Articles
356 Documents
<![CDATA[KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE ]]>
<![CDATA[Elan Jaelani]]>;
<![CDATA[Utang Rosidin]]>;
<![CDATA[N Santi Novia]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4185
<![CDATA[ ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.]]>
<![CDATA[ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI KEPOLISIAN ]]>
<![CDATA[Budi Heriyanto]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3055
<![CDATA[ABSTRAK Penyeleseaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini mulai diselesaikan dengan alternatif menggunakan mediasi penal. Hal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi Kepolisian ini diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni keadilan rstoratif atau melalui pendekatan yang bersifat preventif . Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman bagi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap kasus pidana ringan atau dapat dikatakan bahwa memiliki kekosongan hukum (Recht Vacuum). Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Dan menggunakan library research dalam mengolah bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang biasa disebut sebagai Diskresi kepolisian. Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal. Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan restoratif). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Mediasi Penal, dan Diskresi Kepolisian]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Fitri Windradi]]>;
<![CDATA[Rizki Yudha Bramantyo]]>;
<![CDATA[Satriyani Cahyo Widayati]]>;
<![CDATA[Restu Adi Putra]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3062
<![CDATA[ABSTRAK Sengketaainternasional dalam era kontemporer daewasa ini sangat rentannterjadi yangdipicu oleh beragam macam permbenturan kepentingan (confilct of interest) antarrnegara yang keranpp timbul/muncul. Upaya upaya penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak diperlukan agar sengketasengketa trsebut tidakkmeluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapattmengancam perdamaianidunia. Untuk menghadapinya tentu diper1ukan aturan aturan penyelesaian sengketainternasional berdasarkan prinsipprinsip perdamaian dankeamanan internasional sehingga apa-pun kputusan yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan international dlam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional]]>
<![CDATA[BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENGAWAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Iswadi Purnama]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3057
<![CDATA[ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi terselenggaranya cita-cita masyarakat desa yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dibutuhkan sebuah badan atau lembaga yang dapat mengawasi seluruh pekerjaan rumah tangga dalam Pemerintahan Desa. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi mediator dalam mewujudkan harapan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis badan permusyawaratan desa sebagai pengawas kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sebagaimana fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan, bahwa kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kewenangan atributif yang artinya kewenangan yang secara cara yuridis telah dituangkan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan baik itu terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa, wewenang Kepala Desa, dan kewajiban Kepala Desa. Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban, dan Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kewenangan, Pemerintahan Desa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE ]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3096
<![CDATA[ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi semakin hari sulit untuk diindari. Salah satu kemajuan yang dapat dirasakan ialah hadirnya Internet. Hadirnya internet mempermudah aktifitas kita untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Semua kebutuan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan perantara perdagangan elektronik atau online maretplace . Hal menarik yang dapat dikaji berkaitan dengan adanya online marketplace ialah berkaitan dengan keamanan data pribadi konsumen yang menggunakan online marketplace. Penelitian ini menggunakan peneltian yuridis normatif dengan melakukan penelitian peraturan perundangundangan. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan ialah menggunakan proses adjudifikasi dan proses konsensus.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Marketplace]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENGHAPUSAN REMISI BAGI PELAKU ]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3058
<![CDATA[ABSTRAK Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terlebih dalam kekerasan seksual terhadap anak. Memang sudah diketahui bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi dan mengapresiasi dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia namun perlu juga ditelaah dan di kaji kembali dimana letak apresiasi tersebut jika di hadapkan pada seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang yang mengalami sakit atau kelainan seksual. Semudah itukah pembebasan hukuman bagi narapidana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sangat besar kemungkinan akan melakukan perbuatannya lagi pada anak lainnya. Pada artikel ini menggunkan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tak cocok baginya. Tidak kalah penting untuk mendukung penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual anak juga harus diimbangi dengan kebijakan – kebijakan hukum baru. Kebijakan tersebut dapat berbentuk konstruksi hukum yang baru setelah dilakukan penghapusan pemberian remisi. Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Remisi]]>
<![CDATA[HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN BERSIFAT PATRILINEAL MENURUT HUKUM ADAT LIO DAN PERKEMBANGANNYA DI KABUPATEN ENDE ]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3052
<![CDATA[ABSTRAK Dalam sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan yang bersifat Patrilineal, memiliki keunikan tersendiri yakni yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan bagi anak perempuan tidak mendapat warisan dari orang tuannya. Hal ini menjadi problem pada saat sekarang bagi kaum perempuan, seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untuk membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum positif tidak ada kesenjangan. Penelitian ini sudah banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan system pembagian warisan yang bersifat patrilineal menurut hukum adat Lio di Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengkaji dan meneliti gejala social didalam masyarakat adat Lio terkait dengan sistem pembagian warisan yang bersifat patrilineal yang kemudian dianalisis secara yuridis. Dalam pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat Lio di Kabupaten Ende tentang sistem pembagian warisan yang bersifat patrilineal yang berhak untuk mendapat warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapat hak warisan dari orang tuanya, hal ini yang merupakan suatu tradisi adat di Lio yang secara turun temurun yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende sampai sekarang. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern hal ini menjadi suatu masalah dalam menyikapi permasalahan tersebut bahkan sudah terjadi permasalahan. Dalam data yang dikaji secara yuridis empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat Lio di Kabupaten Ende. yaitu sejak nenek moyang mereka. Dengan perkembanganya zaman sekarang, maka timbul suatu perubahan social dalam masyarakat yakni dari beberapa faktor antara lain pendidikan, pengelaman rantauan,Teknologi Informasi, ekonomi dan apa lagi mereka sendiri sudah mengerti tentang segala aturan yang ada dalam hukum positif, maka sekarang pihak perempuan sangat mengharapkan agar dalam hal pembagian warisan harus tidak boleh terjadi lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan atas pembagian harta warisan dari orang tuanya karena mereka juga sebagai ahli waris. Kata Kunci : Hak, Mewaris, Anak Perempuan, patrilineal dan Perkembanganya]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PRODUK UNIT LINK ASURANSI JIWA SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL ]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3241
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa terdapat urgensi hukum yang harus segera diatur dalam regulasi terkait dengan objek penelitian yaitu asuransi dan program investasi unit link. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kemungkinan digunakannya metode investasi unit link sebagai wahana “mencuci uang” hasil kejahatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interest yang tinggi daripada masyarakat untuk membeli produk asuransi sebagai bentuk prefentif dari resiko kerugian atas sesuatu terhadap dirinya, hal ini membuka peluang dikembangkannya dana yang premi yang terkumpul itu salah satunya melalui investasi unit link. Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022) ]]>
<![CDATA[Bido Arsanu]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3059
<![CDATA[ABSTRAK Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaraan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polda Jatim Kota Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan adanya peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Anggota Satlantas Polda Jatim telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat sebanyak 875 kasus.Upaya untuk menganggulangi pelanggaran pengendaralalu lintas adalah melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap petugas melakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai yang sudahditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur. Adanyakegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan. Kata kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[Legal Architecture Pemilihan Umum di Indonesia; Upaya Mewacanakan Pemilu Serentak yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Al Mas’udah]]>
<![CDATA[ Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3053
<![CDATA[ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengancam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia menjadi tidak berkeadilan. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah bentuk kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan 3 Undang-Undang sekaligus. Sebelumnya, ketiganya bersifat undang-undang sektoral, yang kemudian digabung sehingga menjadi sebuah bentuk peraturan perundang-undangan baru yang jauh lebih komprehensif. Capaian tersebut, di satu sisi merupakan sebuah langkah progresif dan diharapkan mampu meletakkan dasar dan prinsip-prisnip Hukum Pemilu menjadi sebuah dasar yang utuh, lengkap, serta kokoh. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan, yang secara nyata tidak menunjukkan bangun hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku di dalam teori-teori hukum. Bahkan, beberapa ketentuan di dalamnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini, alih-alih mewujudkan bangun hukum yang komprehensif atas Hukum Pemilu, namun justru meruntuhkan kembali semangat atas lahirnya Undang-Undang tersebut. Kata Kunci: Legal Architecture, Hukum Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]]>
