cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 10   11   12   13   14 
Sektor Unggulan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh Sitorus, Agnes Vera Yanti; Utami, Lidya Putri
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.209

Abstract

Proses pemulihan ekonomi pasca konflik Aceh dan bencana alam tsunami tahun 2004 masih menyisakan tingkat kemiskinan yang tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Susenas Maret 2022 dan September 2022 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh masing-masing mencapai 14,64 persen dan 14,75 persen. Pertumbuhan ekonomi, provinsi Aceh cenderung stagnan di sekitar 4 persen. Merujuk pada tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, tak terkecuali di Aceh, penanganan kemiskinan mestinya menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi permasalahan serta potensi pemecahan masalah kemiskinan di Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di Provinsi Aceh, permasalahan tenaga kerja, serta permasalahan ekonomi dan sosial lainnya yang menghambat pengentasan kemiskinan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Metode penelitian adalah analisis Tabel Input-Output Aceh 2016 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi serta melakukan simulasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim Aceh dapat dikurangi secara signifikan mulai tahun 2033 hanya jika tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh dapat mencapai 5 persen setiap tahun, ceteris paribus. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki iklim investasi, memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kinerja sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan di provinsi Aceh antara lain industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi dan obat tradisional, kelistrikan, dan konstruksi. Secara umum, industri pengolahan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding sektor lainnya di Provinsi Aceh. Pengembangan industri pengolahan khususnya subsektor unggulan, diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Merujuk pada struktur perekonomian Aceh dan sektor unggulan Aceh, industri yang bisa dikembangkan merupakan industri yang berbasis pertanian.
Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia Bayu Adha, Rendy
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.215

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan tantangan pembangunan dunia. Meskipun pembangunan di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, namun pemerintah masih menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan, di antaranya dengan melindungi sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai masalah masih dihadapi UMKM, salah satunya adalah keterbatasan akses keuangan atau modal. Untuk itu, pembiayaan mikro seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijalankan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data Susenas BPS tahun 2020. Metode analisis Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengevaluasi dampak program terhadap pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan. Hasil penelitian ini menemukan adanya dampak positif dan signifikan dari program KUR terhadap pengeluaran rumah tangga penerima KUR di Indonesia. Dampak program KUR terhadap pengeluaran bukan makanan lebih besar yaitu sekitar 18,3%-28,1% dibandingkan dampaknya terhadap pengeluaran makanan sebesar 9,5%-14,2%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dimiliki oleh rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR. Namun, analisis statistik menunjukkan bahwa program ini sendiri belum sepenuhnya berpihak pada rumah tangga miskin, terlihat dari partisipasi program didominasi oleh rumah tangga kelas menengah dan tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan program bagi rumah tangga miskin dan bagi jenis usaha produktif seperti pertanian dan masyarakat di pedesaan.
Telaahan tentang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Jawa Barat Suwardini, Nenden
Bappenas Working Papers Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i2.216

Abstract

Penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dalam penerbitan ini adalah dana yang besar, meskipun syarat administrasi yang harus dipenuhi pun cukup banyak. Selain itu, untuk membangun reputasi pemerintah daerah di tingkat nasional maupun internasional melalui rating oleh lembaga keuangan yang dapat menguatkan posisi institusi regional di mata dunia. Sejauh ini belum ada satupun provinsi di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi dan/atau sukuk daerah. Telaahan ini disusun untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari hasil rapat-rapat, Focus Group Discussion dan pelatihan terkait penerbitan obligasi dan/atau sukuk di daerah. Adapun rekomendasi kebijakannya adalah diperlukan kesiapan regulasi, personil, pembentukan kelembagaan dana, dan kesamaan pemahaman semua pihak yang dapat mendukung keberhasilan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk di Jawa Barat.
Pengaruh Pembangunan Ekonomi-Sosial dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia Prasetianto, Ardian; Kustiwan, Iwan
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.222

Abstract

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang sosial dan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai. Hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas lingkungan provinsi di Indonesia dibahas dengan metode estimasi Generalized Method of Moments (GMM) berkaitan dengan hubungan variabel penelitian dengan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa Environmental Kuznet Curve (EKC) terjadi dalam model kualitas lingkungan hidup dan kualitas udara. Pembangunan manusia, kemiskinan, belanja fungsi lingkungan dan industri manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan. Persentase PAD, transfer fiskal dan urbanisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Pemerintah perlu menerapkan PDRB Hijau, menyiapkan perangkat kebijakan pelayanan terbaik, meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, menerapkan sistem transfer fiskal berbasis ekologi, meningkatkan kualitas belanja fungsi lingkungan dan mempertahankan kebijakan bauran energi nasional.
Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pambudi, Andi Setyo; Nurvia, Silvitia Nindia
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.223

Abstract

Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasiaan anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.
Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Pendapatan Pekerja Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Sukmawardhana, Rendra; Munawar, Tengku Chalil; Bhayangkara, Rinaldi
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.225

Abstract

Pekerja sektor informal merupakan bagian dari pelaku usaha mikro yang menyerap angkatan kerja terbesar sebanyak 97 persen. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat terasa bagi perekonomian, jumlah pekerja informal bertambah 5 persen menjadi 60,88 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menduduki titik tertinggi selama 10 tahun ke belakang yaitu mencapai 7,07 persen, semua ini merupakan efek domino dari Covid-19. Sebagian pelaku usaha atau pekerja informal menggunakan internet untuk melakukan promosi agar dapat bertahan atau meningkatkan pendapatan dalam kondisi krisis. Pada era digitalisasi ini penetrasi teknologi internet sudah banyak menjangkau berbagai daerah, pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total penduduk, sehingga mendorong kewajiban pemerintah untuk memberikan pemahaman masyarakatnya untuk dapat mengadopsi teknologi internet agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kecil. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh penggunaan internet terhadap kenaikan pendapatan pekerja sektor informal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan pooled cross section yang bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020-2021 yang dilakukan oleh BPS. Metode pengolahan data menggunakan Heckman Selection Model untuk mengetahui seberapa besar pengaruh internet terhadap pendapatan pekerja informal dan menggunakan Blinder-Oaxaca Decomposition untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan pekerja informal tersebut. Hasil yang didapatkan penggunaan internet mempengaruhi pendapatan pekerja informal secara signifikan. Ketimpangan pendapatan antar gender tidak terlalu signifikan hanya sebesar 0,4 persen poin lebih besar laki-laki dibandingkan perempuan.
Age of First Marriage with Education and Working Status of Women at East Nusa Tenggara, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan Provinces Cahyono, Bambang Eko
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.231

Abstract

Age at First Marriage is an important factor in family life because giving birth at a young age will affect the conditions of the child's birth and the risk of giving birth to the mother. Age at First Marriage is one of the targets and an indicator of the achievement of the national BKKBN program. The purpose of this analysis is to see the relationship between the characteristics (especially socio-economic) of women of childbearing age (WUS) aged 15–49 years and the age at first marriage in regions where the total fertility rate is still relatively high, including the provinces of NTT, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan, which is related to the achievement of the Main Performance Indicator target, namely the median age at first marriage. This research is a secondary data analysis of the 2022 Family Data Collection data. Univariate analysis is to see a picture of the socio-economic variables that have been determined; bivariate analysis is carried out to see the relationship between socio-economic factors (education and employment status) and age at first marriage. The results of the analysis show that there is a relationship between the age of first marriage and the level of education; the higher the level of education, women of childbearing age tend to marry for the first time at the age of >= 21 years. This happens in the provinces of NTT, Aceh, South Sulawesi, and Central Kalimantan. Likewise, working status has the same pattern as education level. For women aged 15–49 who are working, the age at first marriage tends to be >= 21 years. Of course, there are other factors that influence the decision not to marry for the first time at a young age, apart from these two variables. At least this description of characteristics could be a wrong consideration when carrying out program interventions in an effort to increase the age at first marriage, especially for women of childbearing age who are still unmarried.
Populasi Menua dan Urgensi Reformasi Sistem Pensiun Nirwesti, Gayatri Waditra
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.232

Abstract

Kondisi populasi menua (aging population) Indonesia akan berimplikasi pada kebutuhan pendapatan hari tua yang semakin besar dimasa datang. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaminan pensiun yang mencukupi melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan menghindarkan lansia dari kemiskinan. Ketersediaan dalam hal ini meliputi cakupan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia dan manfaat hari tua yang layak. Tulisan ini menyampaikan argumen urgensi reformasi sistem pensiun berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data kuantitatif data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun terhadap kondisi dan kepesertaan pekerja sektor informal, lansia, disabilitas, perempuan, dan kelompok miskin pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Simulasi perhitungan manfaat juga dilakukan untuk mengetahui kecukupan manfaat JP terhadap rekomendasi konvensi ILO 102. Hasilnya ditemukan bahwa kedua program tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan jaminan pensiun saat ini dan populasi menua yang akan datang. Untuk itu direkomendasikan reformasi struktural dan parametrik terhadap jaminan pensiun meliputi perluasan program secara inklusif kepada i) pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja di sektor informal, dan ii) kelompok miskin, tidak mampu dan rentan. Sedangkan perbaikan parameter ditujukan bagi perbaikan manfaat dan ketahanan program JP melalui kenaikan nilai iuran, peningkatan nilai akrual, dan peningkatan usia pensiun.
Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan Jawa Barat Laksana, Satya; Ruslan, Muthmainnah
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.233

Abstract

Kolaborasi pembangunan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dengan melibatkan institusi wakaf telah lama digagas oleh berbagai pihak. Namun demikian implementasi gagasan ini masih terbatas dan perlu didorong dengan inovasi. Wakaf untuk lahan pertanian abadi sangat relevan untuk pertanian di perkotaan mengingat perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, sedangkan pelestarian lahan pangan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi termasuk di wilayah Kota. Makalah ini bertujuan: 1) mengelaborasi peranan Wakaf dalam pembangunan daerah, 2) menganalisis rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam dokumen rencana tata ruang di sembilan kota di Jawa Barat, dan 3) merumuskan tahapan teknis gerakan wakaf untuk lahan pertanian abadi di perkotaan. Dengan menggunakan metode Desk Study, makalah ini menganalisis data primer dari birokrat di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perencanaan, dan penataan ruang, serta data sekunder dari laman resmi pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Makalah kualitatif ini menawarkan inovasi gagasan pembangunan kolaboratif dalam bentuk dua skenario peta jalan (roadmap). Peta jalan ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah kota di Jawa Barat dalam melestarikan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
Identifikasi Autokorelasi Spasial pada Perencanaan Menara Telekomunikasi di Kota Sabang Rachmadsyah, Angga Satria
Bappenas Working Papers Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v7i1.235

Abstract

Teknik analisis autokorelasi spasial Moran's I serta teknik Local Indicators of Spatial Association (LISA) merupakan teknik analisis yang memungkinkan untuk melakukan perencanaan menara telekomunikasi lebih akurat dengan cara mengidentifikasi pola spasial. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung estimasi penduduk, pengguna dan trafik seluler yang kemudian dilakukan perhitungan estimasi kebutuhan menara telekomunikasi di seluruh gampong/desa di kota Sabang, lalu di analisis menggunakan autokorelasi spasial Moran’s I dan LISA. Hasil indeks Moran’s I yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat autokorelasi negatif pada kondisi eksisting dan autokorelasi positif pada penambahan menara telekomunikasi pada periode 10 tahun dengan pola random. Hasil pengujian LISA pada kondisi eksisting membuktikan bahwa gampong/desa Paya Seunara dan Keunekai memerlukan penambahan menara telekomunikasi dan situasi periode 10 tahun membuktikan bahwa gampong/desa Kuta Timu memiliki autokorelasi yang tinggi karena berada di wilayah yang memiliki estimasi trafik dan pelanggan seluler tinggi.

Page 12 of 14 | Total Record : 134

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue