cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 371 Documents
 34   35   36   37   38 
PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR’AN DENGAN KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM Ramadhan Al-Fitrah Rao; Muhammad Faisal Hamdani
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7367

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif antara konsep kepemimpinanyang diajarkan dalam Al-Qur'an dan model kepemimpinan Non-Muslim/modern yangdominan dalam literatur manajemen kontemporer. Latar belakang studi ini didorongoleh adanya dualisme pandangan: kepemimpinan Islam yang berakar pada etikatransendental dan amanah spiritual (khalīfah), berlawanan dengan model modern yangfokus pada rasionalitas, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas legal-formal(misalnya, Transformasional dan Servant Leadership).Metode yang digunakan adalahstudi pustaka kualitatif komparatif (comparative library research), denganmenganalisis isi (content analysis) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan danliteratur kepemimpinan Barat/universal. Data dianalisis untuk mengidentifikasidefinisi, sifat-sifat ideal, sumber otoritas, dan tujuan akhir dari kedua model.Hasilpenelitian menunjukkan adanya titik temu universal yang signifikan, terutama dalampenekanan pada visi, integritas, dan pelayanan (servant leadership), serta pentingnyakeadilan dan kesejahteraan bagi yang dipimpin. Namun, ditemukan pula perbedaanmendasar. Kepemimpinan Al-Qur'an berakar pada otoritas Ilahi dan menempatkankepemimpinan sebagai ibadah dengan tujuan mencapai falāh (kesuksesan dunia danakhirat). Sebaliknya, model Non-Muslim bersumber pada kontrak sosial/legal-formaldan bertujuan utama pada efisiensi organisasi serta kesuksesan duniawi (pragmatisme).Al-Qur'an menawarkan kerangka holistik yang melengkapi model modern denganfondasi etika dan moral yang kokoh.Kesimpulannya, meskipun model kepemimpinan Non-Muslim unggul dalam aspekmanajerial dan sistematis, kepemimpinan Al-Qur'an memberikan dimensi moralitasdan spiritual yang dapat berfungsi sebagai koreksi dan penyempurnaan terhadap modelmodern, menghasilkan kepemimpinan yang tidak hanya efektif tetapi juga bertanggungjawab secara moral dan transendental.Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Al-Qur'an, Kepemimpinan Modern, Komparatif,Khalīfah, Etika Kepemimpinan.
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA MENGOPTIMALISASI PEMULIHAN ASET BERUPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI) Astian Nur Eko Wibowo; Diah Ratusari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7368

Abstract

ABSTRAKPengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sampai saat ini tidakmaksimal, karena di satu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan korupsi,namun disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Perumusanmasalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peraturan mengenai pemulihan asetterkait tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasikan pengembalian kerugiankeuangan Negara dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam mewujudkanpemulihan aset akibat tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasi pengembaliankerugian keuangan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitianyuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan denganmelakukan wawancara di Dittipidkor Bareskrim Polri. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkanperan krusial dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara terkait tindakpidana korupsi melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim.Polri memiliki wewenang luas untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, danpenyitaan, serta menerapkan strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikandalam pemberantasan korupsi. Sinergi dengan lembaga lain, seperti KPK,memperkuat efektivitas penegakan hukum. 2) Pemulihan aset dari tindak pidanakorupsi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum,administratif, dan teknis. Proses pembuktian materil sering kali sulit dilakukan,mengingat kejahatan korupsi melibatkan manipulasi dan penyembunyian aset yangcanggih. Pengelolaan barang rampasan juga sering terhambat oleh ketidakjelasandalam kewenangan, prosedur yang tidak konsisten, dan infrastruktur yang belummemadai. Penatausahaan aset yang belum optimal menambah masalah dalampemulihan kerugian keuangan negara.Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemulihan Aset, KerugianKeuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS Sasmita Nurrizka Fajrin; Erny Herlin Setyorini
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7369

Abstract

BSTRAKKekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yangmemenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakupberbagai jenis tindakan yang merugikan, antara lain termasuk siulan yang merendahkan,bermain mata dengan intensi buruk, memberikan ucapan yang mengandung nuansaseksual yang cabul, memperlihatkan konten pornografi, serta mengekspresikan keinginanseksual secara tidak pantas. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanaperlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis.Korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena bentuk kekerasanseksual ini tidak tampak secara fisik, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, sertakuatnya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif mengkaji pokokpermasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukumpositif, khususnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual selanjutnya disebut sebagai UU TPKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 67UU TPKS, yang membahas hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup hak untukmendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, serta hak untuk pemulihan. Namundemikian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasipsikologis tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Sehingga jikaterjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis makaperlindungan hukum menggunakan Pasal 67 UU TPKS. Berbagai hambatan dalampelaksanaan hak-hak bagi korban sering kali disebabkan oleh ketidakcukupan sumberdaya yang tersedia, kurangnya persepsi di kalangan masyarakat dan penegak hukumperihal kompleksitas kekerasan seksual, serta stigma sosial yang melekat pada parakorban. Upaya preventif yang dilakukan dalam konteks ini sangat penting untukmengurangi incidence kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak-anak.Berbagai kegiatan perlindungan, edukasi, serta pendampingan diarahkan kepadakelompok rentan ini melalui serangkaian inisiatif yang mengedukasi sertamemberdayakan masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, ManipulasiPsikologis
REGULASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Adinda Putri Gusniar
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7370

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis regulasi sertifikat elektronik di Indonesia danimplementasinya dalam pelayanan publik. Kajian ini membahas kerangka hukumyang mengatur sertifikat elektronik, tantangan implementasinya, dan dampaknyaterhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Analisis kebijakan dan tinjauanpustaka adalah metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi sertifikatelektronik dalam pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, sepertikurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur teknologi informasi yang belummerata, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyarankanpeningkatan sosialisasi, pengembangan infrastruktur, dan koordinasi yang lebih baikuntuk meningkatkan penerapan sertifikat elektronik dalam pelayanan publik diIndonesia. Keberhasilan implementasi ini berpotensi meningkatkan transparansi,akuntabilitas, dan aksesibilitas pelayanan publik.Kata kunci: sertifikat elektronik; pelayanan publik; regulasi; implementasi; Indonesia
IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024 Luthfiah Azumarintan Putri
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7371

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc dalampemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU). Badan ad hoc, khususnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), keduanya memiliki peran penting dalampenyelenggaraan Pilkada. Implementasi Pembaruan sistem rekrutmen ini bertujuanuntuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan memanfaatkan aplikasi SistemInformasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk pendaftaran dan seleksisecara online. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan,termasuk keterbatasan akses internet, keterlambatan dalam pendaftaran, dan minimnyapartisipasi masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas rekrutmen serta kurangnyakomunikasi dan sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metodekualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan analisis dokumenterkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sistemrekrutmen, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki kendala teknis yang ada.Dengan demikian, diharapkan proses rekrutmen badan ad hoc dapat berjalan lebihlancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas nantinya.Kata Kunci : Sistem Rekrutmen, Badan Ad hoc, Pilkada
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA GENG MOTOR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI DI RUANG PUBLIK William Heru Sidauruk; Agusmidah; Rosmalinda
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7372

Abstract

ABSTRAKFenomena geng motor di Indonesia menggambarkan kesenjangan antara idealitashukum dan realitas sosial, di mana hukum seharusnya menjaga ketertiban umum,namun dalam praktiknya belum mampu mencegah maraknya perilaku menyimpangdi ruang publik. Tindakan kriminal seperti balapan liar, penganiayaan, hinggaperusakan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rapuhnyaikatan sosial di kalangan remaja. Kondisi ini menciptakan gap antara pendekatanrepresif yang dijalankan aparat dengan kebutuhan akan pendekatan sosial yanglebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakanhukum terhadap fenomena geng motor melalui perspektif sosiologi hukum denganmenggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi faktorsosial yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan danwawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta mantan anggota gengmotor di Bandung dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakanhukum masih berfokus pada tindakan represif seperti razia dan penindakan pidana,namun belum efektif menekan angka keterlibatan remaja karena lemahnya efek jeradan tidak tersentuhnya akar sosial masalah. Berdasarkan teori Hirschi, melemahnyaattachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama penyebabpenyimpangan perilaku. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap geng motorbelum efektif karena tidak terintegrasi dengan kontrol sosial masyarakat. Olehkarena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkanmodel penegakan hukum yang kolaboratif dengan melibatkan keluarga, lembagapendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial serta membangunkesadaran hukum yang berkelanjutan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Geng Motor, Sosiologi Hukum, TeoriKontrol Sosial, Ruang Publik
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH Bambang Pujiono; Fitri Windardi; Totok Minto Leksono; Zaenal Arifin
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7744

Abstract

Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteksotonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakanhukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaanhidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turutmempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Artikelini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidupberdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, sertamembahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranahotonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturanperundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukumperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-UndangCipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup.Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studiKabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalammeningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yangefektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakanhukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undanganyang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yangbertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperanaktif melindungi dan mengelola lingkungannya.Kata Kunci: penegakan hukum, pemerintah daerah, otonomi daerah
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Ariella Gitta Sari; Rizki Yudha Bramantyo; Yok Sunaryo
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7745

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukanbukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU dalam penyelesaian praktik kartel diIndonesia serta menganalisis pembuktian tidak langsung tersebut ditinjau dari sistempembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan iniadalah metode penelitian hukum nornatif yang bersifat preskriptif. Kedudukan IndirectEvidence atau alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian dapat diterima sebagaialat bukti dalam pembuktian kasus kartel serta merupakan bukti yang harusmendukung terjadinya dugaan praktek kartel dalam hal penetapan harga dan buktitidak langsung ini haruslah merupakan satu kesatuan atas adanya dugaanpelanggaran yang mana bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang merupakanpembuktian tidak langsung adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi danmembuktikan terjadinya kartel penetapan harga.Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, Persaingan Usaha, Kartel
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL Erny Setiawan; Arief Rahman; Arrum Normasari; Geger Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7746

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagipara Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertamakalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebutdiharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada paraPencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik danakhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidakdipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapatlebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahasmengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOPpenarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user).Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; LembagaManajemen Kolektif.
PERSAINGAN ANTARA PERBANKAN DAN PEER-TO-PEER LENDING: TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESETARAAN REGULASI (REGULATORY LEVEL PLAYING FIELD) Iklima Nur Rahma; Ilma Lailia Yusvida; Aizahra Dafa Salsabila; Mohammad Haris Yusuf Albar
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7747

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor jasakeuangan melalui hadirnya layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending sebagai alternatifpembiayaan di luar mekanisme intermediasi perbankan konvensional. KehadiranP2P Lending tidak hanya memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga mengubah struktur persaingandalam industri jasa keuangan. Perbedaan karakteristik model bisnis antaraperbankan dan P2P Lending menimbulkan perbedaan rezim pengaturan yangberpotensi menciptakan regulatory asymmetry dan memengaruhi terciptanyaregulatory level playing field. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaturan hukum yang mengatur persaingan antara perbankan dan P2P Lendingdi Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip regulatory level playing field,serta merumuskan arah harmonisasi regulasi yang mampu menciptakan persainganusaha yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, danpendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melaluipenelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan PenguatanSektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentangLayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta berbagai doktrindan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaanpengaturan antara perbankan dan P2P Lending pada dasarnya didasarkan padaperbedaan fungsi, model bisnis, dan profil risiko masing-masing. Namun,konvergensi layanan keuangan digital menuntut penerapan regulasi yang lebihadaptif melalui pendekatan risk-based regulation dan proportional regulation agartidak menimbulkan ketimpangan persaingan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasiberdasarkan prinsip same activity, same risk, same regulation menjadi langkahstrategis untuk mewujudkan regulatory level playing field, meningkatkanperlindungan konsumen, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitassistem keuangan nasional.Kata kunci: Peer-to-Peer Lending; hukum perbankan; regulatory level playingfield; risk-based regulation; harmonisasi regulasi.

Page 36 of 38 | Total Record : 371

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue