cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 9   10   11   12   13 
Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum Nugraha, Andri Setya; Ruhama, Tanti Dian
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.187

Abstract

Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reviu anggaran bidang penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif.
Mewujudkan Pelayanan Publik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Peran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Pada 2018-2023 Purnomo, Suharyo Joko
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.189

Abstract

Dampak kemajuan teknologi digital membuat Pemerintah harus bertransformasi dari yang bersifat Government Centric menjadi Society Centric. Layanan publik harus jadi cepat, tepat, mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Diskominfo sepanjang 2018-2023 giat meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasilnya, capaian Indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD, dari 2018 sebesar 3,24 menjadi 3,68 pada 2023. Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan.
Pengembangan Mocaf (Modified Cassava Flour) Berbasis Desa Mandiri Mocaf: Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara Widodo, Agus
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.198

Abstract

Penggunaan tepung terigu oleh masyarakat Indonesia cukup besar dan cenderung meningkat. Bahan baku tepung terigu berasal dari impor, menyedot devisa tidak sedikit. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi singkong cukup melimpah dan berharga murah yang dapat diolah menjadi tepung sebagai pengganti tepung terigu, yaitu Mocaf (Modified Cassava Flour). Mocaf merupakan produk turunan dari tepung singkong menggunakan prinsip modifikasi sel singkong oleh fermentasi dengan peran enzim mikroba mendominasi. Produk tepung yang dihasilkan memiliki karakteristik mirip tepung terigu, yaitu putih, lembut, dan tidak berbau singkong. Dengan karakteristik tersebut, tepung Mocaf dapat menjadi komoditas subtitusi tepung terigu sehingga impor gandum di Indonesia dapat dikurangi. Pengembangan Mocaf sudah lama dilakukan namun kurang mendapat perhatian yang serius termasuk dari Pemerintah serta stakeholder terkait. Pengembangan Mocaf secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan diantaranya melalui pendekatan Desa Mandiri Mocaf.
Perencanaan Obyek Wisata Terintegrasi Pantai Medewi Kabupaten Jembrana Wijaya, I Made Indra
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.201

Abstract

Bali sebagai tempat tujuan wisata dunia terkenal dengan keindahan alam, kesenian dan budayanya. Kabupaten Jembrana yang terletak di ujung barat Pulau Bali menyimpan keindahan alam, seni dan budaya yang tidak kalah menariknya dengan kabupaten lain; salah satunya Obyek Wisata Pantai Medewi. Namun, jumlah kunjungan wisatawan ke tempat ini masih sangat rendah. Policy paper ini bertujuan memperoleh kebijakan atau strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan tetap memperhatikan tata ruang. Analisis menggunakan Metode SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) dan Metode USG (Urgency, Seriousness dan Growth). Hasil yang diperoleh menggunakan Metode SWOT teridentifikasi 3 (tiga) kemungkinan strategi atau kebijakan dan setelah dilakukan urutan prioritas menggunakan Metode USG, maka strategi atau kebijakan yang harus segera dilaksanakan adalah Pembangunan, peningkatan aksesibilitas serta pengembangan spot wisata terintegrasi antara wisata pantai, agrowisata dan wisata sungai. Rencana pelaksanaan strategi atau kebijakan tersebut dijabarkan berupa Rencana Aksi dan Rencana Pelaksanaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu Zona A (Pusat Wisata), Zona B (Pendukung) dan Zona C (Pendukung).
Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia Sianturi, Freddy Aktif Era; Dwicaksono, Adenantera
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.205

Abstract

Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.
Peran Program Kartu Prakerja Terhadap Penciptaan Kewirausahaan di Era Pandemi Covid-19 Putri, Fitriani Aditya
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.186

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak pada terbatasnya lowongan pekerjaan di Indonesia. Kewirausahaan menjadi salah satu solusi untuk menekan tingginya angka pengangguran pada masa pandemi. Pemerintah pun mendukung penciptaan kewirausahaan melalui kebijakan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja menawarkan pelatihan dan bantuan tunai sosial bagi penerima program. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Kartu Prakerja terhadap peluang berwirausaha pada penduduk usia kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Hasil estimasi yang menggunakan regresi logistik binomial menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja mampu meningkatkan peluang berwirausaha pada penduduk usia kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, baik pada Agustus 2020 maupun Februari 2021. Selain itu, program Kartu Prakerja juga mampu meningkatkan keterampilan bagi penerima program, meskipun motivasi utama mereka untuk mengikuti program adalah untuk mendapatkan insentif (bantuan tunai sosial), bukan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu dan pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Model Persepsi Kesiapan Aparatur Sipil Negara terhadap Perubahan Ibu Kota Negara Indonesia Simamora, Rine; Kusumawardhani, Dhian
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.191

Abstract

Relokasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia telah dicanangkan sebagai upaya melindungi kepentingan nasional dan pemerataan pembangunan. Kesiapan infrastruktur perlu didukung oleh kesiapan aparatur sipil negara untuk mewujudkan rencana tersebut. Studi ini berupaya membangun sebuah model kesiapan aparatur sipil negara dengan mengukur aspek self-efficacy, komitmen karir, komitmen organisasi dan persepsi mereka atas perubahan. Dengan melibatkan 96 (sembilan puluh enam) responden, studi ini telah mengungkapkan SEM-PLS pada model tersebut. Studi telah mengungkapkan bahwa kesiapan aparatur sipil negara dalam relokasi ibu kota negara ditentukan oleh persepsi mereka terhadap perubahan. Sedangkan persepsi perubahan yang secara mengakar berasal dari self-efficacy pekerja dipengaruhi oleh komitmen mereka terhadap organisasi. Hal menarik ditemukan bahwa pada isu relokasi ibu kota negara, komitmen organisasi aparatur sipil negara ditempatkan lebih tinggi dari komitmen mereka terhadap karir.
Pengukuran Kemampuan Kabupaten/Kota untuk Pencapaian Target Indikator Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Wibiseno, Tatag
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.194

Abstract

Makalah ini mengeksplorasi pengukuran kemampuan Kabupaten/Kota dalam mencapai target indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama penelitian adalah pada empat indikator makro, yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam konteks implementasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota, terutama dalam periode evaluasi tahun 2019-2021. Faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pusat, dan peristiwa luar biasa seperti pandemi Covid-19, memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika pencapaian target. Upaya perbaikan dan adaptasi kebijakan di tengah kendala-kendala ini juga menjadi sorotan penelitian. Melalui analisis gap antara target awal dan target yang diperbarui, artikel ini mengidentifikasi sejauh mana Kabupaten/Kota optimis atau pesimis dalam pencapaian indikator makro. Hasil pengukuran kemampuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk penyusunan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, mendukung visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengukuran menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) quickwin: Kawasan Industri (KI) Brebes, KI Terpadu Batang, KI Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur, serta beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dominan yang diharapkan Kabupaten/Kota tempat lokasi akan memperbaiki indikator makro. Dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang optimis, 6 (enam) Kabupaten/Kota yang pesimis, dan 6 (enam) Kabupaten/Kota yang seimbang. Dari 6 Kabupaten yang pesimis yaitu Kabupaten Brebes, Kudus, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, dan Wonosobo, hanya Kabupaten Brebes dan Magelang yang akan mendapat dukungan pusat sepenuhnya untuk mewujudkan peran quickwin, untuk mengangkat PE sebesar 7 % Jawa Tengah.
The Pro-Climate Policy Carbon Tax, Is It Also Pro-Poor Policy? Sutisna, Irwan
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.200

Abstract

The Indonesian government introduced a carbon tax on April 1st, 2022. For the first stage, a carbon tax of IDR 30 per kilogram of CO2 will be applied to the coal-fired Steam Power Plant (PLTU) using a cap-and-tax mechanism. This study analyzes the impact of carbon tax policies according to different economic structures. Which region and sector are most affected? Furthermore, what is the effect of the carbon tax policy on economic growth, the unemployment rate, and poverty? There is a potential carbon tax revenue of IDR 5,846 billion. However, due to the cap-and-tax scheme, this study only allocates a potential tax revenue of IDR 1,000 billion. This potential tax revenue will be injected into further simulations. The first simulation shows that West Papua, East Kalimantan, and South Sumatra are the most severely affected provinces. It is rational since the coal mining and coal processing industries dominate their economy. Provinces with significant agriculture shares, such as the Special Region of Yogyakarta, North Sumatra, and West Sumatra, are the least affected by the policy. Simulation II is done by reallocating carbon tax revenues to the agricultural sector. The result shows that, although GDP increased by IDR 1,299.41 billion (0.0084%), it is not enough to shift the economy back to its previous state. On the other hand, although the economy continues to contract, the unemployment rate has decreased. The carbon tax has put 5,116 people out of work, mainly workers in the mining and coal processing sectors, and therefore, the unemployment rate increased by 0.0039%. However, the reallocation of tax revenues to the agricultural sector creates 23,483 new jobs, bringing unemployment down by 0.0183%. Finally, although economic growth is still slightly declining (-0.0112%), unemployment, poverty, and inequality are improving.
Multidimensional Poverty and its Effect on the Economy of Aceh Province Pratama, Siectio Dicko; Rahadiana, Rizal
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.202

Abstract

The first goal of Sustainable Development Goals, eliminating poverty in all forms, is closer to multidimensional poverty rather than official poverty statistics, which are measured using the basic need approach. Examining the trend of economic growth in Aceh during the past few years reveals the limitations of this strategy. Economic improvement has little effect on the poverty rate because it is only measured in one dimension. This research measures the poverty rate from various aspects by examining the forming factors first. The formed index will then be analyzed for its properness by involving other related variables and compared to the basic-need-based poverty measurement. Furthermore, every impact of each dimension on economic growth will also be assessed. Using the confirmatory factor analysis (CFA), multidimensional poverty is measured to give another perspective on the poverty rate. Multiple linear regression is employed to identify the relationship between the poverty dimension and the economy. The result shows that the new poverty rate measurement gives more proper poverty distribution across the region in Aceh Province. Concerning the human development index, multidimensional poverty is more relevant than basic need poverty. Asset ownership and education are the dimensions that significantly affect the economy. Our study concludes that multidimensional poverty should complement the monetary poverty produced by national statistical agencies and provide a new direction of poverty alleviation policy, such as increasing physical investment in households or creating vocational programs to improve the quality of the population.

Page 11 of 14 | Total Record : 134

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue