cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 8   9   10   11   12 
Improving the Distribution Policy of the Wage Subsidy Assistance Program (Bantuan Subsidi Upah/BSU) Tobing, Henriko; Muhyiddin, Muhyiddin; Sari, Ayu Puspita; Rizki, Fika Afiani Ri’fati; Al Ayubbi, Syaefuddin Ahrom
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.170

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the Wage Subsidy Assistance Program (Bantuan Subsidi Upah/BSU) distribution in 2021, which the Government has distributed since August 2021. In contrast to the distribution of BSU in the previous year, this program targets 8.8 million workers with the amount of assistance and criteria slightly different compared to the BSU in 2020. This evaluation becomes important to find out how the process of implementing BSU distribution will be in 2021 and to provide recommendations for improving BSU distribution policies and future policies related to the distribution of similar assistance. Data were obtained from various sources, both primary and secondary. Primary data collection was carried out in five regions, namely the provinces of Banten, West Java, Central Java, Yogyakarta, and East Java, with samples consisting of companies, Labor Offices, Labor Social Security Administering Body (BPJS TK), and Banking operators in the regions. The consideration of the research locus refers to the amount of data on BSU recipients, where Java is the region with the largest number of recipients by region. Secondary data is obtained from various scientific literature and government publication. The qualitative research method using interview guidelines as a data collection tool and root cause analysis matrices as an analytical tool was chosen to get a clear picture of the BSU distribution process in 2021. The findings concluded that the 2021 BSU distribution model was not as good as the 2020 BSU distribution model. There were three main problems within, namely 1) data validity, 2) information services, and 3) bank account opening (Burekol). The suggestions for this study are 1) to change the distribution model, which was originally through individual transfers, to be collective (through companies/institutions) and 2) if continue to use the previous model (Burekol), cooperation between field agencies (Disnaker, regional BPJS TK, and banking branch) is strengthened in an integrated system.
Catatan Editor Hanan Nugroho
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian Hoax dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia Adiyoso, Wignyo
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.177

Abstract

Hoax atau disinformasi dalam penanganan Covid-19 menjadi salah satu masalah utama di hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Untuk kepentingan akademik dan kontribusi perumusan kebijakan penanggulangan pandemi di masa yang akan datang, analisis perkembangan kajian fenomena hoax dan Covid-19 sangat penting dilakukan. Kajian ini menggunakan analisis bibliometrika dengan pencarian keyword “Covid-19”, “in Indonesia”, dan “hoax” atau “disinformation” atau “fake news” dari database Google Scholar (GS). Analisis menggunakan VOSviewer menemukan 276 artikel yang relevan. Hasil analisis bibliometrika menunjukkan penelitian tentang disinformasi dan Covid-19 di Indonesia masih sedikit. Begitupun dari sisi waktu, penerbitan di jurnal internasional, kajian tentang topik ini juga belum terlalu lama. Temuan lainnya adalah bahwa tema-tema penelitian terkait topik ini didominasi istilah “perception”, “number”, “hoax information”, “perspective” dan “student”. Kata-kata di atas masih bersifat umum dan belum fokus pada tema-tema komunikasi risiko seperti trust, kredibilitas, pesan, penerima, psikososial dan lainnya. Hasil analisis juga menunjukkan masih sedikit peneliti yang melakukan kajian dalam isu Covid-19 dan hoax. Data menunjukkan bahwa di antara para penulis tidak ada kerja sama dalam melakukan penelitian ini. Studi ini penting selain sebagai kontribusi untuk mengisi keterbatasan kajian literatur Covid-19 juga memberikan bahan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam rangka antisipasi penanganan pandemi di masa yang akan datang.
The Bookkeeping System Policy and Literacy Movement in Indonesia Putera, Prakoso Bhairawa; Ningrum, Sinta; Widianingsih, Ida; Rianto, Yan; Suryanto, Suryanto
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.182

Abstract

The paper aims to reveal the book system policy in Indonesia and the efforts made to increase interest in reading, including the movement undertaken to improve literacy in Indonesia. Identification and mapping have been executed through the regulatory survey method on the peraturan.go.id database, while slip and analysis have been exercised through content analysis. The paper provides empirical insights into the bookkeeping system and movement undertaken to improve literacy in Indonesia. National policies have supported the bookkeeping system in Indonesia. Meanwhile, to increase interest in reading, a literacy movement was initiated by President Susilo Bambang Yudhoyono on November 1, 2007, through the Law of the Republic of Indonesia Number 43 of 2007. Indonesia's literacy movement is "the national movement for reading fondness." This paper reveals that policy support at the national (state) level also needs to get help at the regional (local) level so that the literacy movement can be implemented up to the regional level. In addition, the central government's commitment is not only in the form of policy support but needs to be followed by several joint movements and incentives.
Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu Gusrizal, Gusrizal
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor unggulan, non unggulan, dan daya saing sektor di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Alat analisis yang digunakan, yaitu: (1). Analisis Static Location Quotient (SLQ), (2). Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), (3). Analisis Gabungan SLQ dan DLQ, (4). Analisis Indeks Spesialisasi (IS), dan (5). Analisis Shift Share. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Kepulauan Seribu dan Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga sektor unggulan: (1). Sektor pertambangan dan penggalian, (2). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (3). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Hasil analisis Proportional shift dan Differential Shift dalam analisis Shift Share menunjukkan tiga sektor bernilai positif (1). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (2). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan (3). Sektor Jasa Pendidikan menunjukkan pertumbuhan pesat dibandingkan sektor lain.
Implementasi Pendekatan Citizen’s Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru Mandasari, Zayanti
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.188

Abstract

Aksesibilitas pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas. Aksesibilitas berarti mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, dengan tujuan mewujudkan kesempatan yang sama, antara penyandang disabilitas dengan pengakses layanan lainnya. Pada implementasinya, penyandang disabilitas masih menemui kendala mengakses pelayanan publik. Penerapan citizen’s charter bertujuan menyelesaikan kendala aksesibilitas pelayanan publik penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru. Metode analisis dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan metode field research (penelitian lapangan), hasil penanganan laporan masyarakat. Analisis terhadap permasalahan aksesibilitas pelayanan publik penyandang disabilitas di Banjarbaru. Rekomendasi mengusulkan citizen’s charter diperlukan untuk mengimplementasikan aksesibilitas pelayanan publik, dikarenakan pertama, mempermudah pengguna layanan (penyandang disabilitas) dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan. Kedua, untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan. Ketiga, untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan inspirasi pengguna layanan dan stakeholder lainnya. Harapannya, akan mempermudah penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publiknya.
Institusionalisasi Pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA) Pada Kebijakan Pemerintah Tahun 2014-2022 Prabowo, Angga Reza
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.190

Abstract

Sebagai Negara Kepulauan terbesar dengan wilayah lautnya yang strategis bagi kepentingan perdagangan dan pelayaran dunia, konsep MDA menjadi signifikan untuk diterapkan pemerintah guna membentuk pemahaman efektif terhadap domain maritim Indonesia. Sehubungan itu, pada rentang periode 2014-2022 pemerintah telah menerbitkan 3 kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan MDA, seperti membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia melalui penerbitan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, membentuk Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut, dan menerbitkan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Memperhatikan kuantitas kebijakan yang telah diterbitkan dan masih belum dapat terbentuknya MDA di Indonesia, maka perlu dianalisis mengenai pengaturan kerangka institusi didalam kebijakan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa pada UU No. 32 Tahun 2014 hanya mengatur institusi mengenai Bakamla yang memiliki kewenangan sebagai pengintegrasi sistem informasi, Kesepakatan Bersama telah menginstitusional norma/nilai/peran/mekanisme yang rinci namun hanya terbatas pemberlakuannya bagi 8 instansi, sedangkan PP No. 13 Tahun 2022 merupakan peraturan yang telah menginstitusionalkan secara rinci mengenai norma/nilai/peran/mekanisme, berlaku luas dan mengikat.
Penerapan Model Panel: Determinan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Indonesia Pratiwi, Kandi Dwi; Kurniasari, Dita
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.163

Abstract

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi selama periode 2012-2020. Selama tahun 2012-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran angka 5 persen. Hingga pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,02 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi, serta penyerapan tenaga kerja yang belum optimal menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Konsep pertumbuhan inklusif diperlukan sebagai ukuran tambahan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan inklusif serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar wilayah di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2020 memiliki tingkat pertumbuhan inklusif menengah. Hasil regresi data panel menunjukkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan inklusif.
Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten Pambudi, Andi Setyo
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.174

Abstract

Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.
Strategi Pencegahan dan Pengendalian DBD Sugianto, Made Agus
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.184

Abstract

Angka kesakitan DBD di Kabupaten Badung tahun 2021 mencapai 55 per 100.000 penduduk, sementara di Kecamatan Kuta Utara mencapai besaran yang sama. Angka ini di atas target nasional yaitu tidak lebih dari 49 per 100.000 penduduk. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik penderita DBD, memetakan daerah risiko serta menetapkan strategi terbaik pencegahan dan pengendalian DBD di Kecamatan Kuta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita DBD terbanyak adalah kelompok umur dewasa dan berjenis kelamin laki-laki. Penyebab tingginya angka DBD di Kecamatan Kuta Utara antara lain karena kepadatan penduduk yang tinggi serta banyaknya mobilitas masyarakat. Penyebab lainnya adalah adanya penolakan dari masyarakat serta jumantik yang tidak bekerja dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan Desa Canggu dan Desa Tibu Beneng termasuk kategori Daerah Risiko rendah, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kaja termasuk dalam Daerah Risiko Sedang, sedangkan Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kelod termasuk kategori Daerah Risiko Tinggi. Hasil scoring menunjukkan bahwa prioritas pertama strategi pencegahan dan pengendalian DBD adalah meningkatkan Promosi dan Edukasi Kesehatan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian ini antara lain melakukan promosi dan edukasi secara massif kepada masyarakat, menggerakkan semua komponen masyarakat, perlunya dukungan anggaran dan pelatihan kepada pengelola program serta pengembangkan aplikasi sistem informasi surveilans penyakit.

Page 10 of 14 | Total Record : 134

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue