Garuda - Garba Rujukan Digital

Rekonstruksi Subjek dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Muhammad Dayyan
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9315

This article argues that the murabahah contract implemented by Islamic banking with reference to the DSN-MUI fatwa and the Murabahah SOP formulated by the OJK is still ambiguous in terms of the pillars of both legal actions (legal events) and subjects (actors) of a series of legal events. Whereas financing with murabahah is very dominantly practiced by banks in channeling their funds to the public. This has spawned a number of studies that see many sides of weakness and even conflict with sharia principles. By using the ushul fiqh approach and using primary and secondary legal materials, the authors conduct a content analysis offering reconstruction of murabahah financing contracts in Islamic banking. The results of this study found that the murabahah financing contract was eleven legal events and four subjects were perpetrators of legal acts. These eleven legal events must be included as a new pillar of the murabahah financing agreement as an instrument for realizing maslahah and economic distributive justice. Artikel ini beragumen bahwa akad murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI dan SOP Murabahah yang dirumuskan oleh OJK masih ambingu dari segi rukun baik perbuatan hukum (peristiwa hukum) maupun subjek (pelaku) dari serangkaian peristiwa hukum. Padahal pembiayaan dengan murabahah sangat dominan dipraktekkan oleh perbankan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Hal ini telah melahirkan sejumlah penelitian yang melihat banyak sisi kelemahan bahkan bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penulis melakukan content analysis menawarkan rekonstruksi akad pembiayaan murabahahpada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menemukan akad pembiayaan murabahah sebelas peristiwa hukum dan empat subjek pelaku perbuatan hukum. Kesebelas peristiwa hukum ini harus dimasukkan sebagai rukun baru dari akad pembiayaan murabahah sebagai instrument untuk merelaisasikan maslahah dan keadilan distributif ekonomi.

Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Adlia Nur Zhafarina; Dian Juliarti Bantam
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9497

The study aims to improve the implementation of Anti-Corruption Education in the curriculum of the Indonesian tertiary education. The study is a normative-empirical legal research, which was carried out by examining both secondary and primary data. The secondary data consists of both primary and secondary legal materials obtained by library research. Furthermore, the primary data is in the form of interview & survey results obtained by interviewing informants using interview guidelines and survey results on respondents retrieved by measuring instruments which have been declared reliable and valid to measure the perception of anti-corruption education by an academic community. The results of the study in 2020 perceive that the implementation of Anti-Corruption Education in universities in the Special Region of Yogyakarta by the academic community is higher than the data from the monitoring and evaluation of Anti-Corruption Education in 2019 which was initiated by the Corruption Eradication Commission based on the experience of the study program as a respondent. This is also backed by a description of the implementation of Anti-Corruption Education in several universities, in the form of both independent and insertion courses.Penelitian yang berjudul Pendidikan Antikorupsi Sebagai Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Selanjutnya, untuk data primer sebagaimana dimaksud berupa hasil wawancara dan hasil survey yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan survei kepada responden dengan mengunakan alat ukur yang telah dinyatakan reliable dan valid untuk mengukur persepsi pendidikan antikorupsi oleh sivitas akademika. Hasil penelitian pada tahun 2020 ini mempersepsikan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sivitas akademika lebih tinggi dari data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden. Hal ini juga didukung dengan gambaran telah terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi baik berupa mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi.

Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam Rahayu Irhami; M. Irfan Syaifuddin; Inggit Ayuning Pandini; Shuhita Endah Palupi
Media Syari'ah Vol 22, No 2 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i2.8413

AbstractThis study describes the review of Islamic law related to the sale and purchase of workdays conducted by factory workers Oil palm Fabrique in Simpang Nibung Rawas Village, South Sumatra Province. This paper is field research by interviewing 13 factory workers to get an overview of buying and selling working days. This study also uses a literature review from Islamic legal sources and MUI fatwas to explain the appropriateness of buying and selling working days with Islamic legal principles. In practice, buying and selling working days is not following the provisions of the MUI DSN Fatwa because the ujrah imposed on the seller is determined by one party, the buyer, and the amount of the ujrah is expressed in terms of percentage rather than in nominal form. Besides, there is a mechanism that causes the transaction to contain gharar elements such as the sale of working days that are not yet owned, and the presence of gharar elements creates a new element, namely usury. Sales of working days that are not yet owned by workers cause at the end of the agreement the seller is required to pay the principal receivables accompanied by profits determined by the buyer that can be equated with borrowing money with interest. This research suggests that factory workers borrow funds from Islamic financial institutions that are more in line with Islamic legal guidance This research suggests factory workers not to continue the practice of buying and selling weekdays because there are elements of gharar and usury in it and to consider Islamic financial institutions and zakat institutions as a solution for lending funds.AbstrakPenelitian ini menjelaskan mengenai kajian Hukum Islam terkait jual beli hari kerja yang dilakukan oleh buruh pabrik CV. Sawit yang ada di DesaSimpang Nibung Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan mewancarai 13 buruh pabrik untuk mendapatkan gambaran praktik jual beli hari kerja. Penelitian ini juga menggunakan literature review dari sumber-sumber hukum Islam dan fatwa MUI dalam menjelaskan kesesuaian praktik jual beli hari kerja dengan prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya jual beli hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI karena ujrah yang dikenakan kepada penjual ditentukan oleh satu pihak yaitu pembeli dan besarnya keuntungan dinyatakan dengan bentuk prosentase dan bukan dalam bentuk nominal. Selain itu, terdapat alur mekanisme yang menyebabkan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur gharar seperti penjualan hari kerja yang belum dimiliki, serta adanya unsur gharar tersebut menimbulkan unsur baru yaitu riba. Penjualan hari kerja yang belum dimiliki oleh buruh menyebabkan saat akhir perjanjian penjual diharuskan membayar pokok piutang disertai keuntungan yang di tentukan oleh pembeli yang dapat disamakan dengan peminjaman uang dengan bunga. Penelitian ini menyarankan para buruh pabrik untuk tidak melanjutkan praktik jual beli hari kerja karena terdapat unsur gharar dan riba yang diharamkan dalam Islam serta mempertimbangkan lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat sebagai solusi peminjaman dana.

Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing Muhammad Aziz Zakiruddin
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9494

Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Worship, discusses the polemic and disharmony of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. The elimination and transfer of the functions and duties of the Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) to the Ministry of Religion resulted in disharmony. Not only in the regulatory aspect but in institutions. Some questions or problem formulations that arise in this paper are, what are the dynamics in the management of the Umat Endowment Fund? Second, what are the factors of institutional disharmony and legal aspects in the management of the Dana Abadi Umat? How is the impact of this disharmony on the management of the Dana Abadi Umat? In answering these questions the authors use the Library research method with a statutory approach (Statue approach), which is built on legal theories, tiered legal theory "The Hierarchy Of law", then the principles of legal preference, as well as Synchronization and Harmonization of laws. invite. This dualism is caused by disharmony between the PKH law and the PIHU law, disharmony in the PIHU Law is built on various factors and aspects, so that the PIHU Law is deemed not to apply the principle of legacy and the principle of forming good legislation. This dualism in the management of the DAU can affect the existence of BPKH and open up conflicts and problems in the future.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah, menyisakan polemik dan disharmonsasi terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penghapusan dan pengalihan fungsi dan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) kepada Kementerian Agama, menyebabkan disharmonisasi. Tidak hanya dalam aspek regulasi namun dalam kelembagaan. Beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang muncul dalam tulisan ini yaitu, bagaimana dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Dana Abadi Umat? Kedua, apa yang menjadi faktor disharmonisasi kelembagaan dan legal aspek dalam pengelolaan Dana Abadi Umat? Bagaimana dampak disharmonisasi tersebut pada pengelolaan Dana Abadi Umat? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Library research dengan pendekatan perundang -undangan (Statue approach), yang dibangun atas teori-teori hukum, Teori hukum berjenjang “The Hierarchy Of law”, kemudian asas-asas preferensi hukum, serta Sinkronisai dan Harmonisai undang-undang. Dualisme ini disebabkan disharmonisasi diantara undang-undang PKH dan undang-undang PIHU, disharmonisai dalam UU PIHU dibangun atas berbagai faktor dan aspek, sehingga UU PIHU dinilai kurang menerapkan principle of legacy serta asas pembentukan perundangan yang baik. Dualisme dalam pengelolaan DAU ini dapat mempengaruhi eksistensi BPKH dan membuka konflik dan problem di masa yang mendatang.

Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai- Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum untuk Penanggulangan Korupsi Murti Ayu Hapsari
Media Syari'ah Vol 22, No 2 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i2.7385

AbstractCorruption is a latent problem that hinders the guarantee of public welfare and social justice which has been the nation's goal since the Proclamation of Independence. The awareness of this country in eradicating corruption has begun to be seen as a consequence of the fall of the New Order regime, marked by the establishment of an anti-corruption organization, the Corruption Eradication Commission (KPK). However, from various data and statistical facts, indications of corruption in Indonesia still do not show figures that can be proud of - so in this case it takes several measurable steps that can overcome them. Preventive actions through internalization of the value of Pancasila integrity and decisive actions and political will from the authorities as vanguard fighters should be concrete in their attitudes, regulations and executions. The results of the research show that Indonesian’s nature traits is a fair human being, both towards oneself, others, and towards God as the prime cause; internalization of Pancasila norms and integrity as opposed to corruption can be a preventive measure from oneself against corrupt behavior, furthermore, as for stakeholders such as political parties, representative institutions, and the elected president have to represent its respectives consistency, seriousness and political will in eradicating corruption by carrying out competency-based regeneration, executing a sustainable and comprehensive anti-corruption policy. This research is a normative juridical study with a conceptual, historical and legislative approach.AbstrakKorupsi merupakan permasalahan laten yang menghambat penjaminan kesejahteraan umum serta keadilan sosial yang menjadi cita bangsa semenjak Proklamasi Kemerdekaan. Kesadaran negara ini dalam pemberantasan korupsi mulai terlihat konkritisasinya semenjak tumbangnya rezim Orde Baru, ditandai dengan dibentuknya lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari berbagai data dan fakta statistik, indikasi korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan angka yang dapat dibanggakan—sehingga dalam hal ini diperlukan beberapa langkah terukur yang dapat mengatasinya. Tindakan preventif melalui internalisasi nilai integritas Pancasila dan tindakan tegas dan kemauan politik dari penguasa sebagai pejuang garda depan seharusnya dikonkritkan dalam sikap, peraturan perundang-undangan serta eksekusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa watak manusia Indonesia adalah berwatak kemanusiaan yang adil, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap Tuhan sebagai kausa prima; internalisasi norma Pancasila dan integritas sebagai lawan dari korupsi dapat menjadi langkah preventif dari diri sendiri terhadap perilaku korupsi, lebih lanjut partai politik, lembaga perwakilan, serta presiden terpilih dapat menunjukkan konsistensi, kesungguhan, dan kemauan politiknya dalam memberantas korupsi dengan melakukan kaderisasi berbasis kompetensi, penyusunan kebijakan anti korupsi yang berkelanjutan dan paripurna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, sejarah, dan pendekatan perundang-undangan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hari Kerja oleh Buruh Pabrik Azhar Alam; Kintan Indah Sriwahyuni
Media Syari'ah Vol 22, No 2 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i2.8034

AbstractThis study describes the review of Islamic law related to the sale and purchase of workdays conducted by factory workers Oil palm Fabrique in Simpang Nibung Rawas Village, South Sumatra Province. This paper is field research by interviewing 13 factory workers to get an overview of buying and selling working days. This study also uses a literature review from Islamic legal sources and MUI fatwas to explain the appropriateness of buying and selling working days with Islamic legal principles. In practice, buying and selling working days is not following the provisions of the MUI DSN Fatwa because the ujrah imposed on the seller is determined by one party, the buyer, and the amount of the ujrah is expressed in terms of percentage rather than in nominal form. Besides, there is a mechanism that causes the transaction to contain gharar elements such as the sale of working days that are not yet owned, and the presence of gharar elements creates a new element, namely usury. Sales of working days that are not yet owned by workers cause at the end of the agreement the seller is required to pay the principal receivables accompanied by profits determined by the buyer that can be equated with borrowing money with interest. This research suggests that factory workers borrow funds from Islamic financial institutions that are more in line with Islamic legal guidance This research suggests factory workers not to continue the practice of buying and selling weekdays because there are elements of gharar and usury in it and to consider Islamic financial institutions and zakat institutions as a solution for lending funds.AbstrakPenelitian ini menjelaskan mengenai kajian Hukum Islam terkait jual beli hari kerja yang dilakukan oleh buruh pabrik CV. Sawit yang ada di DesaSimpang Nibung Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan mewancarai 13 buruh pabrik untuk mendapatkan gambaran praktik jual beli hari kerja. Penelitian ini juga menggunakan literature review dari sumber-sumber hukum Islam dan fatwa MUI dalam menjelaskan kesesuaian praktik jual beli hari kerja dengan prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya jual beli hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI karena ujrah yang dikenakan kepada penjual ditentukan oleh satu pihak yaitu pembeli dan besarnya keuntungan dinyatakan dengan bentuk prosentase dan bukan dalam bentuk nominal. Selain itu, terdapat alur mekanisme yang menyebabkan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur gharar seperti penjualan hari kerja yang belum dimiliki, serta adanya unsur gharar tersebut menimbulkan unsur baru yaitu riba. Penjualan hari kerja yang belum dimiliki oleh buruh menyebabkan saat akhir perjanjian penjual diharuskan membayar pokok piutang disertai keuntungan yang di tentukan oleh pembeli yang dapat disamakan dengan peminjaman uang dengan bunga. Penelitian ini menyarankan para buruh pabrik untuk tidak melanjutkan praktik jual beli hari kerja karena terdapat unsur gharar dan riba yang diharamkan dalam Islam serta mempertimbangkan lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat sebagai solusi peminjaman dana.

Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh Hasnul Arifin Melayu; Rusjdi Ali Muhammad; MD Zawawi Abu Bakar; Ihdi Karim Makinara; Abdul Jalil Salam
Media Syari'ah Vol 23, No 1 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i1.9073

This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of society in Aceh. This question arises because in the last few years after the enactment of the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) in 2015 the number of cases of sharia violations in several districts /cities in Aceh shows a fluctuating trend and tends to increase. The implementation of QHJ, with the increasing number of lashes, should be able to reduce the occurrence of violations. Why hasn't QHJ been able to reduce the number of violations? This study uses a political science approach to law with data collection techniques through observation, interviews with open-ended questionare and review of documentation. The results showed that the QHJ was not optimal in creating the legal culture of the Acehnese people. This is because (1) the legal politics of the Aceh Government are not serious in implementing QHJ, (2) there are still many Acehnese people who do not fully understand the contents of the QHJ. It can be concluded that in general the QHJ has not been maximally implemented by the Government of Aceh, especially Aceh Tamiang District and Sabang City due to several constraints including budget, human resource management and policy dissemination. This paper has implications for the change in the orientation of the Aceh Government's political and legal policies to be more comprehensive in implementing Islamic law in the future.Tulisan ini mendiskusikan pengaruh pelaksanaan syariat Islam terhadap budaya hukum masyarakat di Aceh. Pertanyaan ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tahun 2015 angka kasus-kasus pelanggaran syariat di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemberlakuan QHJ, dengan semakin bertambahnya jumlah cambuk, seharusnya mampu menekan terjadinya pelanggaran. Mengapa QHJ belum mampu menekan angka pelanggaran tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik hukum dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan open-ended questionare dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QHJ tidak maksimal dalam menciptakan budaya hukum masyarakat Aceh. Hal ini karena (1) politik hukum Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjalankan QHJ, (2) masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memahami secara menyeluruh isi QHJ tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara umum QHJ belum secara maksimal diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang karena beberapa kendala baik anggaran, manajemen SDM dan sosialisasi kebijakan. Tulisan ini berimplikasi terhadap perubahan orientasi kebijakan politik hukum Pemerintah Aceh untuk lebih komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam ke depan.

Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia Azwar Iskandar; Hendra Wijaya; Khaerul Aqbar
Media Syari'ah Vol 22, No 2 (2020)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v22i2.8029

Abstract: This research aims to analyze the extent of the practice of murabahah in sharia banking Indonesia according to the concepts and rules of sharia, jurisprudence, and fatwa (shariah compliance). The study uses a qualitative-descriptive approach with a critical study method and library research. The results showed that the practice of murabahah in sharia banking has not fully fulfilled the rules in shariah compliance. Among the irregularities that have occurred to shariah compliance: (i) the murabahah agreement is directly agreed between the sharia bank and the customer, while the goods have not belonged to the bank and have not been accepted (al-qabd) with the result that the contract becomes void; (ii) the designation of the deputy by sharia bank in the murabahah lil aamir bisy-syiraa' is feared falling on the riba, namely as ‘hilah’ for debt with interest; (iii) the practice of the murabahah agreement may fall on the type of double contract (al-'uquud al-murakkabah) which is prohibited if the agreement between the customer and the bank is binding and there is no right to vote between the parties (khiyar); (iv) in its practice, sharia banks do not take profit based on the ra’sulmāl, but from the money incurred by the bank; and (v) in the event of a guarantee position, the sharia bank lays it as a necessity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia telah berjalan sesuai konsep dan aturan syariat Islam, baik berdasarkan nas-nas syariat, batasan-batasan fikih, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI (shariah compliance). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kritis dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam syariat (shariah compliance). Di antara penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance): (i) akad jual-beli murabahah langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang belum menjadi milik bank dan belum diterima (al-qabd) sehingga akad tersebut menjadi fasid (batal); (ii) penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad murabahah lil aamir bisy-syiraa’ dikhawatirkan terjatuh pada syubhat riba, yaitu sebagai hilah (rekayasa) atas hutang dengan bunga; (iii) praktik jual-beli dengan akad murabahah dapat terjatuh pada jenis akad berganda (al-‘uquud al-murakkabah) yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak khiyaar (memilih) antara kedua belah pihak; (iv) dalam praktiknya, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari ra’sulmāl, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank; dan (v) dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menetapkannya sebagai suatu keharusan.

The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah Al Ikhlas Al Ikhlas; Desi Yusdian; Alfurqan Alfurqan; Murniyetti Murniyetti; Nurjanah Nurjanah
Media Syari'ah Vol 23, No 2 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i2.10138

As written in al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah, Imam al-Shatibi explained that every divine law (the command of Allah) must be prescribed on purposes. The intended purposes or objective of the law is to fulfill for the benefit of humankind. Imam al-Shatibi divided the higher objectives of law into two categories: (1) the objectives of the Lawgiver (Allah), and (2) the human objectives (the benefits that refer to humankind as the doer of law). The human objectives are defined in three scales: from the ‘essential’ (dharûriyat), to the ‘necessary’ (hajiyât), and to the ‘complementary’ (tahsiniyât). Furthermore, Imam Al-Shatibi explained that there are four steps in understanding the human objectives. The first is understanding maqasid (objectives) through the purity of the command and prohibitions. The second is understanding maqasid through the existence of ‘illah (basis) contained in commands and prohibitions. And the third, understanding the maqasid through the law that related to 'adah (customs) and 'ibadah (worship) which have the main and additional objectives. Fourth, understanding the maqasid through silence on the part of Allah due to the absence of any occasions or circumstances for further declaration related to certain matter. In other word, there is no evidence from the Holy book on certain issue which provides the reasons of the law implementation despite the existence of the meaning (ma’na) behind the revelation.

Al-Dzari'ah Analysis of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 06 of 2020 concerning COVID-Safe Marriage Services Faiz Nashrullah; Maratus Shalikhah
Media Syari'ah Vol 23, No 2 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i2.10263

The emergence of the coronavirus outbreak impacts the changes in life order in Indonesia, not least on the implementation of marriage covenants. The government changed the marriage procedure as regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 06 of 2020 on Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society. The purpose of this Circular is to reduce the risk of coronavirus transmission. However, the regulation is considered not optimal in minimizing the occurrence of crowds and still causes many transmissions from marriage clusters. This research is library research using two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The author analyses the regulations in the Circular using the al-dzariah concept to find out whether the circular letter has closed the covid transmission path or not. The result of this study suggests that the circular letter still opens up opportunities for the spread of the Covid-19 virus and has a mafsadah impact on the community, so it is included in the category of sadd al-dzariah. Articles 5 and 6 states that a maximum of 10 people may attend if the marriage is held inside the KUA (Religious Affair Office) and 30 people outside the KUA. The number can be minimized to 6 people without hindering the validity of the marriage, either according to Islamic law or positive law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ihdi Karim Makinara

Contact Email
Ihdi Karim Makinara

Phone
+6282304008070

Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ihdi Karim Makinara

Contact Email Ihdi Karim Makinara

Phone +6282304008070

Journal Mail Official mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ihdi Karim Makinara

Contact Email
Ihdi Karim Makinara

Phone
+6282304008070

Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA