cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
signjurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Muh. Jufri No. 1 Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90215
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SIGn Jurnal Hukum
Published by CV. Social Politic Genius
ISSN : 26858614     EISSN : 26858606     DOI : https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIGn Jurnal Hukum adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Menggunakan sistem peer-review untuk publikasi artikel. SIGn Jurnal Hukum menerima artikel penelitian baik studi empiris maupun studi dogtrinal dan relevan dengan bidang Hukum, dengan syarat belum pernah dipublikasikan sebelumnya di tempat lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hasan Basri
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain Fina Agustina Suhyana; Sigid Suseno; Tasya Safiranita Ramli
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia Farrel Alanda Fitrah
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut civil law system sebagai warisan dari Belanda. Akan tetapi, tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law system atau common law system. Perpaduan antara civil law system dan common law system di Indonesia disertai pula dengan perpaduan antara unsur hukum agama dan hukum adat. Hal ini dapat diketahui dari aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court dirumuskan dalam Pasal 302-325 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari common law system. Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Tindak pidana delik santet dirumuskan dalam Pasal 252 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Olehnya itu, disarankan agar peran perbandingan hukum dalam menelaah proses pembaharuan hukum harus terus dilakukan, sehingga sistem hukum di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 A. Sakti R. S. Rakia
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.106

Abstract

Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kejenuhan publik. Disamping itu hukum administrasi menjadi urgen dan berkembang sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah, sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020, hukum administrasi berkembang cepat selama pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa indikator. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dibentuk instrumen hukum yang materi muatannya berlaku sekali selesai agar tidak terjadi residu aturan.
Adat sebagai Konsep Kunci dan Siri’ sebagai Konsep Inti Budaya Ugi-Mangkasara Farah Syah Rezah; Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i1.123

Abstract

This study aims to understand custom as a key concept and siri’ as the core concept of Ugi-Mangkasara Culture based on a legal anthropological perspective. This study uses a normative approach that focuses on tracing the history of customary law related to the object of the problem. The object of study in this research is documents and manuscripts about Ugi-Mangkasara culture. The analysis used is a qualitative analysis based on the perspective of legal anthropology, so that the object of study can be interpreted and described in a narrative form. The study results show that custom as a key concept and siri’ as the core concept of Ugi-Mangkasara culture is a product of the culture of the Ugi-Mangkasara human child, which is full of values from various dimensions as the identity of the Ugi-Mangkasara human child. For Ugi-Mangkasara human children, respecting customs is a social obligation of the culture owner. Enforcing siri’ is respect for self-respect and human dignity. The values contained in the Ugi-Mangkasara culture can be used as a spirit for human children who own the culture in particular and in general for Indonesian children as part of the Ugi-Mangkasara tribe.
Kedudukan Teori dalam Struktur Ilmu Hukum Nurul Qamar
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i1.126

Abstract

This study aims to explain the theory position in the structure of legal science. This research is a normative legal research. The data collection technique used is literature study. The data that has been collected is then processed in a qualitative descriptive manner, then described in a narrative manner. The results of the study indicate that legal theory is one of the theoretical disciplines, whose object of study is law in a broad sense. The legal theory does not study law in a dogmatic definition and does not examine law in a positive law sense but explores legal science in a broader sense. The legal theory examines legal science from a critical, concrete, and analytical perspective so that the approach is interdisciplinary and multidisciplinary. Legal theory is a more in-depth approach to legal science in positive legal science approaches and legal dogmatics. Therefore, legal theory is positioned as a meta-theory of the science of law theory as a positive legal theory and legal dogmatics.
Kedudukan Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Arianty Anggraeny Mangarengi; Yuli Adha Hamzah
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i1.127

Abstract

This study aims to determine the position and authority of Law No. 16 of 2019 in responding to interfaith marriages abroad. The type of legal research used is a dogmatic juridical research method. The data collection in this study was carried out through a literature study of laws and regulations, journals, research results, and books. This study uses hermeneutic analysis and interpretation methods to analyze the data used in this study. The study results show that interfaith marriage is not justified in all scriptures recognized in Indonesia. Couples who want to have interfaith marriages can hold them abroad. Meanwhile, from the state’s point of view, interfaith marriages are inconsistent. In this case, Law No. 16 of 2019 does not justify interfaith marriage, while Law No. 24 of 2013 can determine the marital status of interfaith abroad. So that the legal certainty of interfaith marriages is not based on Law No. 16 of 2019 but Law No. 24 of 2013. Therefore, it is suggested that the government amend Law No. 16 of 2019. In this case, it contains norms that legitimize interfaith marriages as regulated in Law No. 24 of 2013. If Law No. 16 of 2019 is considered still relevant to the socio-cultural conditions of Indonesia, the government must amend Law No. 24 of 2013. In this case, it is removing norms that legitimize interfaith marriages. The amendments to the legislation attempt to resolve inconsistencies in the legislation related to interfaith marriages.
Penyelesaian Sengketa Pewarisan Terkait Kedudukan Anak Laki-Laki Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Ginora Roma Ida Sinaga; Bambang Daru Nugroho; Fatmi Utarie Nasution
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.128

Abstract

This study aims to examine and analyze inheritance dispute resolution related to the position of adopted son based on Batak Toba indigenous law. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data obtained were then analyzed using qualitative juridical methods. The results show that the indigenous inheritance law positions the adopted son on par with the biological son. Suppose there is an inheritance dispute between the adopted son and the biological child. In that case, the inheritance dispute resolution based on the Batak Toba indigenous law can go through three stages: family deliberation, indigenous institutions, and the courts are the final stage or step that must be chosen. Most of the Batak Toba indigenous people choose dispute resolution through indigenous institutions. In this case, the chance of failure of agreement in dispute resolution through indigenous institutions is tiny because indigenous institutions involve indigenous leaders who understand and control the Batak Toba indigenous law. Therefore, it is recommended to all Batak Toba indigenous people who are in dispute to carry out a resolution through three stages based on the Batak Toba indigenous law. In addition, it is hoped that all Batak Toba indigenous community elements will supervise the implementation of dispute resolution decisions, considering that Batak Toba indigenous people prioritize and uphold the values of kinship and peace in dispute resolution.
Hak Anggota TVI Express berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen Andi Arfyan Priatama Amar
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i2.129

Abstract

This study aims to determine that TVI Express members get rights as consumers based on the perspective of consumer protection. This type of research is empirical legal research. The interview method was used to obtain research data. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results show that TVI Express members do not get rights as consumers based on the perspective of consumer protection. The rights that TVI Express members do not obtain are the right to correct, transparent, and honest information regarding the conditions and guarantees of TVI Express products. In addition, TVI Express members did not get the right to have their opinions and complaints heard on TVI Express service products that could not be used. Furthermore, TVI Express members do not get the right to obtain compensation or replacement from TVI Express. Therefore, it is recommended that legal certainty on consumer protection for TVI Express members can be realized. In this case, practical steps are needed from the government, especially BPSK, to take firm action against TVI Express business actors. In addition, it takes an active role from the community to continue to provide information and complaints if they feel the MLM business has harmed them. In this case, the government, especially BPSK, can suppress the MLM business to be responsible to its members and consumers.
Pengaruh Label Sertifikasi Halal terhadap Aktivitas Pelaku Usaha Kuliner dan Wisatawan Non-Muslim di Palembang Enos Julvirta; Mustika Permatasari; Umi Dian Adhitya Wulan Ningrum; Raty Rusmiana; Rikki Nelson Lumban Gaol
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i2.130

Abstract

This study aims to determine the effect of halal certification labels on the sale of culinary products in Palembang. Furthermore, this study also wants to know the competitiveness of business actors who have halal certification in Palembang. In addition, to determine the perception of non-Muslim tourists on halal product certification in Palembang. This type of study is empirical research. The questionnaire method was used to obtain research data. The data obtained in this study refer to the problem hypothesis testing. Bivariate linear regression was used as a test tool on the halal label variable to predict an increase in sales and competitiveness and was calculated by SPSS 22. At the same time, explanatory sequential design as a qualitative analysis method is obtained from the description of the questionnaire data. It is used to explain non-Muslim perceptions of halal products. The results of this study indicate several conclusions. First, the sale of culinary products has increased positively with the existence of halal certification labels. In this case, halal certification labels affect the sale of culinary products in Palembang is 19.1%. Second, the competitiveness of business actors has increased positively with halal certification labels. In this case, halal certification labels affect the competitiveness of business actors in Palembang is 8.2%. Third, most non-Muslim tourists have a good perception of the halalness of culinary products in Palembang. In this case, 94.31% of respondents have a good perception of the halalness of a culinary product. Meanwhile, 5.69% of respondents have a bad perception. Therefore, it is recommended for socialization related to the role of halal certificate labels to the general public and culinary business actors in Palembang. In addition, a collaboration between the Association, Community, Government, and Media is needed to encourage culinary business actors in Palembang to play an active role in having a halal certificate label. Next, invite BPJPH to provide information about the steps for registering a halal certificate label.

Page 5 of 21 | Total Record : 208

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026 Vol 7 No 1: April - September 2025 Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025 Vol 6 No 1: April - September 2024 Vol 5 No 2: Oktober 2023 - Maret 2024 Vol 5 No 1: April - September 2023 Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023 Vol 4 No 1: April - September 2022 Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022 Vol 3 No 1: April - September 2021 Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021 Vol 2 No 1: April - September 2020 Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020 Vol 1 No 1: April - September 2019 More Issue