cover
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Articles 129 Documents
Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Muhammad Subandi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.615

Abstract

Tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan informasi penting dan bermanfaat mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Riset ini menggunakan metode kualitatif, data primer dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari arsip pemerintah desa serta wawancara untuk menambah informasi. Dari hasil riset ini diketahui bahwa penggunaan dana desa telah digunakan untuk pembangunan prasarana seperti jalan akses pertanian, perkebunan, pemukiman, dan sekolah, gorong-gorong jalan, dan tempat pembuangan sampah. Sedangkan pada bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk pelatihan-pelatihan seperti pembenihan ikan nila, budidaya ikan betutu, kelompok tani, kewirausahaan dan UKM, sablon, pengelolaan BUMDes, dan administrasi RT; bantuan-bantuan sosial seperti bagi Posyandu berupa prasarana serta makanan sehat untuk balita dan lansia, tandon air bersih bagi masyarakat daerah pegunungan; beasiswa berprestasi dan tidak mampu bagi pelajar SD dan SMP; perlengkapan olah raga bagi tim sepak bola dan voli; sosialisasi kepada pemuda tentang bahaya kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan narkoba; dan penyertaan modal BUMDes. Berdasarkan hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa dana desa telah digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai Firjal Firjal; Alwadud Lule
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.626

Abstract

Studi ini menguraikan dinamika tata kelolah pemerintahan desa di Pulau Morotai. Hasil identifikasi menunjukan bahwa APBDes top down, uniformitas program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan fenomena tata kelola pemerintah desa yang secara signifikansi telah mendistorsis makna dan hakikat otonomi desa. APBDes top down dan uniformitas program desa merupakan upaya yang paling konkrit meredeksi kewenangan desa dan pada akhirnya kemandirian sulit digapai karena pemerintah desa belum sepenuhnya otonom dari struktur pemerintah di atasnya. Sementara perencanaan pembangunan yang formalistic dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa menandakan bahwa kewenangan istimewa desa tidak memiliki daya aktualitas kerena minimnya kualitas sumber daya manusia. Kewenangan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri sebagai makna otonomi desa harusnya dimungkinkan oleh pemerintah desa untuk memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya.
Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan di Era Digital: Studi Perpustakaan UII dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Iskandar Iskandar; Iwin Ardyawin; Aluh Putriana; Dodi Firdausi Nuzula
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Eksistensi Kearifan Lokal di Era Digital pada Kepemimpinan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana eksistensi kearifan lokal dalam kepemipinan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram dilihat dari kebijakan, dan program kerja yang dilaksankan, dengan mengacu pada nilai kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya nilai kearifan lokal sebagai identitas dalam kepemimpinan di perpustakaan di era digita. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan bantuan alat analisis Nvivo 12 Plus. Hasil Penelitian Menunjukan Kearifan lokal yang diimplementasi dalam kepemimpinan perpustakaan Univeristas Islam Indonesia lebih condong pada nilai gotong royong dan musyawarah, yang keduanya diletakan sebagai perekat dalam meperkuat hubungan antar sumber daya manusia yang ada di perpustakaan. Serta dijadikan sebagai pijakan dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Sementara di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, nilai kearifan lokal yang lebih ditonjolkan adalah nilai gotong royong. Makna gotong royongnya terletak padapelaksanaan kegiatan perpustakaan. Dalam hal kegiatan personal lebih menonjol adanya kelompok-kelompok diantara para pustakawan dan staf. Kearifan lokal lebih dimunculkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan budaya.
Kualitas Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram terhadap Jumlah Kunjungan Amin Saleh; Iwin Ardyawin; Muhammad Soadikin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kuslitas layanan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram. Metode yang digunakan pada laporan akhir ini adalah metode penelitian kualitatif dengan bantuan software Nvivo 12 Plus. Adapun hasil yang diperoleh peneliti dilapangan yaitu kualitas layanan terhadap jumlah pengunjung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram . Hal itu dapat dilihat dari tujuh aspek indikator yaitu a) Penampilan b) Tepat waktu dan Tepat janji c) Kesediaan melayani d) Pengetahuan dan keahlian e) Kesopanan dan keramahan f) Kejujuran dan Kepercayaan g) Efisien efektifitas dan semua terlaksana walaupun masih ada yang belum maksimal. Perlu di tingkatkan kualitas pelayanan pada Kesediaan melayani. Disisi lain masih ada yang menjawab kurang puas dengan kesediaan melayani yang ditunjukan oleh pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram. Kemudian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram mendapatkan respon yang cukup positif dari pemustaka atau pengunjungnya walaupun masih ada pengungunjung yang merasa kurang puas terhadap aspek tersebut.
Optimizing Rural and Urban Land and Building Tax Receipts in Increasing Local Own Revenue in Enrekang Regency Eko Soerifto Lodi; Syamsul Alam; Oky Deviany
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.630

Abstract

Regional development in Enrekang Regency depends on certain aspects, one of which is Regional Original Income (PAD). Local revenue considered potential is Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), but it needs to be maximized more. This study aimed to determine the government's response in optimizing the receipt of local revenue sourced from Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The research method used is qualitative, with data sources derived from documentation and websites. The results of the study found that the Enrekang Regency government, through the Regional Revenue Agency continues to make efforts to optimize Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues by conducting outreach in public spaces and social media, checking and re-data collection, conducting government collaborations, and conducting innovation and evaluation. Optimizing these efforts to maximize Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues is possible. This effort also has the potential to affect local revenue in the future.
Capaian Implementasi SNI 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian di Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto Faradila Nur'azzana Putri; Ananta Prathama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.640

Abstract

Beberapa kecelakaan yang terjadi pada pendaki yang menyebabkan hilangnya pendaki bahkan ada juga yang meninggal, menjadi bukti masih banyak pendaki yang kurang peduli terhadap keselamatan, kesigapan, serta pengetahuannya tentang pendakian gunung. Pemerintah selaku badan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dalam hal menjamin keselamatan para pendaki dengan menetapkan standar pendakian melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) 8748:2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi SNI 8748:2019 tentang pengelolaan pendakian di Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini menggunakan SNI 8748:2019 tentang pengelolaan pendakian gunung mengenai pelaksanaan pendakian yang berisikan: (1) Penetapan SOP, (2) Pos Pelayanan, (3) Jalur pendakian, dan (4) Kesiapsiagaan dan SAR. Penetapan SOP dinilai cukup baik dilihat dari beberapa SOP yang sudah diterapkan oleh pengelola yang mana dalam pelaksanaan pendakian. Pos pelayanan dinilai baik dalam pelaksanaannya. Jalur pendakian dinilai baik. Kesiapsiagaan dan SAR dinilai cukup baik.
Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waeheru Kota Ambon Joana J Tuhumury; Amir F Kotarumalos; Nurainy Latuconsina
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon serta - Faktor pendorong dan penghambatnya serta strategi apa yang perlu dirumuskan sebagai upaya meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Fokus Penelitian 2, - Faktor Pendorong : Daya beli masyarakat yg tinggi pada desa-desa tetangga, disamping arus lalulintas orang (yang berbelanja ke pulau seram, haruku dan saparua). - Faktor-Faktor Penghambat : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Belum ada Road Map dalam Pengambilan Kebijakan Kepala Desa. 2) Tidak pernah dilakukan upaya Penguatan aktivitas Pemberdayaan dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 3) Karakter agen pelaksana di tingkaat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha. 4) Aspek lingkungan social politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Fokus Penelitian 3, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa, meliputi Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. 4) Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha.
Efektifitas Pelayanan Terintegrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Rahmad Rahmad; Wahab Tuanaya; Mike. J. Rolebessy; Hendry Selanno
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.670

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang menggunakan informan sebagai narasumber, dengan empat fokus dan dekripsi fokus: 1) sumber daya, dana, sarana dan prasarana, 2) jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan, 3) batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 4) tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara intens memperhatikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan integratif, dalam proses pembuatan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Akta Nikah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara kontinyu memperhatikan tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan integratif, dalam proses pembuatan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Akta Nikah. Hal ini bersandar pada berbaga peraturan yang mengatur tentang pelayanan administrasi kependudukan.
Collaborative Governance dalam Pengambangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Aktivani Inas Almira; Ananta Prathama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.673

Abstract

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui collaboration governance. Karena Pemerintah memiliki keterbatasan peran sehingga membutuhkan adanya keterlibatan dari pihak lain. Dalam konsep ini aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (swasta) merupakan satu kesatuan yang bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam perspektif kolaborasi (collaboration governance). Penelitian ini dianalisis melalui teori dari Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa terdapat empat kriteris keberhasilan collaborative governance. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik collaborative governance dalam pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban menjadikan petani mandiri menjualkan hasil produk taninya. Selain itu dengan adanya praktik collaborative governance ini, petani terhindar dari permasalahan-permasalahan pertanian. Seperti permodalan, lahan pertanian, permainan tengkulak, teknologi, penanganan pasca panen, dan manajerial dalam mengelola usaha taninya. Keberhasilan pengembangan tersebut telah sesuai dengan empat kriteria keberhasilan collaborative governance, diantaranya yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.
Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Nanda Pratama Auliak; Susi Hardjati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.765

Abstract

Pelayanan Sabtu Tuntas adalah inovasi pelayanan jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan kepada masyarakat desa di Hari Sabtu sampai tuntas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas program pelayanan administrasi kependudukan sabtu tuntas yang merupakan inovasi jemput bola dari Disdukcapil Kabupaten Magetan dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan percepatan data kependudukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengukuran efektivitas menggunakan teori Ripley dalam (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas cukup efektif karena sudah sesuai dengan tujuan pelayanan sabtu tuntas yaitu mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, telah mendukung program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) dan terjadi peningkatan kualitas layanan administrasi. Namun, kedepannya perlu dilaksanakan pelayanan ditiap desa dengan pelaksana pihak desa sendiri karena Disdukcapil pelayanannya terbatas anggaran dan pelaksana.

Page 6 of 13 | Total Record : 129