cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bramantyo Tri Asmoro
Contact Email
bramasmoro@uniramalang.ac.id
Phone
+628125232470
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jl. Raya Mojosari 02, Kepanjen, Kabupaten Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Governance Innovation
Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang
ISSN : 26566273     EISSN : 26571714     DOI : https://doi.org/10.36636/jogiv
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Governance Innovation adalah sebuah terbitan ilmiah berkala dwi tahunan atau terbit dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Maret dan September. Journal of Governance Innovation (JOGIV) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 4   5   6   7   8 
UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI COLLABORATION GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK Nelly Dahlia
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2274

Abstract

Paradigma Governance merupakan fenomena yang awalnya muncul di beberapa negara maju sebagai respon akibat keterbatasan peran (role) dari pemerintah.. Inilah yang melatarbelakangi munculnya Collaborative Governance (Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil) yang berperan dalam pembangunan. Tulisan ini bertujuan buat memandang baggimana upaya pemerintah dalam membentuk sesuatu kerja sama dengan pihak swasta serta masyarat sipil dalam melaksanakan pelayanan publik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah awal setiap instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan. Pada prinsipnya indikator tata kelola yang baik Pelaksanaan tata kelola yang baik didasarkan pada tuga aktor dan penerapannya akan berjalan dengan lamcar apabila didukung oleh ketiga aktor yang memiliki keterkaitan, yaitu antara pemerintah beserta institusi bekerjsa sebagai regulator, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam tata kelola kolaboratif, ini lebih berfokus pada pembentukan forum di antara peserta yang berkepentingan.
The Implementation of E-Government on the Concept Smart City in Bandung City Government, in Public Services based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services Yayang Nuraini Zulfiani; R. Adi Nurzaman; Adrian E. Rompis; Elita Nurmalasari
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2282

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan sarana dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Penggunaan e-government dan konsep smart city adalah bagian kecil dari instrumen teknologi untuk membantu pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, yang membutuhkan regulasi yang memadai. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui keadaan empiris dari pengimplementasian e-government dan smart city pada pelayanan publik di Kota Bandung dan menganalisa peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penerapan dan penggunaan konsep smart city di Kota Bandung serta kaitannya dengan panca fungsi hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan melukiskan dan menemukan fakta-fakta yang berupa data sekunder seperti bahan hukum primer dan juga bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dibeberapa instansi di Kota Bandung telah menggunakan teknologi dalam bentuk e-government dalam tahap perkembangan sebagai alat kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sarana dari pengimplementasian konsep smart city yang kedepannya diharapkan memberikan pelayanan dan birokrasi yang terintegrasi dalam sistem.
TATA KELOLA INOVASI LAYANAN PUBLIK: PROGRAM LASAMBA (LAYANAN SAMBANG WARGA) DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN Bhakti Gusti Walinegoro; Gito Saputra; Fithriyatul Inayah; Lusi Widya Sari
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2285

Abstract

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut juga dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman terutama dalam pelaksanaan salah satu programnya, yaitu Lasamba (Layanan Sambang Warga). Jika sebelum pandemi Lasamba dilaksanakan dengan cara menyambangi rumah warga secara langsung, maka pada masa pandemi, Lasamba diinovasikan dengan cara memanfaatkan gawai atau WhatsApp untuk melakukan validasi laporan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola inovasi yang dilaksanakan Dinsos Kabupaten Sleman berkaitan dengan pelaksanaan Lasamba di masa Pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilaksanakan melalui proses reduksi data, kategorisasi, triangulasi data, dan sintesisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola inovasi Lasamba dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan berbasis data lapangan. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Lasamba secara kolaboratif berbagi ide dan masukan dalam rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan. Selain itu, ke depannya Lasamba diproyeksikan untuk ditingkatkan kualitasnya dengan menghadirkan tracing layanan bagi warga dan pelatihan soft skill bagi sumber daya pelaksana Lasamba. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam tata kelola inovasi Lasamba. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang masih menjadi pekerjaan yang perlu diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan Lasamba.
EPIC Model Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Untuk Peningkatan Citra Pemerintah Kota Probolinggo Nurul Jannah Lailatul Fitria; Veronica Sri Astuti Nawangsih
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2315

Abstract

Peraturan Menteri PAN Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Media Sosial Bagi Instansi Pemerintah. Penerapan regulasi merupakan bentuk komitmen untuk membuka layanan informasi publik. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan citra pemerintah. Pemerintah Kota Probolinggo juga menerapkan informasi publik dengan memanfaatkan media sosial salah satunya menggunakan Instagram dengan nama akun @probolinggoimpressive. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan media sosial Instagram oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan Model EPIC. Populasi dan sampel penelitian adalah followers akun Instagram @probolinggoimpressive yang berjumlah 100 responden. Variabel pengukuran dengan empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan Model EPIC tentang optimalisasi media sosial oleh Pemerintah mendapat bobot 4.291 yang artinya penggunaan media sosial Instagram oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan nama akun @probolinggoimpressive sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat adalah efektif. Divisi Humas selaku pengelola @probolinggoimpressive telah menjalankan tugas dengan baik yaitu membagikan informasi berupa foto, video, caption, dan live streaming. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan citra Pemerintah Kota Probolinggo dalam penerapan media sosial Instagram.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Karawang Febri Bayu Wibawa; Indra Aditya; Kariena Febriantin; Evi Priyanti
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2345

Abstract

Maraknya e-government adalah untuk mendorong kinerja pemerintah dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan adanya website yang dikelola maka tercipta keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah open data bagi pemangku kepentingan atau pihak publik, swasta dan pihak lainnya. Kehadiran situs web memicu lebih banyak keterlibatan komunitas. Selain meningkatkan partisipasi, website ini juga menyediakan laporan, keluhan, saran, serta lain sebagainya guna informasi yang disampaikan tidak hanya terjadi satu arah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang memenuhi kualfikasi yaitu salah satunya sebagai Pegawai BPJS Kesehatan dan 2 dari ruang lingkup masyarakat sebagai pengguna atau peserta BPJS Online agar dapat diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelayanan e-government BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Karawang, terkait persiapan, pematangan, pemantapan serta pemanfaatam pelayanan e-government yang meliputi pembuatan situs informasi, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah dan sosialisasi dinilai telah berjalan sebagai mestinya. Namun pada tahap pemanfaatan dinilai masih kurang optimal. Kemampuan seseorang perlulah dingat bahwa memiliki banyak perbedaan sepeti halnya masyarakat yang buta atau belum memahami dalam penggunaan internet sebagai bentuk pelayanan.
Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edikasi Kampung Nanas: (Studi di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) Mashur Hasan Bisri; Ahmad Khosim Alamsyah; Sofi Rizqiyatun Nuzula; Muhammad Nur Hadi
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2369

Abstract

Abstrak Upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat pedesaaan, peran BUMDes memiliki fungsi untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) secara maksimal. Namun, adanya potensi atau sumber daya yang dimiliki masih belum dapat dimaksimalkan secara penuh oleh BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari wisata yang sampai saat ini kurang dikenal dan diminatinya Wisata Edukasi Kampung Nanas dan menyebabkan tidak adanya PADes yang masuk kepada desa. Sementara ini, dana yang masuk masih diperuntukkan dalam keperluan pengembangan Wisata Edukasi Kampung Nanas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan potensi wisata edukasi kampung nanas di Desa Palaan kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Adapun temuan dari hasil penelitian ini, yaitu: BUMDes dalam mengembangkan wisata edukasi kampung nanas memiliki beberapa strategi diantaranya; a). Pembuatan produk yang berasal dari nanas; b). Pengembangan kemitraan melalui PT Greenfields; c). Pemasaran melalui media social; d). Penambahan wahana anak (playground); e).Pengembangan fasilitas cafe. Dari strategi tersebut, beberapa komponen yang belum terpenuhi, diantaranya penyamaan persepsi antar pengelola mengenai tujuan pembangunan, serta pengembangan wisata, manajemen yang dilakukan masih belum optimal, struktur pengelola masih belum diresmikan dengan SK kepengurusan wisata dan SDM masih cenderung kurang serta belum mempunyai kompetensi di bidangnya. Disisi lain, dalam pengelolaannya juga belum terdapat kebijakan yang mengatur secara sah tertulis mengenai sistem pengelolaan wisata. Dari segi pelaksanaan masih terkendala oleh modal dan belum ada evaluasi secara formal yang diselenggarakan oleh BUMDes. Kata kunci: Badan usaha milik desa (BUMDes), Potensi Desa, Wisata Edukasi Kampung Nanas
TERMINASI INOVASI: PELAYANAN ANTAR JEMPUT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PEKANBARU Fitri Andriyah; Kushanjani; Rina Martini
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2372

Abstract

Terminasi Inovasi pelayanan publik antar jemput izin usaha mikro dan kecil di kota pekanbaru adalah bentuk konklusi penyederhanaan pelayanan publik dalam perizinan yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, proses, dan penyelesaian perizinan dengan tujuan meningkatkan standar dan kualitas pelayanan dokumen perizinan dan mempermudah serta memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha mikro dan kecil. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih tingginya tingkat kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Belum lagi pelayanan belum efektif dan efesien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terminasi inovasi pelayanan antar jemput izin usaha mikro dan kecil di kota pekanbaru. pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Terminasi merupakan sebuah konklusi atau pemberhentian fungsi, program dan kebijakan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik antar jemput izin usaha mikro dan kecil sudah berjalan dan merupakan inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengurus izin usaha, namun pada tahun 2019 inovasi ini mengalami pemberhentian. Berikut ini indikator terminasi inovasi dilihat dari 6 aspek indikator yaitu Pengembangan Kepemimpinan Inovasi, Pengembangan budaya Inovasi, Pengembangan Pegawai, Pengembangan Tim Kerja dan Kemitraan, Pengembangan Kinerja Inovasi, dan Pengembangan Jaringan.
Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan E-KTP Berbasis E-Adminduk Ila Farida; Dewi Ambarwati
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2389

Abstract

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang inovasi pelayanan publik dalam penerbitan E-KTP berbasis E-Adminduk dalam indikator teknik pelayanan pemerintahan dan solusi dari beberapa hambatan yang ada dilapangan melalui terobosan baru (inovasi) yang akan mengoptimalkan pelayanan sebelumnya. Oleh karenanya pelayanan publik yang diciptakan oleh Pemerintah hendaknya melibatkan inovasi-inovasi yang menyempurnakan pelayanan publik yang relevan bagi warga negara. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada kepala pelayanan publik di kantor Kecamatan Kepanjen sebagai informasi pendukung. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan beberapa strategi yang dilakukan oleh birokrat kecamatan melalui inovasi “One Day Service” dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggraan Pelayanan Publik. Terutam dalam fokus penelitian penerbitan E-KTP berbasis E-Adminduk di kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
institusi Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) : Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) Sri Handayani; Syaiful Arif; Galih Moh.Husein; Siti Ayu Wulandari; Muhammad Halimy
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2439

Abstract

Progres atau capaian pelaksanaan SDGs di berbagai negara dimonitoring dan dievaluasi oleh sebuah lembaga yang Bernama HLPF (High Level Political Forum) sebagai forum terpadu yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2013. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB memiliki kewajiban dalam proses pencapaian tujuan dari SDGs. Semua sektor yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tingkat lembaga yang berada di pusat hingga daerah dan lokal -Desa- menjadikan SDGs sebagai aras gerak pembangunan. Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri adalah leading sektor pembangunan berbagai bidang termasuk dua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan  mendiskripsikan bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kedua tujuan SDGs tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa dapat dikatakan telah melaksanakan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa.  
Tuan Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen : Dari Hulu Hingga Hilirisasi Ranto Ranto; Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik afirmasi politik perempuan yang setengah hati dilakukan oleh partai politik di tingkat lokal. Dengan metode penelitian kualitatif yang mengambil lokus di Bangka Belitung, penelitian ini memotret bagaimana ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislator di daerahnya tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan politik strategis. Pengalaman dari Bangka Belitung mengabarkan sisi positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi sekaligus menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis tidak lagi menjadi kandidat yang hanya memenuhi qouta perempuan saja. Kedua, hasil Pemilu Legislatif 2019 harus menjadi momentum dalam memberikan ruang bagi perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi puncak jabatan politik di arena legislatif daerah. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan tidak sebatas pencalonan saja akan tetapi sekaligus menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif.

Page 6 of 11 | Total Record : 108

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2, September 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1, Maret 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2, September 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1, Maret 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020) Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020) Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 (September 2019) Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 (Maret 2019) More Issue