cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 129 Documents
 6   7   8   9   10 
How The Role of Celebrity Cadres in The Digital Political Campaign of The National Mandate Party in 2024 Election Subekti, Dimas; Nasuhaidi, Nasuhaidi; Pasaribu, Ian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1496

Abstract

This research explains the role of celebrities in the digital political campaign conducted by the National Mandate Party (PAN) in the 2024 election. This research uses a qualitative method with a case study approach. Furthermore, this research also used NVIVO 12 plus tools in analyzing data. The findings in this study explain that PAN celebrity cadres have two dominant roles in digital political campaigns, namely creating creative content and also mobilizing fan bases. These celebrities use their personal social media capital to conduct political campaigns, both by creating short videos and memes. Likewise, in gathering the support of their fans in the form of building an active online community. Furthermore, Instagram is the most dominant social media used for political campaigns by these celebrities. Then, TikTok social media is also the second dominant one used for political campaigns. Then, there are YouTube and Facebook which are also used for political campaigns. The implications of this research explain that today's digital power can be used effectively in political campaign strategies that have a positive impact on party votes in elections.
Towards Sustainable Food Security: Initiation of Adaptive Policies to the Climate Crisis in Baubau City, Southeast Sulawesi Inzana, Nur; Asiri, La; Sari, Putri Mawang
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1505

Abstract

This research highlights the urgency of food security in Baubau City, Southeast Sulawesi, which is threatened by climate change and damage to agricultural land due to drought. This study aims to formulate adaptive policies to increase food security through analyzing the impacts of climate change and evaluating existing policies. This study maximizes qualitative methods through observation, documentation and interviews. The data that was successfully obtained was then transcribed and transferred into the NVivo 12 Plus analysis tool for data coding. Next, data visualization is carried out to assist analysis. This research found that climate change has significantly affected agricultural productivity and food availability in Baubau City through extreme rainfall fluctuations and increased temperatures. Declining crop yields and disrupted cropping patterns have led to local food shortages and increased food prices, especially for low-income families. To overcome these challenges, policies such as the Mother's Kitchen Garden Program and agricultural intensification need to be balanced with more comprehensive mitigation strategies, including the development of climate-resilient agricultural techniques, improved water management infrastructure, early warning systems, and farmer education. These findings emphasize the need for adaptive policies to improve food security and agricultural efficiency amidst the climate crisis.
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Regulasi dan Budaya Sadar Bencana di Masyarakat Perkotaan: Studi kasus di Kota Makassar Parassa, Helni Sadid; Sirnan, Sirnan; Annas, Aswar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1521

Abstract

Urgensi penelitian ini tergambar dari fakta bahwa Makassar merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai risiko bencana alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan regulasi serta budaya sadar bencana masyarakat di wilayah perkotaan, dengan fokus pada studi kasus di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus dan divalidasi melalui triangulasi data. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar mengalami variasi dalam jenis dan frekuensi bencana antara 2019 hingga 2023, dengan peningkatan dalam kejadian banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Data ini mencerminkan dampak perubahan iklim dan perlunya penyesuaian dalam strategi mitigasi bencana. Regulasi pemerintah mencakup kebijakan mitigasi seperti rencana tanggap darurat, peta risiko, dan perbaikan infrastruktur, serta sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Integrasi antara regulasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat penting untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan Kota Makassar. Peran pemerintah dalam pengembangan regulasi dan budaya sadar bencana di masyarakat perkotaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana melalui perumusan kebijakan yang efektif, implementasi infrastruktur mitigasi, dan peningkatan kesadaran serta keterlibatan masyarakat.
Kebijakan Terintegrasi Untuk Ketahanan Lingkungan Melalui Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa Loemoindong, Yudie Andrew Pratama; Rahmuniar, Rahmuniar; Annas, Aswar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1522

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa, menghadapi masalah utama polusi plastik yang serius dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan infrastruktur daur ulang, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), serta analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa, termasuk regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang lemah. Regulasi yang kurang jelas dan edukasi publik yang minim menghambat efektivitas kebijakan. Solusi yang direkomendasikan meliputi reformasi regulasi, peningkatan kampanye kesadaran, serta investasi dalam infrastruktur daur ulang. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung keberlanjutan lingkungan lokal.
Pengembangan Kebijakan: Mendorong Pemerintah Kota Makassar Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Pencegahan Stunting Irwansyah, Irwansyah; Ismayanti, Iin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan yang ada berfungsi dalam mengurangi prevalensi stunting dan menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis data kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk menganalisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, masih ada kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama termasuk kurangnya integrasi regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta pendekatan edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan stunting dan mengurangi prevalensi stunting secara signifikan di Kota Makassar.
Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia Sarjito, Aris
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1547

Abstract

Penyebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia semakin meningkat, terutama selama periode krisis seperti pemilu dan pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyebaran hoaks terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam konteks sosial-politik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, MAFINDO, serta studi akademik terdahulu. Data sekunder ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola penyebaran disinformasi, terutama melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sosial. Disinformasi yang tersebar luas memanfaatkan literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat, sehingga mempersulit usaha mitigasi. Kesimpulannya, penyebaran hoaks melalui media sosial tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap opini publik, tetapi juga mempengaruhi ketahanan nasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan penguatan regulasi media sosial untuk mengurangi dampak disinformasi. Langkah ini mencakup kampanye edukasi literasi digital yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta kebijakan yang lebih tegas pada platform media sosial untuk mengontrol penyebaran konten disinformasi. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital juga diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian informasi.
Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua Lamere, Marianus
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Otsus dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis data sekunder dari laporan pemerintah, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Variabel utama yang dianalisis meliputi alokasi dana Otsus, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberikan dorongan finansial signifikan, masalah ketimpangan, korupsi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan dampak Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
The Performance Achievement of Bureaucratic Reform in Bima Regency: A Perspective of Public Administration Arman, Arman; Junaidin, Junaidin; Haeril, Haeril
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1550

Abstract

This research aims to analyze the achievements of bureaucratic reform in Bima Regency, Indonesia, with a focus on the aspects of transparency in public administration, the application of merit system in employee management, optimization of public services, and the implementation of bureaucracy simplification policies based on information technology. In this context, the research highlights the importance of these aspects in enhancing accountability, efficiency, and quality of public services. The research methodology used is qualitative descriptive, collecting data through interviews, literature reviews, and data analysis from primary and secondary sources. The results of the research indicate that the implementation of bureaucratic reform in Bima Regency has progressed, especially in terms of transparency in public administration, the application of merit system, and the adoption of information technology. The Unqualified Opinion from the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial Report signifies success in maintaining transparency, while the adoption of E-Government applications has improved efficiency and transparency in various government sectors. However, there are still challenges such as deviations in employee selection procedures and complaints regarding the quality of public services, indicating the need for additional steps to ensure the overall success of bureaucratic reform. Despite obstacles in implementation, these positive trends reflect successful efforts in adopting information technology as a tool to enhance administrative efficiency and the quality of public services, reflecting the commitment of local governments to improve governance that is more efficient, transparent, and responsive to the needs of the community.
Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024 Rifai, Rifai; Haeril, Haeril
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena tekanan politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima, dengan fokus pada dilema etis yang mengancam netralitas dan imparsialitas birokrasi. Meskipun ASN seharusnya profesional dan netral, mereka kerap terjebak dalam tekanan politik dari elite lokal, menciptakan konflik antara kepatuhan terhadap regulasi dan desakan untuk mendukung calon tertentu, yang pada akhirnya merusak kredibilitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintahan, pengawas pemilu, dan pengamat politik, serta observasi partisipatif terhadap dinamika politik di Kota Bima. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASN sering dihadapkan pada tekanan politik signifikan, menciptakan dilema etis dan mengancam integritas birokrasi. Tekanan ini, jika diabaikan, dapat merusak netralitas ASN yang seharusnya independen. Selain itu, ancaman terhadap karier ASN yang menolak tekanan politik semakin memperparah situasi. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas semakin memperburuk kondisi, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan integritas demokrasi lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk reformasi birokrasi yang lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Kota Bima.
Membangun Budaya Pelayanan Publik yang Ramah: Implementasi Teknologi Digital dalam Birokrasi Pemerintahan Andry, Andry; Sawir, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi digital dalam membangun budaya pelayanan publik yang ramah di birokrasi pemerintahan Papua. Fokus utama adalah bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pegawai pemerintah serta pengguna layanan publik di beberapa instansi di Papua. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam implementasi teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital telah mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat, namun terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan investasi dalam infrastruktur digital serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur untuk memastikan keberlanjutan inovasi teknologi dalam pelayanan publik.

Page 8 of 13 | Total Record : 129

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue