cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
Contact Email
azizfahruddin@gmail.com
Phone
+6298127270
Journal Mail Official
azizfahruddin@gmail.com
Editorial Address
https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/about/editorialTeam
Location
Kab. biak numfor,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
ISSN : 25025058     EISSN : 2715503X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Kyadiren menerima manuskrip dengan topik-topik terkait masalah hukum di indonesia dan mancanegara secara umum. Artikel-artikel yang dikirim mencakup permasalahan seputar hukum perdata (Civil Law), hukum pidana(Criminal Law), hukum acara perdata (Civil Procedural Law), Hukum acara pidana (Criminal Procedure Law), hukum dagang (Commercial Law), hukum konstitusi (Constitutional Law), hukum internasional (International Law), hukum administrasi negara (State Administrative Law), hukum adat (Adat Law), hukum agama (Islamic Law), hukum agraria (Agrarian Law), hukum lingkungan (Environmental Law), Hukum Pendidikan (Educational Law), Bahasa Hukum (Legal Linguistics) dan sebagainya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN" : 5 Documents clear
UPAYA PENINGKATAN STATUS BANDARA FRANS KAISIEPO BIAK SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL Lobubun, Muslim
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.206 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan atau mengembalikan status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisepo Biak menjadi Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor.Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisepo.Termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan.
URGENSI SPESIALIS PENYIDIK POLRI POLDA PAPUA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.263 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.11

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri yang professional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindakj pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.
PILIHAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TANAH PAPUA Abdul Hamid, Kasim
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.153 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.14

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Sentralisme hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem hukum yang lain terutama sistem hukum adat. Tanpa disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat adat yang lahir dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, namun terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat Papua yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain.
WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPK) MENGUNGKAP KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN Anwar, Iryana
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.433 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.15

Abstract

Penelitian ini bertujuan megetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi selatan, dan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan erhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. We wenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-sel dan Institusi Kaepolisian Daerah Sul-sel hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara diwilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.
UPAYA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAYAPURA Chaerani Nur, Nurul
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.679 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu : Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu : Dana yang tidak tersedia, Luas wilayah, Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN More Issue