cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 129 Documents
 5   6   7   8   9 
Infrastruktur Halte Transjogja, Sudahkah Inklusif? Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Al Fauzi Rahmat; Ali Lating; Fathnun Tan; Sahrul Pora; Fajar Rahmanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.786

Abstract

Bus Transjogja telah beroperasi lebih dari satu dekade lamanya. Seiring berjalan waktu, banyak sarjana yang mencatat bahwa masih kurangnya inklusivitas terhadap penyediaan prasarana halte bus yang ramah disabilitas maupun pengguna kursi roda, ditambah dengan masih kurangnya aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Padahal, sudah banyak sarjana memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pengelola bus Transjogja untuk segera berbenah. Karena hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk bertindak mengobservasi lebih lanjut realitas dilapangan berterkaitan penyediaan prasarana halte bus Transjogja yang bersifat inklusif dipertengahan tahun 2022, ditambah dengan aksesibilitas troktoar menuju/dari halte. Oleh karenanya, untuk memprakarsai temuan dan diskusi, artikel ini menggunakan metode kualitatif berganda dengan teknik pengumpulan data penelitian melalui studi observasi dan juga dokumentasi. Selanjutnya, temuan ini menyajikan bahwa 10 dari 24 titik lokasi halte bus Transjogja masih jauh dari kata inklusif, dimana jalur landai atau ramps bagi orang-orang dengan mobilitas menggunakan kursi roda nampak terhalang oleh beberapa atribut. Padahal, keberadaan halte Transjogja di sebagian besar titik tersebut berada di lokasi yang sangat strategis bagi warga maupun wisatawan sebagai tempat pemberhentian atau memulai perjalanan mereka menuju/dari lokasi lainnya. Sama halnya dengan troktoar, ada 6 dari 24 jalur troktoar yang dinilai belum menerapkan aksesbilitas yang inklusif bagi orang-orang yang menggunakan perangkat kursi roda. Lebih lanjut, pembuktian observasi ini dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan inklusivitas prasarana layanan transportasi Transjogja, khusus jalur ramps dan troktoar. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk memberikan pesan peringatan (warning messages) dan juga desakan serius bagi pemerintah daerah provinsi DIY dan pengelola untuk memusatkan perhatian mereka terhadap perbaikan prasarana halte Transjogja agar bersifat inklusif, sehingga keberadaan Transjogja dapat mengutamakan fungsi daripada bentuk serta jalur troktoar yang lebih memadai bagi orang-orang dengan mobilitas terbatas.
Dampak Sosioekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Pertambangan Timah dan Potensi Pendapatan Daerah Sektor Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung Ranto Ranto; Iqbal Aidar Idrus; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.789

Abstract

Masalah penelitian dalam studi ini adalah tentang dampak sosioekonomi dari industri pertambangan timah di Kabupaten Belitung Timur, serta potensi pendapatan melalui skema Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam yang belum optimal dalam mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah mix-method dengan melakukan analisis data dan statistik untuk menggambarkan hubungan antara kontribusi industri pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia, dan dampak sosioekonomi lainnya di Kabupaten Belitung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari industri pertambangan di Belitung Timur sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan sektor ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dampak sosioekonomi dari industri pertambangan timah di Belitung Timur termasuk penyediaan lapangan kerja, peluang bekerja dan berusaha dengan skema kemitraan, serta pembentukan kawasan ekonomi baru. Selain itu, sektor pertambangan juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosioekonomi masyarakat seperti tingkat pengangguran, akses terhadap pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendapatan perkapita, pertumbuhan industri kecil dan menengah, dan akses pelayanan perbankan semisal koperasi dan simpan pinjam. Namun demikian, potensi pendapatan melalui skema Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH SDA) yang merupakan salah satu instrumen untuk mendorong ruang “lebih” bagi kapasitas fiskal daerah kaya sumberdaya alam, ternyata belum optimal dalam mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah, meskipun ditemukan fakta ada potensi peningkatan penerimaan daerah yang cukup signifikan di sektor ini.
Studi Derajat Partisipasi dan Literasi Anggaran Kelompok Rentan dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Rahmad Hidayat; Muhammad Sauki
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.801

Abstract

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) adalah regulasi akomodatif terhadap kepentingan masyarakat melalui demokratisasi pengambilan keputusan kolektif yang ditunjang oleh kemandirian desa dan konsolidasi pembangunan desa. Berkelindan dengan hal itu, tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, tentu saja merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan derajat partisipasi dan literasi anggaran unsur kelompok rentan desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada forum perencanaan dan penganggaran yang berlangsung setiap tahun berupa Musdes RKPDesa dan APBDesa, di mana sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel diposisikan sebagai informan. Hasil penelitian menegaskan kenyataan bahwa partisipan forum kewargaan reguler yang berlangsung tiap tahun di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi para pemegang kuasa level tinggi sehingga predikat bias kepentingan elit tetap melekat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan karena minim pelibatan kelompok rentan serta masih dimaknai sebagai proses teknokratis yang tidak harus mencakupkan unsur masyarakat di dalamnya.
Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya Muhammad Sawir; Harbani Paruki; Anirwan Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya 2) menganalisis model implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Desain dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber informasi dari beberapa informan internal personil anggota polsek Kurulu dan eksternal tokoh masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pendekatam teori yang digunakan adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn, yaitu; 1) Standard dan tujuan kebijkan 2) Sumber daya 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi pelkasana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Hasil penelitian diperoleh pertama Standard dan tujuan kebijkan di Kampung Wilayah Polsek Kurulu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapakan, kedua sumber daya personil ditemukan masih sangat terbatas, ketiga karatreistik organisasi cukup baik karena tercipta keakraban antara pimpinan dan bawahan dengan baik, keempat komunikasi dalam bentuk sosialisasi terlihat berjalan dengan baik dan ke lima kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan totong menolong antar warga masyarakat di wilayah Polsek Kerulu berjalan dengan baik. Selain itu tercipta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat sangat baik.
Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura Siti Fatimah; Usman Pakasi; Elvira Usulu; Yuliati Kala Padang
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.805

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses dan output musyawarah perencanaan pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualilatif di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada aspek proses maupun output untuk setiap bidang: fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat musrembang. Kami menyarankan agar dilakukan peningkatan kualitas perencanaan untuk setiap bidang: fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Kualitas perencanaan yang baik akan berdampak terhadap pembangunan masyarakat di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bima Rifai Rifai; Salahuddin Salahuddin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.806

Abstract

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan harus ditingkatkan untuk menjamin kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dalam administrasi kependudukan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda Kabupaten Bima No.1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, semuanya tidak diterapkan secara efektif. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih belum mampu menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik analisis data kualitatif adalah model Spiral. Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: (1) Yang diperlukan untuk menghasilkan kepuasan masyarakat meliputi: 1) spesifikasi produk layanan, 2) kompetensi layanan, 3) perilaku petugas layanan, dan 4) penanganan pengaduan. Terdapat lima item yang tidak memberikan kepuasan masyarakat, masing-masing 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/insentif pelayanan, dan 5) klaim pelayanan. Hal-hal tersebut merupakan sembilan unsur kepuasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16/2014. Direkomendasikan melalui penelitian ini bahwa pelaksanaan manajemen pelayanan publik harus efektif dan harus menghilangkan faktor-faktor penghambat penyampaian layanan. Beberapa aspek juga dapat diprioritaskan seperti: 1) One Stop Service, 2) Active Stelsel Service, 3) Citizen,s Charter, dan 4) Budget Sharing (APBN dan APBD). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka kualitas pelayanan dapat ditingkatkan guna menjamin kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
Pengaruh Etos Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Ampauleng Ampauleng
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.811

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh etos kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan Teknik sample jenuh. Populasinya yaitu seluruh pegawai ASN BKPSDMD Kota Makassar yang berjumlah 66 orang. Hasil kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitas, juga telah diuji asumsi klasik berupa uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Metode analisis menggunakan Teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil hipotesis yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa faktor etos kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
The Dynamic of Actors' Relation to the Susceptible Condition of the Village Participatory Democracy Taufiq, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Sauki, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1387

Abstract

This article deals with the implementation dynamics of the Village Law in a particular context that reflects the practice of developing participatory democracy. The effective administration of village development necessitates the cultivation of a collective ethos to foster a sense of kinship and cooperation and to promote the integration of social justice principles. In essence, effective governance necessitates accountability and participation, whereby the village government is responsible for transparently reporting and justifying all development operations or programs to residents under regulations outlined in the Village Law. Furthermore, residents should be actively engaged and involved in all phases of the development process. This study employed a descriptive approach and purposive sample technique to select key informants from government officials and citizens of Soriutu Village, located in the Manggelewa District of Dompu Regency, inside the West Nusa Tenggara Province. This essay examined the dynamics of actors' relationships in the management of development activities, specifically focusing on the leadership style of the village head from 2010 to 2016. The autocratic leadership style in Soriutu Village hinders the inclusion of inhabitants in all stages of village development governance, impeding the achievement of participatory democracy. This study's findings could enhance the theoretical understanding of leadership styles, community participation, transparency, informal participation preferences, participatory democracy, deliberative democracy critiques, and optimal village development management models.
Evaluasi Penerapan Manajemen Strategi Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Wajo Herlina, Besse; Mustaking, Mustaking; Lestari, Sri Ayu; Syamsiar, Syamsiar; Aminah, Sitti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1464

Abstract

Abstract: This study aims to evaluate the extent to which strategic management is implemented at the Sports and Tourism Youth Service in tourism development in Wajo District. as well as to find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of strategic management at the Youth Sports and Tourism Office in tourism development in Wajo Regency. The research method uses qualitative research methods, which are located at Disporapar Wajo. The research targets consisted of the Head of Disporapar and Wajo Disporapar Employees. The informant determination technique used purposive sampling consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques consist of interviews, observation, and documentation. Research data sources consist of person, place, and paper. The results of the evaluation of the implementation of the Disporapar management strategy in tourism development in Wajo Regency show that the evaluation of the implementation of strategy management at the Youth Sports and Tourism Office in tourism development in Wajo Regency has been running effectively and efficiently and the implementation process and stages are reviewed from a good research aspect. The supporting factors in implementing strategic management at the Youth Sports and Tourism Office are the support from the government, the birth of rules and guidelines, the partnerships and collaborations that are owned and the involvement of universities. While the inhibiting factors in its development are the limited amount of the budget, as well as the lack of potential human resources in the tourism sector
Tata Kelola Objek Wisata Alam Tugu Equator Di Dusun Tua Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Haryani, Suci; Yuslaini, Nina
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i2.1477

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola Tugu Equator sebagai objek wisata alam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara dengan pengunjung dan masyarakat lokal, serta analisis konten dari dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugu Equator tidak hanya berfungsi sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai simbol identitas lokal yang memperkuat kebanggaan masyarakat. Penempatan strategis tugu di area terbuka meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan peluang bagi interaksi sosial dan kegiatan budaya. Meskipun demikian, tantangan dalam hal pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan lingkungan perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi pengunjung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemeliharaan, pengembangan fasilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tugu Equator untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Page 7 of 13 | Total Record : 129

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue