cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Sektor Unggulan dan Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah Kota Sabang Rachmadsyah, Angga Satria
Bappenas Working Papers Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v7i2.335

Abstract

Pengembangan wilayah di Kota Sabang sangat memengaruhi ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi di tingkat regional mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier, dengan sektor dominan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk nasional atau regional. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah area yang memiliki infrastruktur dan fasilitas yang menarik berbagai jenis usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor unggulan dan non-unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan tingkat pertumbuhan relatif cepat serta daya saing yang kuat, serta untuk mengkaji tingkat pembangunan wilayah dan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristiknya. Analisis yang digunakan mencakup Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis(SSA), Skalogram, dan K-Means Clustering. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh sektor basis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan sektor sekunder dan tersier lebih dominan dan memiliki keunggulan komparatif, sementara sektor primer lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal. Diketahui bahwa sektor Pendidikan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh lebih lambat dan tidak kompetitif. Analisis infrastruktur menunjukkan bahwa Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, dan Iboih adalah wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi, infrastruktur yang memadai, dan berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, serta pariwisata. Tipologi wilayah Kota Sabang terbagi menjadi tiga klaster, di mana karakteristik wilayah menunjukkan kemiripan wilayah dengan aktivitas ekonomi (Cluster 1), administratif (Cluster 2) dan pariwisata (Cluster 3).
Strategi Kebijakan Peningkatan Program Arahan Baseline Pada Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rahmawati, Budi
Bappenas Working Papers Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v7i2.344

Abstract

Hasil Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2023 menyebutkan target kerja unit organisasi meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan indikator sasaran kegiatan yaitu tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih rendah yaitu 71,59% masih dibawah nilai arahan menteri pupr yaitu 75%. BPIW bertugas menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan wilayah. Masalah saat ini adalah rendahnya nilai capaian kesesuaian perencanaan dan pemrograman. Tantangan kedepan dalam periode ini adalah mampu meningkatkan jumlah arahan program yang menjadi baseline. Arahan program yang menjadi baseline adalah arahan program yang dibahas dalam rakorbangwil serta disetujui akan dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur PUPR. Menyelesaikan masalah dan tantangan tersebut perlu segera dirumuskan strategi dan kebijakan melalui pengkajian hasil analisis keadaan aktual yang terjadi seiring proses pelaksanaan penerapan perencanaan infrastruktur pupr dengan pendekatan wilayah, perumusan masalah digunakan Fishbone Diagram untuk melihat akar masalah, serta dilakukan analisis untuk menyusun strategi dan kebijakan penyelesaian masalah. Langkah tepat penyelesaian dapat meningkatkan tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu meningkatkan jumlah arahan program yang menjadi baseline. Hasil analisis akar masalah yang dilakukan, diperoleh rumusan kebijakan dan strategi yang mempunyai prioritas tinggi dan menengah yang perlu dilakukan. Prioritas tinggi yaitu (1) Pembaharuan pedoman teknis penyusunan rencana pengembangan wilayah dalam bentuk Surat Edaran (SE) terkait Kebijakan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses penyusunan RPIW. (3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pereview RPIW. Sementara langkah strategi kebijakan prioritas menengah mencakup : (1) Peningkatan pemahaman bisniss process unit organisasi penyusun RPIW. (2) Kesepakatan dan komitmen bersama untuk penambahan tahapan proses konfirmasi antara BPIW dengan unit Organisasi pelaksana infrastruktur PUPR.
Potential for utilizing Socioeconomic Registration Data to improve targeting of Ministry of Manpower’s Training and Business Assistance Program Raisa Putra, Riski
Bappenas Working Papers Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v7i2.346

Abstract

This policy paper explores the potential for utilizing Registrasi Sosial Ekonom (Regsosek - Socioeconomic Data Registration) to improve the targeting of training and business assistance programs managed by Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker – Ministry of Manpower) in Indonesia. Indonesia’s National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025) aims to create a developed, self-reliant, just, and democratic society. The paper identifies key issues in the implementation of Kemnaker's programs, including Tenaga Kerja Mandiri (TKM - Self-Employed Workers Program) and Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK - Competency Based Training). These issues include inaccurate targeting, lack of inclusivity, and disparities in the geographical distribution of beneficiaries. Data from Regsosek reveals critical gaps in program participation, business ownership, and inclusivity, particularly for marginalized groups such as people with disabilities and women. Moreover, there are significant disparities in program access, with a higher concentration of benefits accruing to wealthier individuals, indicating the need for more effective targeting mechanisms.By leveraging the comprehensive socioeconomic data provided by Regsosek, Kemnaker can develop targeted solutions that more effectively address the unique needs of different demographic groups, ensure equitable resource allocation, and ultimately improve the overall impact of its training and business assistance programs. The paper underlines the importance of data-driven policies in achieving sustainable economic growth and social equity. It points to the critical role of accurate data in informed decision-making, efficient resource allocation, and continuous program improvement. The integration of Regsosek data is presented as a core strategy for enhancing the precision and effectiveness of government interventions aimed at fostering economic independence and improving the livelihoods of Indonesia’s diverse population. By addressing these challenges and implementing the recommended strategies, Indonesia can move closer to its vision of a prosperous, equitable, and inclusive society.
Implementasi Kebijakan Menangani PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta Alimah, Azizah Fathi; Abdillah, Syukur
Bappenas Working Papers Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v7i2.347

Abstract

Kota Tua Jakarta merupakan sebuah miniatur tentang perjalanan panjang kota Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan di Indonesia. Setiap sudut Kota Tua Jakarta menggambarkan bagaimana sentuhan budaya dari negara berbeda yang dibawa oleh para pedagang pada setiap era Pemerintahan pada setiap arsitektur pada gedung dan jalanan. Peninggalan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Kota Tua Jakarta untuk bisa menyelami suasana pada masa Hindia Belanda. Seiring menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, tentu menjadi magnet bagi orang untuk bisa melakukan kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Salah satu kegiatan perekonomian sektor informal yang dilakukan dikenal dengan pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL pada kawasan Kota Tua perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi Kota Tua sebagai destinasi wisata untuk tetap kondusif dan nyaman bagi para pengunjung. Setelah rencana kegiatan revitalisasi Kota Tua yang dilakukan dari tahun 2014, keberadaan PKL masih menjadi masalah serius yang masih ditangani. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penulisan ini dimaksudkan agar upaya yang telah dilakukan dapat terus dievaluasi untuk menciptakan kawasan Kota Tua yang nyaman bagi para pengunjung dan pelaku usaha di dalamnya. Melalui pendekatan metode kualitatif, permasalahan yang ada dapat lebih mudah dideskriptifkan dan memberikan rekomendasi kebijakan yaitu: 1) Pelatihan kepada PKL; 2) Penyesuaian lokasi binaan; dan 3) Penegakan aturan secara tegas untuk mengisi lokasi binaan yang disediakan.

Page 14 of 14 | Total Record : 134

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue