Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (JIDH) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. JIDH merupakan e-jurnal sebagai media publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam menerbitkan artikel ilmiah di bidang isue hukum kontemporer.
Ruang Lingkup jurnal ini meliputi kajian hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan.
Articles
94 Documents
<![CDATA[Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkungan Universitas ]]>
<![CDATA[Sunny Ummul Firdaus]]>;
<![CDATA[Muhamad Alief Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Herzegovin Laxamana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 1 OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2410
<![CDATA[Jurnal yang berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas” ini menguraikan mengenai permasalahan menurunnya kesadaran dan pemahaman kawula muda dalam hal ini mahasiswa pada penerapan dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi yang dalam hal ini demokrasi Pancasila menjadi salah satu tonggak keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Universitas sebagai institusi Pendidikan tentu juga memiliki tanggung jawab atas pemahaman mahasiswa mengenai penerapan demokrasi baik dalam kegiatan pembelajaran keilmuan maupun kegiatan pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat secara langsung. Penyelenggaraan Pendidikan demokrasi tentu memerlukan penyelarasan terhadap kondisi praktis dan realitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu adanya model penyelenggaraan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional dilingkup universitas, kajian mengenai penurunan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan demokrasi, dan rekomendasi bagi pemerintah terkhusus seluruh universitas untuk menyelenggarakan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional mahasiswa sebagai upaya peningkatan demokrasi guna terciptanya penyelenggaraan negara yang aktif dan demokratis.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Perlindungan Penyu ]]>
<![CDATA[Wihelmus Jemarut]]>;
<![CDATA[Kornelia Webliana B]]>;
<![CDATA[Diah Permata Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 1 OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2613
<![CDATA[Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, menetapkan Penyu sebagai satwa dalam kategori Appendix I, yang bermakna bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Persoalannya adalah komersialisasi penyu di Indonesia masih marak terjadi. Artikel ini hendak menjawab pertanyaan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum perlindungan Penyu di Indonesia sebagai landasan yuridis upaya-upaya perlindungan penyu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia ikut menandatangani CITES (1973) dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Perlindungan terhadap penyu, selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Luki Oktaviani Brillian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 1 OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2615
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dan empiris. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Permasalahan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid.Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku setelah memperhatikan unsur-unsur Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian unsur “Barang siapa”, unsur “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar”; unsur “Untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain”.]]>
<![CDATA[Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Olga Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 1 OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2572
<![CDATA[Tantangan-tantangan dari era globalisasi mulai mengancam baik dari keamanan negara, pergeseran pada nilai kehidupan atau sosial, masuknya budaya asing, hedonisme, dan keterbukaan jaringan informasi. Hal membawa isu tentang homoseksual atau saat ini lebih disebut sebagai LGBT semakin tersiar. Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia. Mencuatnya fenomena LGBT di Indonesia erat kaitannya dengan kecenderungan negara-negara barat untuk secara bebas mengakui dan menduduki komunitas LGBT di masyarakat. Meningkatnya pembicaraan terkait hal ini di Indonesia dimulai ketika keluarnya pernyataan Mahkamah Agung Amerika pada tahun 2016 tepatnya tanggal 26 Juni yang melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis mencoba menilik bagaimana keberadaan LGBT dipandang dalam hukum positif Indonesia terkait ke legalitasannya, juga pemenuhan hak yang dituntut oleh mereka terkait perkawinan sesama jenis. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang kemelekatannya intim pada setiap manusia, namun bagaimana dengan persoalan hukum dan agama sebagai landasan dasar Indonesia dalam bernegara. Terkait hal tersebut dalam pembahasan ini akan membahas bagaimana perspektif terkait sisi pro dengan HAM sebagai tameng dan kontra dengan mengedepankan hukum dan agama.]]>
<![CDATA[Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Melia Dwi Putri Heni Hidayati]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2662
<![CDATA[Terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat kompleks berupa tindakan kekerasan dan ancaman dengan target acak yang ditentukan berdasar kategori tertentu. Pelaku kejahatan terorisme ini lebih dikenal dengan sebutan teroris yang untuk melakukan kejahatannya teroris ini bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sederet peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia tidak menutup kemungkinan hal seperti itu bahkan peristiwa yang lebih tragis dan lebih banyak memakan korban jiwa dapat terjadi di masa datang sehingga diperlukan suatu regulasi yang bertitik pada upaya preventif maupun represif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana penanganan terorisme dari prespektif hukum internasional, dan mekanisme serta tata cara penanganannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam London Agreement 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional. Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi terorisme diperlukan langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang-undangan, pembenahan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan teroris seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan, keimigrasian, kepolisian, pertahanan dan keamanan dalam negeri, kitab undang-undang hukum acara khusus untuk peradilan teroris, transportasi darat, laut dan udara.]]>
<![CDATA[Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Dalam Berbangsa Dan Bernegara ]]>
<![CDATA[Nabilah Apriani]]>;
<![CDATA[Ersya Aqila Wafa Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i2.2860
<![CDATA[Adanya penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia tidak dipungkiri membawa dampak yang berkelanjutan. Pada perkembangannya demi memutus rantai penyebaran virus Covid−19, terdapat sejumlah upaya yang salah satunya adalah pelaksanaan vaksinisasi Covid−19. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan komperhensif terkait dengan Apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanakan vaksinisasi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa vaksinasi yang pada mulanya merupakan suatu hak bagi seseorang, dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara sedang dalam keadaan darurat. Selain itu pelaksanaan vaksin juga berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, yakni hak atas kesehatan orang lain. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan vaksinisasi covid-19 dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh negara atas jaminan perlindungan untuk menghindari akibat yang berpotensi di timbulkan dan akan merugikan masyarakat pasca vaksinasi.]]>
<![CDATA[Problematika Penggunaan Alat Swab Nasofaring Dan Orofaring Bekas Pakai Pada Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andreas Agung Winarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i2.3241
<![CDATA[Screening swab antigan Covid-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kebijakan tersebut memerlukan penanganan dan pemeriksaan laboratorium yang sesuai mutu dan standard yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Screening swab antigan Covid-19 sekarang telah memunculkan permasalahan, yaitu terjadi pelanggaran penggunaan alat swab nasofaring dan orofaring bekas pakai pada saat pemeriksaan rapid antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu, Medan. Fakta demikian telah memunculkan suatu problematic, baik dari sisi medis, etik dan yuridis. Berdasarkan problematika tersebut artikel ini akan mencoba menganalisis apa problematic medis, etik dan yuridis dalam pelaksanaan screening swab antigen Covid 19. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature yang membahas mengenai kebijakan screening swab antigen Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa problematika medis dalam pelaksanaan screening swab antigen Covid 19 yang bermasalah, akan berimplikasi pada risiko meningkatnya kasus Covid-19 dan penyakit yang ditularkan lewat alat bekas pakai, seperti Hepatitis, HIV dan sebagainya. Kemudian aspek etik yaitu pelaku yang merupakan petugas kesehatan telah melanggar kode etik profesi dimana seharusnya tenaga medis bekerja sesuai kode etik profesi dan standar operasional prosedur. Terakhir dari aspek yuridis kegiatan penggunaan swab bekas pakai tersebut merupakan bentuk tindak kejahatan korporasi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Saran kedepan perlu ada sosialisasi terkait konsekuensi pelanggaran etika, medis dan yuridis bagi pelayanan pemeriksaan swab antigen yang tidak sesuai dengan standard dan mutu baik bagi perorangan dan korporasi terkait dengan pelanggaran tersebut.]]>
<![CDATA[Hak Waris Surrogate Mother Dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Aspek Perdata ]]>
<![CDATA[Nur Ina Az Zahra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3089
<![CDATA[Sewa rahim (surrogate mother) merupakan sebuah inovasi di bidang kesehatan dan teknologi yang memungkinkan pembuahan terjadi di luar tubuh dan ditanamkan lagi dalam rahim perempuan lain. Penemuan teknologi ini menambah daftar bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Praktik sewa rahim sudah mulai banyak di lakukan oleh berbagai negara di Indonesia, meskipun banyak kasus sewa rahim di Indonesia dilakukan secara tertutup. Sewa rahim memunculkan berbagai problematika terutama dalam ranah hukum perdata terkhususnya terkait dengan status hukum anak tersebut, menentukan status hukum anak tersebut merupakan hal yang krusial karena berkaitan juga dengan unsur perdata lainnya seperti hak waris. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum sewa Rahim (surrogate mother) dalam perspektif hukum positif Indonesia dan bagaimana hak waris seorang surrogate mother dengan anak hasil sewa rahim. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan undang-undang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan utama, hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang terlahir merupakan anak dengan status anak luar kawin dan yang memiliki hak waris atas anak tersebut adalah ibu pengganti (surrogate mother).]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>;
<![CDATA[Dwi Ruli Handoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i2.3106
<![CDATA[Keberadaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka telah melahirkan perseroan terbatas jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan perseroan perorangan. perseroan perorangan ini memiliki karakteristik dan perbedaan dengan pt yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam perseroan perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, hal ini sangat berbahaya bagi jalannya perusahaan, karena dapat menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, akan membahas tentang implikasi hukum pailitnya perseroan perorangan terhadap direksi. di indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impilaksi hukum pailitnya perseroan perorangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) model pemberlakuan implikasi hukum kepailitan perseroan perorangan tehadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara rule of reason.]]>
<![CDATA[Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online ]]>
<![CDATA[Nurhadi Ahmad Juang]]>;
<![CDATA[Muhammad Kevin Hidayat]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3065
<![CDATA[Pada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah satu pihal lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini mucul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun kasus yang menjadi pendekatan pada tulisan ini adalah kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, merupakan salah satu bentuk kasus wanprestasi arisan online yang masih baru saja terjadi. Dimana tergugat selaku peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan jurnal ini didasarkan pada masalah tentang apa sebenarnya yang dapat menyebabkan terjadinya wanpretasi atas perjanjian arisan online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasinya. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Peran pemerintah yang bersifat preventif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini.]]>
