cover
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Articles 281 Documents
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT Margaretha .; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.301 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.517

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi,  DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat  dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD. 
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA BALIKPAPAN . Arfiansyah
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.831 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i4.1919

Abstract

This study aims to find out, analyze, and explain the accuracy of the target group and affordability of the MBR in Balikpapan City flat and the influence of factors in the implementation of the rusunawa development program, which causes a high coverage of residential apartments in Balikpapan City. This research method uses a quantitative method with a formative evaluation approach and descriptive statistical data analysis which is presented in the form of ordinary tables and frequency distribution tables. Test the validity and reliability using the SPSS 16.0 for Windows application. The results of the study showed that the implementation of a flat building development program in Balikpapan City was not as targeted as the target group, namely the MBR because it was inhabited by capable citizens or not the MBR of 38.09%.Keyword: Evaluation, Development, Rusunawa 
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Regina .; Dan Buntu Paranoan; Fajar Apriani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.384 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.553

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh yang signifikan dari variabel komitmen organisasional, kepemimpinan dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung dengan informan dilokasi penelitian serta menyebarkan kueisoner dan dokumentasi. Populasi dana penelitian ini sebanyak 530 pengawai dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 84 pegawai sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel komitmen organisasional (X1), kepemimpinan (X2), disiplin kerja (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.Dari pengujian secara parsial, diketahui bahwa variabel komitmen organisasional (X1), kepemimpinan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja, sedangkan variable disiplin kerja (X3), berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur karena nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMANAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI KAMPUNG LINGGANG MENCELEW, KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, KABUPATEN KUTAI BARAT Kristian .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.546 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i1.453

Abstract

Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di  Kampung Linggang Mencelew Kecamatan  Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. implementasi kebijakan merupakan penghubung yang memungkinkan tujuan kebijakan menjadi hasil dari aktivitas pemerintah. Karena itu implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan, Kegagalan suatu kebijakan publik mencapai tujuannya bukan dikarenakan proses implementasi yang cacat atau tidak siap bahkan tidak didukungoleh faktor-faktor yang di isyaratkan dalam kebijakan sendiri. Kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik dan diperhitungkan dengan matang  tidak berarti bebas dari gangguan dan resiko dalam implementasinya karena itu perlu perhatian yang serius untuk menghindari resiko kegagalan ataupun inefisiensi.
STUDI TENTANG PERAN CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sugiarto .; Nur Fitriyah; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.736 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i4.585

Abstract

This research aims to know the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research also wants to know the factor that supporting and the factors that restricting the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research uses qualitative research methods type descriptive. Analysis tool used is an interactive model of the analysis as presented by Miles and Huberman. 
EVALUASI PROGRAM REVITALISASI SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN DAN PRASARANA KESELAMATAN PELAYARAN PADA DISTRIK NAVIGASI TARAKAN-KALIMANTAN TIMUR Wiji Santoso; Aji Ratna Kusuma; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.127 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i3.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi program Revitalisasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran dalam menunjang Transfortasi laut guna menciptakan sistim transfortasi laut yang aman dan dapat menjamin Keselamatan Pelayaran yang handal di wilayah kerja Distrik Navigasi Kota Tarakan provinsi Kalimantan Timur. Hasil Penelitian menegaskan bahwa diperlukan kondisi alur pelayaran yang aman dan nyaman didalam melakukan pelayaran dari dan menuju kepelabuhan dan melalui program Revitalisasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran MelakukanPenyusunan program terpadu dalam penempatan aset vital di lokasi-lokasi strategis, melakukan inventarisasi dan skala prioritas dalam perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan Anggaran, pengaturan dan peningkatan jadwal frekuensi perawatan dan pemeliharaan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Prasarana Keselamatan Pelayaran 
ANALISIS MANAJEMEN LAYANAN KELUHAN PASIEN TERHADAP KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DI RSUD. AM. PARIKESIT TENGGARONG Lina Marliana
Jurnal Administrative Reform Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.273 KB) | DOI: 10.52239/jar.v5i2.724

Abstract

The purpose of this research is to know the governance of patient complaints against the quality of medical services in RSUD. A. M. Parekesit Tenggarong Kutai Kartanegara Regency Opposite. This research uses descriptive qualitative research methods. The results showed that the governance of the patient in RSUD. A.M. Parikesit Tenggarong already well managed in accordance with the basic principles of Good Governance, namely Transparency Accountability, Corporate responsibility, Independence, and Equality and Fairness.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUTAI BARAT Eva Ningsih
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.553 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i2.1902

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the development of competencies to improve employee performance and identify factors that support and hinder the development of competencies to improve the performance of employees in Finance and Asset Management Agency Region West Kutai. The analysis used is the concept of data analysis proposed by Miles, Huberman and Saldana states in qualitative research, data analysis conducted by three lines of activities occurring simultaneously, namely condensation, data presentation and conclusion / verification. The study concluded the competence development of personnel resources is done through formal education by assigning as many as nine people who menyesaikan on graduate programs and of that number are all still in the process of completion of the study. While the development of employee competencies for education and training by assigning employees to follow bimtek and training as much as 5 employees with three types of activities that support the duties and functions of employees BPKAD West Kutai.Keyword: development, competence, BPKAD.
KINERJA PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN NASABAH PADA BANK BPD KALTIM CABANG TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU Karnawijaya .; Adam Idris; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.385 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.541

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan Pelayanan Nasabah Pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pegawai dalam melaksanakan pelayanan nasabah pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau khususnya Security, Costumer Service dan Teller ternyata sudah baik bahkan mampu bersaing dengan bank lain dalam hal pelayanan. Hal tersebut terlihat dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima nasabah. Upaya peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan  Kemampuan Pegawai Dalam Menyelesaikan Pekerjaan, Keterampilan dan Keahlian Pegawai Dalam Memberikan Layanan, Sikap Pegawai Dalam Melayani Nasabah, Ketepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Dominikus Baping; Dan Buntu Paranoan; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.876 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.576

Abstract

This research aims to describe, analyze and interpret the implementation of waste management In the District of Barong Tongkok, West Kuta. This study uses a qualitative approach with interview, observation and documentation and then analyzed using an interactive analysis model through a data reduction stage. 

Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue