cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihdi Karim Makinara
Contact Email
Ihdi Karim Makinara
Phone
+6282304008070
Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 14112353     EISSN : 25795090     DOI : http://dx.doi.org/10.22373/jms
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Ahkam specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 275 Documents
 13   14   15   16   17 
Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh Devi Faradila; Eddy Purnama; Mahdi Syahbandar
Media Syari'ah Vol 21, No 1 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i1.4570

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012 dan implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif di Kota Banda Aceh telah diupayakan merespon ketentuan ketentuan PP Nomor 33 Tahun 2012 melalui ketentuan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa qanun lainnya yang terkait perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif menurut PP Nomor 33 Tahun 2012 belum berjalan dengan baik dan pihak pemerintah belum melakukan upaya berupa komunikasi dengan SKPD diwilayahnya guna pengambilan kebijakan penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif diwilayah kerjanya serta pengawasan kepada perusahaan swasta dalam penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI Ekslusif tidak dapat dilaksanakan mengingat belum adanya ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penerapan sanksi hukum bagi lembaga atau instansi maupun badan usaha swasta yang terkena ruang lingkup PP Nomor 33 Tahun 2012 walaupun terhadap hal tersebut telah ada ketentuan sanksinya yaitu dapat dikenakan sanksi pidana akibat menghalangi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. Selain itu juga membawa implikasi terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Ekslusif terhadap instansi maupun badan usaha yang mempekerjakan wanita dalam penyelenggaraan perusahaannya. Abstract: This study discusses to explain the commitment to provide exclusive breastfeeding according to PP No. 33 of 2012 and the legal implications of not implementing the need to provide exclusive breastfeeding facilities. This research uses empirical juridical methods. Exclusive breastfeeding in the city of Banda Aceh has agreed to grant PP No. 33/2012 through Pergub regulation No. 49/2016, as a form of implementation of Law No. 11/2006 and a number of other qanuns related to women and children. Efforts by the Government of Aceh in providing special facilities for the provision Exclusive ASI according to PP No. 33/2012 has not been going well and the government has not made efforts to provide communication with the SKPD in the region. provide space for nursing mothers. The legal implications of not implementing the requirements for the provision of breastfeeding sanctions are punishable by the approval of the mother in providing exclusive breastfeeding. It also has implications for the implementation of exclusive breastfeeding programs for agencies and business entities that employ women in the organization of their companies.
Landscape of Individual Muslim Giving in Malaysia: an Analysis Arifin Md. Salleh; Abdul Halim Mohd Noor; Hassan Bahrom; Abdul Rahim Ridzuan; Hamidah Irfan
Media Syari'ah Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v17i1.1927

Abstract

The landscape of donor funding for international development appears to be changing significantly. Private philanthropic donors are playing an increasingly important role. The list in World Giving Index was shown that Malaysia has been in 71 ranking on world giving index in 2013. This paper provides insight into the characteristics of individual Muslim in Malaysia towards giving. Data were collected via online approach, 556 questionnaires were received. The result shows donors’ satisfaction and level of well being do influence tendency to donate. While the transparency issue, and attitude do not influence the decision to donate. This is due to high donor trust and consequently less demand on transparency. For demographic factors four variables significant to determine behavior of giving: gender; age; level of income and education background of the respondent. Further research in this area should attempt to make cross-cultural comparisons of donor characteristics. This would provide a more holistic perspective on donor behavior.
Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo Jamhir Jamhir; Syahriandi Gayo
Media Syari'ah Vol 22, No 1 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i1.3666

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengemukakan sistim kewarisan apa yang lebih dominan diterapkan oleh etnik Gayo? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel probabilitas secara random. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diperioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.Abstract: This research study aims to show which inheritance system is more dominantly applied by the Gayo ethnic group? This research is analytical descriptive, namely by describing several variables related to the problem and the unit under study using the socio-anthropological approach, which is the approach to a problem by looking at the facts that occur in society. In this case, the type of sample used is purposive sampling and random probability samples. The conclusion from this study shows that the tendency of the Gayo people to settle their inheritance prefers it through customary inheritance law. In other words, the perception of the Gayo community on the customary inheritance system of Gayo is prioritized. From the answers of respondents who carry out customary inheritance law, it reaches 63.30% proportion of the whole sample. Also, it is still rooted in adat which is a living practice for the Gayo people. From the respondents' answers, around 40.82% stated that customary law had been rooted for generations, then 30.42% responded to respecting and preserving customary law and 15% said they were afraid of being banned by adat sanctions if customary law was not implemented.
Penentuan Kandidat Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh Muhammad Ridwansyah
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6504

Abstract

Artikel ini ingin menyorot mengenai penentuan kandidat pepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh. Serta mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh yang tidak merujuk kepada AD dan ART Partai Aceh sekaligus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, disimpulkan: Pertama, bahwa proses penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh. Akan tetapi proses ditentukan dalam kongres partai hal ini berdasarkan pernyataan para elit-elit Partai Aceh. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wliayah, Dewan Pimpinan Sagoe, Dewan Pimpinan Mukim dan Dewan Pimpinan Gampong sudah mengadakan rapat dalam hal penentuan para kandidat yang diusung. Kedua, konsekuensi dari penentuan kandidat Kepala Pemerintah Aceh baik itu Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota memang tidak merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Partai Aceh, dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 yang menyatakan kewenangan Majelis Tuha Peut menentukan kebijakan strategis namun kenyataannya tidak demikian, hal ini inkonstitional karena melanggar ketentuan AD dan ART Partai Aceh. Karena legitimasi AD dan ART Partai Aceh diakui secara kuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. This article would like to highlight the determination of the Aceh Government candidate pala in internal Aceh Party. Aims to find out and analyze the determination of candidates for the candidates for the Head of the Government of Aceh in the Internal Aceh Party. As well as knowing and analyzing the determination of candidates for candidates for the Head of the Aceh Government in the Internal Aceh Party who did not refer to the AD and ART of the Aceh Party as well as Government Regulation Number 20 Year 2007 concerning Local Political Parties in Aceh. Based on the research results in the discussion, it was concluded: First, that the process of determining candidates for the Head of Aceh Government candidates in the Aceh Party internally was not in accordance with the Aceh Party Statutes and Bylaws. However, the process was determined at the party congress based on the statements of the Aceh Party elites. Then the Central Leadership Board, the Wliayah Leadership Board, the Sagoe Leadership Board, the Mukim Leadership Council and the Gampong Leadership Council held a meeting in determining the candidates to be promoted. Second, the consequences of determining the candidates for the Head of the Government of Aceh, whether Candidates for Governor / Deputy Governor, Candidates for Regent / Deputy Regent, Candidates for Mayor / Deputy Mayor, do not refer to the Statutes and Articles of the Aceh Party, in Article 6 of the Bylaws which states the authority of the Tuha Assembly Peut determines strategic policy but the reality is not the case, this is unconstitutional because it violates the provisions of the AD and ART of the Aceh Party. Because the legitimacy of the AD and ART of the Aceh Party is strongly recognized by Government Regulation Number 20 of 2007 concerning Local Political Parties in Aceh. 
Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh Teuku Firmansyah
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.3233

Abstract

Abstrak: Kontrak penggunaan jasa konstruksi tidak terlepas dari persoalan hukum manakala para pihak melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Perselisihan yang terjadi memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi sangat tergantung kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi?Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi ?Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu?Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi yaitu : Pertama, Waktu Terlalu Singkat, kedua, Berganti Pejabat Pembuat Komitmen, ketiga, Disibukkan dengan Rutinitas masing-masing. Keempat, Kemampuan Komunikasi yang Belum Memadai. Konsekuensi hukum yang muncul bila penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan.Abstract: Contracts for the use of construction services are inseparable from legal issues when the parties make a breach of an agreed agreement. Disputes that occur require a solution to solve them. To determine the dispute resolution form of construction services is highly dependent on the contents of agreements that have been agreed upon. However, of the 14 construction service contracts between the Committing Officer and the Service Provider, only 4 contracts specify the settlement in the Court, while others ignore it. This study aims to find out why not mention the settlement of disputes in construction contracts? What are the barriers in the settlement of construction service disputes? What are the legal consequences if the settlement of construction service contract dispute is not settled non litigation first? This research uses empirical juridical research method using primary data, secondary data that is primary law material and secondary law material and tertiary data. The result of the research shows that the underlying reason is not the place of completion is the lack of understanding of the law, prioritizing the manufacture technique, is familiar with the existing contract format and the absence of standard reference from the Ministry of Public Works. The obstacles encountered in resolving construction service disputes are: First, Time Too Short, second, Switch to Committing Officer, third, Busy with each Routine. The legal consequences that arise when a non-litigation dispute resolution is not done in advance is to make written approval of the dispute settlement procedure, including for making court settlement possible.
Managemen Konflik dalam Tubuh Umat Muslim Menurut Al-Quran (Sebuah Pendekatan Tematik Al-Quran) Teguh Murtazam
Media Syari'ah Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v17i1.1933

Abstract

Trend konflik sekterian antara sesama masyarakat muslim di dunia mulai mengalami pergesaran. Aceh misalnya, definisi musuh yang merupakan ungkapan untuk menjelaskan seorang atau sekelompok orang yang diposisikan sebagai ancaman yang dapat mengancam eksistensi, mulai berubah di daerah yang mengklaim telah menerapkan Syariat Islam ini. Awalnya terminologi musuh, hanya ditujukan kepada non-muslim seperti penjajah Belanda dan Jepang yang menginvasi masyarakat Aceh pada zaman colonial dahulu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu definisi ini beralih dan ditujukan untuk pemerintah Republik Indonesia, disebabkan karena ketimpangan yang muncul antara Aceh dan Jawa, sehingga memaksa masyarakat Aceh mulai menerjemahkan pemerintah sebagai musuh barunya, puncaknya adalah ketika pemerintah Indonesia mengirim angkatan perangnya untuk memberantas gerakan Aceh merdeka (GAM) yang diklaim sebagai pemberontak negara
Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i) Husni A. Jalil; Tia Wirnanda
Media Syari'ah Vol 22, No 1 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i1.6533

Abstract

Abstrak: Tulisan ini mengkaji perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i yang membahas mengenai wali nikah yang fasik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i tidak sah wali nikah orang yang fasik, akan tetapi beliau mensyaratkan wali itu harus adil. Perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik keduanya berbeda dalam memahami hadis dari segi maknanya, hadis yang digu nakan berbeda mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi’i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.Abstrak: This paper examines the comparison between the Hanafi and Shafi'i schools which discuss wicked marriage guardians. From the results of the study it can be concluded that according to the Hanafi school of wicked guardians may be guardians in child marriages or female nieces. Whereas according to the Shafi'i school the illegitimate marriage guardian of the wicked, but he requires that guardian must be fair. Comparison of the validity of wicked marriage guardians both differ in understanding the hadith in terms of meaning, the traditions used are different Hanafi schools using a weak basis of hadith, while the Shafi'i school uses a proposition that is the power of sanad, matan and strong rawi.
Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh Indra Suhardi
Media Syari'ah Vol 21, No 1 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i1.6047

Abstract

Abstrak: Hukuman penjara berimbas luas kepada suami, istri, dan anak serta keluarga besar terpidana.  Selama ini, negara tidak memberikan advokasi bagi keluarga narapidana. Ini berbeda dengan hukuman cambuk yang dinilai lebih manusiawi. Pertanyaannya, apakah pidana cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif perlindungan keluarga terpidana?  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tampak lebih jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk keluarga pelaku/terpidana; didasarkan kepada nilai-nilai yang dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Keberadaan hukuman cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana. Namun demikian, diperlukan pemisahan tegas antara konsep hudud dengan takzir untuk dapat mencapai maqāṣid al-syarī`ah  dan merealiasikan tujuan penghukuman. Untuk itu, diperlukan penguatan norma dalam bentuk alternatif bentuk `uqubat berupa gabungan antara cambuk, penjara, dan denda. Selain itu itu juga diperlukan regulasi khusus untuk pembinaan terpidana pascaeksekusi cambuk.Abstract: Prison sentences have a wide impact on the husband, wife, and children and extended family of convicts. So far, the state does not provide advocacy for the families of prisoners. This is different from caning that is considered more human. The question is, can caning in Aceh be an alternative protection for convicted families? The results showed that Islamic law appeared to be more clear in providing protection to the community, including the families of the perpetrators / convicted persons; based on values that can be found in the Qur'an and Hadith. The existence of caning in Aceh can be an alternative for the protection of convicted families. However, a strict separation between the concept of hudud and takzir is needed to be able to reach the maqāṣid al-syarī`ah and realize the purpose of punishment. For this reason, it is necessary to strengthen the norm in the form of an alternative form of uqubat in the form of a combination of whips, prisons and fines. In addition, it also requires special regulations for fostering convicted men after caning.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah) Mursyid Djawas; Nida Hani
Media Syari'ah Vol 20, No 2 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i2.6515

Abstract

Abstrak: Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab  keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan  rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan (library research), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan istri mencari nafkah sebanyak 97% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.Abstract:  religion requires husbands to provide their wives with legitimate marital bonds. After the marriage contract, the husband is obliged to make a living to his wife at least the daily necessities. Some wives are in charge of their families. In Kecamatan Kute Panang District Aceh Tengah The wife is more instrumental in fulfilling household needs, child education, children's needs. Some wives work as housewives as well as farmers, teachers, and others. The problem formulation in this thesis is how the role of the wife as the family responsibilities, what is behind the wife to be the responsibility of the family and how the view of Islamic law on the wife as the responsibility of the family. In this research, the authors use qualitative research methods using a descriptive analysis method. The data collection techniques used in the writing of this thesis are interviews, documentation, and polls, as well as library research, to complement the secondary data needed in this study. The results showed the wife to make a living as much as 97% and the wife played a full role as the family responsibility of 42% of respondents answered approve. The person who is behind the wife of the family is the responsibility: the husband has no job at all, husband's limited income, no husband (husband dies/divorced), wife happy to work outdoors, relieve husband's burden, the education level of the wife is better. Islam allows the housewives to work both in his own home or outdoors, to obtain additional funds to improve the welfare of the household. 
Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan) Soraya Devy; Mohammad Syakirin Bin Zahari
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6500

Abstract

Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dari sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah dari wawancara, buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Status Hukum Pernikahan  dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri antaranya adalah pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjukkan oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pemohon gagal mengikuti peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri di Malaysia, prosedur wali enggan dan wali hakim, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jangan sampai hal pernikahan seperti ini tidak dapat didaftarkan dan status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.The Legal status of the marriage conducted by the Regent of Foreign Affairs is one of the problems of the provisions of Islamic law on how the legal status of the marriage and how the judges of the Syariah low Court judge Kota Bharu to impose a verdict on the legal status of marriage carried out by foreign trustees. In this study, the authors used a method of literature and interview studies. As a result of the review of the literature and interviews, the authors got two sources: primary and secondary sources. From the primary source, the ruling judge is directly related to the Syariah low court of Kota Bharu, Kelantan. While the secondary source is capable or can provide information or additional data that can strengthen the discussion of the data taken by the author in this thesis is from interviews, standard books, Evidence books, and Hadist, al-Quran, and enactment of the Islamic Family Law in Malaysia. The results of this study show that the view of the judge in deciding the marital legal Status is carried out by the Regent of Foreign Affairs, among others, the applicant failed to use the trustee indicated by HRH Al-Sultan of Kelantan, the applicant failed to follow the rules of marriage procedures abroad enactment of the Islamic Family law such as the period of marriage registration conducted abroad in Malaysia Applicant's application. Therefore, one who wants to marry must follow the procedures established by the law. Do not let this kind of marriage be registered and the legal status of the marriage is deemed invalid and not in existence by the state and Islamic law.

Page 15 of 28 | Total Record : 275

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2024) Vol 26, No 2 (2024) Vol 26, No 1 (2024) Vol 26 No 1 (2024) Vol 25, No 2 (2023) Vol 25 No 2 (2023) Vol 25 No 1 (2023) Vol 25, No 1 (2023) Vol 24, No 2 (2022) Vol 24 No 2 (2022) Vol 24, No 1 (2022) Vol 23, No 2 (2021) Vol 23, No 1 (2021) Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) More Issue