cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bramantyo Tri Asmoro
Contact Email
bramasmoro@uniramalang.ac.id
Phone
+628125232470
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jl. Raya Mojosari 02, Kepanjen, Kabupaten Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Governance Innovation
Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang
ISSN : 26566273     EISSN : 26571714     DOI : https://doi.org/10.36636/jogiv
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Governance Innovation adalah sebuah terbitan ilmiah berkala dwi tahunan atau terbit dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Maret dan September. Journal of Governance Innovation (JOGIV) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 97 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS STRATEGI KEPALA DESA SUPITURANG DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA PASCA ERUPSI GUNUNG SEMERU 2021: Strategi Pengembangan Potensi Desa Supiturang Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 Kandi Pangestu
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1174

Abstract

Indonesia pada saat ini sedang membangun dalam berbagai bidang, khusunya ditumpukan kepada tingkat wilayah yang paling kecil atau paling rendah yakni ditingkat Desa, karena Desa merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat baik di aspek sosial maupun aspek ekonomi. Pembangunan dapat direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahtraan bagi rakyat Indonesia. Desa supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang menjadi topik penelitian ini, hal ini dilatar belakangi terjadinya erupsi Gunung pada 01 Desember 2020 dan terjadi lagi pada akhir Tahun 2021 tepanya 04 Desember 2021 yang mana banyak memakan korban, selain itu juga menimbulkan bertambah luasnya pertambangan pasir dan batu akibat erupsi akan tetapi juga berkurangnya warga yang rumahnya akan direlokasi ke Desa lain guna bertempat tinggal yang aman dari rawan bencana alam. Hal ini yang menjadi kepala desa harus benar-benar mematangkan rencana atau strategi dalam merelokasikan rumah warga ke desa lain (pindah dusun) serta strategi dalam pengembangan potensi Desa berupa tambang pasca erupsi Gunung Semeru.
Antikorupsi PRAKTIK IJON POLITIK PADA KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH; STUDI KASUS KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN: pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penlitian, Pembahasan, dan Kesimpulan nursasi ata
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1187

Abstract

Reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan social ekonomi dan politik. Salah satu wujudnya adalah diberlakukannya desentralisasi sebagai sistem peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Selain untuk mendorong percepatan demokrtaisasi di daerah, desentralisasi juga diyakini dapat memperkecil praktik korupsi. Akan tetapi, pada praktiknya desentralisasi justru membuka kera kembali terbentuknya aliansi kekuasaan korup antara elit politik dan elit ekonomi secara massif. terutama korupsi kepala daerah yang berhubungan erat dengan praktik transaksional diantara para elit melalui ijon politik. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Bupati malang, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bentuk dan model relasi ijon yang dioperasikan dalam pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan ijon politik dalam kasus korupsi mantan Bupati malang adalah pemberian kontrak proyek. Sementara model ijonnya berupa korupsi politik dan plitik informal guna melanggengkan praktiknya secara berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi: Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi Abdul Fatah Fanani
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi civid-19 di tingkat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi keadaan darurat dan mendesak khususnya pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel diambil secara purposif dengan mengambil sampel awal kepala desa Ringinanom sebagai key informan, dan selanjutnya sampel diambil mengikuti metode snowball sampling.Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam (dept interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di desa Ringinanom berjalan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran dana desa sebesar minimal 8% direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 di desa dengan dukungan dari anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN MALANG DALAM REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 Refandi Slamet Wibowo; Dewi Ambarwati
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1301

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang (DPMD) dalam realisasi penggunan dana desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Malang. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa memiliki besaran jumlah dana desa yang beragam sehingga perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana peran DPMD untuk mengoptimalkan realisasi penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang Dalam Realisasi Pengunaa Dana Desa adalah berperan. Hal ini dibuktikan dengan hasil data yang penulis paparkan bahwa terdapat 26 dari 33 kecamatan yang telah mengirimkan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa. Itu artinya hanya ada 7 kecamatan yang belum mengirimkan lembar konfirmasi.
ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008 Fadila Muajaba Kasanah; Dian Suluh Kusuma Dewi
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1496

Abstract

Currently, Indonesia is experiencing a polemic about the existence of multiple positions by ministers in the head of a political party. In this case, a big problem arises, one of which is the abuse of power. The purpose of this research is to analyze and examine more deeply about the prohibition of concurrent ministerial positions in political parties based on Law article 23 Number 39 of 2008. The research method used by the author is library research. The purpose of this research method is to examine the object of discussion in the form of written sources in order to obtain clear data and facts by relying on various literatures that have a close relationship with the object of discussion in this study. As for this research, the researcher uses the Statute Approach. By using this legal approach, of course, Article 23 Number 39 of 2008 concerning Concurrent Ministerial Positions in Political Parties will be reviewed in order to be used as a barometer in order to provide justification for the object being studied by researchers regarding Concurrent Ministerial Positions in Political Parties. The results of this study are according to Law Article 23 Number 39 of 2008 the State Ministry discusses the prohibition of concurrent positions. However, in the implementation of Law Article 23 Number 39 of 2008 there are actually multiple interpretations of the existence of the law. In order to avoid multiple interpretations, it is necessary to give firmness. The government should review the law again, and then make improvements to the State Ministry Law. Keywords: Minister; Double job; Political parties
IMPLEMENTASI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Agies Nina Pramestarivia; Iradhat Taqwa Sahidi
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1587

Abstract

The growth of cities and the movement of people who have experienced very rapid development is aimed at an increasing population, increasing income and increasing workforce. This raises the demand for transportation to increase so that it requires solutions to meet the conditions that occur in safe and orderly traffic. One form of solution in improving services on the transportation system is the presence of ATCS. The purpose of this study is to determine the implementation of the Area Traffic Control System (ATCS) as a public service at the Malang city transportation service. The theory used in this research is the implementation of policies according to George Edward III which there are 4 factors that influence the success or failure of policy implementation. This study used descriptive qualitative method. Data collection was done by means of interviews, observations, and documentation, then the data were analyzed by data collection procedures, data reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that the ATCS solution provided by the Malang City Transportation Service has been running well as evidence that the application of ATCS can reduce the level of accidents and congestion that occurs in traffic.
PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TAHUN 2020 Nurul Hasanah; Muhammad Imron
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1627

Abstract

Tujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Perencanaan yang baik yang mengarah pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan yang terlibat akan membantu proses pembangunan. Tergantung pada pola pikir dan kemampuan lembaga atau organisasi lain yang bergantung pada pemerintah, CSR (Corporate Social Responsibility) akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat. Kedudukan pemerintah dan pemilik kekuasaan untuk mengatur atau pengatur, serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, saling berkaitan erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai penghubung antara dunia usaha dengan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan BAPPEDA tidak berbanding terbalik dengan peran pemain lain (perusahaan).Kata kunci: Implementasi, CSR, Peran BAPPEDATujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Perencanaan yang baik yang mengarah pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan yang terlibat akan membantu proses pembangunan. Tergantung pada pola pikir dan kemampuan lembaga atau organisasi lain yang bergantung pada pemerintah, CSR (Corporate Social Responsibility) akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat. Kedudukan pemerintah dan pemilik kekuasaan untuk mengatur atau pengatur, serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, saling berkaitan erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai penghubung antara dunia usaha dengan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan BAPPEDA tidak berbanding terbalik dengan peran pemain lain (perusahaan).Kata kunci: Implementasi, CSR, Peran BAPPEDA
PENERAPAN INOVASI ADUH BRA (ADMINISTRASI HURUF BRAILLE) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEMUDAHAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG TUNA NETRA TAHUN 2022 DI DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG Azka Firda Wiladiyah; Sukma Ayu Putri
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan inovasi ADUH BRA (administrasi huruf braille) dalam upaya peningkatan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang tuna netra tahun 2022. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkap beberapa faktor terkait penerapan inovasi ADUH BRA bagi penyandang tuna netra. Obyek penelitian ini adalah inovasi ADUH BRA yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pemerintah sebagai aparatur pelayan publik memiliki peran penting dalam mengembangan sistem pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat. Dispendukcapil sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi serta harapan dari masyarakat. Keberadaan penyandang tuna netra di Kota Malang membuat Dispendukcapil Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi keadaan masyarakatnya. Maka dari itu muncullah inovasi ADUH BRA ini yang diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, dengan tujuan membantu dan mempermudah masyarakat disabilitas terutama penyandang tuna netra agar bisa mengetahui dan membaca dokumen kependudukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain lagi. Melalui ADUH BRA ini masyarakat penyandang disabilitas khususnya tuna netra, diberi kemudahan dengan adanya data kependudukan yang bisa dibaca melalui huruf braille. Inovasi ADUH BRA tidak hanya fokus pada satu proses pengurusan dokumen kependudukan saja, tetapi semua dokumen kependudukan. Dispendukcapil memiliki data penyandang tuna netra se Kota Malang, namun dari data tersebut semuanya penyandang tuna netra sudah melakukan pelayanan mengenai dokumen huruf braille
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA BUMDES KETAPANRAME KABUPATEN MOJOKERTO Tia Subekti; Irma Fitriana Ulfah
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2110

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto sebagai BUMDEs terbaik di Jawa Timur, khususnya dengan melihat proses kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat (collaborative governance). Metode pencarian data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara , hingga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance merupakan alternative yang tepat untuk dipilih  dalam pengelolaan BUMDes. Kolaborasi mampu menyelesaiakan permasalahan pengelolaan BUMDes yang kebanyakan disebabkan oleh faktor terbatasnya sumber daya. Keberhasilan proses kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor yatu: politicall will dari pemerinath desa sebagai leading sector dan mewujudkan kepemimpinan yang fasilitatif; desain kelembagaan yang baik yang ditunjukkan dengan pembentukan aturan dan prosedur yang jelas melalui MOU; pembentukan struktur organisasi yang jelas dan desentralisasi tugas dan fungsi; transparansi pengelolaan BUMDes dengan membentuk badan pengawas dari masyarakat; serta terakhir adalah kepercayaan publik yang tinggi yang mendorong adanya partisipasi masyarakat.
Pengendalian Dalam Upaya Pencegahan Stunting saat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang Ilham Nur Hanifan Maulana; Sukardi Sukardi; Ahmad Luthfi; Durratun Nashihah; Tasya Fiane Wardah
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2273

Abstract

Penelitian ini menjelaskan upaya pengendalian intervensi spesifik dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Malang di tengah gejolak kasus COVID-19. Saat pemerintah berupaya menekan angka prevalensi stunting, refocusing anggaran menuntut prioritas penanganan COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selaku leading sector kebijakan pencegahan stunting menemui hambatan pelaksanaan intervensi gizi spesifik secara periodik. Tenaga medis di lapangan seperti Petugas Gizi Puskesmas, Bidan Desa, dan Kader Pembangunan Manusia juga kewalahan karena dipaksa beradaptasi dengan pandemi COVID-19, tanpa melepas kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan intervensi gizi spesifik secara berkala melalui posyandu dan kunjungan rutin. Ketersediaan pelayanan kesehatan publik melalui posyandu setiap bulan tidak berjalan dengan pasti. Sebagai akibat dinamika tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, adanya pembatasan kunjungan pasienn ke puskemas dan ketakutan masyarakat untuk melakukan konsultasi rutin mengharuskan petugas bergerak menjangkau kelompok sasaran intervensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan perlunya serangkaian regulasi mendetail sebagai panduan teknis pada setiap aspek pengendalian dalam implementasi pelayanan intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang meliputi: pengendalian biaya, pengendalian tenaga mendis, pengendalian ketersediaan pelayanan kesehatan, serta pengendalian secara administratif dan biroktatif.

Page 5 of 10 | Total Record : 97

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1, Maret 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2, September 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1, Maret 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020) Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020) Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 (September 2019) Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 (Maret 2019) More Issue