cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 281 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG KELANCARAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU Yonatan .; Nur Fitriyah; Anthonius Margono
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.872 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.540

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Pembangunan Jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan Sarana Kesehatan, Pembangunan dibidang Sarana Pendidikan, Pembangunan dibidang Ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Keca-matan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jambatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastrktur dibeberapa desa di Kecamatan Mentarang, akses-bilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengrbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarkat desa yang terisolasi, meskipun   pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan oleh  terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, kurangnya pasrtisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan kurang singkronnya  cairnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI DI UPT PENDIDIKAN MUARA BENGKAL) Aweq Ampung; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.242 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.575

Abstract

This study has two objectives: first, to know the financial management system in East Kutai District Education Office in particular UPT Bengkal Muara Education and Evaluation and second, to know the policies relating to the management of the Department of Education in East Kutai in particular financial delegation to the Education Unit in Muara Bengkal. In this study the author uses primary data from informants which are structural officials and employees directly involved in the financial management system and other relevant officials.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA DAN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA Ghea Puspita Sari; Aji Ratna Kusuma; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.939 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.475

Abstract

Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena didalam pengimplementasian setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada aparat sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya pengimplementasian sebuah kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Akhmad Sarbini; Aji Ratna Kusuma; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.213 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i4.607

Abstract

This research aims to describe and analyze the policy implementation of Law number 24 Year 2013 on population administration at Population and Civil Registry Service of KutaiKartangera District thorough the process of Electronic Identity Card Issuance. The research findings showed that Population and Civil Registry Service of KutaiKartanegara District had implemented the policy stated in Law Number 24 year 2013 on Population Administration, in the form of electronic ID Card issuance. However, its implementation was not optimal, which was indicated by the fact that there were still a lot of people who did not possess residency document, namely electronic ID Card. 
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG PASIEN KELAS III RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA TAHUN 2013 Romi Apriyadi Japri; Dan Buntu Paranoan; Enos Paselle
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.059 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui hubungan antara Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam wujud fisik (tangibles), kehandalan (reliabilty), daya tanggap (responsiveness),  jaminan (assurance), dan empati (empathy) fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit  dengan Kepuasan Pengunjung di Ruang Rawat Inap kelas III. Dengan metode penelitian Cross-sectional Study, pada bulan Januari-Maret 2014, di Ruang Rawat Inap kelas III. Populasi adalah seluruh pengunjung pasien Ruang Rawat Inap kelas III yang berkunjung, dengan besar sampel (Lemeshow, 1997) sebanyak 100 responden menggunakan accidental sampling,  dan analisis dengan Uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95%. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dimana kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua lapisan. Kepuasan terhadap fasilitas tempat pelayanan merupakan hal  yang umum diharapkan oleh semua orang, baik pasien maupun pengunjung. Kepuasan adalah salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelayanan di rumah sakit. Pelayanan yang bermutu berdasarkan lima penentu mutu jasa yaitu  Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Ressponsiveness (daya tangkap), Assurance (kepastian/jaminan), dan Empathy (empati). 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT Emma Paelongan
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.109 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i2.1901

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Financial Assistance To Village (ADK) Program as well as being inhibiting. The analysis used is the concept of data analysis interactive proposed by Miles, Huberman and Saldana states in qualitative research, data analysis performed by condensation, data presentation and conclusion/verification. The study concluded that the implementation of the ADK Policy relating to communications between actors in the implementation of ADK done through socialization conducted by a team of district to district level and consistency in the achievement of the message/command policy. But some things related to the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been done by the implementor.Keyword: financial, village, implementation
KINERJA APARATUR PADA ERA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jumeri Dahri; Dan Buntu Paranoan; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.494 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.531

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Aparatur pada Era Pelaksanaan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten) Kabupaten Kutai Kartenagara. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :  Kemampuan Pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan,   Kemampuan aparatur dalam memenfaatkan jam kerja, Kemampuan aparatur dalam menghasilkan kualitas pekerjaan, Keterampilan dan keahlian pegawai dalam pelayanan,  Kreativitas aparatur  dalam memberikan Layanan,  Efektivitas pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pada era pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Camat Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari fokus penelitian yang ditetapkan, secara akumulatif mengindikasikan cukup baik. Meskipun secara akumulatif tingkat capaian kurang optimal tetapi dari hasil kerja yang dicapai mampu menyelesaikan kepentingan publik, baik yang berkenaan dengan perizinana maupun non perizinan. Seiring dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, menunut kinerja aparatur lebih ditingkatkan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani secara efektif dan efisien. Kurang optimalnya kinerja aparatur disebabkan kurangnya kesadaran aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas, ketidakselarasan antara pekerjaan dengan  keterampialn dan keahlian aparatur, kurangnya responsibilitas aparatur untuk meningkat kan keterampilan dan keahlian, dan kuranya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan jam kerja secara efektif.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI KECAMATAN KAYAN SELATAN KABUPATEN MALINAU Everiady Laing
Jurnal Administrative Reform Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.86 KB) | DOI: 10.52239/jar.v7i2.3085

Abstract

This study ains to find out about the implementation of health development in the Southern Kayan District, Malinau District. The type of this research is descriptive and analyzed by using qualitative method, data analysis using interactive model data analysis technique. The results showed that the implementation of health development in Kecamatan Kayan Selatan Malinau District has shown significant progress but has not achieved what is expected and still seems slow. It is seen from the facilities and infrastructure of health has not been adequate and has not reached the standards and the lack of health personnel located in the hinterlands, so that health services to the community has not run optimally.Keywords: Development, Health, Human Resources,
PEMBANGUNAN DESA PEDALAMAN DI DESA LONG NYELONG KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR Antonius Mering; Achmad Djumlani; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.706 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.566

Abstract

The issues raised in this research are how is the implementation of hinterland rural development that conducted in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai and what are the potentials of natural resource and human resource to support the development in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency and also what are the barriers to implement the development of hinterland rural in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency. In this study the writer uses descriptive research with qualitative approach and the data analysis that is used in this study will be used with qualitative method, the research will describe and analyze the data that have been obtained, and furthermore they will be elaborated in an actual explanation. 
UPAYA PEMERINTAH MEDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BONTANG BARAT Andi Ilham
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.152 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i1.466

Abstract

The community participation in development planning in the District of West Bontang not achieve optimal results or be able to support the accelerated development of the region. Yet the government's efforts to encourage community participation can bring changes to increase participation, but the changes are not fully participate in the community to support the accelerated development. It can be seen from the results of the discussion on sub focus research shows that community participation in terms of development planning has pretty good indication. It can be seen from his involvement in passing over the proposed program and discussion of proposed social programs in the field of economic activity, pengkatan quality of human resources and infrastructure activities has shown pretty good indication. Community participation in terms of the execution of the development has been pretty good indication. It can be seen from public involvement in implementing the program have been made in the work plan. and community participation in terms of development control, it is quite effective indication. It can be seen from public involvement in monitoring the activities in the field of economic relations, human resources and infrastructure, including quite effective. 

Page 9 of 29 | Total Record : 281

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue