cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Erly Pangestuti; M. Sriastuti Agustina
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2269

Abstract

ABSTRAK Wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mempengaruhi perubahan cara hidup dan budaya daerah itu sendiri hingga menyentuh derajat masyarakat yang paling rendah. Masalah ini tidak hanya mengakibatkan kemunduran sector ekonomi rakyat, namun, hal itu juga menyebabkan penurunan daya beli individu dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.Tinjauan ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan jaminan yang baik kepada anak jalanan melalui upaya preventif dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan, membangunkan semangat dan memberikan gambaran tentang rumah singgah, membuat peraturan dan pedoman serta memberikan kebebasan kepada anak jalanan untuk memiliki pilihan untuk bermain di rumah singgah, pendampingan langsung, memberikan pendekatan dalam mengelola masalah sosial dan bimbingan pengelolaan penghasilan. Upaya restorasi pemerintah daerah dengan meningkatkan SDM, mengamati perkembangan anak jalanan, dan menilai perilaku positif anak jalanan.Persoalannya, tak sedikit dari mereka yang berusaha kabur karena faktor mental dan terhimpit oleh kebutuhan hidup. Anggaran pemerintah yang digelontorkan sangat besar dan belum mampu untuk menyalurkan anak jalanan ke  pekerjaan yang layak. Selain itu juga masih kurangnya bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan. Kata Kunci : perlindungan hukum, anak jalanan, tindak pidana anak 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG Fitri Windradi; hery Lilik Sudarmanto; Lindu Ardjayeng; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.1004

Abstract

Didalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengenali bentuk perlindunganhukum yang diberikann kepada kreditor didalam perjanjian kredit pengakuan hutang dengan jaminan hak tanggungan pada saat debitor wanprestasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer 04/1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Untuk mengetahui pentafsiran ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Tanggungan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor ketika debitor wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normative, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematic, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan per-masalahan yang diteliti. Kata Kunci : Kreditor, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pujiono, Bambang
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1962

Abstract

ABSTRAKAdanya kasus yang merugikan konsumen perlu dikhawatirkan bagi pemerintah, dimana kasus perlindungan konsumen yang berada di Indonesia masih banyak dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah yang memberikan jaminan kepada Konsumen. Beberapa mungkin ada bagi para produsen mengabaikan hak-hak yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memberikan jasa maupun barang terhadap konsumen, hal ini yang membuat pemerintah kita membuat sistem yang diperuntukan melindungi konsumen kita dari sebab-sebab yang bisa jadi menimbulkan kerugian bagi konsumen.Tujuan penelitian ini : 1. Bagaimana kedudukan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?.Hasil penelelitian ini menyimpulkan : 1. Kedudukan konsumen berada di dasar mutlak dalam hukum keamanan konsumen dan secara positif tidak sesuai dengan gagasan hukum. 2.  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia masih terbilang belum memenuhi konsep dari hukum tersebut, dimana konsumen sebagai objek dari pokok yang dimuat dari hukum tersebut belum sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kedudukan Konsumen
EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA SIDANG PERKARA PIDANA DI INDONESIA Mazmur Septian Rumapea
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2276

Abstract

ABSTRAK            Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi Teleconference maka banyak yang akan terjadi permasalahan di dalam persidangan peradilan pidana di Indonesia.  Tujuan penelitian ini yaitu dengan cara mencari tau seberapa ekfektivitas sidang peradilan pidana diIndonesia. Karena ada dua sisi efek dari sidang peradilan ini. Efek sisi yang pertama itu tentang keuntungannya yaitu disaat masa kini Indonesia di landa Pandemi Covid-19, banyak persidangan yang terganggung dengan masalah ini, jadi sidang teleconference ini sangat efisien, waktu cepat, dan tidak berbiaya mahal dalam perjalanan sidangnnya. Di satu sisi lain juga sumber daya manusia di bidang teknologi beserta koneksi yang kurang memadai dan jika tidak terjadi Pandemi Covid-19 jelas sangat tidak efisien di karenakan masih belum ada diatur dalam undang – undang.. Kata Kunci : Efektivitas, sidang peradilan, koneksi, pandemi
Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dialisis Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan Di Unit Hemodialisa (Studi di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar) Mahyuvi, Tata
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1766

Abstract

ABSTRAKPelayanan keperawatan dalam menjaga kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar kompetensi yang berlaku agar masyarakat dapat merasakan kualitas layanan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif-studi kasus. Populasi adalah perawat dialisis Keperawatan Di Unit Hemodialisa. Sampel penelitian ini adalah sebagian perawat dialisis Keperawatan Di Unit Hemodialisa. Teknik penelitian berupa wawancara kepada responden dan menentukan tema yang didapat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kulitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian secara umum.Hasil penelitian, Dalam menjalankan praktiknya perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis agar dalam menjalankan praktik profesionalnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat Dialisis, Praktik Keperawatan
KEKUATAN PEMBUKTIAN NOTULA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG MENGGUNAKAN TELEKONFRESI Heryzohn Sianturi
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2271

Abstract

ABSTRAK Dengan berkembangnya teknologi komunikasi serta informatika saat ini, banyak  aspek kehidupan manusia yang terpengaruh. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan tugas seorang notaris. Notaris berwenang untuk memberikan pelayanan publik dalam bidang hukum kepada orang banyak dan seiring perkembangan zaman maka seorang notaris juga harus mampu mengimbangi pelayanannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dalam bentuk sarana media massa berbasis elektronik terkait dengan fungsi dan jabatannya sebagai seorang notaris. Tanggapan yang baik atas keberadaan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang bertransformasi sangat besar sekarang semestinya diberikan oleh para pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang notaris wajib untuk memberikan pelayanan yang sigap, segera dan tidak rumit menjadi sebuah terobosan sistem digital. Media elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak dan tujuan pihak-pihak yang tidak bertemu secara langsung. Kondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebut merupakan sarana telekomunikasi jarak jauh yang menggunakan sistem pengolahan kesimpulan yang memiliki keakuratan memori pendataan yang sangat efektif dan efisien untuk dilakukan. Kata kunci :   Notaris, Penanggung Jawaban, Teknoogi Digital, Media Elektronik, Perseroan Terbatas     
Perlindungan Hukum Kesetaraan Upah bagi Perempuan Pekerja: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Bahroni, Achmad
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1963

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara itu telah meratifikasi Perburuhan Internasional Konvensi Organisasi (ILO), yang sejak 12 Juli 1950 telah menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional. [1] Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan berada di posisi kelima di seluruh dunia sebagai negara yang telah meratifikasi 18 nya konvensi.[2] Satu poin penting dalam file konvensi adalah kesetaraan gender antara pekerja perempuan dan lakilaki.[3] Salah satu isu strategis yang sangat luas yang dibahas oleh negara berkembang terkait untuk masalah kesetaraan gender. Upah disparitas menurut gender masih terjadi di Indonesia dan hampir semua negara di dunia. Itu budaya patriarki masih terlihat di tingkat latihan. [4]Wanita lebih rendah berprestasi dibanding laki-laki di berbagai bidang. Seperti itu kondisi bukanlah hal yang baik dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan. Karena itu harus antara pria dan wanita di posisi yang sama. [5]Masalah yang terkait dengan kesetaraan gender adalah sebenarnya bukan masalah baru. Level yang meningkat pendidikan dan kesadaran perempuan pemberdayaan perempuan membuat tawar-menawar posisi antara pria dan wanita posisi yang sama. Namun, itu tidak benar artinya tidak ada masalah sama sekali dalam gender kesetaraan, terutama dalam kaitannya dengan ruang lingkup kerja. Seringkali tidak disadari, setara posisi antara pekerja perempuan dan laki-laki dapat membuat daya saing tenaga kerja meningkat. Penelitian dilakukan oleh Klasen dan Lammana [6] menunjukkan bahwa pengurangan disparitas gender di bidang pendidikan tidak bisa membawa signifikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi perempuan akses ke pekerjaan produktif dibatasi. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan, sudah ada ketimpangan bisa mencapai empat kali lipat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, gender ketimpangan membuat pertumbuhan ekonomi tidak optimal. [7][1]     Preamble of the Republic of Indonesia Law No.80 of 1957 Concerning Approval of the International Labor Organization Conference No. 100 Regarding Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value.[2]     ILO, 'The ILO in Indonesia' (2014) Jakarta: ILO Publisher[3]     ILO Convention No. 100 and ILO Convention No.111[4]     Hennigusnia, ‘Gender Gap between Gender in Indonesia Glass Ceiling or Sticky Floor?'(2014) Vol.9, PenelitiPertama Pusat Litbag Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan RI,(here in after Hennigusnia)[5]     Central Bureau of Statistics, Gender Statistics Thematic-Portrait of Gender Inequality in Economy, (Jakarta: Publisher: Ministry of PPA, 2016)[6]     Stephen Klasen, Francesca Lamanna, ‘The Impact of Gender Inequality in Education and Employment onEconomic Growth: New Evidence for a Panel of Countries’ (2009) 15(3) Feminist Economics, 91-132[7]     Central Bureau of Statistics, Thematic Gender Statistics-Portrait of Gender Inequality in Economy, (Jakarta:Publisher: Ministry of PPA, 2016)
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rizki Yudha Bramantyo; Fitri Windradi; Suwarno Suwarno; Mashuri Mashuri
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2277

Abstract

ABSTRAK Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe pertisipatif. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa. Keyword         :           Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Partisipasional   
ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS BBC INDONESIA DALAM PEMBERITAAN ISU LINGKUNGAN NASIONAL VS. INTERNASIONAL Beti Hapsarie
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1767

Abstract

Abstract  - This study examines the objectivity of BBC Indonesia’s coverage of the Amazon and Kalimantan forest fires. This study aims to see whether there are differences in objectivity between the coverage of International and National environmental issues published in one media, especially when it’s affiliated with international media. McQuail (2000) defines media objectivity as taking a separate and neutral position by removing the subjectivity and personal opinion of journalists on news objects or news sources. Quantitative content analysis was carried out on 30 news items collected during the July-September 2019 period and coding was carried out using 8 indicators according to the Westerstahls objectivity scheme. From the test results, it is knows that there is no difference in objectivity in the reporting of forest fires in Kalimantan and the Amazon to BBC Indonesia. the results of this test are still in line with the concept of environmental journalism, where every journalist is required to take sides and support the environment itself. However, when compared with previous studies, the test results in this study show a difference. This is because in previous research, the topics raised were related to politics, not the environment.Keywords: News Objectivity, National and International News, Environmental Journalism
MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Fitri Windradi; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2272

Abstract

ABSTRAK Asas Kebebasan Berkontrak secara tersirat ada dalam Pasal 1338 (1) Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan adalah bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk causa yang tidak diperbolehkan. Untuk mengetahui penafsiran ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kata kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Kebebasan Berkontrak, Cacat Kehendak.

Page 6 of 36 | Total Record : 356

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue