information and transactions.
Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris yang Dinyatakan Pailit Balqis Nurdiniasari Afrihasa; Muhammad Khoidin; Ainul Azizah
Syntax Idea 542-553
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i5.2214

Abstract

The problems and research objectives taken include reviewing and analyzing the legal ratio of arrangements for notaries as public officials to be bankrupt, reviewing and analyzing temporary dismissals of notaries in accordance with the principle of legal certainty and reviewing and analyzing future arrangements for temporary dismissals as a result of being declared bankrupt. The research method used is legal research. The problem approach used in this research is the statute approach, conceptual approach and comparative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The results of the study conclude first, that notaries are public officials who are given directly by the state. Has special features that are different from other public officials. The position given by a Notary by issuing a legal product in the form of an authentic deed in providing services to the community. So that all legal products issued by a Notary have binding legal consequences because they can be used as evidence. Notaries are required to provide good services and good behavior. Notaries who have problems, such as being sentenced to temporary dismissal to dishonorable dismissal due to tripping over a bankruptcy case. This will affect the authentic deed he made. Second, the temporary dismissal of notaries involved in bankruptcy as stipulated in UUJN does not provide legal certainty and is considered vague. When referring to the Bankruptcy Law and PKPU, temporary dismissal sanctions cannot be applied because the bankrupt object is deemed not in accordance with this law, and notaries who are bankrupt under this law are not included in the legal subject matter of the Bankruptcy Law and PKUPU. Third, future arrangements regarding the temporary dismissal of a Notary due to being declared bankrupt have occurred disharmony in the application of the Bankruptcy Law and PKPU regulated in the UUJN. UUJN should pay attention to one of the principles applied in the Bankruptcy Law and PKPU, namely the principle of business continuity.
Co-Authors Aan Efendi Afifah, Rinda Nur Afrihasa, Balqis Nurdiniasari Ahmad Fahrudin Ahmad Mukhlasul Abidin Alex Prasetyo Amelia Nur Ramadhani Angga Wardana Anwar, Iryana Balqis Nurdiniasari Afrihasa Dinda Fefty Miranda Putri Dominikus Rato Echwan Iriyanto Fadhilla, Dhia Savira Fanny Tannuwijaya Fina Fakhriyah Ghufron, Nurul Habi Burrohim Halif Halif Hartono, Danang Tri I Gede Widhiana Suarda Jadmiko, Widhi Kahar, Muhammad Paeway Ebiem Khoidin, Muhammad Laely Wulandari M. Arief Amrullah M. Khoidin Mardiyono Mardiyono Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Multazaam Muntahaa Nur Fajrie Pika Sari Pintami Nanda Prihatmini, Sapti Prisma Diyah Ratrini Rahmatullah, Khoirul Lukman Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Siti Khodijah Tajus Subki Totok Yanuarto Y A Triana Ohoiwutun Y.A Triana Ohoiwutun Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana Yougha Aulia Mahardi Yuris, Faza