Articles
208 Documents
<![CDATA[Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rakia, A. Sakti R. S.]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v2i2.106
<![CDATA[Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kejenuhan publik. Disamping itu hukum administrasi menjadi urgen dan berkembang sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah, sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020, hukum administrasi berkembang cepat selama pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa indikator. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dibentuk instrumen hukum yang materi muatannya berlaku sekali selesai agar tidak terjadi residu aturan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitrah, Farrel Alanda]]>;
<![CDATA[Takariawan, Agus]]>;
<![CDATA[Muttaqin, Zainal]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v3i1.107
<![CDATA[This study aims to investigate the position of the DGT’s Civil Servant Investigator in relation to their duty to enforce taxation criminal. The law enforcement of taxation criminal in Indonesia is involving several institution like Civil Servant Investigator (Directorate General of Taxes Institution), Police Investigator (Indonesian Police Institution), and Attorney Investigator (Attorney Institution). This involving, which lately leads to the position and authority problem of each institution. This study will be focused on the position of civil servant investigator of Directorate General of Tax and its relation with other party like Supervisory Coordinator which occupied by police investigator, and also other investigator from another institution. The method which is used in this study is normative juridical approach with analytical descriptive specification. Based on that method, then the researcher will compare between the position of DGT’s Civil Servant Investigator ‘in legislation’ and ‘in its practice’ through library study and field research. The researcher carry out this research based on the researcher’s consideration about the importance of state income from the taxation sector, so that the unlawful act that detrimental from the taxpayer and any related party of it can be eradicated immediately. The results shows that the position of the DGT Civil Servant Investigator in the framework of eradicating taxation criminal was emphasized as the primary investigator. This position is based on Law No. 16 of 2009 as lex specialis derogat legi generalis against Law No. 8 of 1981. Based on this position, there some friction that occurs between the DGT Civil Servant Investigator and other officer from another institution. For example, the DGT Civil Servant Investigator of the West Sumatra-Jambi Regional Office, which was designated as a suspect by the Police investigator, and the Mobile 8 tax restitution was handled by the Attorney Investigator. One of the factors that causing the friction is the difference in organizational culture of each related institution. Therefore, the researcher recommend that each institution should understand carefully what their primary function is in dealing with taxation criminal so that there will be no misunderstanding and potency of overlapping between related institutions which can interfere the law enforcement process.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek dari Perdagangan Kosmetik Share-in Jar ]]>
<![CDATA[Firdausy, Sheril]]>;
<![CDATA[Mahanani, Anajeng Esri Edhi]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v3i1.113
<![CDATA[This study aims to analyze and understand the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade and the legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade. The type of legal research used in this study is a normative juridical legal research method. The data collection in this study was conducted through a literature study from the laws and regulations, journals, research results, and books. The data analysis used in this research is the descriptive analysis method. The results of the study show that the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade can be carried out through preventive and repressive legal protection efforts. Legal protection efforts are preventively carried out by registering the mark to get legal protection as a legal mark owner. Repressive legal protection efforts for trademarks can be done by litigation dispute resolution and non-litigation dispute resolution. The legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade are compensate for damages and/or ceasing all acts related to mark use. Therefore, it is recommended to the mark owner to provide cosmetics with trial or sample sizes. In this case, so that consumers try first about their compatibility with these cosmetics. On the other hand, business actors doing share-in cosmetic jar trade must make a license agreement with the mark owner. Furthermore, the government needs to include criteria for violations of right on mark in laws and regulations. This is purpose to increase legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade in the future.]]>
<![CDATA[Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Sarah Sarmila Begem]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.28
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.]]>
<![CDATA[Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ]]>
<![CDATA[Andi Suherman]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.29
<![CDATA[Independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala interfensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif. Bahkan terbebas dari tekanan dari unsur-unsur kelompok pengekang dari masyarakat, Ormas-Ormas, LSM, media sekalipun. Independensi Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara melalui peradilan-peradilan negara telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya benar-benar dapat mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.]]>
<![CDATA[Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.32
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Widhy Andrian Pratama]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.34
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.]]>
<![CDATA[Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Yohan Mahmud]]>;
<![CDATA[Rustam H. S. Akili]]>;
<![CDATA[Yusrianto Kadir]]>;
<![CDATA[Roy Marthen Moonti]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i1.37
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto dan Hambatan-Hambatan Penerapan Retorative Justice Dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Lbto. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep keadilan restorative justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam putusan hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto karena terdakwa dalam hal ini mau untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban dan korbanpun dalam hal ini tidak dirugikan. Kemudian dari sisi hambatan yang dialami yaitu hambatan dari segi social dan hambatan dari segi politik hokum pidana di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila ]]>
<![CDATA[Putri Lestari]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.54
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang berdasarkan Pancasila adalah dengan menjungjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya.]]>
<![CDATA[Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Hanim Mafulah]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v1i2.55
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang bagaimana pengaturan persaingan usaha dan pemberian Lisensi Wajib dalam pelaksanaan Paten untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Paten/inventor dengan kepentingan masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Kesimpulannya berdasarkan kasus Perjanjian Supply Agreement 2007 antara PT. Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) atas pelaksanaan Paten zat aktif Amlodipine Besylate dan Pasal 31 huruf k TRIPs Agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada Lampiran 25 serta Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan Lisensi Wajib Paten yang diberikan untuk memperbaiki praktik persaingan usaha tidak sehat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi dan paten dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga pelaksanaan Paten dan lisensinya yang diduga mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi objek pengawasan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).]]>
