cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sukendar
Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id
Phone
+628122416324
Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 20858884     EISSN : 28295889     DOI : https//doi.org/10.30999
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2023): September 2023" : 7 Documents clear
Hak Waris Hail Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Tercatat Rosadi, Delfika Intania; Mutmainah, Dini Mulia; Simbolon, Nikolas Andika
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2633

Abstract

The law that applies to mixed nationality marriages can be seen based on the principles of Indonesian International Civil Law, including the principle of lex loci celebrationis, nationality or joint residence, where the marriage is held, where the husband and wife become citizens after marriage or where the husband and wife live. However, mixed marriages that are not recorded according to applicable regulations do not deprive children of their inheritance rights, especially from their fathers as long as there is recognition with an authentic deed. The fact that the marriage is not recorded does not mean that the marriage is void, but only that it has not been recognized so that the inheritance rights of the children are not obtained properly. Decision.of.the.Constitutional.Court.No.46/PUU-VIII/2010 is the latest legal breakthrough in which children outside the marriage of an unregistered marriage still have civil rights from both parents.
AKIBAT HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN KEWARGANEGARAAN CAMPURAN YANG TIDAK DICATATKAN Rosadi, Delfika Intania; Mutmainah, Dini Mulia; Simbolon, Nikolas Andika
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2638

Abstract

Hukum yang berlaku terhadap perkawinan kewarganegaraan campuran dapat dilihat berdasarkan prinsip - prinsip Hukum Perdata Internasional Indonesia meliputi asas lex loci celebrationis, kewaganegaraan atau tempat tinggal bersama, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dimana suami dan istri menjadi warga negara setelah perkawinan atau tempat tinggal suami dan istri tersebut. Namun untuk perkawinan campuran yang tidak dicatat menurut aturan yang berlaku, tidak menghilangkan hak waris anak, terutama dari ayahnya selama ada pengakuan dengan akta otentik. Tidak dicatatnya perkawinan bukan berarti perkawinan menjadi batal tetapi hanya belum diakui sehingga hak waris terhadap anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Putusan.Mahkamah.Konstitusi.Nomor.46/PUU-VIII/2010 adalah terobosan hukum yang terbaru dimana anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat masih memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya.  
KAJIAN YURIDIS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Ferdiansyah, Rifqi; Wahyudi, Eko
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2640

Abstract

Risiko terjadinya tindak pidana cyberbullying di media sosial yang dapat dialami anak-anak semakin besar. Hal ini menimbulkan permasalahan karena dapat mempengaruhi tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah pengaturan cyberbullying terhadap anak dalam layanan media elektronik sudah sesuai dengan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat hukuman sanksi kepada pelaku cyberbullying, akan tetapi tindak pidana cyberbullying masih terjadi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku cyberbullying yang pada umumnya pelaku masih di bawah umur, maka hukuman yang diberikan pun tidak terlalu keras dan memberikan efek jera oleh karena masih mempertimbangkan ketentuan terkait anak yang masih di bawah umur. Hal demikian merupakan kelonggaran hukum dan menjadikan perlindungan hukum terhadap anak belum terwujud dengan baik.
ANALISA YURIDIS PENGAWASAN DAN PENANGANAN ATAS PEREDARAN KOSMETIK PALSU Anggraini, Afifa Dika; Waluyo, Waluyo
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan BPOM dalam mengawasi dan menangani peredaran kosmetik palsu dan penjatuhan sanksi atas produk kosmetik yang dipalsukan. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di BPOM Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu dilakukan sebelum dan sesudah edar dan hanya dilakukan terhadap produk yang telah didaftarkan. Hal ini menjadi celah dapat beredarnya produk kosmetik ilegal. Penanganan hal tersebut dilakukan dengan memberikan surat peringatan, melakukan investigasi dengan bantuan pihak kepolisian, akan tetapi hal ini justru mengesampingkan dasar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perlindungan hukum secara represif belum terwujud dengan baik, mengingat pemulihan ganti kerugian tidak bisa terlaksana dengan segera.
Analisis Penyebaran Informasi Hoax melalui Media Sosial di Kalangan Masyarakat Pratama, Friska Navy Githa; Sahetapy, Deotrich Sammuel; Siagian, Hendra Putra; Hendrawan, Ervan Septia
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2676

Abstract

Jurnal ini ditulis dengan judul Analisis Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Di Kalangan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah   Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran hoax serta upaya yang dapat dilakukan terkait penyebaran informasi hoax dalam media sosial yang sering terjadi dikalangan masyarakat Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk penyebaran informasi hoax yang di lakukan melalui media sosial dalam lingkungan masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penyebaran informasi hoax dapat diartikan bahwa informasi yang diperoleh tersebut dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya ada pada masyarakat. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan masyarakat akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan dengan adanya Media sosial yang merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain yang dapat dilakukan secara daring sehingga memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Permana, Afrizal Hadi; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2718

Abstract

Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Memiliki tujuan penelitian Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI) Wulan Ndari, Mita; Saputra, Arikha
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2732

Abstract

One of the online loan applications that is being studied in this research is the AdaKami application. AdaKami is a local online peer-to-peer lending platform that provides loan (credit) facilities without collateral, this requires a study of legal protection from AdaKami for application users and must be reviewed from a positive legal perspective in Indonesia. There are two objectives of this research, namely exploring legal protection for users in the AdaKami online loan application and a positive legal review of the legal protection of users of online loan applications. This type of research is doctrinal/normative law research. Where this research is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The results of the study show that AdaKami does not disseminate data outside of emergency contacts and is subject to statutory regulations, then the protection that can be provided according to positive law is preventive and repressive.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): September 2025 Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 14 No 2 (2024): September 2024 Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 13 No 2 (2023): September 2023 Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12 No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue