Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (JIDH) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. JIDH merupakan e-jurnal sebagai media publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam menerbitkan artikel ilmiah di bidang isue hukum kontemporer.
Ruang Lingkup jurnal ini meliputi kajian hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan.
Articles
94 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang ]]>
<![CDATA[Supriadi Jufri]]>;
<![CDATA[Anwar Borahima]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1379
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meganalisis perlindungan bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik melalui balai lelang, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang yang beritikad baik bahwa VR dan peraturan mengenai lelang lainnya tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif. Untuk menguasai objek lelang, pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat dikuasai oleh pemenang lelang. Balai Lelang dan KPKNL bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap risalah lelang sebagai akta otentik. Balai Lelang, dalam hal ini Pejabat Lelang hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari Penjual atau Pemilik Barang.]]>
<![CDATA[Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia ]]>
<![CDATA[Agus Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 2 APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v3i2.1366
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ bagi pasien gagal ginjal terminal serta mengetahui juga bagaimana upaya perlindungan hukum bagi resipien gagal ginjal terminal yang membutuhkan transplantasi organ ginjal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif terhadap data sekunder.dalam tatanan kebijakan formulatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan di dalam KUHPerdata maupun undang-undang kesehatan, khususnya tentang peraturan jual beli organ tubuh untuk transplantasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemajuan teknologi ilmu kedokteran khususnya transplantasi telah memberikan harapan baru bagi pasien gagal ginjal terminal. Namun demikian transplantasi organ ginjal di Indonesia bukanlah tidak ada kendala. Dalam peraturan perundang-undangan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah tidak tersedianya donor di Indonesia serta belum adanya hukum yang melindungi pasien gagal ginjal terminal yang akan melakukan upaya medis transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya formulasi kebijakan jual beli organ ginjal untuk kepentingan transplantasi dan perlu diregulasikan mengenai perlindungan hukum bagi pasien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli.]]>
<![CDATA[Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Abrar Saleng]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1351
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meganalisis perlindungan bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik melalui balai lelang, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang yang beritikad baik bahwa VR dan peraturan mengenai lelang lainnya tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif. Untuk menguasai objek lelang, pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat dikuasai oleh pemenang lelang. Balai Lelang dan KPKNL bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap risalah lelang sebagai akta otentik. Balai Lelang, dalam hal ini Pejabat Lelang hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari Penjual atau Pemilik Barang.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Artina Wahyu Dwi Nugrahaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 2 APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v3i2.1363
<![CDATA[Globalisasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan yang mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang berlangsung dengan sangat cepat. Melalui globalisasi serta keterbukaan informasi maka kegiatan ekonomi menjadi bersifat terbuka dan bebas sehingga memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan usaha. Untuk itulah dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang memberikan batasan-batasan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha agar persaingan sehat dapat terwujud. Hampir di seluruh negara telah memiliki kebijakan persaingan dalam melindungi kegiatan pasar. Untuk menjaga pasar yang sempurna ini dibentuklah undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (antitrust laws). Antitrust Laws telah diuraikan sebagai sebuah piagam yang komprehensif mengenai kebebasan ekonomi yang bertujuan untuk membangun persaingan bebas sebagai aturan perdagangan.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Adat dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Fredrickus W.A Maclarimboan]]>;
<![CDATA[A. Suriyaman M. Pide]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1352
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan dibidang lainnya, sudah seharusnya memertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical legal research). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Penerapan hukum adat sangat efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Peradilan adat merupakan bagian dari hukum nasional, karena itu diperlukan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya untuk perkara lalulintas. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci agar aparatur penegak hukum memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.]]>
<![CDATA[Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional ]]>
<![CDATA[Aisyah Dinda Karina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 2 APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v3i2.1360
<![CDATA[Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha).]]>
<![CDATA[Membangun Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit ]]>
<![CDATA[Hendra Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1411
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit pada saat ini, dimana diharapkan dari hasil analisis tersebut penulis dapat membangun sebuah model penegakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kartu kredit di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap hukum, dimana data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap penggunaan kartu kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal disebabkan seperti faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri dan usia, sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor seperti ekonomi, penegak hukum, sistem pengawasan dan teknologi informasi, sehingga model yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum ini berupa, membentuk suatu penyidik yang secara spesialis/khusus menangani tindak pidana terhadap cybercrime khususnya kejahatan terhadap penggunaan kartu kredit.]]>
<![CDATA[Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wido Bayu Syaputra]]>;
<![CDATA[M. Faiz Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 2 APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v3i2.1364
<![CDATA[Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia meskipun negara telah mengesahkan dan menertibkan Rencana Aksi Nasional dan untuk membentuk Gagasan Tugas untuk menghentikan kejahatan ini. Fenomena perdangangan manusia telah menjadi suatu fakta sosial disamping krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan kerja, pergaulan bebas serta tindak keharmonisannya suatu dalam keluarga merupakan suatu beberapa faktor penyebab terjadinya perdangan manusia. Karena perdagangan manusia melibatkan suatu jaringan kriminal internasional, dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan penguatan jaringan adalah suatu keharusan dalam mencegah dan memberantas hal tersebut terjadi. Dalam melakukan Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.]]>
<![CDATA[Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila ]]>
<![CDATA[Purwanto Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1435
<![CDATA[Pedoman pembaharuan hukum Indonesia adalah Pancasila. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Dasar, dan ideologi Bangsa Indonesia. Yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia adalah : Politik hukum , Arah politik hukum dan Peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan dan penjelasan Pasal-pasal UUD 1945. Cara membangun hukum nasional yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat ditempuh melalui menelaah masalah dengan pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, melaksanakan kajian ulang terkait perundang –undangan yang belum sesuai dengan Pancasila dengan menerapkan konsep /nilai- nilai Pancasila.]]>
<![CDATA[Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia ]]>
<![CDATA[Sophie Bellina]]>;
<![CDATA[Citra Tomy Tri Cahyaningrat]]>;
<![CDATA[Adinda Septia thalia Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 5 NOMOR 1 OKTOBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v5i1.1516
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis menangani permasalahan perekonomian di Indonesia karena adanya virus pandemi covid-19 ini. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis kepustakaan penulis akan menganalisis bagaimana dampak penyebaran covid-19 pada perekonomian Indonesia dalam hal perdagangan dan pariwisata, serta Bagaimana solusi terhadap dampak penyebaran covid-19 dalam hal perdagangan dan pariwisata? Melalui tulisan ini kami mengajukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan ekonomi yang di hadapi oleh Indonesia, dengan cara meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri; dapat pula untuk mengantisipasi dengan cara menjaga stabilitas domestik; atau kemungkinan terburuk yaitu meminjam uang kepada IMF karena disadari bahwa hampir seluruh perusahaan menutup usahanya dan ini berlaku pula pada perekonomian seluruh dunia, karena sektor perdagangan yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini juga dialami oleh China. Dimana China memegang perekonomian kedua di dunia, dengan begitu otomatis seluruh negara yang bekerja sama dengan China akan terkena dampak.Dengan adanya pandemi ini yang di mulai dari China, pada Januari 2020 tercatat terjadi penurunan ekspor impor dan penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Pada sektor pariwisata per Januari Indonesia telah mengalami penurunan jumlah wisatawan asing yang akan melakukan destinasi ke Indonesia. Dengan situasi seperti ini maka diperlukan adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan permasalahan covid-19 ini, agar perekonomian di Indonesia dan dunia kembali berjalan sesuai sebagaimana mestinya]]>
