cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 281 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI KOTA SAMARINDA ., Sukariamat
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.176 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.478

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi Permen ESDM No. 28 pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim  khususnya pada bidang Usaha Jasa pertambangan umum  penerapan pelaksanaan kebijakan  adalah sebagai berikut: Dalam melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan di lapangan staf yang berkompeten masih belum cukup jumlahnya sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim harus menambah staf pengawas Inspektur Tambang saat ini hanya 5 (lima) Inspektur Tambang sehingga dapat benar-benar mengawasi kegiatan perusahaan jasa kontraktor yang telah melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 28 Tahun 2009. Dalam melaksanakan kegiatan dilapangan perusahaan jasa (kontraktor) pertambangan masih banyak yang belum mempunyai Standard Operation Prosedur (SOP) perusahaan jasa kontraktor harus memiliki Standard Operation Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan dilapangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal melakukan sosialisasi tentang pengelolaan penambangan yang baik dan benar terhadap perusahaan jasa penambangan sesuai dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Mineral dan Batubara. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal memberikan sangsi administratif terhadap perusahaan jasa yang tidak mengirimkan laporan kegiatan dan yang tidak memiliki izin usaha jasa maupun kegiatannya yang tidak sesuai dengan bidang yang tertuang dalam surat izin. Setiap kontrak kerja yang telah disepakati tidak boleh di alihkan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan dari pihak pemilik konsesi Wilayah Usaha Pertambangan dan diketahui oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAGELANG) ., Mulyaningsih
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.674 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i4.610

Abstract

This paper analyzes the evaluation of the implementation of education and training (training) the competence of government personnel resources Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Magelang. This study used a qualitative method with descriptive approach. The purpose of this study was to evaluate aspects of competency training. The training components that are evaluated are training curriculum, length of training, training methods, trainers, training participants, training infrastructure and training committee organized by BKD Kota Magelang. This study shows that the implementation of competency training has been going well and in accordance with the specified criteria even though there are still some obstacles.
PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG Ridwan, Muhammad; ., Hartutiningsih; Hatuwe, Massad
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.713 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.510

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhmya mencapai hasil yang optimal. Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik.  Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM  Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan  aparat pembina IKM,  terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) KALIMANTAN TIMUR Prabadwipa Meidianwar; Anthonius Margono; Djumadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.14 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.534

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang bersumber dari responden yang merupakan pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur yang berjumlah 52 orang beserta Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dihasilkan persamaan regresi Y = 1,542 + 0,343 X1 + 0,256 X2 yang berarti terdapat hubungan yang positif dan searah antara variabel X terhadap variabel Y. Sehingga setiap peningkatan kemampuan kerja dan motivasi kerja maka akan meningkatkan kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Korelasi yang dihasilkan berdasarkan nilai R adalah sebesar 0,640 yang berarti bahwa secara bersama-sama kemampuan kerja dan motivasi kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Sedangkan nilai R square (R2) yang dihasilkan adalah 0,410 yang berarti bahwa secara bersama-sama kemampuan kerja dan motivasi kerja mampu mempengaruhi kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur sebesar 41 %, sedangkan selebihnya sebesar 59 % kinerja pegawai ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji t variabel kemampuan kerja (X1) memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 3,150 > 1,6766 dan nilai signifikasi 0,003 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan kerja terhadap variabel kinerja pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur. Hasil uji t variabel motivasi kerja (X2) memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 2,489 > 1,6766 dan nilai signifikasi 0,016 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur. Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel atau 17,005 > 3,18, dengan nilai Signifikasi 0,000 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap variabel kinerja pegawai.
IMPLEMENTASI REFORMASI ADMINISTRASI PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Izmir Novian Hakim; Nur Fitriyah; Anthonius Margono
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.909 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.569

Abstract

This research aims to explore to what extent do basic tasks and functions have been conducted in accordance with the spirit of the administrative reform, concerning that any duties and responsibilities require good results. This research employs qualitative approach to gain description and a deep understanding of the Implementation of Administrative Reform in the General Affairs and Supplies Department with analysis data used is the model developed interactive of Miles and Huberman.
PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Atkhan .; Anthonius Margono; Gunthar Riady
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.018 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.469

Abstract

Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya melalui motivasi kerja, disiplin kerja, kepemimpinan dan promosi. Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebuah kinerja sangat dibutuhkan sebagai kekuatan atau pendorong yang akan mewujudkan keberhasilan suatu organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh/hubungan yang positif antara penempatanpegawai yang tepat  terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur , hal ini dibuktikan bahwa Penempatan merupakan salah satu faktor  yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukan persentase 81,22 % dan yang sisanya 18,78 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT Emma Paelongan; Aji Ratna Kusuma; Iman Surya
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.753 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i3.601

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Financial Assistance To Kampung Dalam ADK Program as well as being inhibiting. The study concluded that the implementation of the ADK Policy relating to communications between actors in the implementation of ADK done through socialization conducted by a team of district to district level and consistency in the achievement of the message / command policy. But some things related to the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been done by the implementor. This resulted in the level of public understanding of the ADK to be not optimal in accordance with expectations. This condition will result in the difficulty of community participation in the implementation of the ADK and in monitoring activities.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI BAGIAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Muhamad Samsudin; Aji Ratna Kusuma; Suarta Djaja
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.488 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i1.501

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan dana sosial pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.  Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam pelaksanaannya memerlukan pemerataan perencanaan  yang cermat dan tepat  yang didukung oleh dana partisipasi masyarakat. Pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi  yang ada di daerah, telah diatur  dalam RAPBD yang dianggarkan  setiap tahun dalam  hal ini pengaturan  pengeluaran pemerintah  terhadap  hal-hal  yang dianggap perlu dalam pembangunan, salah satunya adalah  pembangunan di bidang ekonomi. Terkait dengan pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya dengan memberikan bantuan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian daerah.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA PEMEKARAN DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA Vina Karmilasari
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.146 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i1.1895

Abstract

The purpose of this study is to describe and to analyze government implementation after developing in political district east sempaja. This study used descriptive qualitative approach, with data collection technique by observation, interview, and study of documentation, and they were analyzed by using analysis technique of interactive model data, through, step of data condensation, data presentation, and determine conclusion/ verification. Data validity testing used technique of source triangulation credibility test. The result of this study showed that government implementation after developing in political district east sempaja looked from political district function in doing the task government affair implementation, development, and social showed that all of those function have been done but in doing it still got obstacle and obstruction because of lacking coordination and preparation in doing government administration process after developing between government of political district east sempaja and other institution.Keyword: implementation, political distric government, after developing
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR Eva Sri Handayani Pongtuluran; Djumadi .; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.046 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi kerja Pegawai Pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian ini adalah penelitian assosiatif dan dianalisa secara kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Kebutuhan (X1.1), Keinginan (X1.2), Kerjasama (X1.3), Imbalan (X1.4), Insentif (X1.5), Harapan (X1.6), Suasana Kerja (X2.7) dan Lingkungan Tempat Kerja (X2.8)mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan variabel terikatnya yaitu Prestasi Kerja Pegawai (Y), dimana ditunjukan pada nilai R square sebesar 0,648 atau 64,8%. Selain itu, variabel bebas (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Prestasi Kerja pegawai, dimana ditunjukan pada nilai R2 sebesar 0,805 atau 80,5%. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 80,5% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh tersebut signifikan, ditunjukan F ratio sebesar 13,375, tingkat sig 0,000. Dengan demikian H1 diterima.

Page 2 of 29 | Total Record : 281

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue