Jurnal Politikom Indonesiana
Jurnal Politikom Indonesiana, adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal ini berisi tentang kajian-kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Melalui kerjasama UNSIKA dan UNPAD, maka jurnal Politikom Indonesiana diharapkan menjadi jurnal Nasional dan akan diterbitkan dua kali dalam satu tahun.
Articles
240 Documents
<![CDATA[Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Rudyk Nababan]]>;
<![CDATA[Abdillah Mawardi Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3244
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur berdasarkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010. PATEN adalah salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir aparatur kecamatan dan kelurahan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan Telukjambe Timur masih belum sempurna karena masih menghadapi hambatan yang cukup siginifikan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview dengan checklist , observasi dan studi dokumentasi. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang diarahkan pada tingkat kepuasan pelayanan PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telukjambe Timur berdasarkan analisis Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 pada umumnya dinilai baik, namun masih kurang baik dalam unsur prosedur pelayanan sebesar 2,43 dalam kriteria kurang baik, persyaratan pelayanan sebesar 2,35 dalam kriteria kurang baik dan kejelasan petugas sebesar 2,42 dalam kriteria kurang baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Kepuasan Masyarakat]]>
<![CDATA[Pembangunan Kapasitas Birokrasi dan Penataan Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3725
<![CDATA[Univesitas Singaperbangsa Karawang merupakan instansi atau lembaga pendidikan milik pemerintah yang sejak tahun 2014 berubah status menjadi perguruan tinggi negeri yang mempunyai amanah mencerdaskan kehidupan bangsa khusunya di daerah Karawang, didasarkan pada fakta rendahnya kinerja pelayanan publik sebagaimana ditunjukkan oleh pelayanan yang tidak efektif, tidak responsif dan tidak berorientasi pada harapan masyarakat sehingga perlu penataan organisasi. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa kinerja pelayanan publik di belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan bagaimana pembangunan kapasitas birokrasi Universitas Singapebangsa Karawang mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat dalam kinerja pelayanan publik disebabkan karena adanya keterbatasan dalam kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, lemahnya political will pimpinan, rendahnya partisipasi masyarakat dan adanya faktor endowment yang menghambat.Kata Kunci: Penataan Organisasi, Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Pembangunan Kapasitas Birokrasi dan Penataan Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
<![CDATA[Gumilar, Gun Gun]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3725
<![CDATA[Univesitas Singaperbangsa Karawang merupakan instansi atau lembaga pendidikan milik pemerintah yang sejak tahun 2014 berubah status menjadi perguruan tinggi negeri yang mempunyai amanah mencerdaskan kehidupan bangsa khusunya di daerah Karawang, didasarkan pada fakta rendahnya kinerja pelayanan publik sebagaimana ditunjukkan oleh pelayanan yang tidak efektif, tidak responsif dan tidak berorientasi pada harapan masyarakat sehingga perlu penataan organisasi.  Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa kinerja pelayanan publik di belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan bagaimana pembangunan kapasitas birokrasi Universitas Singapebangsa Karawang mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat dalam kinerja pelayanan publik disebabkan karena adanya keterbatasan dalam kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, lemahnya political will pimpinan, rendahnya partisipasi masyarakat dan adanya faktor endowment yang menghambat.Kata Kunci: Penataan Organisasi, Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Iqbal Jamalulail]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3727
<![CDATA[Kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di kabupaten Bekasi adalah sebagai pilot project untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dua dimensi Implementasi Kebijakan yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Peneliti mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang yang ditentukan. Lokasi penelitian di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Pantai, Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat masih kurang baik. Karena dari beberapa dimensi tersebut masih membutuhkan pembenahan dalam pengimplementasian yang yang dilaksanakan guna meningkatkan keberhasilan Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.Kata Kunci: Isi Kebijakan, Implementasi dan Perhutanan Sosial]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Jamalulail, Iqbal]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3727
<![CDATA[Kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di kabupaten Bekasi adalah sebagai pilot project untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dua dimensi Implementasi Kebijakan yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Peneliti mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang yang ditentukan. Lokasi penelitian di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Pantai, Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat masih kurang baik. Karena dari beberapa dimensi tersebut masih membutuhkan pembenahan dalam pengimplementasian yang yang dilaksanakan guna meningkatkan keberhasilan Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.Kata Kunci: Isi Kebijakan, Implementasi dan Perhutanan Sosial]]>
<![CDATA[Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik ]]>
<![CDATA[Agung Fakhruzy]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3729
<![CDATA[Undang-undang tentang pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara. Adalah pelanggaran terhadap hak politik warga apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharpakan rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyaataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa rakyat, yakni dengan mereposisi peran dan fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi Partai Politik yang membiarkan kadernya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik]]>
<![CDATA[Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik ]]>
<![CDATA[Fakhruzy, Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3729
<![CDATA[Undang-undang tentang pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara. Adalah pelanggaran terhadap hak politik warga apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharpakan rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyaataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa rakyat, yakni dengan mereposisi peran dan fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi Partai Politik yang membiarkan kadernya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik]]>
<![CDATA[Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gili Argenti]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3731
<![CDATA[Kemunculan Masyumi Reborn awal Maret 2020 kembali mengingatkan publik politik Indonesia mengenai Partai Masyumi. Partai politik Islam yang pernah berjaya pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini diklaim sangat ideologis bila dibandingkan dengan partai-partai Islam saat ini. Tulisan ini merupakan studi mengenai sejarah, kiprah politik dan ideologi Partai Masyumi ketika masa pemerintahan Orde Lama. Tulisan ini memfokuskan perdebatan di Konstituente. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menggunakan literatur untuk mendapatkan data, dan kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membingkai data yang dianalisis. Landasan teoritik yang digunakan adalah partai politik Islam, ideologi dan relasi Islam dengan negara. Berdasarkan hasil penelitian literatur ternyata ditemukan terjadi pergeseran ideologi Masyumi di akhir masa sidang konstituante, mereka bergeser sedikit ke arah subtansi dari sebelumnya ideologinya bercorak formalis. Meski mengalami kegagalan di Konstituante pengaruh dari ideologisasi Masyumi ini masih terasa sampai saat ini, pengaruhnya tidak saja di kelompok Islam politik di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia.Kata Kunci: Partai Masyumi, Ideologi, Partai Politik Islam, Konstituante]]>
<![CDATA[Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Argenti, Gili]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3731
<![CDATA[Kemunculan Masyumi Reborn awal Maret 2020 kembali mengingatkan publik politik Indonesia mengenai Partai Masyumi. Partai politik Islam yang pernah berjaya pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini diklaim sangat ideologis bila dibandingkan dengan partai-partai Islam saat ini. Tulisan ini merupakan studi mengenai sejarah, kiprah politik dan ideologi Partai Masyumi ketika masa pemerintahan Orde Lama. Tulisan ini memfokuskan perdebatan di Konstituente. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menggunakan literatur untuk mendapatkan data, dan kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membingkai data yang dianalisis. Landasan teoritik yang digunakan adalah partai politik Islam, ideologi dan relasi Islam dengan negara. Berdasarkan hasil penelitian literatur ternyata ditemukan terjadi pergeseran ideologi Masyumi di akhir masa sidang konstituante, mereka bergeser sedikit ke arah subtansi dari sebelumnya ideologinya bercorak formalis. Meski mengalami kegagalan di Konstituante pengaruh dari ideologisasi Masyumi ini masih terasa sampai saat ini, pengaruhnya tidak saja di kelompok Islam politik di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia.Kata Kunci: Partai Masyumi, Ideologi, Partai Politik Islam, Konstituante]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ]]>
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Haura Athahara]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3732
<![CDATA[Penelitian in bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaaan alokasi dana desa. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan factor penghambat dalam alokasi dana desa di Kabupaten Karawang yakni dari sebanyak 297 Desa yang ada di Kabupaten Karawang, tercatat hanya 65 desa yang bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan dari Gubernur. Selain itu juga berdasarkan pernyataan dari Wakil Bupati Karawang ada tiga masalah dasar yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal yakni sumber daya manusia, factor teknis semisal salahnya pembuatan Surat pertanggungjawaban dan yang terakhir adalah karena Kades-Kades yang nakal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang di tentukan secara purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolan alokasi dana desa berdasarkan proses manajemen strategis dapat dilihat dari dimensi analisis lingkungan bahwa kondisi sumber daya manusia masih adanya kekurangan dari perangkat desa dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa sehingga diperlukannya bimbingan teknis bagi aparatur desa desa di Kabupaten Karawang sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Alokasi Dana Desa]]>
