cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bayu Sujadmiko
Contact Email
bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Phone
+6281394194918
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Gedung C. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Cepalo
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 25983105     DOI : https://doi.org/10.25041/cepalo
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memiliki visi untuk menjadi jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, yang akan di analisis secara komprehensif dengan perundang-undangan Nasional atau Internasional dan kondisi sosiologis. Misi dari Cepalo adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional, maupun skala internasional. Cepalo pada dasarnya berisi topik tentang hukum, sistem hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, antrophologi hukum, kebijakan publik, hukum internasional, hukum adat, hukum administrasi, hukum agraria, hukum islam, hukum bisnis, hukum pidana, hukum kesehatan, filsafat hukum, hukum kesehatan, hukum tekhnologi dan budaya. Namun tidak membatasi pokok bahasan mengenai studi hukum komparatif dan tidak menutup kemungkinan bagi penelitian yang bertemakan tentang kearifan lokal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Marojahan Hutabarat
Cepalo Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1766

Abstract

Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan nomor:313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti Visum Et Repertum? dan Apakah putusan hakim tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa  Perbandingan putusan hakim terhadap  tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak dengan alat bukti visum et repertum yaitu setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikir azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. 
Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu) Ucok Parulianth Simamora
Cepalo Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1750

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan terkait pendanaan dan pinjaman. Jika bank memberikan pinjaman yang tidak tepat, hal itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, bank memerlukan hak dan tindakan cepat untuk mencegahnya, serta memberikan pinjaman rekonstruksi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan analisis hukum serta konsekuensi dari peminjaman rekonstruksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Cabang Bandar Jaya, khususnya pada Unit Haduyang Ratu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan normative, dimana penerapan penelitian melalui studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Pemrosesan data melakukan pengeditan, pengkodean, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonstruksi pinjaman dalam kasus khusus melalui mediasi dengan debitur, evaluasi dan analisis keputusan pinjaman, dokumentasi dan pengawasan rekonstruksi pinjaman. Pada saat yang sama, analisis pinjaman (kasus pinjaman khusus) harus didasarkan pada Pasal 29 dan Pasal 30 UU 10, 2009 tentang Perbankan dan Pasal 1243, Pasal 1267, dan Pasal 1244 dari Peraturan Sipil Indonesia. Konsekuensi hukum dari rekonstruksi pinjaman dalam kasus khusus adalah pembatalan perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Emi Rahayuni sebagai Debitur. Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus, PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero)Tbk.
Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung Eddy Rifai
Cepalo Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1761

Abstract

Model penarapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dalam penerapan pemolisian masyarakat oleh FKPM memiliki kegunaan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk suatu organisasi FKPM yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan. FKPM berwenang untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan represif apabila terdapat tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau. Pemolisian masyarakat oleh FKPM dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya sendiri serta terbatasanya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum. Kata Kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.
THE NATURE OF THE AUTHORITIES IN A DEMOCRATIC RULE OF LAW Shandi Patria Airlangga
Cepalo Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1783

Abstract

The Government should have the ability to regulate the people. The policy of a ruler is firm, not blunt up and sharp down. The state in principle is not based on mere power (matchtsstaat), but is also based on law. In the rule of law, a rule of law is not created for bad purposes. Monocracy and democracy can live and grow in harmony with one another. The rule of law cannot be established without democratic government, and democratic rule without law will become anarchist. Legal development is carried out through a process of nomocracy and democracy at the same time. The government as the people's representative creates a legal politics that favor the people's interests. The consequence of the concept of a democratic state is to mix all members of society and force them to live together. Power tends to make the government forget itself and lose its ethics as a person assigned by the people to take care of the country. To change the misguided paradigm of the government, a vertical and horizontal relationship between the government and the people was applied. Government with its function as the holder of power should be able to align the interests of the people with their interests. Thus the dream of creating a unitary and prosperous state that is just and civilized is truly realized. The creation of a good reciprocal relationship will not be realized if the government is not on the right path.
DISPUTE SETTLEMENT ANALYSIS OF THE INDONESIAN SOLIDARITY PARTY STUDY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY'S DECISION, BANDAR LAMPUNG CITY NUMBER: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VII.2018. Erika Norliza’Aini; Erina Pane; Lintje Anna Marpaung
Cepalo Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1846

Abstract

Election Oversight Body or Bawaslu is demanded to be more active in following up on all findings and reports of alleged violations of the election both in the case of election disputes from one stage to another so that elections can run smoothly, safely and in an orderly manner, which Bawaslu also has the authority to adjudicate the election dispute process so that Bawaslu has the power to make a decision on the election dispute process as well as in resolving disputes between the General Election Commission or KPU and the Indonesian Solidarity Party or PSI. The problem to be discussed in this study is how the process of electoral dispute resolution between the Indonesian Solidarity Party and the Bandar Lampung KPU in the Bandar Lampung City Bawaslu is? And what is the authority of Bawaslu in the process of resolving disputes between PSI and KPU? The research results showed that the Dispute Resolution Mechanism between the Bandar Lampung City KPU and PSI on the Bawaslu Decision Number: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VIII.2018 was by the 2017 election law Article 103 letter c and Agency Regulations Election Oversight Number 18 of 2017. The authority of the Bandar Lampung City Bawaslu in deciding an election dispute case is in accordance with the 1945 Constitution and applicable regulations so that justice and human rights can be upheld relatively, and the equality of gender that already exists in the provisions of the legislation can be carried out correctly and adequately so that the election stages can run smoothly. It is in line with the tagline of the Election Oversight Body "Together with the People Oversee the General Election Bawaslu Enforce Election Justice".
Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC) Desia Rakhma Banjarani; Abdul Muthalib Tahar; Desy Churul Aini
Cepalo Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1754

Abstract

Pentingnya keberadaan pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC dalam menangani kejahatan internasional dikarenakan pengadilan nasional dianggap tidak mampu untuk merespon kejahatan internasional. Hal tersebut dapat terjadi ketika pengadilan nasional mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di Yugoslavia dan Rwanda. Situasi seperti ini disebut sebagai ketidakmampuan (unability) suatu pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana proses pembentukan, yurisdiksi, dan struktur ICTY, ICTR dan ICC? Dan apa saja persamaan dan perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembentukan, pengaturan yurisdiksi dan struktur ICTY, ICTR dan ICC menunjukan: Pertama, dalam hal pembentukan ICTY, ICTR, dan ICC dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sedangkan ICC dibentuk melalui konferensi internasional. Kedua, pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. Ketiga, dalam hal struktur organ menunjukan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari chambers, registry, dan office of prosecutors. Sementara struktur organ ICC berbeda dengan ICTY dan ICTR, dimana struktur organ ICC terdiri dari presidency divisions, registry, dan office of prosecutors.Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma telah memperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek. Dalam hal persamaannya: Pertama, penggunaan prosedur umum persidangan; Kedua, prosedur perlindungan hukum saat proses persidangan berlangsung; Ketiga, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya ketentuan yang termuat dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen. Kata Kunci: ICC, ICTR, ICTY dan Perbandingan.
Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu Kartiko Harnadi
Cepalo Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1765

Abstract

Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kawasan yang rentan terjadi konflik. Konflik tersebut terindikasi dari masyarakat desa Margosari yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan yang dapat dibahas adalah bagaimana model penguasaan tanah oleh masyarakat dan bagaimana model penyelesaiaan status hukum penguasaan tanah di Desa Margosari Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penulis menemukan jawaban bahwa model pemanfaatan tanahnya adalah untuk berladang, usaha pertambangan, dan pemukiman. Tanah di desa Margosari yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan belum ada yang bersertifikat. Sebagian besar bukti kepemilikannya adalah surat keterangan tanah, dan/atau surat peralihan di bawah tangan. Model penyelesaian status hukum tanah di dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat Desa Margosari adalah melalui: 1) perhutanan sosial, atau 2) perubahan batas kawasan hutan. 
Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Gunawan Raka
Cepalo Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1762

Abstract

Dualisme hukum adalah prinsip yang harus dihindari untuk menghindari kekacauan hukum (legal disorder) dan untuk menciptakan tatanan hukum. Inilah yang terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah. Setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU-X / 2012, ini memberikan solusi positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU-X / 2012 menjelaskan bahwa: (a) dalam Pengadilan Agama, penyelesaian perselisihan perbankan syariah adalah kedaulatan tetap menurut Mahkamah, (b) dalam perjanjian itu dijelaskan bahwa pihak-pihak yang masuk ke dalam kegiatan Perbankan Syariah (bank dan klien Islam) dapat memilih forum dan ini harus secara jelas dinyatakan dalam perjanjian, (c) ketika membuat perjanjian (perjanjian) harus  ada perjanjian antara kedua pihak dan mungkin tidak kontroversial dengan aturan hukum undangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Implikasi hukum dari penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012 adalah bahwa: (a) litigasi syariah tentang penyelesaian perselisihan bank menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam ruang lingkup pengadilan agama, (b) para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Syariah, dan badan arbitrase lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena berhubungan dengan permasalahan penelitian.  
Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien Dian Mauli
Cepalo Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1760

Abstract

Terjadinya ikatan antara pasien dan dokternya bermula ketika pasien meminta bantuan dokter mengenai kesehatannya. Hubungan demikian dikenal dengan kontrak teraupetik. Tidak dapat disangkal bahwa selalu akan terjadi sengketa antara dokter dan pasiennya. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah diantaranya, yang pertama mengenai indikator-indikator yang berimbas pada terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter, lalu yang kedua adalah dasar hukum penuntutan terhadap dokter jika kesalahan diagnosis terjadi. Dan dengan itu didapat hasil penelitian sebagai berikut: yang pertama, ditemukan prosedur penegakan diagnosis yaitu; anamnesis, pemeriksaaan fisik, pemeriksaan penunjang dan diagnosis, selain itu ditemukan indikator yang berimbas pada terjadinya kesalahan diagnosis seperti, kurangnya kuantitas tenaga medis pada tempat-tempat pelayanan kesehatan serta tidak lengkapnya fasilitas pemeriksaan penunjang. Menurut data yang diambil dari salah satu Puskesmas di Lampung Utara tercatat, bahkan tidak memiliki dokter dan fasilitas lain, hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa setiap Puskesmas harus memiliki minimal 2 dokter. Temuan yang kedua, adalah bahwa dokter yang melakukan kesalahan diagnosis harus bertanggung jawab berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Tanggung jawab dokter ini berupa tanggung jawab etis dan tanggung jawab disiplin. 
Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yayan Indriana
Cepalo Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1769

Abstract

Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindakan korupsi dan mengapa terdapat penyebab penghambat dalam pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulusan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian ini berfokus pada pengolahan data bersumber dari buku dan data-data yang didapatkan secara tidak langsung atau tanpa observasi Ke lapangan. 

Page 2 of 11 | Total Record : 105

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 1 (2017) More Issue