Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.756

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)

Muhammad Kamal

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2921374

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Rinaldy Bima; Muhammad Kamal; Hardianto Djanggih
Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p03

Artikel ini menganalisis legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus permasalahan pada hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, namun harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 79 ayat (3), Pasal 199, dan Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya berbagai upaya penguatan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga yang independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, mengingat keberadaan KPK sangat penting bagi Negara Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi.

Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Muhammad Rinaldy Bima; Muhammad Kamal; Hardianto Djanggih
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Publisher : University of Islam Malang

The problem of village fund management in 2015 and until 2018, the budget of village funds from the central government to South Sulawesi has reached a total of Rp.5.7 trillion spread over 2,255 villages. With that much budget, it should be a trigger for the performance of village officials to increase development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law. But in its development, the abundant village funds were prone to be misused. Based on ICW monitoring since from 2015 to 2018, cases of corruption in village funds have increased from year to year and there have been at least 181 cases of corruption in village funds with 184 suspects of corruption and a loss of Rp. 40.6 billion. Increasing abuse of village funds has also occurred in South Sulawesi, namely 22 cases have been recorded with state losses of 3.4 billion, so it is deemed necessary to take efforts through preemptive and preventive patterns so that misuse of village funds is not repeated in various regions, particularly in Baji Mangngai Village, Mandai District, Maros Regency. we make a legal study, as it is believed that jurisprudence ha dir in an effort to provide legal problem solving.

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER ILEGAL (BLACK MARKET) Andika Prawira Buana; Hasnan Hasbi; Muhammad Kamal; Aan Aswari
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.268

An agreement is a legal relationship between one person and another person or several persons in order to accomplish a certain thing that has been agreed upon. The Agreement becomes the Law for the parties who make and comply with the content of the agreement. In principle, the treaty embraces the principle of contractual freedom, but that freedom has certain limitations that cannot be violated for the sake of justice, usefulness and legal certainty. The purpose of this research is to describe juridically the wetness and consequences of the illegal cell phone sale and purchase agreement. This research method uses normative legal research type using secondary data and is analyzed based on juridical descriptive. The results of this study argue that the absence of a mobile phone sale agreement is illegal because it does not meet the legal requirements of the agreement which is lawful under the applicable positive law and that the agreement is declared void by law and is considered to be a non-binding agreement.

Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Muhammad Kamal
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.32

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.

Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Sepryani Sepryani; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumengasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebarluasan informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalaui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum adalah: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. The research objective was to analyze the implementation of the documentation and legal information network function in the dissemination of regional legal products and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the Legal Documentation and Information Network of South Sulawesi Province in disseminating information on Legal Products has utilized information and communication technology through the website as a forum for joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner and has become a means of providing legal information services to the public and local agencies in the search for legal products that have been enacted or are in process at the Legal Bureau. Factors that influence the function of the Legal Documentation and Information Network in disseminating information on legal products are: Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros Muh Ashar AZ; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.725 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus mengenai kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor partisipasi masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Camat's Duties and Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy in Maros Regency and the Camat's Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy. The research method uses empirical legal research. The result of the research is that the implementation of the provisions of the laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the implementation of Regional Autonomy in the context of implementing the duties and functions of the Head of Sub-district in Maros Regency, is not optimal. Factors that affect the less than optimal implementation of the provisions of laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Special Regional Government regarding the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation factors.

Prospects for the New Capital City Policy in Law and Economic Perspectives Muhammad Kamal
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 1 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i1.205

The relocation of the nation's capital city has been a dream for a long time, but it was only realized after 77 years of Indonesia's independence through Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN Law). Nevertheless, the policy needs to be studied, considering that the current capital relocation will be carried out in the midst of various domestic polemics, as well as global issues such as inflation and the weakening of the global economy after COVID-19, as well as the war between Russia and Ukraine. This study uses a socio-legal research method by combining an interdisciplinary approach between normative studies and economic studies through an analysis of opportunities, threats, strengths, and weaknesses (SWOT). The findings reveal that, from a law perspective, the policy of the new capital city in the IKN Law is an obligation that must be carried out by the government, regardless of who will serve in the future. However, there are several notes to the IKN Law that are not yet in line with the principles of legislation. Meanwhile, from an economic perspective, the IKN policy is indeed based on the ideals of economic equity and sustainability, but financial factors, foreign debt, and global inflation are still a serious threat to the sustainability of the current New capital city policy and for the next few years.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar A. Ayu Lestari Baharuddin; Sufirman Rahman; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur namun masih kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor budaya.. The research objective is to analyze the settlement of criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) The process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station has been carried out according to procedures but is still not effective; (2) The factors that influence the process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station, namely; legal factors, economic factors, educational factors, and cultural factors.

Efektivitas Pelaksanaan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Anak Syakaria Syakaria; Syahruddin Nawi; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya profesionalisme oleh Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Anak) yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan mempertimbangkan hak dalam proses diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Mamuju. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh ada pada struktur hukum itu sendiri. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney, and 2). To find out and analyze the factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor against child cases at the Mamuju State Attorney, is not running effectively due to the lack of professionalism by the Public Prosecutor (Child Prosecutor) who has experience in handling child cases at the Mamuju State Attorney so that the Public Prosecutor has difficulty considering rights in the process diversion at the Mamuju District Attorney level. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney are; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential is the legal structure itself.

Smart City Policy in Indonesia: An Overview from the Green Constitution's Perspective Muhammad Kamal; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Smart city is now become an alternative policy to address various urban ecosystem’s issues. This article examines smart city policies in Indonesia, as well as the extent to which these policies can fulfill citizens' rights from the green constitution’s perspective. This is a normative/doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. Data was gathered through library research on primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant literature. The findings show that several smart city policies are still sectoral and unsustainable. A specific legal instrument is required to regulate smart city standardization to avoid misinterpretation and obstacles in its implementation. The smart city concept is consistent with the rights enshrined in Indonesia's green constitution, but policies continue to rely on local government initiative and discretion, resulting in citizens' rights not being placed proportionally.

Co-Authors A. Ayu Lestari Baharuddin A. Muin Fahmal Aan Aswari Andika Prawira Buana Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasnan Hasbi La Ode Husen Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto Muh Ashar AZ Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Rizky Ramadhan Rizki Ramadani Rudianto Rudianto Sepryani Sepryani Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Syakaria Syakaria

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search