Cepalo
Jurnal ini memiliki visi untuk menjadi jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, yang akan di analisis secara komprehensif dengan perundang-undangan Nasional atau Internasional dan kondisi sosiologis. Misi dari Cepalo adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional, maupun skala internasional.
Cepalo pada dasarnya berisi topik tentang hukum, sistem hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, antrophologi hukum, kebijakan publik, hukum internasional, hukum adat, hukum administrasi, hukum agraria, hukum islam, hukum bisnis, hukum pidana, hukum kesehatan, filsafat hukum, hukum kesehatan, hukum tekhnologi dan budaya. Namun tidak membatasi pokok bahasan mengenai studi hukum komparatif dan tidak menutup kemungkinan bagi penelitian yang bertemakan tentang kearifan lokal.
Articles
105 Documents
<![CDATA[SAFEGUARDING HORMANI BROTHERS AND SISTERS AND CARRYING OUT LEGAL PROTECTION AGAINST ECOSYSTEM CONSERVATION IN MALUKU ]]>
<![CDATA[La Ode Angga La Ode Angga]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1882
<![CDATA[Brothers and Sisters of people in Maluku have the same hopes and ideals to always maintain peace in the land of the Kings of this Country. Harmony that is manifested in togetherness, friendship, brotherhood, love between fellow children in Maluku, and the silatu of the womb. It will motivate high civilization between public and indigenous people value if Brothers and Sisters of Maluku maintain peace that will ensure harmony among people. On the other hand, it will preserve ecosystems in Maluku which will create Harman between humans and the environment. This research explains the forms of basudara people’s activities as a form of implementation of peace preservation. This study uses a normative legal approach; normative legal research is carried out using appropriate methods based on the scientific characteristics of legal science. Moreover, this study discusses harmony maintenance of brothers in Maluku that perform Legal Protection against Ecosystem Conservation in Maluku. The research finds that the one form of keeping peace in Maluku is in the form of togetherness, friendship, brotherhood and love. It is believed that these principles will provide positive energy in humanity welfare. Therefore, the Government of Maluku must encourage awareness of both general public and indigenous people of Maluku.]]>
<![CDATA[CHEMICAL CASTRATION FROM CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS ]]>
<![CDATA[Dina Silvia Puteri]]>;
<![CDATA[Denita Cahyanti Wahono]]>;
<![CDATA[Rr. Jannatul Firdaus]]>;
<![CDATA[Steven Sukamdani]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1910
<![CDATA[Chemical castration is an additional penalty for child sexual abuse stipulated under Protection of Children Law, which states that anyone who intentionally commits sexual violence against children in any way and with certain criminal elements is subject to additional penalties in the form of chemical castration. As an additional penalty, chemical castration is excessive and deprives the right to reproduction. The criminal application also explicitly overrides state protection of human rights based on international conventions such as the ICCPR and UNCAT 1948 which has been ratified by Indonesia Human Rights Law. The implementation of chemical castration in Indonesia may able to reduce the number of habitual crimes or recidivists on sexual offender still raise the pros and cons. On the other hand, the effectiveness of this method in preventing these crimes is still debatable. The Indonesian Doctors Association (IDI) rejects the assignment of the execution because the additional penalty execution by the doctor is in contrary to the Indonesian Medical Ethics Code. This study aims to find solutions to conflict of law that occur in the application of chemical castration in the perspective of criminal law and human rights.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU ]]>
<![CDATA[Ahmad Syarifudin]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1897
<![CDATA[The process of settlement of election administrative of violation’s and implication of the legal remedy mechanism to the Election Supervisory Body (Bawaslu) to Election Supervisory Body Province/District (Bawaslu Kabupaten/Kota) decision that co-create legal uncertainty and losing right to be elected. This is normative law research focus on law norm that related with this topic and using primary legal material Law Number 7 of 2017, Regulation of Election Supervisory Body Number 8 of 2018, Supreme Court Rules Number 4 of 2017 and secondary legal material like book, journal, and research result. Then analyzed with qualitative-juridical are result: First, settlement of election administrative of violation regulated in Article 460 to 465 Law Number 7 of 2017 and Election Supervisory Body Rules Number 8 of 2018. Both regulate settlement of election administrative of violation must implementation open and no later than 14 (fourteen) working days after report received and registred. Second, implication from legal remedy norm to Election Superfisory Body precisely can disturb of the General Election Comission (KPU) working and losing right to use legal remedy to Supreme Court (MA) for candidate who canceled by KPU on the basis of The Election Supervisory Body Provinsi/Kabupaten decision.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqi Fadhlillah]]>;
<![CDATA[Dwi Andayani B.S]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1892
<![CDATA[Basuki Tjahaja Purnama mantan gubernur DKI Jakarta saat ini sudah menjalani Putusan Pengadilan oleh Pengadilan Negri Jakarta Utara, akan tetapi sebelum putusan ini dijatuhkan terdapat sebuah permasalahan hukum mengenai kepastian hukum dalam pemberhentian sementara kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 a sebelum Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan. Sehingga timbul permasalahan yaitu: Bagaimana kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelum vonis hukuman dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder yang bertumpu kepada alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberhentian sementara seorang kepala daerah dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama seharusnya diberlakukan, yang berarti Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak terlaksana dengan semestinya, dan seharusnya Presiden dan Mendagri menjalankan tugasnya sesuai Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama namun hal itu tidak telakasana, yang berarti Presiden dan Mendagri tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur dan juga kepastian hukum dari Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai pemberhentian sementara seorang kepala tidak terlaksana dengan baik.]]>
<![CDATA[BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Rizha Claudilla Putri]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1913
<![CDATA[Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV). Peraturan mengenai bentuk perusahaan persekutuan, firma dan CV terdapat di dalam KUHPer dan KUHD. Sama halnya seperti di Indonesia, bentuk hukum suatu perusahaan Malaysia dapat dikenal dengan beberapa bentuk business entitiy, seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company/SendirianBerhad (Sdn Bhd), dan Public Limited Company/Berhad (Bhd). Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang digunakan pun berbeda bagi kedua negara, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur dalam Limited Liability Act 2012. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen serta diolah dengan melakukan seleksi data secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP menggabungkan antara partnership dan company. Perbedaan bentuk hukum perusahaan persekutuan antara Indonesia dan Malaysia ini juga jelas terlihat jika dilihat dari aturan pada masing-masing negara dimana Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai bentuk hukum persekutuan ini. Dengan demikian, pemerintah hendaknya membuat sebuah undang-undang yang mengatur mengenai bentuk usaha persekutuan lebih khusus dalam peraturan yang berbeda agar dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku di negara Malaysia..]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ]]>
<![CDATA[Muhammad Habibi]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1962
<![CDATA[After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the branch of governmental power branches (Auxiliary State Organs). All corruption eradication institutions (outside the police and prosecutors) that still survive are only the Corruption Eradication Commission, namely an independent commission which has been given pro justitia authority in carrying out acts of corruption so far not without criticism. In carrying out their duties and functions (before the revision of the Act), experts criticized many of the institutions that were "independent". The purpose of writing this journal is to find out whether the amendment of Corruption Eradication Commission Law has given birth to the concept of an independent state institution for the KPK. This study uses a normative legal research method, meanwhile, the approach taken uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain if the overall amendment to the KPK Law has not yet given birth to the concept of an independent state institution because there are still provisions in the article to intervene in the independence of the KPK's authority for corruption.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dwi Andayani B.S.]]>;
<![CDATA[Tetty Hariyati]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1893
<![CDATA[Permasalahan terkait pengaturan hukum yang sulit diatur oleh hakim adalah terkait permasalahan waris beda agama dengan sumber hukum Islam yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan secara sempit diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam tahun 1991. Selain itu fakta bahwa waris Islam yang mengacu pada sumber hukum Islam adalah Alquran dan Hadis yang kini telah dirangkum dalam Keputusan Presiden Penyusunan Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative dengan analisis terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait masalah hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim agung dalam memutus perkara waris beda agama ini lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatannya. Walaupun hal ini sebenarnya bertentangan dengan sumber Hukum Islam baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HILANGNYA HAK ATAS TANAH MILIK WARGA MASYARAKAT YANG TERKENA ABRASI DI WILAYAH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Christopher Kendrick Adam]]>;
<![CDATA[Joe Arifiando Walpa]]>;
<![CDATA[Vina Octavia]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1943
<![CDATA[Abrasi yang terjadi pada Kabupaten Brebes pada bulan Februari 2020, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, menimbulkan dampak yang luar biasa. Sekian banyak tanah yang hilang disebabkan oleh abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Brebes yang memiliki hak atas tanah yang hilang tersebut membutuhkan perlindungan hukum atas tanah nya yang musnah. Status hukum atas tanah yang musnah karena terkena abrasi pun musnah. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah. Dalam Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus. Oleh sebab itu, hilangnya tanah karena faktor alam, seperti abrasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap negara, terkecuali jika pemerintah terbukti tidak melakukan upaya-upaya pencegahan yang semestinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab public pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semestinya dapat melakukan upaya pencegahan dalam menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat. Namun, apabila masyarakat merasa tindakan pencegahan tersebut kurang tepat dalam mencegah bencana abrasi maka masyarakat setempat dapat mengajukan gugatan Class Action melalui Pengadilan Negeri setempat.]]>
<![CDATA[ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Legina Nadhila Qomarani]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1979
<![CDATA[Perjalanan panjang birokrasi yang penuh rintangan dan berbagai kelemahan sejatinya sangat menuai banyak kritikan sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi birokrasi untuk melakukan upaya mereformasinya. Salah satu upaya mendasar yang perlu disasar dalam reformasi birokrasi adalah penataan sistem manajemen SDM Aparatur Negara dalam peraturan perundang-undangan. Hadirmya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara sekuensial menghadirkan PPPK dalam cakrawala kepegawaian di Indonesia merupakan langkah Pemerintah dalam upaya mereformasi birokrasi. Pasalnya, kehadiran PPPK yang secara mutatis mutandis menghapuskan eksistensi tenaga honorer disinyalir mampu untuk lebih memberikan perlindungan hukum dan menjawab carut marut perihal kompetensi, integritas dan profesionalitas Aparatur Negara. Tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mendiskursuskan kehadiran PPPK dalam cakrawala kepegawaian di Indonesia sebagai suatu anomali dengan menguraikan berbagai problematika yang lahir seiring dengan lahirnya PPPK dan bagaimanakah eksistensi PPPK ke depannya dalam persinggungannya dengan Tenaga Ahli. Diskursus tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputinya, hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam persinggungannya dengan eksistensi Tenaga Ahli, jika berbagai problematika seputar PPPK tidak segera diatasi, maka seiring berjalannya waktu eksistensi PPPK hanya akan tenggelam ditelan permasalahan. Dalam hal ini, Pemerintah (Presiden) sebagai pembentuk undang-undang dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya agar segera menetapkan peraturan pelaksana yang lebih khusus dan terperinci dalam upaya memaksimalkan perekrutan PPPK yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan objektif, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN. Hal demikian tentu saja dapat dinilai mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PPPK dan tenaga honorer/pegawai tidak tetap lainnya yang selama ini telah ada dan diakui.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ]]>
<![CDATA[Adam Khafi Ferdinand]]>;
<![CDATA[Sunarto DM]]>;
<![CDATA[Maya Shafira]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2006
<![CDATA[Conspiracy of tender and corruption are both have related in government’s procurements of goods and services, because the procure partially or completely are being financed by APBN/APBD or another state budgeter. The act in the conspiracy of tender also is categorized as an act of corruptions. Therefore, there are two law enforcement institutions which have the authority to punish the perpetrators, that are KPPU and KPK. The purpose from this journal is to find out about how the efforts in law enforcement on government’s procurements of goods and services by KPPU and KPK, and what are the influence factors in the law enforcements process. This research is used with law normative method which is supported with data and information from interview or questionnaire. Futhermore, these article is using with statue approach and comparative approach. The results from this research are the law enforcement in government’s procurements goods and services by KPPU on tender conspiracy case have implemented of based in Anti Monopoly Law, KPPU Law Number 1 of 2019 and KPPU Law Number 2 of 2010 (Guidelines of Article 22). Whereas, law enforcement in government’s procurements goods and services by KPK on corruption case have implemented of based in Corruption Law, KPK Law and KUHAP. Both institutions have scope and authority for each other, however both of them have cooperation in terms of supervision and the law enforcement in government’s procurements goods and services which is poured on Memorandum of Understanding (MoU) between KPPU and KPK. Other than that, there are many factors that influence the law enforcement in government’s procurements goods and services by KPPU and KPK, there are law factor, law enforcer factor, tools/facilities factor, public factor and culture factor.]]>
