cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2020): APRIL" : 9 Documents clear
POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA JAMA’AH TABLIGH DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fiqih Iqbal Agustadz Ilahi; Suwarjin Suwarjin; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3025

Abstract

Hasil penelitian (1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga,(2) pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan tnafkah bukanlah kewajiban suami,(3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tanggga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak,(4) pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu,(5) pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanyamereka sandarkan pada Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh analisis pola kepemimpinan jama’ah tabligh yang diberikan kepada suami adalah sesuai syari’at Islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Kesimpulan dari peranan suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran diwilayah publik. Dan mengenai hak dan kewajiban suami istrri tergantung dari kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi kesehariannya.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna) Netti Netti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3026

Abstract

Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami karena hypersex tersebut. Padahal jelas di dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan dan  KHI Pasal 57 tidak menjelaskan syarat poligami karena hypersex. Bagaimana pertimbangan   hukum   hakim   dalam   menetapkan   perkara   Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perkara pemberian izin poligami karena hypersex. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum didapat melalui metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Setelah bahan hukum didapat dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan content analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan   hukum   hakim   dalam   menetapkan   perkara   Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pemberian izin poligami karena hypersex ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi syarat  alternatif  untuk  beristeri  lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat  2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna, yaitu Islam membolehkan poligami sebagaimana Allah telah berfirman dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat (3) yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari  satu  dengan  batasan  hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
HUKUM PENYALURAN ZAKAT FITRAH BAGI APARATUR DESA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM) Ihsan Ihsan; Muhammad Syukri Albani Nasution
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3021

Abstract

Hukum penyaluran zakat fitrah bagi aparatur Desa perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Suka Maju  Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologi (sociology oppro ouch) yaitu mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Lokasi penelitian di Desa Suka Maju dengan teknik Purposiv Sampling yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan aparatur Desa Suka Maju mendapatkan bagian Zakat Fitrah, tata cara masyarakat Desa Suka Maju mengeluarkan zakat fitrah, hukum mengenai penyaluran zakat fitrah bagi Aparatur Desa di Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditinjau dari persfektif Imam Syafi’i. Dari penelitian ini diketahui  alasan aparatur Desa Suka Maju mendapatkan bagian Zakat Fitrah karena mereka merasa berperan aktif ditengah masyarakat dan mengannggap bahwa mereka dalam golongan fisabilillah, penyaluran zakat Desa Suka Maju dilaksanakan satu hari sebelum hari raya idul Fitri dimana panitia zakat fitrah sudah menyiapkan nama-nama yang berhak menerima zakat, dan hukum penyaluran zakat fitrah bagi Aparatur Desa di Suka Maju ditinjau dari persfektif Imam Syafi’i menyebutkan bahwa  penyaluran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall selain golongan delapan tidak boleh, makna fisabilillah adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mall.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH Marhendi Marhendi; John Kenedi; Asnaini Asnaini
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3028

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan  hukum  formil  dan  materilnya  saja,  akan  tetapi dalam  perkara  ini  hakim  mempunyai  keyakinan  yang  kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.
PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB Agususanto Agususanto; Toha Andiko; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3022

Abstract

Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab.
HIKMAH DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Tasri Tasri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3128

Abstract

Tujuan dari penulisan mengetahui, mendeskdripsi, menganalisis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hikmah yang terkandung atas wabah penyakit virus corona dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adapun hikmah atau pelajaran yang dapat diambil atas wabah virus corona diantaranya, manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat dan bergizi;, manusia harus memperoleh dan mengolah makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya tidak memakan makanan yang tidak dimasak secara sempurna, tidak memakan makanan yang bisa mengundang penyakit misalnya makan tikus, ular, kelelawar dan hewan lainnya;, manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir dan kebersihan bathin misalnya menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Manusia bisa mengendalikan emosi dan amarahnya dalam menghadapi berbagai masalah misalnya jangan mudah panik, jangan mudah terprovokasi dengan kabar atau berita yang tidak bertanggungjawab. Manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhi aktivitas negatif. Aktivitas positif misalnya berolahraga secara teratur, beribadah, berbuat kebaikan (sedekah, infak atau sumbangan) kepada yang membutuhkan dan aktivitas positif lainnya, sedangkan Aktivitas negatif misalnya minuman keras, perjudian, perzinaan dan aktivitas negatif lainnya. Mempertebal keimanan kita dan menyakinkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya;, melaksanakan anjuran, himbauan dan perintah pemimpin (ulil amri) selama perintahnya dalam melakukan hal kebaikan;, yakin bahwa musibah atau wabah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah SWT agar kita senantiasa berada dijalan-Nya;, berikhtiar, berdoa dan tawakal kepada-Nya; Dan Manusia harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini akan segera berakhir dengan izin-Nya.
Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko Tri Aji Pamungkas; Imam Mahdi; Toha Andiko
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemukan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Relevansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wilayah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika prosedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai.
RESPON JAMAAH TABLIGH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG COVID-19 Mohammad Dahlan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3232

Abstract

AbstrakUlama sebagai panutan masyarakat telah mengambil peran yang penting ketika terjadi penyebaran covid-19. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa MUI tentang covid-19. Dengan menggunakan pendekaan sosiologi Ibnu Khaldun dan teknik analisis isi, kajian ini menunjukkan: Pertama, respons Jamaah Tabligh yang selama ini diasosiakan kurang terhadap fatwa MUI dan physcal distancing tidak sepenuhanya benar. Gerakan dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid juga memerlukan evolusi dalam melakukan perubahan sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan physcal distancing dan melaksanakan ibadah di rumah untuk mencegah covid-19. Kedua, kurangnya respons Jamaah Tabligh itu terjadi karena adanya dominasi teks syariat Islam yang banyak mendorong untuk hadir ke Masjid, sehingga walaupun jamaah mereka umumnya berasal dari masyarakat hadarah, tetapi pemikiran keislaman mereka berada dalam masyarakat badawah yang tetap memprioritaskan spiritualitas dan ikatan solidaritas jamaahnya. Ketiga, gerakan Jamaah Tabligh yang memiliki ciri evolutif berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19 ketika berada dalam zona merah.
RESPON JAMAAH TABLIGH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG COVID-19 Dahlan, Mohammad
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3232

Abstract

AbstrakUlama sebagai panutan masyarakat telah mengambil peran yang penting ketika terjadi penyebaran covid-19. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa MUI tentang covid-19. Dengan menggunakan pendekaan sosiologi Ibnu Khaldun dan teknik analisis isi, kajian ini menunjukkan: Pertama, respons Jamaah Tabligh yang selama ini diasosiakan kurang terhadap fatwa MUI dan physcal distancing tidak sepenuhanya benar. Gerakan dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid juga memerlukan evolusi dalam melakukan perubahan sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan physcal distancing dan melaksanakan ibadah di rumah untuk mencegah covid-19. Kedua, kurangnya respons Jamaah Tabligh itu terjadi karena adanya dominasi teks syariat Islam yang banyak mendorong untuk hadir ke Masjid, sehingga walaupun jamaah mereka umumnya berasal dari masyarakat hadarah, tetapi pemikiran keislaman mereka berada dalam masyarakat badawah yang tetap memprioritaskan spiritualitas dan ikatan solidaritas jamaahnya. Ketiga, gerakan Jamaah Tabligh yang memiliki ciri evolutif berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19 ketika berada dalam zona merah.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue