Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Jurnal Hukum Kyadiren menerima manuskrip dengan topik-topik terkait masalah hukum di indonesia dan mancanegara secara umum. Artikel-artikel yang dikirim mencakup permasalahan seputar hukum perdata (Civil Law), hukum pidana(Criminal Law), hukum acara perdata (Civil Procedural Law), Hukum acara pidana (Criminal Procedure Law), hukum dagang (Commercial Law), hukum konstitusi (Constitutional Law), hukum internasional (International Law), hukum administrasi negara (State Administrative Law), hukum adat (Adat Law), hukum agama (Islamic Law), hukum agraria (Agrarian Law), hukum lingkungan (Environmental Law), Hukum Pendidikan (Educational Law), Bahasa Hukum (Legal Linguistics) dan sebagainya.
Articles
198 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Masa'i, Frijan]]>;
<![CDATA[Afrizal Vatikawa]]>;
<![CDATA[Annisa Novia Indra Putri]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.238 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.5
<![CDATA[Akibat banyak sampah, peristiwa kecelakaan benda langit menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal 12 maret 2017 lalu Stasiun Ruang Angkasa Internasional-ISS nyaris ditabrak sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 sentimeter tapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaksan soal tanggung jawab suatu negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain menurut hukum internasional. Pendekatan penulisan ini menggunakan yuridis normative. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dampak pada pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara di bawahnya, sehingga International Law Commission (ILC) yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurusi dan membahas draft tentang ketentuan tanggung jawab negara mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara (state responsibility) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang kejatuhan sampah ruang angkasa tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN STATUS BANDARA FRANS KAISIEPO BIAK SEBAGAI BANDARA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lobubun, Muslim]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.206 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.9
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan atau mengembalikan status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisepo Biak menjadi Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor.Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisepo.Termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan.]]>
<![CDATA[URGENSI SPESIALIS PENYIDIK POLRI POLDA PAPUA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Djabbar, Asdar]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.263 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.11
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri yang professional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindakj pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.]]>
<![CDATA[PILIHAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TANAH PAPUA ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid, Kasim]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.153 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.14
<![CDATA[Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Sentralisme hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem hukum yang lain terutama sistem hukum adat. Tanpa disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat adat yang lahir dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, namun terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat Papua yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain.]]>
<![CDATA[WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPK) MENGUNGKAP KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Anwar, Iryana]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.433 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan megetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi selatan, dan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan erhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. We wenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-sel dan Institusi Kaepolisian Daerah Sul-sel hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara diwilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[UPAYA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Chaerani Nur, Nurul]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.679 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu : Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu : Dana yang tidak tersedia, Luas wilayah, Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.]]>
<![CDATA[URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Chaerani Nur, Nurul]]>;
<![CDATA[Djabbar, Asdar]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.741 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v4i2.19
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada Kepolisian Resor Biak Numfor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat polisi di Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, dari populasi tersebut, maka ditentukan sampel sebagai berikut : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor yaitu kualitas penyidik Polri saat ini belum profesional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah : pembinaan personil Polres Biak Numfor, masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan hukum yang sering terjadi dalam tugas penyidikan, penerapan reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor, adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK, image masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik, masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMILIK TANAH DALAM PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR ]]>
<![CDATA[Djabbar, Asdar]]>;
<![CDATA[Chaerani Nur, Nurul]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.856 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v4i2.20
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor yakni pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : dokumentasi, wawancara dan pengamatan (observasi), analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat hukum dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sementara kendala hukum adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.]]>
<![CDATA[GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) SEBAGAI INSTRUMEN DALAM OPTIMALISASI PENARIKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Tampubolon, Immanuel Riyadi]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.714 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i1.21
<![CDATA[Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah mengubah bentuk bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital yang dikenal dengan istilah e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh). Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang menitikberatkan dalam hal mencatat, membayarkan, dan melaporkan besar penghasilan langsung kepada pelaku usaha sehingga dianggap banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pajaknya. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan instrumen yang dapat mencatat penghasilan pelaku usaha untuk optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh). Namun, tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur pencatatan penghasilan pelaku usaha melalui GPN. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian memberikan konsep GPN sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha e-commerce.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN RESOR BIAK NUMFOR DALAM MENCEGAH PENANGKAPAN IKAN LAUT YANG TIDAK LAYAK DAN TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM (ILLEGAL FISHING). ]]>
<![CDATA[Asrul]]>;
<![CDATA[Djabbar, Asdar]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.55 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v4i2.23
<![CDATA[Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang Tidak Layak dan Tidak Dibenarkan oleh Hukum (Illegal Fishing). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing di Kabupaten Biak Numfor, dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan illegal fishing di Kabupaten Biak NumforPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat illegal fishing. Upaya penanggulangan illegal fishing yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi : upaya preventif (mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait) dan upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.]]>
